sby

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun tangan langsung mengurusi partainya membuat publik geram. Masyarakat berharap, di sisa akhir jabatannya SBY tidak lagi terlibat dalam urusan Partai Demokrat.

Demikian riset ilmiah dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada 11-14 Februari 2013 dengan 1.200 responden dengan margin of error +/- 2,9 persen, dan menggunakan metode multistage random sampling.

“77.85 persen setuju agar tidak semestinya Presiden terlibat mengurus masalah partainya, 16.46 persen yang setuju dan yang tidak tahu ada 5.70 persen,” kata Peneliti LSI, Barkah Pattimahu, saat jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Minggu (17/2/2013).

Dengan kata lain, lanjutnya, sudah seharusnya Presiden tidak terlibat apalagi turun tangan mengurusi partainya. Seharusnya, lanjut dia, Presiden bertugas untuk mengurus negara dan rakyat.

“Publik ingin loyalitas tunggal Presiden hanya mengurusi rakyat,” tegasnya.

Berdasarkan hasil survei ini juga disebutkan, publik setuju agar Presiden tidak turun langsung dalam mengurusi masalah internal partai. Sebab, partai politik bukan masalah warga Indonesia, sehingga presiden tidak semestinya turun langsung untuk mengurusi partainya.

“Yang setuju 77.85 persen, tidak setuju 16.46 persen, tidak tahu/tidak jawab 5.70 persen,” tambahnya.

Karena itu, pada kepemimpinan selanjutnya, setiap presiden yang terpilih agar dengan sukarela mencopot jabatan apapun di partainya. Hal ini dilakukan agar bisa bekerja secara total mengurus rakyat.

“Publik menghendaki presiden terpilih nanti untuk melepaskan jabatannya di partai, yang setuju ada 76.43 persen, tidak setuju 18.15 persen dan tidak tahu 5.41 persen,”
Saya tidak bermaksud mengartikan bahwa seorang Anas Urbaningrum bukan tokoh muda yang penting,” kata Heru dalam pesan singkatnya di Jakarta, tadi malam.

Heru mencontohkan isu bocornya sprindik kasus ini, yang telah menyedot energi masyarakat. “Apakah memang sedemikian penting dan hal prioritas bagi negeri ini,” tanya dia.

“Belum lagi fitnah kanan kiri yang sering menghiasinya. Apakah hal seperti kasus seseorang yang baru disangkakan melanggar hukum, siapapun dia, menjadi lebih penting dibanding usaha membangun dan menyejahterakan rakyat,”tambahnya.

Menurutnya, Anas juga warga negara biasa sama seperti yang lain. Anas-pun masih memiliki hak dan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Meski demikian, gonjang-ganjing kasus Anas ini dinilai tidak lagi proporsional, dan beritanya tidak lagi memiliki nilai manfaat yang cukup bagi perjalanan kehidupan masyarakat umum.

“Saya berharap kita kembali menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing bagi usaha membangun negeri dan menyejahterakan rakyat,”sebutnya.

Anas Urbaningrum menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam pidatonya selama lebih kurang 20 menit, Anas seolah menunjukkan ada rencana lain di balik keputusan mundurnya. Pengamat politik Hanta Yudha AR menilai, pidato Anas setidaknya mengandung makna perlawanan.

“Saya menangkap, ini pesan perlawanan Anas. Ini gaya Anas dalam menghadapi masalahnya, bukan gaya Andi Mallarangeng yang diam, bukan juga gaya Nazaruddin yang bernyanyi tanpa punya jurus,” ujar Hanta di Jakarta, tadi malam.

Ia mengatakan, Anas setidaknya mengeluarkan empat peluru dalam pidato tanpa teksnya itu. “Pertama, dia menantang KPK untuk menunjukkan bukti-bukti keterlibatannya. Karena dalam pidatonya, ia sangat yakin tidak bersalah dan balik menuding bahwa penetapannya sebagai tersangka karena tekanan politik,” papar Hanta.

Peluru kedua, menurut Hanta, merupakan sinyal perlawanan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ini jelas sekali perlawanan terhadap SBY, kencang sekali pernyataannya,” ujarnya.

Peluru ketiga dilayangkan Anas kepada para loyalisnya. Secara implisit, Anas mengajak para loyalisnya bersama dengannya mengambil langkah keluar dari partai.

“Terakhir, Anas tengah melakukan pembentukan opini publik,” kata Hanta.

Oleh karena itu, menurut Hanta, kuncinya ada pada penegakan hukum. KPK harus mampu membuktikan keterlibatan Anas sekaligus membuktikan lembaga itu lepas dari tekanan politik seperti yang dituding Anas.

Seperti diberitakan, Anas mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat. Pernyataan mundur Anas dilakukannya pada siang tadi di kantor DPP Partai Demokrat. Anas mengaku sama sekali tidak menyangka dirinya akan menjadi tersangka.

Namun, ia mengaku mulai berpikir akan terjerat ketika ada desakan agar KPK memperjelas status hukum dirinya. Anas tak menyebut dari siapa desakan itu. Hanya saja, seperti diketahui, di sela-sela kunjungan ke luar negeri, Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengomentari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ketika itu, Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. Anas mengatakan, “Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir jangan-jangan…,” katanya.

Ia lalu mengaku semakin yakin akan menjadi tersangka setelah diminta berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Anas tak menyebut siapa yang memintanya itu. Hanya saja, diketahui bersama bahwa SBY selaku Ketua Majelis Tinggi pernah menyebut hal itu ketika memutuskan mengambil alih kewenangan partai.

“Ketika saya dipersilakan lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum tersangka. Apalagi, saya tahu beberapa petinggi Demokrat yakin betul, hakul yakin pasti minggu ini Anas jadi tersangka,” kata Anas.

Anas lalu mengaitkan dengan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas namanya. Menurut dia, peritiswa ini adalah satu rangkaian peristiwa yang utuh dan sangat terkait erat dengan peristiwa sebelumnya.
(dat16/okz/kompas)