Tingginya biaya politik menyebabkan kader partai cenderung melakukan korupsi, itu alasan yang sangat sering terdengar. Dipastikan bahwa itu hanya dalih untuk menutupi sifat hakiki.

Meski demikian, ya memang biaya politik itu tinggi, atau bahkan sangat tinggi.

Hanya Prabowo yang tahu berapa ratus miliar uang yang sudah dihabiskan untuk membentuk, memelihara, dan membesarkan Partai Gerindra. Sewa gedung untuk kantor cabang di setiap kabupaten dan provinsi. Biaya iklan di TV, di koran dan biaya spanduk-spanduk dan poster-poster. Belum lagi biaya road show. Semua biaya itu mengangkat Prabowo ke tingkat elektabilitas 15,6% menurut survey CSIS.

ARB juga sama, hanya dia dan Tuhan yang tahu seberapa tinggi tumpukan uang yang sudah dihabiskan untuk mengangkat tingkat elektabilitas 7 % menurut survey CSIS. Hatta Rajasa, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan tentu melakukan hal yang sama.

Betulkah biaya politik harus setinggi langit? Ya dan tidak.

Jika biaya politik itu adalah uang, maka ya, politik memerlukan uang yang sangat banyak. Itu berlaku untuk orang-orang yang memiliki banyak uang dengan kemampuan politik medioker alias pas-pasan tetapi hasrat terhadap kekuasaan sangat besar. Bagi politikus medioker, politik itu hanya tentang transaksi dan hitungan untung rugi saja, tidak ada kamus pengabdian di dalam politik yang mereka pahami. Uang yang mengalir keluar sangat banyak adalah modal agar nanti uang yang mengalir masuk jauh lebih banyak, begitulah prinsip kerja politik transaksional. Politik transaksional akan menghasilkan birokrat transaksional, semua tentang uang.

Maka citra diri harus dibentuk di luar dan lalu ditempelkan ke tubuh atau wajah. Diharapkan agar orang melihat dirinya seperti citra diri yang dibentuk dan ditempelkan tadi, meski sesungguhnya itu bukanlah dia. Membentuk citra di luar dan lalu menempelkannya ke tubuh membutuhkan uang yang banyak. Citra diri yang diinginkan itu harus dibentuk berulang-ulang sampai rakyat melupakan citra diri yang asli, tentu saja biayanya sangat besar. Iklan di TV harus dibayar, berita di surat kabar harus dibayar. Acara bagi-bagi sembako dan duit, dan membayar TV dan koran agar menyiarkannya. Sangat banyaklah jenis biayanya.

Bagi politikus yang berjiwa pengabdian, biaya politik bukanlah uang tetapi adalah prestasi nyata. Politikus yang berjiwa pengabdian dan pelayanan, memiliki komitmen terhadap tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik, itulah biaya politiknya. Pers akan dengan senang hati meliput tanpa dibayar, stasiun TV dengan rela menyiarkan ke seluruh pelosok negara tanpa meminta bayaran. Komitmen dan kerja nyata menjadi iklan gratis yang otomatis menyiarkan dirinya sendiri, stasiun TV dan koran merasa rugi jika tidak meliput. Begitulah karakter yang dibentuk dari dalam diri.

Jokowi muncul menjadi contoh terbaik, sayang sejuta kali sayang belum ada yang menjadikannya sebagai contoh hingga kini. Melalui “bekerja dengan benar”, Jokowi menyingkirkan semua kandidat yang tergila-gila menduduki kursi kepresidenan.

Ternyata, biaya politik dalam bentuk uang ratusan miliar itu kalah pamor sangat jauh dari biaya politik dalam bentuk karakter dan komitmen. Dengan karakter dan komitmen, Jokowi mencapai elektabilitas 32% menurut survey. Dengan uang segunung, yang lain hanya mencapai elektabilitas paling banter 15% menurut survey.

Lalu mengapa para politikus itu masih mengandalkan uang?, ya bagaimana lagi, wong mereka tidak memiliki yang namanya karakter dan komitmen, dan namanyapun politikus medioker. Nafsu besar tenaga kurang.