Pemerintah pusat didesak segera mengambil alih dan menyelesaikan polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, kelompok penentang pembangunan Gereja dinilai semakin berani.

“Kalau pemerintah pusat terus mendiamkan dan tidak mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum, bukan tidak mungkin keadaan akan semakin memburuk,” kata Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute melalui pesan singkat, Minggu (22/1), seperti dilansir kompas.com.

Rumadi menanggapi kembali terjadinya intimidasi terhadap jemaat GKI Yasmin pagi tadi oleh sekitar 70 orang.

“Jemaat tak bisa lagi sekedar mengunjungi Gereja mereka. Bahkan, kegiatan ibadah mereka di salah satu rumah jemaat juga dikepung massa,” kata dia.

Rumadi menyebut kelompok intoleran itu sengaja diorganisir untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama. Menurut dia, ada pihak yang sedang menyusun skenario untuk menjadikan persoalan GKI Yasmin sebagai ladang penghancuran jaminan konstitusi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selama ini, Rumadi menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah GKI Yasmin. Hal itu terlihat dari tiga kali dibatalkannya rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah itu.

“Persoalan GKI Yasmin sebenarnya sederhana jika semua pihak, terutama Walikota Bogor dan pemerintah pusat mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Kalau putusan MA diabaikan oleh Walikota Bogor dan pemerintah pusat, maka negara ini tidak lagi bisa disebut negara hukum karena hukum telah dikangkangi kelompok-kelompok preman berjubah,” kata Rumadi.
JAKARTA GLOBE
Jakarta – Pada hari ini, Minggu (3/3), jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali terpaksa menjalankan ibadahnya di seberang Istana Merdeka Jakarta.

Kedua gereja yang sah di Bogor dan Bekasi itu, memang tetap tak dapat dipakai untuk peribadatan bagi masing-masing jemaatnya, meskipun pengadilan di tingkat tertinggi sudah mengesahkan keabsahan kedua gereja di lokasinya masing-masing. Menurut Juru Bicara GKI Yasmin, Renata Anggraeni, pelaksanaan ibadah reguler dua mingguan yang diadakan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia itu, menjadi bukti nyata bahwa intoleransi negara terhadap kelompok minoritas di Indonesia bukanlah isapan jempol.

“Istana selalu memilih bersikap defensif dalam menyikapi sorotan beragam pihak, termasuk luar negeri, soal intoleransi yang berkembang di Indonesia. Itu juga terjadi saat Human Rights Watch meluncurkan laporan terbarunya, ‘Atas Nama Agama’. Istana ternyata defensif dan cenderung menutupi kenyataan yang ada. Pembantaian Cikeusik itu bukan dongeng, intimidasi pada Syiah Sampang bukan cerita pengantar tidur, dan ibadah dua mingguan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia bukanlah isapan jempol,” papar Renata, sebagaimana dimuat dalam rilis yang dikirimkan pihaknya ke media massa, hari ini.

Disebutkan pula, dalam ibadah GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kali ini, yang dipimpin oleh Pendeta Endang Sudartiningsih dari Yayasan Kasih Bangsa, hadir sekitar 150 orang. Yang menarik adalah, kali ini ada pula perwakilan para korban intimidasi dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia, yang datang kemudian. Mereka antara lain adalah perwakilan korban dari Syiah, Sampang, Madura; dari Ahmadiyah Cikeusik dan Transito Nusa Tenggara Barat; dari gereja di Sidikalang, Sumatera Utara; dari gereja di Sumedang Rancaekek yang pendetanya dipenjara karena urusan IMB rumah ibadah. Turut hadir pula beberapa perwakilan pendamping korban seperti The Wahid Institute, Setara Institute, serta Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

“Saat ini sedang berlangsung pertemuan korban di Jakarta. Para korban peserta temu korban (sengaja) diajak bergabung di Ibadah GKI Yasmin dan Filadelfia, sebagai solidaritas sesama korban,” jelas Indra dari Setara Institute.

Laura yang mewakili Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang turut hadir dalam ibadah hari ini, pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran sesama korban lintas iman dalam ibadah di seberang Istana Merdeka itu.

“Korban perlu bersatu. PGI akan selalu mendampingi GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia dalam perjuangan konstitusional mereka untuk mendapatkan hak beribadah di rumah ibadahnya sendiri. Namun korban intoleransi bukan hanya dua, GKI dan HKBP. Bukan hanya kalangan Kristen, tetapi menimpa hampir semua kelompok yang dianggap minoritas di Indonesia. Persatuan korban, seperti kita lihat hari ini, menjadi penting,” jelas Laura.

Sementara itu, Dwiati Novita Rini yang juga adalah Juru Bicara GKI Yasmin, menambahkan bahwa perjuangan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia tidak akan dihentikan. “Perjuangan ini adalah perjuangan lintas iman, bukan hanya perjuangan soal tanah gereja. Jika GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia berhenti, padahal telah berkekuatan hukum tetap, ini akan jadi preseden buruk untuk penegakan hukum dan perlindungan warga negara di kemudian hari, di mana pun di Indonesia,” tegasnya.

Terjadi Kecelakaan
Sementara itu, sesaat sebelum berlangsungnya peribadatan, di lokasi yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi peribadatan seberang Istana, satu dari tiga Metro Mini yang mengangkut siswa Sekolah Tinggi Theologia Injila Arastamar (STT Setia) di Kawasan Daan Mogot Tangerang, mengalami kecelakaan. Akibatnya, beberapa siswa STT tersebut pun terluka dan telah dibawa ke RS Tarakan Jakarta.

“STT Setia adalah sebuah sekolah tinggi theologia yang pada sekitar 2008 pernah difitnah dan terpaksa direlokasi dari lokasi awal di Kampung Pulo. Hingga kini, tempat relokasi mereka dirasa sangat tidak layak. Mereka datang untuk bersolidaritas, sebab mereka juga menjadi korban perlakuan negara yang diskriminatif, yang cenderung mengambil jalan gampang dengan relokasi,” jelas Renata pula.

Penulis: /SIT
Sumber:Rilis Pers

Iklan