Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkesan menghalangi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti kasus korupsi dinilai sebagai tindakan yang salah. “KPK akan melakukan tugasnya mengeksekusi mobil atau bukti-bukti lainnya di kantor PKS, tapi dihalang-halangi massa, pengacara. PKS kurang cerdas menyikapinya,” kata politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. “PKS harus mencontoh Demokrat,” begitu komporannya anggota Komisi III DPR.

Dalam soal ruhut-sitompulan untuk pemberantasan korupsi, seakan Demokrat, yang “memberi contoh keteladanan” itu, lebih baik ketimbang PKS.

Tidak gampang juga meruhut sitompulkan pilihan antara Demokrat kesetanan dengan PKS kesurupan. Bilamana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berdiri 20/04/2002 itu berluthfi hasanan, maka haruslah dipahami dari suratan tangan wuku Sungsangnya. Bahwa ‘jauh rejekinya, hatinya jahat dan serakah.’ Nahasnya, PKS adalah keterpaksaan perwujudannya Partai Keadilan (PK), lahir 20/7/1998, berwuku Bala, yang ‘cenderung berbuat tidak baik.’ Gaiban leluhur ‘asalnya kuda itu kuda juga, keledai itu keledai juga dan sapi itu sapi juga’ itu sudah manunggalingin PKS.

Maka, bagaimanapun afdolnya perbuatan beruhut-sitompulan “memberi contoh keteladanan,” akan tetapi dari sejak lahirnya, PKS sudah terjebak harus selalu berahmad fatanahan senapas dengan pepatah nenek moyang ‘tertonggeng bagai kodok dalam lubang.’

Sebaliknya, Demokrat yang lahir 9/9/2001, dilaknat oleh wuku Julungwanginya cuma sebatas ‘tidak baik bekerja mencari nafkah.’ Aliasannya: Demokrat tidak harus ngenazaruddinan.

Perkara bagaimana memperoleh angpau gara-gara ‘gak baik bekerja mencari nafkah,’ Demokrat sangat beruntung. Pasalnya, bisikan mistis wukunya, wataknya ‘suka bicara’ dan ‘memiliki pesona daya tarik terhadap lawan jenis.’ Lawan jenis bermodal mana yang tak tergelora asmaranya oleh syahdunya sitompulannya Ruhut? Layaklah jika angelina bersondakhan di Demokrat.

Ringkasnya: Karena suratan tangan, ngenazaruddinnya demokrat itu gak perlu, sedangkan berluthfi hasanan PKS itu harus. Lantas, dengan membiarkan beberapa kadernya untuk di-KPK-kan itu perbuatan Demokrat yang agaknya disengaja. Soalnya, kesurupannya PKS sudah diendusi. “Kodok Pun Tahu PKS Partai Berbahaya,” swiekeannya Ruhut Sitompul Maret 2011 sehabis ngalab wangsit katak.

Pada waktu itu, meski SBY ‘seperti kodok ditimpa kemarau’ akibat ulah PKS yang “melanggar kesepakatan,” PKS tetap dibiarkan bermenteri. Waktu itu juga, swiekeannya Setgab gak dikodokin oleh PKS, mungkin lantaran keengganannya dijadikan Partai Kodok dan Swieke. Maka, sudah tahu kesetanannya PKS, tapi kok persetanin bahaya dan tetap berkoalisi. Nah, pada saat elektabilitas Demokrat anjlok, PKS pun sangat ngepas dijadikan kontrasannya, sehingga Demokrat itu seakan-akan tampil sucian ketimbang PKS.

Lantas, dalam hal pemenuhan persyaratan pembebasan diri dari kutukan, terdapat pelanggaran asas keadilan. Sesajennya Demokrat itu cuma nasi kebuli berlaukkan ayam merah dicampurkan nasi. Sedangkan Partai Dakwah harus bersesajen dua jenis. Satu untuk PKS dan satu lagi buat PK.

PKS perlu nasi dang-dangan beras senilai zakat fitrah, lauknya ayam dan bebek dimasak apa saja, urap dari 9 macam daun-daunan. Sedangkan PK berupa nasi dang-dangan beras sepitrah, lauknya ayam hitam mulus dipanggang, sayuran 7 macam. Kalau ditotal-jenderalkan: chicken, ayam hitam, bebek, nasi dang-dangan dan 16 macam sayur-mayur.

Dengan demikian, perbandingan sesajen antara PKS dengan Demokrat itu ibaratnya Daihatsu Luxio dengan BMW X5. Pada akhirnya, terawangan berkesimpulan, Demokrat kesurupan dan PKS kesetanan. Konsekuensinya: ngecek dipenuhinya persyaratan gaib partai-partai peserta pemilu DPR itu juga harus menjadi tugas dan kewenangan KPU. Bilamana perlu, larangan diturunkan bagi yang belum berslametan. Bahkan, demi tegaknya asas keadilan, negara sepatutnya menyediakan dana ruwatan.