Membahas sistem politik di Indonesia, berarti juga terkait dengan proses demokrasi politik yang dewasa ini secara prosedural lebih banyak ditentukan melalui pemilihan langsung, baik berupa pemilu Legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Hal tersebut dimungkinkan, karena adanya perubahan konstitusi di era Reformasi ini.

Sejak 1999, kita telah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif, dua kali pilpres dan ratusan kali pilkada sejak pertengahan 2005. Pada 2014, kita akan menyelenggarakan pemilu,dengan pranata dan peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan sebelumnya. Pemilu 2014 didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk Pilpres 2014, masih menunggu hasil revisi perundang-undangannyadi DPR.

Tahun 2013 merupakan “tahun politik”, dimana semua partai politik bersiap-siap menyongsong Pemilu 2014. Terkait dengan proses demokrasi ini pula, pilkada yang akan berlangsung pada 2013 dan 2014, direncanakan oleh DPR dan Pemerintah dilakukan serentak pada 2013, agar tidak mengganggu proses Pemilu 2014. Berbagai pihak keberatan dengan pelaksanaan pilkada serentaktersebut, dengan pertimbangan antara lain banyak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014. Saat ini, DPR maupun Pemerintah tengah membahas secara simultan tiga RUU yang sangat berkaitan dengan proses demokrasi yaitu: UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pilkada dan RUU tentang Desa.

Dalam opini berikut akan diuraikan mengenai penataan sistem politik dan otonomi daerah, karena substansi ini sangat terkait dengan pembahasan berbagai UU yang sedang ditangani DPR yang diharapkan selesai sekurang-kurangnya pada pertengahan 2013.

Demokrasi dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Demokrasi merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (peoples’s sovereignty) yang dicerminkan oleh adanya berbagai nilai dalam menjalankan pemerintahan. Nilai-nilai ini bukan hanya terbatas pada tataran prosedural hubungan antar kelembagaan suprastruktur politik kenegaraan secara formal, tetapi juga menjangkau pada tataran infrastruktur politik di tengah masyarakat. Konstruksi nilai-nilai demokrasi yang luas ini biasanya disederhanakan dalam konteks perluasan partisipasi politik warga, dukungan bagi akuntabilitas publik pada setiap kekuasaan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan. Ruang lingkup konteks nilai-nilai demokrasi semacam ini, biasanya diterjemahkan sebagai cermin dari pentingnya pembentukan pemerintahan yang baik (good governance).

Sistem politik Indonesia di era reformasi ini, diwarnai oleh interaksi antar elemen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan juga dalam upaya menegakkan stabilitas pemerintahan. Kondisi ini biasanya dikaitkan dengan kepentingan untuk menjaga momentum pembangunan di bidang ekonomi yang sedang tumbuh baik, sehingga “kegaduhan politik” sebisa mungkin diminimalisir. Disadari, saat ini masih terdapat berbagai persoalan dalam sistem demokrasi di Indonesia dan salah satunya adalah sistem dan model kepartaian di Indonesia yang belum sepenuhnya menjadi sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Yang terjadi justru tingginya politisasi dan pertarungan kepentingan elitedan kelompoknya yang mengingkari kepentingan masyarakat secara luas.

Penataan dan Langkah yang Dilakukan
Dalam kerangka perwujudan kedaulatan rakyat yang sudah dijalankan melalui beberapa kali pemilu, kita setidaknya sudah dapat menghasilkan sistem politik yang lebih memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dan tidak lagi menunjukkkan dominasi negara yang terlalu besar. Lahirnya beberapa ketentuan partisipasi publik dan akses informasi yang sangat besar bagi pengambilan kebijakan. Misalnya,adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan lain-lain. Produk-produkhukum tersebut bagaimanapun merupakan buah dari proses demokrasi. Seiring dengan hal itu, seharusnya kekuatan civil society mampu mengartikulasikan kepentingan publik secara lebih baik,serta mampu terhindar dari jerat politik.

Proses penataan yang sudah dan akan dijalankan selama ini, diharapkan dapat mendorong konsolidasi politik nasional dan lokal yang makin matang dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui usaha penataan lebih lanjut terkait konteks politik nasional dan lokal demikian, DPR mempersiapkan tiga RUU diatas.Khusus mengenai UU tentang Pemda, sebenarnya substansinya merupakan inti dari sistem pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Dikatakan demikian, karena substansi UU tentang Pemda menyentuh aspek Pemerintahan Pusat dan Daerah. Rumusan dan penjabaran mengenai kewenangan Pemerintahan Pusat ditegaskan dalam UU tentang Pemda, bukan pada UU lain.Oleh karena itu, sesungguhnya beban substansi dari UU tentang Pemda, demikian berat, tetapistrategis. UU Pemdalah yang mempertegas bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui UU tentang Pemda,kita dapat mendesain struktur pemerintahan dan menjadi instrumen mempertegas bentuk NKRI.

Upaya penyempurnaan sistem Pemerintahan Daerah tidak hanya dilakukan sekarang, sejarah dan dinamika bentuk pemerintahan daerah telah dilakukan melalui beberapa UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.UU No. 32 Tahun 2004 telah berusaha mencari keseimbangan antara desentralisasi dengan sentralisasi. Pengalaman menunjukkan, pendulum kebijakan desentralisasi ataupun sentralisasi yang ekstrim, cenderung akan menciptakan instabilitas pemerintahan yang akan bermuara pada konflik yang elitis dan tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam perjalanannya, pada UU No. 32 Tahun 2004, walaupun urusan Pemerintahan sudah dibagi antar-tingkatan pemerintahan secara sistematik antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Reformasi UU tentang Pemerintahan Daerah
Sejak reformasi, kita telah dua kali membentuk UU yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, maka dilakukan penataan pembagian urusan pemerintahan yang makin jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti diketahui, UU No. 32 Tahun 2004 menerapkan konsep urusan secara konkuren (concurrent functions) antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Setiap urusan dibagi berdasarkan kriteria tersebut, melahirkan urusan yang ditangani oleh pihak pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Disamping masalah penanganan urusan pemerintahan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah didorong lahirnya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kepala daerah (pilkada). Beralihnya proses pemilihan kepala daerah dari kewenangan DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat, menyebabkan beralihnya pertanggungjawaban kepala daerah, yang tadinya kepada DPRD menjadi kepada rakyat. Konsep Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD menjadi konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. LKPJ bukan menjadi instrumen untuk melakukan politik impeachment, tetapi lebih berfungsi sebagai semacam progress report kepala daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Selama pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, secara empirik masih dirasakan adanya beberapa permasalahan, yang kalau dibiarkan akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah memasuki kurun waktu lebih dari dua dekade, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembenahan dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM). Fenomena sosial ekonomi empiris menunjukkan bahwa aspek politik yang berkembang sangat dinamis, belum berjalan simetris dengan pencapaian aspek kesejahteraan rakyat. Sehingga, muncul anggapan bahwa otonomi daerah belum mampu memberikan proses pelayanan publik secara maksimal dan sebaliknya justru kadangkala membawa masalah terjadinya inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Sehubungan rangkaian perkembangan di atas, terkait draft RUU tentang Pemda yang merupakan usulan Pemerintah, saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Pansus DPR-RI. Pemerintah membagi materi muatan yang terkait proses pemerintahan daerah kedalam tiga hal yaitu: UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa dan UU tentang Pilkada.

Mengenai RUU Pemda, secara substansi terdapat duapuluh dua isu strategis yang teridentifikasi dan memerlukan pemikiran mendalam untuk didiskusikan. Antara lain: pembentukan daerah otonom, pembagian urusan pemerintahan, daerah berciri kepulauan, pemilihan kepala daerah, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, perangkat daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan daerah, dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. RUU Pemda hanya memuat pengaturan-pengaturan secara umum, sedangkan pengaturan lebih lanjut secara rinci akan diatur masing-masing dalam UU tentang Pilkada dan UU tentang Desa.

Beberapa Isu Krusial
Dari indentifikasi duapuluh dua isu strategis tersebut, ada beberapa perubahan yang ditawarkan yang sifatnya fundamental, di samping ada yang bersifat pengaturan lebih lanjut, untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan khususnya di tataran pelaksanaan. Bahkan, RUU ini menampilkan isu-isu baru yang diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonominya.

Perubahan-perubahan yang memerlukan pengaturan untuk memberikan penjelasan bagi Pemda dalam melaksanakan otonomi, antara lain adalah: pertama, menyangkut isu Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kedua, mengenai daerah berciri kepulauan, inovasi daerah dan tindakan hukum terhadap aparatur daerah. Isu-isu tersebut sengaja dibuat pengaturannya mengingat urgensi yang sedang berkembang dalam pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini.

Berbagai isu tersebut masih perlu didalami oleh Pansus dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan secara umum dalam bingkai NKRI. Format yang sudah ada sesungguhnya relatif cukup memberikan ruang bagi tiap tingkatan pemerintahan untuk berperan. Apalagi bentuk negara kita sudah final yaitu Negara Kesatuan, sehingga model otonomi daerah yang hendak didesain pun harus mengacu kepada pemahaman dan pengertian tentang konsep Negara Kesatuan di mana Pemerintah (Pusat) lah yang membagi urusan atau kewenangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Selanjutnya tentang model pemilihan kepala daerah seperti yang sudah dikemukakan di atas, model pemilihannya harus mampu menghasilkan pemimpin daerah yang amanah, akuntabel, kapabel, dan berintegritas. Kita sadari bahwa saat ini cenderung terjadi sebuah kondisi yang anomali ketika kita melaksanakan pemilihan secara langsung yang memiliki tujuan agar hadir pemimpin yang legitimate dan berkualitas, yang terjadi cenderung menimbulkan berbagai persoalan baik suburnya praktek korupsi, nepotisme yang semakin kuat, serta lahirnya pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, apapun sistemnya harus didekatkan kepada kebutuhan kita menghasilakan pemimpin daerah yang baik.

Kita sadari bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti karena sifatnya dinamis. Kita semestinya telah melalui masa transisi dan dapat berkonsentrasi melakukan konsolidasi demokrasi. Tetapi sayangnya, kondisi kita saat ini, tampak anomali, terutama ketika masih banyak permasalahan transisional, padahal usia reformasi sudah hampir 15 tahun. Meskipun tidak ada batasan waktu ideal, namun sebaiknya kita sudah harus memasuki tahapan konsolidasi demokrasi, sehingga bangsa ini tidak lagi menghadapai berbagai persoalan yang terkait dengan pilihan sistem seperti sistem pemerintahan, sistem otonomi daerah, sistem pemilihan, atau sistem politik secara umum.

Penutup
Perlu kesadaran kita bersama bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang cukup dalam membangun demokrasi. Namun, sayangnya penanaman nilai-nilai luhur bangsa kita yang saat ini sudah terasa hilang dalam kehidupan kita sehari-hari,termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan sekaligus berakar kepada nilai-nilai bangsa harus terus digelorakan. Kita bangga dengan predikat sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tetapi kebanggaan itu jangan sampai meninabobokan kita untuk tidak berupaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Akhirnya, semoga bangsa ini menuju kondisi terbaik dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia.**

Iklan