NEGARA sebagai alat lazim disamakan dengan bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan rakyat) ke pelabuhan kesejahteraan (masyarakat aman, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah). Hanya dengan memandang negara sebagai alat, sebagai bahtera, dapatlah diselami hakekat negara yang sebenarnya. Negara ialah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.
Suatu negara hukum salah satunya adalah memiliki peradilan yang bebas dan tidak memihak, kekuasaan peradilan tersebut dijalankan oleh hakim (peradilan) untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (baik dari alat-alat negara sendiri maupun warga negara) atau perselisihan hukum antar warga negara, harus bebas dan segala macam pengurus atau campur tangan dan manapun datangnya dan dalam bentuk apapun juga. Hakim harus dibimbing oleh Rule of law dan menjalankannya tanpa memihak dan menentang setiap campur tangan dan pihak manapun.

Teori negara di atas untuk sekarang harus tidak berlaku untuk Indonesia, khususnya di Jatim. Kenapa demikian? Karena tujuan dan fungsi negara telah disalahgunakan oleh para penguasa negara yaitu pejabatnya. Hal ini terbukti dengan semakin beragamnya modus-modus dan trik-trik dalam melakukan korupsi oleh para pejabat kita. Baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hukum dan Keadilan

Hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan ternyata dicederai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Kekuasaan sebagai amanat rakyat telah dijadikan sebagai alat untuk mengais keuntungan. Wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi hati nurani rakyat telah berubah menjadi pemeras hak-hak konstitusional rakyat. Partai politik sebagai alat demokrasi telah berubah menjadi alat untuk mengkorupsi uang rakyat. Korupsi, kolusi, nepotisme, suap-menyuap, persekongkolan dan konco-konconya terus tak tersentuh oleh hukum kita. Sedangkan modus-modus korupsi dari waktu ke wakta terus mengalami perkembangan, seiring kemajuan teknologi.

Seperti yang diungkapkan Busyro Muqoddas, bahwa saat ini praktik pengingkaran terhadap proses penegakan hukum telah menjadi fenomena umum. Pencabutan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat dilakukan atas nama hukum. Proses �pemiskinan� justru dilakukan melalui dan atas nama hukum. Akhirnya hukum menjadi monster yang menakutkan bagi pihak yang lemah. Menurt Busyro, penegakan hukum adalah cermin untuk melihat keadilan sosial. “Keadilan sosial masih jauh dari das sollen (yang seharusnya). Itu tercermin dari penegakan hukum di negeri ini yang masih diskriminasi”.

Jika kita melihat lebih dekat praktik korupsi di Jatim cukup memprihatinkan bagi kita. Selain modusnya yang semakin beragam, mandeknya pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Adapun bukti dan tidak seriusnya aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi ini adalah dengan banyaknya kasus yang sudah muncul ke publik tetapi tidak direspon secara cepat oleh aparat penegak hukum untuk diproses ataupun dilakukan penyelidikan dan penyidikan agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Pemberantasan korupsi hanya sekedar wacana. Boleh dikatakan bahwa kinerja lembaga peradilan masih belum maksimal. Parahnya praktik korupsi ini semakin subur ketika institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengalami kemandulan. Institusi yang diharapkan masyarakat sebagai penegak hukum dan bisa menjerat para penjarah uang rakyat, justru terlibat didalamnya. Mereka bagian dari praktik korupsi itu sendiri. Sehingga nyaris para koruptor semakin leluasa mengembangkan praktik-praktik curang lainnya. Tak jarang korupsi banyak dilakukan oleh kalangan legislatif, ekskutif, dan yudikatif, dengan cara melakukan persekongkolan dengan para pengusaha atau kelompok partai politik.

Beragam fakta kasus korupsi yang terjadi di daerah, telah menunjukkan bahwa pekerjaan memberantas korupsi di daerah yang dilakukan sangatlah tidak signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang kemudian tidak jelas “jeluntrungannya”. Banyak sekali kasus korupsi yang kemudian seolah-olah lenyap begitu saja dan biasanya para aparat hukum kemudian berlindung di balik prosedur hukum, untuk tidak dikatakan bahwa kasusnya sedang macet atau dimacetkan oleh aparat hukum sendiri.

Lembaga Peradilan

Peran dan posisi lembaga peradilan yang seharusnya menjadi titik sentral untuk melakukan pemberantasan korupsi, ternyata tidak terjadi. Selama ini lembaga peradilan hanya melakukan tindakan yang dapat dikategorikan hanya sebatas menenangkan masyarakat, tidak lebih dari itu.

Ibaratnya, pekerjaan kejaksaan hanya sebatas menakut-nakuti diawal dan langkah selanjutnya tidak ada. Inilah kegiatan korupsi yang terjadi di daerah yang dilakukan oleh ketiga poros cabang kekuasaan yang ada, Yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang semakin hari semakin banyak yang terungkap. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh tiga kelompok ini kemudian membangun jejaring diantara mereka untuk saling mengamankan atas kekuasaan yang telah didudukinya dengan cara transaksional belaka.