Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai pasal santet cuma jadi sarana promosi santet itu sendiri. Promosi yang dimaksud adalah di mana isu santet yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.

“Sebetulnya yang dimaksud RUU KUHP pasal 293 itu yang mempromosikan di tv dan media, banyak sekali orang yang mempromosikan. Supaya jangan sampai ada yang merasa ditipu, ini deliknya,” kata Achmad di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).

Menurut politisi asal PPP ini, promosi itu akan dilakukan seseorang yang mengaku dirinya sebagai dukun santet namun ternyata tidak menguasai ilmu santet. Hal ini dilakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri .

“Sehingga tidak ada main hakim sendiri, dia tukang tipu kok, untuk memperkaya diri sendiri. Jadi menggunakan pasal ini, agar tidak main hakim sendirilah,” ujarnya.

Achmad menilai sulit untuk membuktikan santet secara materil. Namun ia meyakini kenyataan di lapangan banyak persaingan santet yang telah meresahkan.

“Pembuktian secara materil untuk santet itu juga sulit, tapi persaingan santet ini kan caranya macam-macam,” imbuhnya.

Delik santet ini diatur dalam pasal 293 Rancangan KUHP yang menyatakan ‘setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan dan memberitahukan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya itu dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang maka dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 300 juta’. Jika ilmu gaib itu dikomersilkan ancaman pidana ditambah 1/3 dari 5 tahun.

Iklan