Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “mewujudkan kesejahteraan Dasar 1945 juga menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,”

Setelah 68 tahun Indonesia merdeka bagaimanakah sesungguhnya realisasi pencapain tujuan negara ini?

Kita lihat saat ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ternyata masih terbentuk jurang kesenjangan sosial, yang bahkan semakin lebar. Masih banyak fakir miskin dan anak terlantar yang tidak sanggup dipelihara negara. Apakah ini indikasi tidak adanya pemerataan dalam masalah kesejahteraan. Atau memang tidak ada upaya pencapaian tujuan menuju kesejahteraan.

Dengan kata lain, apakah memang rakyat dibiarkan hidup apa adanya mengikuti waktu, mencapai kesejahteraannya sendiri-sendiri ? Upaya pemerintah hanya sebatas mengupayakan regulasi.

Dan regulasi pun merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan wakil-wakil rakyat.

Apa itu juga berarti, para wakil rakyat tidak peduli dengan tujuan bernegara ini ?

Lalu bagaimana mereka bisa mengarahkan pemerintah agar selalu berjalan sesuai dengan amanah UUD45 itu, kalau mereka pun terlihat tidak memiliki kesungguhan untuk berpikir tentang rakyat yang diwakilinya ? Beberapa perilaku mereka yang menunjukan kalau mereka terlihat tidak bersungguh-sungguh, seperti tidur pada saat sedang dilaksanakan rapat-rapat atau pun sidang, datang terlambat, atau bahkan absen sama sekali. Mereka lebih bersemangat membicarakan tentang masalah tunjangan dan fasilitas mereka sebagai anggota dewan.

Lebih parah lagi, dalam upaya negara melawan korupsi, mereka justru menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Bahkan banyak diantara mereka yang juga terlibat.

Jadi sesungguhnya apakah negara ini sedang berjalan menuju tujuannya atau kah sedang berjalan tanpa tujuan ?

Kita prihatin bila perbaikan negara yang selalu terikat akan waktu, terhambat justru oleh mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab menentukan jalannya kehidupan negara ini.

Keterikatan waktu disini untuk menggambarkan kalau rakyat tidak bisa begitu saja mengganti para wakilnya sewaktu-waktu. Semua harus menunggu masa-masa pergantian melalui proses yang biasa dikatakan sebagai pesta demokrasi, yaitu Pilcaleg dan Pilpres.

Apakah kita harus terus menunggu mereka yang melakukan perbaikan atau kah kita harus selalu pro aktif mengingatkan mereka : kemana tujuan negara kita ini ?

Mari kita renungkan dan terus berpikir kritis bersama agar saat pesta demokrasi esok di tahun 2014 kita telah memiliiki sikap dan keputusan yang jelas dalam menentukan siapa yang layak mewakili kita dan juga memimpin negara ini untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan amanah UUD45.