Memasarkan suatu produk dilakukan dengan beragam cara oleh sebuah perusahaan agar dikenal luas oleh masyarakat. Lisan ke lisan, alat telekomunikasi sampai tulisan. Fasilitas umum menjadi wadah yang jitu dipilih oleh perusahaan. Reklame menjadi solusi kebijakan yang dijalankan dengan mengacu pada dasar yang digunakan pemerintah daerah adalah Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut ketentuan dalam pasal 1 nomor 7 Undang – Undang nomor 28 tahun 2009, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum. Secara sepintas bisa dibilang untuk kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi bukan politik sehingga tak sedikit berceloteh akan penyalahgunaan penertiban reklame oleh petugas. Akan tetapi, bila dikaji secara lebih mendalam, adanya kata badan yang berarti sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam kata badan, terdapat kata yang berkaitan erat dengan unsur politik.

Penertiban reklame oleh petugas memang tidak salah. Segala bentuk penyelenggaraan reklame yang yang dikatakan sebagai objek pajak reklame terkecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Ajang menarik perhatian masyarakat dalam pemilu melalui reklame masihlah terkait objek pajak reklame walaupun ditelaah sepintas bukan termasuk didalamnya. Bukankah objek pajak reklame diantaranya papan, kain, stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film dan peragaan ? Pemasangan reklame yang dilakukan oleh beragam partai politik bisa dikategorikan ke dalam objek pajak reklame biarpun tidak berunsur komersial secara langsung. Tapi, berujung pada hal komersial. Menarik minat masyarakat untuk terjun pemilu memilih calon kandidat politik untuk naik ke kursi aparatur atas yang mana bermodal uang dan pengembalian modal uang jikalau terpilih.

Petugas sudah menjalankan tugas penertiban. Banyak pro kontra yang tidak sejalan. Penafsiran yang merasa harus dibenarkan. Aturan dipersalahkan dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Sudah jelas dituliskan namun mentah ditelan tanpa mendalam akan kajian. Mengapa sudah ditertibkan namun masih saja fasilitas umum dipenuhi reklame berserakan dan bertempelan ? Pajak banyak yang luput dari pandangan. Bersifat ilegal tetapi hanya sekelebatan. Tak dihiraukan. Padahal, merusak pemandangan. Hilangnya sudah kebersihan. Semakin jauh aspek kesadaran pada setiap orang. Aturan dan tanggung jawab akan lingkungan hanya sebatas candaan. Tidak adanya kepedulian. Berbuntut menurunnya tingkat kesehatan. Terpuruknya sebuah kesejahteraan. Hanya oknum tertentu yang melakukan mengesampingkan taat aturan. Pemasangan dilakukan sembarangan. Hanya berlandaskan ego keuangan dan keuntungan. Berantai menjadi kebangsaan. Tertindas masyarakat dalam kemiskinan. Hentikan Noda yang Telah Kau Taburkan.