Meski 74% peserta Diskusi Publik tentang RUU Santet mengakui adanya “Aksi Santet”, namun hanya 46% saja yang menyetujui agar Santet dimasukkan dalam substansi Undang-Undang dan bagian dari Kitab Hukum Pidana dan KUHAP. Meskipun hadir dua pengamat dan pelaku kegiatan okultisme (magic) Permadi SH dan Ki Ajeng Pamungkas yang ingin meyakinkan peserta bahwa tindakan “Santet” itu ada, namun 26% tetap tidak (belum) percaya adanya kekuatan ghaib .

Diskusi publik yang diselenggarakan Fraksi Gerindra terhadap RUU Santet, di lt. 17, Gedung DPR RI, Selasa (2/3), melakukan survei sederhana terhadap 50 peserta. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Hutabarat, Pemerhati Supranatural sekaligus politisi Gerindra Permadi SH, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi UI Ronny Nitibaskara, Dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Hukum & HAM Wahiduddin Ada.

Survei kuantitatif sederhana yang disiapkan penyelenggara mengajukan dua pertanyaan, pertama: “Apakah Anda mengakui adanya “aksi Santet”? Dan, pertanyaan Kedua, “Setuju atau tidakkah Anda bahwa RUU Santet untuk diundangan?” Terhadap pertanyaan pertama, 74% (37 0rg) mengakui bahwa Santet itu memang ada sementara 26 % (13) tidak percaya.

Dari 37 orang orang yang percaya akan adanya praktek Santet (okultisme), seperti juga Ki Gendeng Pamungkas, 13 orang di antaranya tidak setuju agar RUU-Santet masuk jadi bagian dalam Kitab Hukum Pidana atau KUHAP.

Sementara politisi dan praktisi okultisme (white magic) Permadi, meskipun turut dalam pembahasan RUU-Santet, tidak setuju bahwa untuk proses legislasi RUU-Santet menjadi UU, Tim DPR RI harus studi banding keluar negeri adalah tidak perlu dan sia-sia.

Realitas Sosial “Santet” di Indonesia

Sosiolog dan ahli Hukum Pidana UI Ronny Nitibaskara menyatakan, bahwa sebagai peneliti sosial wilayahnya adalah sebatas pengamat realitas sosial praktek okultisme sebagai praktek masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, dengan kepelbagaian nama. Di Jawa disebut Santet, Bali mengenal ‘Leak’, Sumatera Barat (Minangkabau) mengenal ‘puntianak’ (perempuan penghisapa darah), Maluku-Papua menyebut ’suangi’, Sulawesi Utara (Minahasa) mengenal praktek ‘doti’ (pelakunya, ‘pandoti’).

Ronny mengklasifikasikan “Santet” seperti dimaksudkan RUU, adalah ‘tukang tenung’ atau ‘sorcerer’ (Inggris), dan dibedakan dari healer (penyebuh, atau penawar ilmu). Sorcerer menggunakan black-magic, healer menggunakan white magic.

Dari sudut legal, Ronny menganggap begitu seriusnya kelemahan aspek (proses) uji material dalam RUU-Santet. Hal yang sangat penting dan terutama dalam Hukum Pidana. Kekhawatiran lemahnya uji material, konsekuensi hukumnya sangat serius kelak. Misalnya, seseorang yang dituduh atau disangkakan melakukan tindak (pidana) santet, dapat dihukum bahkan tanpa bukti dan uji material (memadahi) sekalipun. Ini sangat serius (dan berbahaya). Hal ini sekaligus mengkritisi main hukum (masyarakat) sendiri (eigenrichting), dan potensi kriminalisasi orang per orang.

Sebagai realitas sosial, seperti dituturkan Permadi, dari Presiden Soekarno hingga presiden SBY, menggunakan jasa pelaku okultisme. “Presiden Soekarno hingga presiden SBY menggunakan jasa ‘Tukang Santet.” Ki Gideng Pamungkas, yang juga dikenal sebagai Ki Joko Bodoh, mengakui adanya undangan dari tokoh masyarakat, artis dan orang ternama yang menggunakan jasa mereka.

Pertanyaannya tetap kembali ke masyarakat, “Apakah ‘Santet’ perlu diundangkan?” Tentu, bahkan prosentase dukungan masyarakat luas terhadap RUU-Santet lebih besar, dibandingkan survei penyelenggara, Para Legislator tentu patut memperhatikan hal-hal fundamental dalam proses legislasi realitas sosial itu.

Hal-hal umum tentang prinsip-prinsig fundamental legislasi (fundamental legislative principles), bahwa pencabutan hak hukum publik harus dibenarkan (abrogation of rights and liberties from any source must be justified), pencabutan hak-hak dan kebebasan dari sumber manapun harus dibenarkan, pengenaan tanggung jawab dianggap harus dibenarkan, azas proporsi dan relevansi, semua Uji Material disyaratkan Pidana Umum harus dipenuhi. Tanpa syarat-syarat fundamental legislasi lain, proses RUU-Santet menjadi Undang-Undang, tampaknya peran aktif lebih besar publik untuk mengkritisinya, sangat penting,

Proses rekonstruksi pengetahuan, sebagaimana dimaksudkan Jurgen Habermas, tentang berubahnya “Kejadian atau praktek di ruang PRIVAT” (Res-Privata) menuju ruang PUBLIK (Res-Publica) dalam ruang diskursus dan dialog publik, beban pembuktian para legislator dengan RUU-Santet, masih membutuhkan waktu dan argumentasi lebih. Sederhananya, tidak semua realitas sosial dengan mudah masuk menjadi kepentingan (mendesak) publik.

Iklan