Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 di depan Sidang Paripurna Senin (13/5), Ketua DPR melanjutkan, jika tidak dilakukan penyesuaian harga, nilai subsidi akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN.

Menurut Marzuki, konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan akan mencapai 48-56 juta kl. Hal itu akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU. Tekanan terhadap APBN, sambung Ketua DPR, terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. “ Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan,” tandas Marzuki.

Selanjutnya Ketua DPR menekankan, hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energy, khususnya sumber energy terbarukan. Bagi DPR, pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energy nasional ke depan. Dikatakan pula, gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, dan kekurangan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energy pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energy dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.

Hal lain yang menjadi keprihatinan DPR adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang akan berdampak pada inflasi, yang pada gilrannya akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan. “ Untuk itu seluruh program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan tepat sasaran,” ungkapnya.

DPR juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kordinasi antar instansi, mengantisipasi dan melakukan pengawasan ke pasar, sehingga dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Singgung BLT
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menjelaskan dalam Rapat Konsultasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyinggung penerapan kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin yang terkena imbas apabila rencana kenaikan harga BBM ditetapkan. Presiden berharap DPR dapat memahfumi kebijakan ini. “Beliau tadi mengusulkan soal aspek proteksi sosial, bantuan beras miskin dan uang tunai selama sekian bulan tidak setahun seperti dulu. Jadi dalam konteks ini beliau meminta pimpinan dewan dapat memahfumi,” kata Priyo kepada wartawan usai rapat yang berlangsung tertutup di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/5/13).

Bagi Politisi Fraksi Partai Golkar ini yang paling penting adalah mekanisme penyalurannya harus transparan dan tidak teropinikan dilakukan oleh 1 atau 2 kelompok saja. “Kami bisa memahfumi tapi nanti harus ada mekanisme yang memungkinkan itu dilakukan secara transparan,” tekannya.

Priyo yang hadir dalam rapat bersama 4 Pimpinan DPR lain menyebut kebijakan BLT tersebut adalah kebijakan negara yang merupakan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Senada dengan Presiden, ia juga berharap rencana kenaikan harga BBM ini dapat dibahas dalam suasana yang lebih sejuk. “Kita tunggulah, besok secara resmi pemerintah dalam hal ini Presiden akan menyampaikan surat resmi (RAPBN-P) kepada DPR,” pungkas dia.

Pembahasan RAPBN-P 2013 akan Dipercepat
DPR RI akan mempercepat pembahasan RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) yang akan segera disampaikan pemerintah. Komitmen itu disampaikan Pimpinan DPR dalam rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin (13/5/13). “Kalau sesuai ketentuan pembahasan RAPBN-P itu selama 1 bulan, tadi pemerintah berharap bisa selesai dalam waktu 3 mingu. Kalau maju 1 minggu kita usahakan semaksimal mungkin, jadi awal Juni sudah bisa disahkan,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada wartawan usai rapat.

Ia menambahkan dalam rapat konsultasi tersebut belum dibicarakan rencana kenaikan BBM secara teknis. Menurutnya hal ini baru akan dibahas setelah RAPBN-P diterima dan akan menjadi agenda rapat pemerintah dan DPR selanjutnya. Pada bagian lain politisi Partai Demokrat ini mengaku dapat memaklumi rencana pemerintah untuk menai kkan harga BBM karena sejumlah asumsi makro ekonomi yang dibuat dalam APBN 2013 telah berubah. “Harga ICP (Indonesia Crude Price) dulu ditetapkan 100 dollar AS sekarang mencapai 111 dollar AS, kurs dollar terhadap rupiah juga sudah berubah. Jadi harga saat ini sangat membebani negara karena subsidi meningkat tajam. Itulah sebabnya APBN-P perlu diajukan,” demikian Marzuki.

Pimpinan DPR Harapkan Densus 88 Kedepankan Kemanusiaan
kembali ke Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV DPR, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror harus mengedepankan nilai-nilai kemanusian dan profesional dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Hal ini terkait dengan pemberantasan teroris yang terjadi sepekan terakhir ini. “Jaringan terorisme, sampai saat ini belum juga dapat dituntaskan. Kita apresiasi langkah aparat dalam penumpasan ini, namun kita meminta agar Densus 88 melakukan tindakan dengan profesional dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” ingat Marzuki dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (13/5).

Selama masa reses, tambahnya, banyak peristiwa kekerasan yang terjadi, termasuk masalah terorisme. Tak urung, peristiwa dan persoalan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah menyita perhatian seluruh elemen masyarakat. “Dewan mencermati sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, dan antar kelompok masyarakat, termasuk baru-baru ini penumpasan terhadap jaringan terorisme, yang sampai saat ini belum juga dituntaskan,” jelas Marzuki.

Atas berbagai kejadian ini, Marzuki meminta agar aparat tidak menurunkan kinerjanya dan meminta masyarakat untuk tetap waspada. Hasil terakhir, penyergapan terhadap 24 terduga teroris di lima lokasi berbeda, menyebabkan 7 terduga teroris tertembak mati. “Kepada seluruh masyarakat, diminta untuk waspada terhadap gerak-gerik pada terduga teroris, dalam rangka memberikan dukungan dan kerjasama dengan aparat,” pesannya.

Meski 90 Persen Anggota DPR Nyaleg Lagi, Diharapkan Tak Ganggu Ritme Kerja
Berdasarkan hasil penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 90% anggota DPR periode sekarang mencalonkan kembali, Pimpinan Dewan berharap konstelasi seperti ini tidak mengganggu ritme kerja setiap anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kerangka representasi rakyat. Demikian dikemukakan Ketua DPR Marzuki Alie ketika menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 di Jakarta, Senin (13/5).

Sedangkan kaitannya dengan duplikasi nama bakal caleg dalam beberapa daerah pemilihan atau yang tercantum tidak hanya di satu parpol, Pimpinan DPR menegaskan hal itu harus segera dikoreksi. Dewan mendorong KPU bekerja cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu.

Selain itu DPR mengingatkan agar seluruh kebijakan KPU harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap penanganan beberapa kasus korupsi, DPR mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara tegas dan professional. “ Dewan mengingatkan perlunya komitmen bersama seluruh lembaga penegak hukum untuk menjaga keadilan dan kewibawaan hukum sebagaimana didambakan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi tindakan penolakan eksekusi yang dilakukan oleh terpidana dalam kasus korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pengamatan Dewan turut memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. “ Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi aparat penegak hukum untuk konsisten dan taat pada pada ketentuan hukum acara. Selain itu perlu kehati-hatian dan ketelitian para hakim agar tidak terjadi kasus kesalahan administrasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Marzuki menambahkan.