PKB

Sistem proporsional terbuka suara terbanyak dengan daerah pemilihan (dapil) berkursi 3 s/d 10 UU Pemilu Legislatif No 8/2012 itu perlu modal auzubilah. Menurut Pramono Anung: buat Pemilu 2014, dana kampanye yang harus dipersiapkan oleh seorang calon legislatif (caleg) minimal akan mencapai Rp 1,2 s/d 1,5 miliar, alias dobelnya pemilu sebelumnya. Bahkan, “ada pengusaha yang mengeluarkan biaya kampanye mencapai Rp 20 miliar,” kata Pramono.

Baik secara alam mistis maupun kasunyatan, mahalnya nyaleg itu hal enteng dan biasa. Enteng, sebab tersedia uang gaib dan semua orang bisa memanfaatkannya, kata Ki Edan Amongrogo (Misteri No. 550/2013).

Biasa, lantaran banyaknya contrengan personal akibat tenungan proporsional daftar terbuka suara terbanyak, bukan menurut Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) macam pemilu 2004.

Pemilihan personal itu diterapkan di beberapa negara. Contohnya: sistem proporsional daftar terbuka di Italia sejak 1992, Brasil sejak lengsernya rezim militer 1985 atau mayoritannya sistem hybrida Rusia pra 2007.

Di Brasil, dana kampanye 2002 seorang caleg itu bisa sejuta Euro. Di Rusia, sampai setengah juta USD, yang menciptakan perbedaan kesempatan nyaleg, ujar ketua KPU Rusia, Alexander Weschnjakow.

Dalam hal mahalnya nyaleg, agaknya paranormalan bersudut pandang personal votenya Suhu Eric Chang dan Jeng Miriam Golden seusai nerawang Italia patut disimak: Penyebabnya adalah pencoblosan personal, bukan partai, dan persaingan internal. Citra caleg dikedepankan ketimbang partai, sehingga para caleg perlu dana kuat buat mejeng, bikin partai kelimpungan buat membantu. Akibatnya, merangsang caleg buat ngalab gerayangan haram, lalu kelaknya berjurus balik modal. Apalagi jika para pemilih di dapil doyan kaos pengamplop-chaos-kan demokrasi -satu hal yang sesungguhnya bertentangan dengan maunya proporsional daftar terbuka.

Suhu Chang dan Jeng Golden berpituduh, tingginya ongkos nyaleg itu tergantung pada district magnitude alias besaran dapil. Makin gembrot besaran dapil proporsional open-list, makin tinggi pula ongkos nyaleg dan korupsinya. Hal ini kebalikannya proporsional closed-list.

Kalau benar paranormalan itu, maka ongkos nyaleg di dapil berkursi 3 misalnya akan murahan ketimbang dapil berkursi 10. Atau dapil berkursi 3 mbrojolin caleg suci ketimbang caleg dapil berkursi 10. Bahwa kelaknya caleg suci itu kegoda berkat lesehan di komisi benyek DPR, tentu di luar paranormalan mereka.

Akibat tingginya ongkos dan sekaligus memperlemah sistem kepartaian itu, maka Rusia mudik ke sistem proporsional daftar closed-list. Brasil ancang-ancang cabut dari proporsional open-listnya yang dituding sebagai biangnya korupsi.

Agaknya, proporsional daftar terbuka bekerja ciamik di negara-negara bersistem kepartaian sudah melembaga. Juga, proporsional daftar terbuka bagus jika berkompetisi tinggi, umpamanya seorang pemilih punya banyak suara. Contrengan pilihan pertama buat caleg C, kedua untuk caleg B, ketiga pro caleg A dan seterusnya, seperti di Swis. Atau macam di Denmark bersetel pemilu DPR 1999 tapi terbuka, dimana setiap caleg bertarung bersama dulu demi partainya.

Lolos dari klenikan Suhu Chang dan Jeng Golden adalah cara memurahkan ongkos pencalegan di Indonesia lewat penggaiban kompetisi internal partai. Sebut Partai Kurawa bercaleg 3 di dapil Astina yang berkecamatan 10. Duryudana, caleg dan gembong. Caleg ecek-ecek itu Togog dan Dursilawati, perempuan pula. Meski separtai, Togog dan Dursilawati disantet agar gak berkampanye di 8 kecamatan yang wilayahnya Duryudana.

Togog dan Dursilawati boleh berkamsia disantet. Bila Duryudana bisa serakahan ngalab suara hingga Partai Kurawa dapat njambret 3 kursi, maka Togog dan Dursilawati akan boleh ngompreng. Alias hemat dana.

Barangkali, Togog dan Dursilawati cuma perlu tahu hari maujudnya Duryudana serta kombinasinya dengan hari pemilu 2014. Selain kaos, dana sisa bisa dimanfaatkan buat bersesajen, men-chaos-kan laknatan terhadap Duryudana.