Pemilihan umum adalah salah satu implementasi dari proses membangun demokrasi khususnya di indonesia. Pemilu juga merupakan ajang kompetisi politik sehingga harus dilakukan secara sehat, ksatria dan penuh ikhtiar.

Indonesia saat ini sedang dalam era transformasi membangun demokrasi yang semakin matang sehingga semua pihak diharapkan ikut serta memberikan kontribusi. Saat ini pembangunan demokrasi dalam bidang politik tidak terlepas dari perkembangan sosial media yang melaju pesat. Partai-partai politik yang ada akan menggunakan media sosial untuk mendukung kampanye yang tidak terjangkau dengan media tradisional.

Media sosial menjadi metode kampanye baru di samping kader partai turun ke bawah dengan berdialog dan memasang baliho. Masyarakat yang tidak ikut kampanye tradisional partai sangat terbantu dengan adanya media di dunia siber itu, dengan melihat lini masa di twitter dan facebook misalnya.

Jumlah pengguna internet di Indonesia menurut MarkPlus Insight per akhir tahun 2012 mencapai 61,08 juta orang naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2011. Sedangkan di Amerika pengguna internetnya mencapai 245 juta, menempati posisi kedua setelah China. Melihat angka pengguna internet di Indonesia ini dapat diperkirakan suara di akar rumput tidak semuanya memiliki akses terhadap facebook dan twitter.

Hal inilah yang menjadikan kampanye tatap muka dan baliho tetap mendominasi. Namun meskipun kurang signifikan dampak yang ditimbulkan dari media sosial bisa sangat masif. Berbagai kejadian yang awalnya hanya ramai di dunia maya akhirnya menjadi isu nasional.

Para pengelola partai jika mampu memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dengan efektif tentu akan mendapatkan potensi keuntungannya. Tentu saja meski lebih longgar dan leluasa, kampanye lewat media sosial harus tetap mengedepankan sportivitas, fair, dan santun. Black campaign lewat media sosial bukan cara yang bijak untuk meraup suara. Berkampanye dalam dunia siber yang santun juga menjadi cerminan kedewasaan berpolitik yang tak melulu berorientasi pada perebutan kekuasaan