Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah Upah Minimum Regional. Ancaman sanksinya tidak tanggung-tanggung, yakni penjara antara satu hingga empat tahun dan atau denda berkisar Rp100 juta sampai Rp400 juta. Hal itu tegas disebutkan dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Tapi, tahu kah anda berapa banyak pengusaha yang sudah di hukum dengan ketentuan ini?. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, dst … yah, intinya sedikit sekali. Nah, sekarang tahukah anda berapa perusahaan memberikan upah di bawah Upah Minimum kepada buruk/ pekerja nya?. Tidak usah menyebut angka, intinya banyak sekali. Tidak percaya??. Sekarang cek gaji anda, apakah sudah memenuhi Upah Minimum yang telah di tetapkan di Kab/Kota anda?. Atau cek juga, berapa gaji saudara, teman, kerabat, dan tetangga anda. Sudahka memenuhi Upah Minimum?. Alhamdulillah, kalau ternyata sudah setara bahkan lebih tinggi dari Upah Minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU.No.13 Tahun 2003 adalah ketentuan yang mengatur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. INGAT, tindak pidana yang di maksud disini merupakan tindak pidana murni (bukan aduan). Artinya apa?, tindak pidana ini tidak perlu di adukan. Penanganan harus dilakukan oleh pihak yang berwajib (Penyidik Kepolisian dan atau Pegawai Pengawas) tanpa harus menunggu pengaduan dari korban (buruh). Itu juga berarti setiap orang berhak melaporkan tindak pidana ini, meskipun dirinya bukan korban. Nah, kalau begitu mengapa kasus tindak pidana perburuhan kok jarang terdengar?. Padahal kalau dicermati ternyata banyak sekali pengusaha yang membayar upah kepada buruh/ pekerjanya di bawah upah minimum. Boleh jadi penegak hukum kita belum memahami betul aturannya. Atau mereka memang perlahan menutup mata dan telinga mereka dari hal ini?. Entahlah, inilah bagian dari ironi cerita kelam dunia perburuhan di negeri ini.

Penulis mencoba mengingatkan kembali memori anda. Bahwa di bulan april yang lalu Mahkama Agung (MA) telah menghukum 1 tahun penjara pengusaha Surabaya Tjioe Christina Chandra yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kasus ini bermula ketika Chandra (terpidana) memberikan upah Rp 700.000 kepada karyawannya, padahal saat itu UMR Kota Surabaya sudah Rp 948.500. Pelajaran apa yang bisa di ambil dari kasus ini?. Pertama: bahwa buruh seharusnya tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha). Respon penegak hukum (pengadilan) terhadap kasus ini sudah mulai terlihat. Kedua: bahwa pihak-pihak yang mengetahui ada tindak pidana seperti ini utamanya kepada pihak yang berwenang harusnya tidak tinggal diam. Amat sangat di butuhkan langkah kongkrit sesegera mungkin untuk menyikapi masalah ini

Nah sekarang, apakah kita akan tetap selamanya “diam” atau mulai memberikan perhatian terhadap masalah ini. Sebab penulis yakin ada diantara kita, teman, kerabat, dan orang di sekitar kita yang menjadi korban “kejahatan” sang majikan. Tidakkah kita merasa kasihan kepada mereka sudah jadi buruh/ pekerja dengan gaji yang seadanya. Padahal jika dipikir, gaji/ upah dengan standar Upah Umum Regional saja belum tentu dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerja/ buruh dan keluarganya. Apalagi gaji/ upah yang diberikan pengusaha untuk mereka memang sudah di bawah standar upah minimum. MARI KITA BERSIKAP ‼! JANGAN BIARKAN TERUS HAL INI TERJADI‼ . Waktu 10 tahun sepertinya sudah cukup lama buat kita berdiam diri melihat kekacauan ini. Salam