m_-nazarudin

JAKARTA – Aset milik mantan kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang bertebaran di berbagai daerah ternyata masih kalah jauh dibandingkan ­de­ngan aset mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Na­za­ruddin.
Aset Nazaruddin tercatat senilai Rp 400 miliar, sedangkan milik Djoko Susilo sejauh ini terdeteksi bernilai Rp 60-70 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset-aset milik Nazaruddin, terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dituduh­kan kepadanya.
Sebagian besar dari aset tersebut berupa saham di Garuda Indonesia senilai Rp 300 miliar.
‘’KPK juga menyita aset Nazaruddin berupa kebun kelapa sawit senilai Rp 90 miliar dan beberapa saham di sebuah sekuritas,’’ ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Pra­bowo, Selasa (19/3).
Selain kasus korupsi Wisma Atlet, Nazar juga menjadi tersangka kasus pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda. KPK menduga pembelian saham tersebut ber­asal dari uang hasil ko­rupsi.

polis
Dalam kesaksian mantan wakil direktur Keuangan Grup Permai Yulianis untuk terdakwa Nazaruddin, ter­ungkap bahwa per­usahaan itu membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar.
Pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek di pemerintah.
Lima Anak Perusahaan
Menurut Yulianis, pada 2010 Grup Permai memperoleh keuntungan sekitar Rp 200 miliar dari proyek senilai Rp 600 miliar. Uang itu dibelikan saham Garuda oleh lima anak perusahaan Grup Permai.
Rinciannya, kata Yulianis, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Ca­kra­­wala Aba­di 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma membeli 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar.
KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider Pasal 5 ayat 2, subsider Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pengembangan kasus itu, KPK juga menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu.
Dalam kasus ini, KPK juga pernah memanggil Direktur Utama PT Cakrawala Abadi Christina Doki Pasarong, Manajr Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) Mohamad El Idris, Direktur Keuangan PT DGI Laurencius Teguh Khasanto, mantan karyawan Grup Permai Unang Sudrajat, dan pegawai PT Bank Mandiri Ridwan Ariadi. Marisi Matondang, direktur PT Mahkota Negara yang juga disebut-sebut sebagai perusahaan milik Nazaruddin, juga beberapa kali dipanggil penyidik. (J13-25,59)