Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Saat ini Komnas HAM diketuai oleh Otto Nur Abdullah.
Tujuan Komnas HAM:

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

Instrumen nasional:

UUD 1945 beserta amendemennya;
Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM.
Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan

Instrumen Internasional:

Piagam PBB, 1945;
Deklarasi Universal HAM 1948;
Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Logo Komnas HAM
Periode 1993-1998
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar Anggota Komnas HAM 1993-1998

[1]

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1993, diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. Berdasarkan Keppres No. 455/M Tahun 1993, ke-25 nama tersebut adalah:

Ali Said (Ketua)
Miriam Budiardjo (Wakil Ketua 1)
Marzuki Darusman (Wakil Ketua 2)
Baharuddin Lopa (Sekjen)
Charles Himawan
Nurcholis Madjid
Roekmini Koesoemo Astoeti
Hasan Basri
Soegiri
Soetandyo W
Sri Soemantri M
Munawir Sjadzali
Djoko Sugianto
Satjipto Rahardjo
Aisyah Aminy
Albert Hasibuan
Djoko Moeljono
A.H.S. Attamimi
Arnold Achmad Baramuli
Bambang W. Soeharto
Muljadi
Gani Djemat
Clementino Dos Reis Amaral
BN Marbun
Asmara Nababan
Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, menurut Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Saharudin Daming dalam acara penyuluhan HAM bagi pemuka agama dan pemuka masyarakat adat Bangka Belitung, Rabu (15/06/2011) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada enam fungsi Komnas HAM :
1. Melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia
2. Menangani kasus pelanggaran HAM.
3. Mengkaji peraturan negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang terkait dengan HAM.
4. Melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM.
5. Memediasi jika terjadi pelanggaran HAM.
6. Melakukan penyuluhan/pendidikan kepada penyelenggara negara dan masyarakat.

lalu apakah komnas ham peduli dengan kasus2 penaembakan TNI dan POLRI di papua, dan di sepanjang garis perbatasan NKRI, apakah komnas HAM peduloi dengan exs penggungsi timorleste, apakah komnas HAM peduli dengan berkeliaranya orang gila dan anak jalanan di jalanan, apakah Komnas HAM peduli dengan pengangguran,apakah komnas HAM memperhatikan kemiskinan dan hak2 hidup warga negara yang kurang beruntung , apakah komnas HAM berhasil menggungkap penculikan dan pembunuhan massal (genosida) metrius di tahun 1960an..kasus tri sakti dimana ??

Iklan