HIRUK-pikuk kasus Lapas Cebongan Sleman sudah antiklimaks. Pro kontra yang menghiasi halaman koran dan pemberitaan dalam beberapa pekan segera akan reda. Pengumuman resmi dari TNI AD tentang keterlibatan oknum-oknum dari institusinya sudah tidak diragukan. Kejujuran pihak TNI memang sangat diharapkan.

Sikap apriori Pangdam IV/ Diponegoro yang tidak terima anak buahnya dilibat-libatkan dalam kasus penyerangan Lapas pasca ledakan berita menggemparkan itu tidak berkepanjangan. Semula kita memang khawatir kasus eksekusi empat tahanan itu tidak akan terungkapkan dengan gamblang. Di jejaring sosial berbagai analisis dan opini membuat kasus itu kian tidak jelas. Sampailah pihak TNI bersikap ‘jantan’ dengan membentuk tim internal untuk menginvestigasi para anggotanya yang dicurigai terlibat. Hasilnya pengumuman yang menegangkan du hari lalu itu.

Komnas HAM yang di awal-awal sangat marah dan garang mempersoalkan dugaan keterlibatan aparat pertahanan Negara itu kini justeru berbalik memuji. Dari berita yang kita baca, lembaga anti kekerasan itu sangat mengapresiasi kejujuran TNI dalam kasus Cebongan. Tindak lanjut dari temuan tim investigasi internal TNI itu semoga juga kelak akan mendapat apresiasi masyarakat.

Pesan yang tentu saja tidak boleh dilupakan dari kasus yang merenggut lima nyawa (satu anggota TNI aktif sebagai sumbu pemicu dan empat ‘anggota preman’ sebagai rentetan ledakan) adalah bahwa kekerasan akan melahirkan kekerasan. Inilah sesungguhnya pesan penting dari kejadian yang menimbulkan penyesalan ini. Kini semua sudah terjadi. Lima nyawa sudah pergi. Dan entah berapa nyawa pula yang bergantung kepada lima orang yang sudah pergi ini. Ini pun hanya salah satu kasus kekerasan dari sekian banyak kekerasan lain.

Jika semua pihak mengakui bahwa ‘kekerasan’ Cebongan bermula dari sebuah kekerasan oleh empat, tujuh atau mungkin oleh belasan orang preman yang berakibat kematian anggota TNI itu; dan dari kekerasan itu muncul pembalasan maka mengurainya tentulah dari akar preman itu sendiri. Solidaritas yang tinggi di kalangan anggota TNI adalah keniscayaan yang memang didoktrinkan untuk memupuk kekompakan dalam melawan musuh. Bahwa ada yang menyesali penggunaan solidaritas itu, itu adalah satu masalah lain lagi.

Persoalan preman di negeri yang berpenduduk berketuhanan ini memang sudah menjadi persoalan klasik dari dulu hingga kini. Seolah-olah memang selalu lahir preman yang meresahkan dari generasi ke generasi. Jika dirunut ke belakangan sejarah preman selalu ada di setiap periode dan tempat. Apakah memang preman adalah bagian komunitas yang tidak akan pernah hilang?

Penggiat hak azasi manusia terkadang malah lebih membela preman jika terjadi kekerasan yang menyebabkan para preman itu mati atau teraniaya, misalnya. Serangan dan kritik mereka tidak terdengar garang bila yang melakukan kekerasan adalah para preman jika korbannya adalah aparat Negara. Bukankah ini juga membuat kelompok yang meresahkan ini menjadi besar kepala?

Inilah momentum yang tepat untuk membasmi preman. Kalau benar kita sepakat bahwa preman memang sudah sangat keterlaluan, mari sepakat menumpas mereka. Di Jakarta, Medan, Surabaya dan beberapa kota lainnya selalu ada yang merasa dirinya berkuasa dengan predikat premannya. Kelompok apapun namanya, dibasmi saja agar tidak terus menjadi beban aparat keamanan.

Jangan pula salah pemahaman. Yang harus dibasmi bukanlah manusianya. Kita tidak boleh anti dengan status kemanusiaannya. Tapi jika yang punya diri terbukti menyalahgunakan predikat kemanusiaannya terhadap manusia lainnya, jelaslah itu tidak dapat ditoleransi. Perampokan, pembunahan, pencurian, ugal-ugalan yang berakibat kematian, mabuk-mabuk yang mengganggu ketentraman orang lain, itu adalah beberapa tindakan preman yang tidak bisa dimaafkan. Itu bukan tindakan kemanusiaan.

Jika tindakan kejahatan seperti itu mereka lakukan sebaiknya tidak boleh ada seorang pun yang membelanya jika mereka akhirnya harus mengalami kematian atau kesulitan. Jangan lagi ada kelompok yang menamakan dirinya penggiat hak azasi manusia membela preman seperti ini. Aparat keamanan pula tidak perlu ragu-ragu dalam memberantas premanisme. Kepolisian dengan jajarannya yang solid dan lengkap sampai ke desa-desa tidak boleh ada alasan tidak tahu atau tidak terdeteksi gerak-gerik para preman di manapun di seluruh bumi pertiwi ini.

Kini, kasus Cebongan akan memasuki babak lain pasca kekerasan itu. Para petinggi TNI sudah berjanji secara terbuka kalau para prajurit yang bersalah akan diberi sanksi sedangkan yang benar akan diberi apresiasi. Itu kita angkat jempol. Persoalan pokok dari kelakuan preman yang menyebabkan itu terjadi hendaknya menjadi perhatian serius oleh Negara. Ke depan para jawara yang bangga dengan status preman dalam dirinya itu segeralah dibasmi. Itulah pesan yang tidak boleh sampai terabaikan