Peristiwa Cebongan mendorong kesadaran tentang betapa pentingnya penegakan hukum. Eksekusi mati terhadap empat preman kampungan yang membunuh seorang Kopassus menghasilkan dukungan kepada ke-11 anggota Kopassus. Tak kurang Presiden SBY menyatakan dukungannya atas sikap kastria para prajurit. Sungguh melegakan. Lalu kenapa timbul pro-kontra dalam menyikapi peristiwa tragis yang mengiringi kematian seorang prajurit militer Kopassus dan empat preman? Mari kita tengok perbedaan prinsip hukum di mata mereka.

Pertama, bagi anggota Kopassus, hukum adalah Konvensi Jenewa. Hukum adalah pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sapta Marga. Hukum adalah instruksi atasan kepada bawahan alias komando. Hukum adalah loyalitas terhadap kesatuan. Hukum adalah solidaritas dan pembelaan terhadap keadilan militer. Dalam konsep militer, membunuh musuh adalah kewajiban dan sah. Di mata seorang militer, membela yang benar dan keadilan adalah wajib.

Maka ketika timbul ancaman terhadap NKRI baik dari dalam maupun luar – seperti ancaman dari Malaysia dan kerusuhan sosial, tentara akan bersikap dan bertindak memberantas. Maka ketika seorang anggota ditawan, anggota yang lainnya akan berupaya membebaskan. Apapun taruhannya. Maka ketika seorang anggota Kopassus terbunuh oleh musuh, seperti preman di Jogjakarta, para kolega dalam satu kesatuan menuntut balas. Membunuh musuh atas nama negara tidaklah berdosa; malah justru jiwa ksatria dan pahlawan.

Kedua, bagi preman atau mafia kejahatan, hukum adalah kekuatan. Kekuatan berupa fisik yang kekar, badan tegap, nyali kuat dan kadang otak tumpul. Hukum adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari mulai makan, pakaian, sandang sampai upaya menumpuk kekayaan yang tidak terbatas. Hukum adalah solidaritas antar sesama anggota preman. Hukum adalah perintah sang ketua preman. Hukum adalah balas dendam atas kehilangan anggota atau kepentingan. Membunuh musuh sesama preman berbeda kelompok dan orang tidak bersalah tidaklah berdosa; malah justru sebagai lambang kebanggan kelompok preman. Siapa yang berani membunuh dan bernyali akan mendapatkan penghargaan dari kelompoknya.

Ketiga, bagi para koruptor atau mafia koruptor, hukum adalah uang. Kekuatan uang diyakini sebagai alat untuk melakukan korupsi. Para koruptor – seperti Luthfi Hasan Ishaaq Presiden PKS, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, M. Nazaruddin dan Achmad Fathanah kader PKS – paham dan mengimani dengan haqqul yakin, bahwa uang adalah sarana dan kekuatan yang mendorong mereka untuk korupsi.

Uang hasil korupsi digunakan oleh para koruptor untuk membeli hukum: menyewa para lawyer, para pengacara pembela koruptor dengan membagi hasil korupsi dengan para penegak hukum seperti jaksa, memengaruhi KPK, hakim, polisi, mahkamah agung, pejabat pemerintah yang disogok dan disuap agar memenangkan proyek, para anggota DPR yang mengapling dan membagi proyek dan APBN sebagai jarahan yang terstruktur, masif dan sistematis – sejak perencanaan APBD sudah di-plot siapa yang memenangi proyek.

Koruptor di Republik Indonesia melihat hukum adalah uang. Masyarakat sangat bangga dan mendorong dan mencintai para koruptor. Buktinya begitu keluar dari penjara, para koruptor yang hanya dihukum paling lama dua tahun – dengan kekayaan yang dirampok mencapai angka ratusan miliar – disambut bak pahlawan. Tempik sorak, teriakan takbir, tahmid, puji Tuhan, syukur menggema bahkan mereka tak malu menggelar pengajian dan ibadah sesuai kepercayaan merayakan kebebasan. Rakyat senang dan hormat kepada para koruptor. Negeri korup ini lebih mencintai preman, koruptor dibandingkan dengan Kopassus yang membela negara.

Pun para koruptor menafikan, membuang dan tidak peduli dengan hukum negara. Koruptor tidak peduli kehancuran bangsa, kemelaratan, kemiskinan dan bahkan bubarnya NKRI pun tidak menjadi masalah asalkan korupsi masih bisa berjalan.

Maka disimpulkan melihat ketiga perbedaan cara pandang hukum tersebut, Kopassus berdiri tegak di atas kepentingan bangsa. Preman adalah perusak negara. Koruptor pun demikian kejam memiskinkan dan membangkrutkan negara. Itulah pentingnya para koruptor seperti LHI, AU, AM, AF, AS dan semua koruptor dihukum mati seperti empat preman yang dieksekuis dalam peristiwa Cebongan.

Iklan