Tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya… Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya.

Pramoedya Ananta Toer, ”Jejak Langkah”, 262f)

REPUBLIK ini miskin kebajikan publik karena para pemimpinnya. Data Kementerian Dalam Negeri sampai September 2013 menunjukkan, sebanyak 305 dari total 524 kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 tersangkut kasus korupsi.

Hampir 60 persen kepala daerah berkualitas kepemimpinan lebih kecil daripada persoalan bangsa, bahkan menjadi bagian dari persoalan. Belum lagi kalau jumlah itu digabung dengan koruptor dari anggota parlemen, petinggi dalam penegakan hukum, petinggi di kementerian, dan ketua komisi negara yang posisinya lebih tinggi dari menteri.

Jika daya rusak terorisme terhadap kerusakan fisik dan korban jiwa langsung, daya rusak korupsi sangat luas, bukan hanya kerugian negara secara finansial. Kemampuan negara berkurang untuk menyejahterakan rakyat miskin. Masyarakat tidak percaya administrasi keadilan dan hal itu bisa berujung konflik horizontal. Negara tidak hanya akan terjerumus ke dalam jurang kebangkrutan, tetapi juga perang saudara seperti negara gagal di Afrika. Keutamaan publik

Dalam tradisi Yunani kuno, keutamaan (arete) adalah kualitas kecenderungan positif di dalam diri seseorang yang memudahkannya untuk berkehendak dan berbuat sesuai dengan keutamaan itu. Tradisi Barat selanjutnya membedakan empat keutamaan pokok, yakni kearifan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian.

Keutamaan publik merupakan kualitas diri pemimpin yang memampukannya bertugas dengan baik (berkompetensi) dan amanah (berintegritas). Kompetensi tanpa integritas berujung korupsi. Integritas tanpa kompetensi membuat pemimpin mudah diakali bawahan. Kekuasaan diembannya sebagai jalan melipatgandakan kebajikan publik.

Republik tak kekurangan orang yang mau jadi pemimpin, bahkan animo meningkat. Ratusan pilkada digelar dengan biaya amat besar. Persaingan ketat. Petahana tak melenggang begitu saja ke periode berikut. Kemenangan tipisnya memperlihatkan kepemimpinannya kurang berprestasi di mata rakyat. Angka golput tinggi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang profesional dengan data pemilih.

Atau, masyarakat sengaja tak memakai hak pilihnya karena siapa pun yang terpilih akan sama saja bagi mereka. Publik sudah bosan dengan hiruk-pikuk demokrasi yang tak berhasil memunculkan sosok pemimpin yang sungguh melayani dan memberdayakan rakyat, yang dengan gagah berdiri di depan rakyat untuk menolak bala sosial.

Tak banyak pemimpin yang menghidupi konstitusi dalam kepemimpinan dan kebijakan konkret. Banyak pemimpin seperti penyanyi di panggung publik dengan rakyat sebagai penari latar. Popularitasnya bukan karena kaya kebajikan publik, melainkan sukses mengumpulkan kekayaan di atas kerugian negara dan rakyat. Semua potensi baik Indonesia untuk menjadi bangsa besar menjadi sia-sia di tangan pemimpin demikian.

Kepemimpinan lemah di Republik adalah mimpi buruk kehidupan bernegara. Pemimpin tidak mau bekerja keras untuk mewujudkan swasembada kebutuhan pokok. Swasembada beras dan kedelai hanya tinggal kenangan. Daripada menyejahterakan petani sendiri, Republik lebih memilih untuk menyejahterakan petani asing dan memperkaya importir. Daripada memanfaatkan pajak mobil untuk membangun infrastruktur jalan dan transportasi publik (yang murah dan aman), pemerintah lebih memilih memberi subsidi kepada pembeli mobil dalam rupa pembebasan pajak mobil. Wajah publik

Banyak pemimpin berwajah penguasa, politisi, birokrat, militer, agama, manajer, artis, atau orator. Rakyat merasa masih ada yang kurang dengan itu, yakni wajah pemimpin publik. Wajah yang mencerminkan amanat penderitaan rakyat. Wajah pemimpin yang tak berharap untuk dikagumi dan dilayani.

Mahkota pemimpin berwajah publik adalah rakyat yang dilayaninya. Jabatan yang memisahkan antara pemimpin dan yang dipimpin terjembatani dengan pelayanan tulus. Cinta negeri tanpa memperkaya diri dari korupsi. Ia sosok visioner yang tahu ke mana rakyat harus dibawa. Ia rela menerobos belantara persoalan, membuka jalan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Republik untuk publik, untuk melindungi seluruh rakyat, terutama yang lebih lemah. Sumpah kemerdekaan tak memberi toleransi bagi penindasan dalam bentuk apa pun. Publik melampaui kategori mayoritas-minoritas, tanpa dikotomi itu. Publik bukan massa yang agendanya tidak sejalan dengan ideal Republik. Massa primordial tidak menghargai pemimpin berkeutamaan publik.

Republik berdiri di atas Pancasila sebagai keyakinan publik. Republik tidak lahir di atas superioritas primordial, tetapi di atas konstitusi yang justru merobohkan sekat-sekat primordial. Demokrasi pun harus dalam bingkai Republik. Daerah adalah miniatur Republik, bukan wilayah yang dipimpin raja kecil. Tidak boleh pemimpin publik yang baik ditolak hanya karena alasan primordial. Massa harus menjadi publik.

Yang lebih berbahaya bagi keutuhan Republik bukan ancaman dari luar, melainkan dari dalam, dari penyelenggara negara yang memahami publik sebatas massa, yang berperilaku seperti pemimpin massa. Itulah pejabat yang memilih diam ketika seharusnya bertindak atas nama konstitusi dan Pancasila. Kesaktian Pancasila pudar di tangan bangsa sendiri.

Tahun ini The Fund for Peace meluncurkan Indeks Negara Gagal. Indonesia pada posisi ke-76 dari 178 negara (ke-63 tahun 2012, ke-64 tahun 2011, ke-61 tahun 2010, ke-62 tahun 2009, ke-60 tahun 2008, dan ke-55 tahun 2007). Tendensi Indonesia membaik dari posisi very high warning ke posisi warning, tetapi belum lepas dari ancaman tingginya kenaikan jumlah penduduk, lebarnya kesenjangan ekonomi, mudahnya letupan konflik komunal dan negara hanya bertindak sebagai pemadam kerusuhan, mudahnya pelanggaran hukum dan HAM, dan faksionalisasi di antara elite politik.

Bandul Republik seolah-olah bergerak antara kekuatan modal dan kekuatan massa. Padahal, Republik didirikan di atas konstitusi untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Republik membutuhkan pemimpin berkeutamaan publik. Yonky Karman
Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta