Brojolan 17 Juli 1998, Jumat Pon, hari ciamik, Partai Bulan Bintang (PBB) berwuku Prangbakat, dinaungi Bethara Bisma. Wangsit wetonnya, suka berbantahan. Gak keliru kalau PBB itu Macan Cancer, macan binal nan membara.

Agaknya, PBB mengidap watak leluhurnya yang dut disantet Orde Lamaan, Masyumi. Lahir 7 November 1945, Rabu Pon, hari afdol, berwuku Tolu, diteduhi Bethara Bayu. Bersifat emosional, gak sabaran dan hobi berperkara.

Wajar, jika macan binal bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, gara-gara mata bintang-bintangan karena dibulan-bulanin larangan berpemilu 2014. Kiranya, berbintang terangnya weton PBB, yakni perayu, merupakan alasan suksesnya gugatan.

Malah, asmara bos Fraksi PDI-P membara dibintang-hatikan oleh Datuk Maharajo Palinduang PBB, agar Maharani sudi berbulan madu sama Maharajo, mengembara di alam gaib presidencialismo de coalizao. Gelagatnya, kecupannya sungguh menggeleparkan birahi, merebus petualangan sensual berporos tengahnya abad lalu.

Awal bintang gelapnya PBB itu akibat bludrekannya UU No 8/2012 Tentang Pemilu Legislatif. Salah satunya, kewajiban partai memiliki kepengurusan di segenap provinsi, 75 persen di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan 50 persen di kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Tumbalnya serba bersangkutan itu, banyak partai pada nyangkut.

UU Pemilu berniat nyihir sistem kepartaian. Antara lain, menggembosi jumlah partai berpemilu untuk mewujudkan presidensialisme yang kuat dan efektif. Berdasar bab penjelasan UU No. 8/2012, pemilu 2014 “merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy).”

Salah seorang pemantra deepening democracy, 24 Juni 2011, “Aburizal mencontohkan, di negara maju penyederhanaan partai sudah lama berjalan. Politisi yang biasa disapa Ical ini mengambil contoh, di Amerika Serikat misalnya, hanya memiliki dua partai.”

Deepeningin democracy ataukah democracy deepeningin? Sebab di AS, tercatat 26 partai. Lalu, dalam pemilu House of common (DPR Britania Raya) Mei 2010, terjun 54 partai. Sinn Fein umpamanya bermarkas dan berlaga cuma di Irlandia Utara atau Scottish Socialist Party di Skotlandia.

Lantas, dari 27 partai yang berlaga di arena pemilu Bundestag (DPR Jerman) September 2009, hanya 6 partai tampil di segenap negara bagian (setara provinsi) yang berjumlah 16. Partai penguasa CDU, berkantor dan terjun sebatas di 15 provinsi. Mitranya CSU, cuma di 1 provinsi, seperti 6 partai lainnya. Sisanya di 2 s/d 12 provinsi.

Terus, dari 22 partai pemilu DPRD kota Berlin 2011, yang 6 gak berpemilu nasional, 4-nya malah berkwartir dan bertarung hanya di tingkat kecamatan.

Rupanya, model Ical itu cuma ada di negara Maju Tak Gentar.

Jelas, PBB deepeningin sama deepening democracy. Sudah 3 kali PBB berpemilu: 1999 (2 juta suara dan 13 kursi DPR), 2004 (2,9 juta suara dan 11 kursi DPR) dan 2009 (1,8 juta suara dan bernon-DPR). Kendati berbulan gelap di DPR saat ini, tapi bintang PBB cukup terang. Sekitar 400 legislatornya kongkoin DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di beberapa daerah, misalnya di DPRD Provinsi NTB, PBB bikin para penunggu DPR macam PAN, PPP, Hanura, Gerindra dan PKB berbintang gelap. Bahkan, dengan sekitar 41 persen kursi, PBB itu bintang lapangannya DPRD kabupaten Nunukan, partai pemukim DPR berbulan gelap nyut-nyutan.

Lho, berwakilkan di DPRD, kok berpemilu 2014 dicegah? Di provinsi Yogya, Bali dan Kalbar ‘dianiaya’ gak bermarkas.

Tanah Nusantara itu rupanya deepeningin sama paksaan partai ngenasional dan keserentakan penyelenggaraan pemilu. Berhawa sentralistik dan ekonomi kerayapan. Di Jerman contohnya, pemilu nasional dan daerah diadakan terpisah. Di daerah pun, sesuai asas otda, jadwal pemilu provinsi bisa lain dari kabupaten/kota. Gunanya antara lain, memudahkan pemilih mbedain sas-sus nasional dari isu daerah.

Sekaligus, partai lokal dan minoritas berpeluang hidup, apalagi demokrasi konsensual pilihannya. Pemilu daerah dianggap amat penting. Di daerahlah politik riil sehari-harinya dapat dirasakan.

Jadi, di negara maju, PBB gak bakal deepeningin sama deepening democracy. Sah saja PBB ogah bermarkas di Bali misalnya.

Adapun nomor buntut 14 kado KPU itu bintang jahat dan pembawa penyakit, tenung Engkong Fengsui. Keaduk laknat wukunya, buruk untuk mengobati. Maka, layak bersesajen nasi dang-dangan beras senilai zakat fitrah, daging sapi dimasak jajatah dan bumbu manis, urap beragam daun-daunan. Sapi impor dan daun pintu brankas bagusnya ssst…ssst.

Sesajen juga demi mengelak supata weton PBB: baik buat bernafkah sambilan. Hasil membaranya binalan, bersambilannya kebablasan, hingga akhirnya terjerumus jadi partai korupnya Seskab dan ICW punya rilisan. Lantaran gak di DPR, bintang timurlah prestasi PBB, meski diklaim ‘bebas korupsi’ dan ‘lebih bersih dari partai-partai lain’ oleh Yusril Mahendra. Barangkali rayuannya: bersihan dalam membersinkan berkas korupsi dan tata brankas negara.

Iklan