Baru-baru ini seorang sahabat saya mengalami satu kendala besar untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. Dia sudah mendapatkan KITAS yaitu izin untuk tinggal dan bekerja di Indonesia. KITAS itu diperolehnya dari KBRI yang ada di Singapura, lalu “pulanglah” dia ke Bali.

Seminggu kemudian dia harus berangkat ke New York, kota asalnya, untuk menyelesaikan sebuah urusan selama beberapa hari. Alangkah terkejutnya dia ketika ada di Bandara Ngurah Rai, dikabarkan bahwa KITAS dia belum 100% jadi sebelum distempel di imigrasi di Denpasar. Jadi kalau dia meninggalkan Bali malam itu, dia akan kehilangan KITAS-nya dan harus mengirimkan pengajuan ulang. Dalam pemikirannya, visa itu sudah jadi pada waktu di Singapura, karena sudah ada stiker resmi bahwa dia sudah mendapat izin tinggal dan bekerja. Tetapi ternyata belum jadi kalau belum mendapat stempel dari imigrasi yang ada di kota Denpasar.

Pertanyaannya adalah mengapa dia harus meminta stempel lagi di imigrasi Denpasar? Mengapa tidak langsung saja diberi tahu pada waktu mendarat di Bali, tanpa harus berangkat ke imigrasi di kota Denpasar untuk minta stempel? Mengapa harus dua kali kerja? Ini lapisan-lapisan birokrasi yang “mengerikan”, karena hal-hal seperti inilah Indonesia dianggap tidak ramah terhadap pebisnis dari mancanegara.

Hal semacam ini sebenarnya bisa diatasi dengan mudah (dan murah) dengan teknologi internet. Jangan bilang KBRI Singapura tidak bisa connect dengan kantor imigrasi di Denpasar, sementara orang dari Papua bisa posting di Facebook dan dikomentari temannya di Islandia.

Terbukti juga dengan pembaca merdeka.com dan Kapanlagi yang jumlahnya mencapai 15.000.000 orang per bulan, mereka mengakses merdeka.com dan Kapanlagi dari mana saja di pelosok negeri atau bahkan sampai di negara manapun. Reporter merdeka.com dan Kapanlagi dari banyak kota bisa menulis dan segera dibaca jutaan orang dari kota atau negara yang berbeda. Seyogyanya teknologi juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi birokrasi. Tapi mengapa masih banyak dibutuhkan birokrasi, dilempar dari satu proses ke proses yang lain? (Yang tahu jawabannya, tolong bantu jawab di bagian komentar di bawah)

Internet adalah sebuah tool (alat) yang efisien dan murah untuk mengurangi banyak lapisan birokrasi. Tidak sulit untuk menerapkannya tetapi dibutuhkan konsep yang benar agar bisa dieksekusi dengan elegan. Jangan khawatir, di Indonesia banyak sekali pakar internet. Tetapkan saja satu komite untuk memikirkan bagaimana supaya birokrasi bisa diminimalkan, pilih pekerja internet yang militan didampingi oleh orang yang mengerti birokrasi negara, yang bukan politikus tentunya. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Indonesia akan bisa bebas birokrasi yang tidak perlu.

Contoh sederhana: dalam kasus KITAS tadi, setelah petugas KBRI di Singapura menerbitkan KITAS-nya, nomor paspornya di-posting ke sistem KITAS, seperti layaknya kita post komentar di Facebook. Selanjutnya pada waktu pemegang paspor sampai di imigrasi Ngurah Rai, petugas tinggal memasukkan nomor paspor untuk verifikasi. Kalau memang benar sudah ada KITAS-nya berarti sudah sah, beri stempel, sudah selesai. Tidak perlu lagi ada birokrasi harus ke kantor imigrasi di Denpasar. Dua kali kerja di dua kantor berarti dua PNS sedikitnya. Tidak efisien, buang-buang uang dan waktu.

Saya akan memberi beberapa ide mengenai bagaimana internet bisa mengurangi birokrasi dan ikut berperan menyejahterakan bangsa kita dalam beberapa tulisan saya selanjutnya. Untuk saat ini, bantu saya menjawab pertanyaan: mengapa harus ada banyak lapisan birokrasi? Mengapa tidak dibuat ringkas, cepat, dan mudah? Sekali lagi, tolong bantu jawab di bagian komentar di bawah.
[tts]