eta er i 2008
2008
Rate of Services: US$250/hour a short time complete satisfaction Guarantee Man-aging Partner Puas Ane Lemas
PEMBAHASAN
SOAL – UJIAN
(A t Smart Guides To Pass Bar Examination)
Djoko S Associates
Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.comDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 2
MATERI UJIAN :
1. Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi
Advokat;
2. Kode Etik Advokat;
3. Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Acara Pidana;
5. Hukum Acara Perdata Agama;
6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;
dan
8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).
Hal 03
Hal 13
Hal 27
Hal 38
Hal 49
Hal 66
Hal 90
Hal 100
Cara melakukan Try-out secara independent
1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;
2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;
3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;
4. Jika anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah anda
kerjakan;
5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120
soal;
6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasi
power point dapat di download dari
http://www.geocities.com/ilmuhukum;Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 3
MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesi
advokat yang terhimpun dalam Peradi
berjumlah
a. 6 organisasi advokat
b. 7 organisasi advokat
c. 8 organisasi advokat
d. 9 organisasai advokat
Jawaban C
Pasal 32 (3)
Untuk sementara tugas dan wewenang
Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini,
dijalankan bersama oleh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan
Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM) dan Asosiasi Pengacara
Syariah Indonesia (APSI)
2 Yang tidak terhimpun dalam
organisasi advokat
a. Asosiasi pengacara syariah
indonesia
b. Serikat pengacara indonesia
c. Himpunan advokat dan
pengacara indonesia
d. Peradin
Jawaban D
Pasal 32 (3)
Untuk sementara tugas dan wewenang
Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini,
dijalankan bersama oleh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan
Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM) dan Asosiasi Pengacara
Syariah Indonesia (APSI)
3 Undang undang advokat 18 tahun
2003 berlaku tanggal
a. 5 april 2003
b. 5 april 2004
c. 5 april 2001
d. 5 april 2002
Jawaban A
Pasal 36
Undang-undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan 5 April 2003
4 Menurut Pasal 13 organisasi advokat
diminta untuk membentuk
Jawaban BDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 4
NO SOAL PEMBAHASAN
pengawasan berupa
a. Lembaga Pengawas
b. Komisi pengawas
c. Dewan pengawas
d. Komisi advokat
Pasal 13
Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari
dilakukan oleh Komisi Pengawas yang
dibentuk oleh Organisasi Advokat
5. Kewajiban memberikan bantuan
hukum secara Cuma-Cuma diatur
dalam
a. Pasal 22
b. Pasal 23
c. Pasal 21
d. Pasal 25
Jawaban A
Pasal 22
Advokat wajib memberikan bantuan
hukum secara Cuma-Cuma kepada
pencari keadilan yang tidak mampu
6 Advokat yang menjalankan tugas
dalam sidang pengadilan dalam
menangani perkara pidana wajib
mengenakan atribut diatur dalam
a. Pasal 22
b. Pasal 23
c. Pasal 21
d. Pasal 25
Jawaban D
Pasal 25
Advokat yang menjalankan tugas
dalam sidang pengadilan dalam
menangani perkara pidana wajib
mengenakan atribut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
7 Advokat asing dilarang beracara
disidang pengadilan, berpraktik
dan/atau membuka kantor jasa
hukum atau perwakilannya di
Indonesia
a. Pasal 22
b. Pasal 23
c. Pasal 21
d. Pasal 25
Jawaban B
Pasal 23
Advokat asing dilarang beracara
disidang pengadilan, berpraktik
dan/atau membuka kantor jasa hukum
atau perwakilannya di Indonesia
8 Advokat berhak menerima honorarium
atas jasa hukum yang telah diberikan
kepada kliennya
a. Pasal 22
b. Pasal 23
c. Pasal 21
d. Pasal 25
Jawaban C
Pasal 21
Advokat berhak menerima honorarium
atas jasa hukum yang telah diberikan
9 Wilayah kerja advokat meliputi
seluruh wilayah negara republik
Indonesia
a. Pasal 5
b. Pasal 7
Jawaban A
Pasal 5(2)
Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh
wilayah negara Republik IndonesiaDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 5
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Pasal 21
d. Pasal 25
10 Sebelum menjalankan profesinya
advokat wajib bersumpah di sidang
terbuka Pengadilan Tinggi wilayah
domisili hukumnya
a. Pasal 5
b. Pasal 6
c. Pasal 7
d. Pasal 4
Jawaban D
Pasal 4
Sebelum menjalankan profesinya,
advokat wajib bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili
hukumnya
11 Advokat yang telah diangkat dapat
mengkhususkan diri pada bidang
tertentu dengan persyaratan yang
ditentukan
a. Pasal 5
b. Pasal 6
c. Pasal 3
d. Pasal 4
Jawaban C
Pasal 3(2)
Advokat yang telah diangkat
berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
menjalankan praktiknya dengan
mengkhususkan diri pada bidang
tertentu sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
12 Yang dapat diangkat sebagai advokat
adalah sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum dan setelah
mengikuti pendidikan khusus profesi
advokat yang dilaksanakan oleh
organisasi advokat
a. Pasal 5
b. Pasal 3
c. Pasal 2
d. Pasal 4
Jawaban C
Pasal 2
Yang dapat diangkat sebagai advokat
adalah sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum dan setelah
mengikuti pendidikan khusus profesi
advokat yang dilaksanakan oleh
organisasi advokat
13 Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang undang ini
a. Pasal 4
b. Pasal 2
c. Pasal 1
d. Pasal 3
Jawaban C
Pasal 1(1)
Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik didalam
maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini.
14 Advokat berstatus sebagai penegak Jawaban ADjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 6
NO SOAL PEMBAHASAN
hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan
a. Pasal 5
b. Pasal 6
c. Pasal 7
d. Pasal 4
Pasal 5(1)
Advokat berstatus sebagai penegak
hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.
15 Pasal 29 mengatur buku daftar
anggota yang wajib dilaporkan
kepada Mahkamah Agung dan
menteri setiap
a. Satu tahun
b. Perubahan
c. Pergantian pengurus
d. Satu bulan
Jawaban A
Pasal 29(4)
Setiap 1(satu) Organisasi Advokat
melaporkan pertambahan dan atau
perubahan jumlah anggotanya kepada
Mahkamah Agung dan Menteri.
16 Ketentuan organisasi advokat diatur
dalam
a. Pasal 28
b. Pasal 29
c. Pasal 30
d. Semua benar
Jawaban D
BAB X
Organisasi Advokat
Pasal 28-30
17 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai
persyaratan dan tata cara
mempekerjakan advokat asing serta
kewajiban memberikan jasa hukum
secara Cuma-Cuma kepada dunia
pendidikan diatur dalam
a. Peraturan Pemerintah
b. Undang-undang
c. Organisasi advokat
d. Keputusan menteri
Jawaban D
Pasal 23(4)
Ketentuan mengenai persyaratan dan
tata cara mempekerjakan advokat
asing serta kewajiban memberikan jasa
hukum secara Cuma-Cuma kepada
dunia pendidikan dan penelitian hukum
diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri
18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan
hukum yang diatur lebih lanjut dalam
a. Peraturan Pemerintah
b. Undang-undang
c. Organisasi advokat
d. Keputusan menteri
Jawaban A
Pasal 22(2)
Ketentuan mengenai persyaratan dan
tata cara pemebrian bantuan hukum
secara Cuma-Cuma sebagaiman
dimaksud pada ayat 1 diatur lebih
dengan Peraturan Pemerintah
19 Pasal 21 mengatur besarnya
honorarium berdasarkan
a. Peraturan Pemerintah
Jawaban D
Pasal 21(2)Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 7
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Undang-undang
c. Organisasi advokat
d. Persetujuan kedua belah pihak
Besarnya honorarium atas Jasa hukum
sebagaiman dimaksud pada ayat(1)
ditetapkan secara wajar berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak.
20 Advokat berhenti atau dapat
diberhentikan dari profesinya secara
tetap karena alasan menurut pasal 10
a. Permohonan sendiri
b. Dijatuhi pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan
hukuman 4 tahun
c. Berdasarkan keputusan
organisasi advokat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 10
Advokat berhenti atau dapat
diberhentikan dari profesinya secara
tetap karena alasan:
a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap, karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan
hukuman 4 (empat) tahun atau
berlebih; atau
c. berdasarkan keputusan
organisasi advokat
21 Menurut pasal 12 pengawasan
terhadap advokat dilakukan oleh
a. Organisasi advokat
b. Menteri
c. Mahkamah agung
d. Komisi pengawas
Jawaban A
Pasal 12 (1)
Pengawasan terhadap advokat
dilakukan oleh organisasi advokat
22 Penindakan terhadap advokat dengan
jenis tindakan dalam pasal 7
dilakukan oleh
a. Organisasi advokat
b. Dewan kehormatan
c. Mahkamah agung
d. Komisi pengawas
Jawaban B
Pasal 12 (2)
Ketentuan tentang jenis dan tingkat
perbuatan yang dapat dikenakan
tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
keputusan dewan kehormatan
organisasi advokat
23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang
diberikan advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien diatur dalam
a. Pasal 1 (1)
b. Pasal 1 (2)
Jawaban B
Pasal 1(2)
Jasa hukum adalah jasa yang diberikan
advokat berupa memberikan konsultasi
hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi,
membela dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 8
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Pasal 1 (3)
d. Pasal 1 (4)
klien.
24 Klien adalah orang, badan hukum
atau lembaga lain yang menerima
jasa hukum dari advokat
a. Pasal 1 (1)
b. Pasal 1 (2)
c. Pasal 1 (3)
d. Pasal 1 (4)
Jawaban C
Pasal 1(3)
Klien adalah orang, badan hukum, atau
lembaga lain yang menerima jasa
hukum dari advokat.
25 Advokat asing adalah advokat
berkewarganegaraan asing yang
menjalankan profesinya diwilayah
negara republik indonesia
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
a. Pasal 1 (5)
b. Pasal 1 (6)
c. Pasal 1 (7)
d. Pasal 1 (8)
Jawaban D
Pasal 1(8)
Advokat asing adalah advokat
berkewargananegaraan asing yang
menjalankan profesinya diwilayah
negara Republik Indonesia berdasarkan
persyaratan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
26 Kantor advokat dapat mempekerjakan
advokat asing sebagai karyawan atau
tenaga ahli dalam bidang hukum
asing atas izin pemerintah dengan
rekomendasi organisasi advokat
a. Pasal 23 (1)
b. Pasal 23 (2)
c. Pasal 23 (3)
d. Pasal 23 (4)
Jawaban B
Pasal 23(2)
Kantor Advokat dapat mempekerjakan
advokat asing sebagai karyawan atau
tenaga ahli dalam bidang hukum asing
atas izin pemerintah dengan
rekomendasi organisasi advokat.
27 Advokat tidak dapat dituntut baik
secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan
itikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien dalam sidang
pengadilan
a. Pasal 16
b. Pasal 15
c. Pasal 18
d. Pasal 19
Jawaban A
Pasal 16
Advokat tidak dapat dituntut baik
secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan
itikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien dalam sidang
pengadilan.
28 Advokat tidak dapat diidentikan
dengan kliennya dalam membela
perkara klien oleh pihak yang
Jawaban C
Pasal 18(2)Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 9
NO SOAL PEMBAHASAN
berwenang dan atau masyarakat
a. Pasal 16
b. Pasal 15
c. Pasal 18
d. Pasal 19
Advokat tidak dapat diidentikan dengan
kliennya dalam membela perkara klien
oleh pihak yang berwenang dan/atau
masyarakat.
29 Advokat berhak atas kerahasian
hubungan dengan klien, termasuk
perlindungan atas berkas dan
dokumennya terhadap penyitaan atau
pemeriksaan dan perlindungan
terhadap penyadapan atas komunikasi
elektronik
a. Pasal 16
b. Pasal 15
c. Pasal 18
d. Pasal 19
Jawaban D
Pasal 19(2)
Advokat berhak atas kerahasian
hubungannya dengan klien, termasuk
perlindungan atas berkas dan
dokumennya terhadap penyitaan atau
pemeriksaan dan perlindungan
terhadap penyadapan atas komunikasi
elektronik advokat.
30 Pimpinan organisasi advokat tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan
partai politik
a. Pasal 26
b. Pasal 25
c. Pasal 28
d. Pasal 29
Jawaban C
Pasal 28(3)
Pimpinan organisasi advokat tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan
partai politik, baik ditingkat pusat
maupun ditingkat daerah.
31 Dalam mengadili dewan kehormatan
membentuk majelis yang susunannya
terdiri atas unsur dewan kehormatan,
pakar atau ahli di bidang hukum dan
tokoh masyarakat
a. Pasal 26
b. Pasal 27
c. Pasal 28
d. Pasal 29
Jawaban B
Pasal 27(4)
Dalam mengadili sebagaimana
dimaksud pada ayat(2), Dewan
Kehormatan membentuk majelis yang
susunannya terdiri atas unsure dewan
kehormatan, pakar atau tenaga ahli
dibidang hukum dan tokoh masyarakat.
32 Advokat yang menjadi pejabat negara
tidak melaksanakan tugas profesi
advokat selama memangku jabatan
a. Pasal 20
b. Pasal 21
c. Pasal 22
d. Pasal 23
Jawaban A
Pasal 20(3)
Advokat yang menjadi pejabat negara,
tidak melaksanakan tugas profesi
advokat selama memangku jabatan
tersebut.
33 Keanggotaan komisi pengawas terdiri
atas unsur advokat senior, para ahli
dan masyarakat
Jawaban C
Pasal 13(2) Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 10
NO SOAL PEMBAHASAN
a. Pasal 11
b. Pasal 12
c. Pasal 13
d. Pasal 14
Keanggotaan komisi pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsure advokat senior, para
ahli/akademisi, dan masyarakat
34 Advokat dapat berhenti atau
diberhentikan dari profesinya oleh
organisasi advokat
a. Pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
Jawaban D
Pasal 9(1)
Advokat dapat berhenti atau
diberhentikan dari profesinya oleh
Organisasi Advokat
35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui
dalam
a. Pasal 1
b. Pasal 7
c. Pasal 17
d. Pasal 1(6) dan 7(3)
Jawaban D
Pasal 1(6)
Pembelaan diri adalah hak dan
kesempatan yang diberikan kepada
Advokat untuk mengemukakan alasan
serta sanggahan terhadap hal-hal yang
merugikan dirinya di dalam
menjalankan profesinya ataupun
kaitannya dengan organisasi profesi.
Pasal 7(3)
Sebelum advokat dikenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada yang bersangkutan diberikan
kesempatan untuk melakukan
pembelaan diri.
36 Untuk dapat diangkat menjadi
advokat harus memenuhi persyaratan,
a. Pasal 2
b. Pasal 3
c. Pasal 4
d. Pasal 5
Jawaban B
Pasal 3
Untuk dapat diangkat menjadi advokat
harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. warga negara republik
Indonesia
b. bertempat tinggal di Indonesia
c. tidak berstatus sebagai pegawai
negeri atau pejabat negara
d. berusia sekurang-kurangnya 25
tahun
e. berijasah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi
hukum sebagaimana dimaksud Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 11
NO SOAL PEMBAHASAN
dalam pasal 2 ayat 1
f. lulus ujian yang diadakan oleh
Organisasi Advokat
g. magang sekurang-kurangnya 2
tahun terus menereus pada
kantor advokat
h. tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5(lima)
tahun atau lebih
i. berperilaku baik, jujur,
bertanggung jawab, adil dan
mempunyai integritas yang
tinggi
37 Pengangkatan advokat dan
penghentian profesi dilakukan oleh
organisasi advokat diatur dalam
a. Pasal 2
b. Pasal 9
c. Pasal 4
d. Pasal 2 (2) dan 9(1)
Jawaban D
Pasal 2(2)
Pengangkatan advokat dilakukan oleh
organisasi advokat
Pasal 9(1)
Advokat dapat berhenti atau
diberhentikan dari profesinya oleh
organisasi advokat.
38 Undang-undang No. 18 tahun 2003
terdiri dari
a. 26 Pasal
b. 35 Pasal
c. 36 Pasal
d. 39 Pasal
Jawaban C
36 Pasal
39 Ketentuan pidana tidak memiliki
kekuatan hukum berdasarkan putusan
mahkamah konstitusi
a. Pasal 30
b. Pasal 31
c. Pasal 28
d. Pasal 29
Jawaban B
Bab XI
Keentuan Pidana
Pasal 31
Setiap orang yang dengan sengaja
menjalankan pekerjaan profesi advokat
dan bertindak seolah-oleha sebagai
advokat, tetapi bukan advokat
sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun dan denda
paling banyak Rp. 50.000.000 (lima Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 12
NO SOAL PEMBAHASAN
puluh juta) rupiah.
40 Advokat yang dapat menjalankan
pekerjaan profesi advokat adalah
yang diangkat sesuai dengan
ketentuan undang-undang
a. Pasal 29
b. Pasal 30
c. Pasal 28
d. Pasal 32
Jawaban B
Pasal 30
Advokat yang dapat menjalankan
pekerjaan profesi advokat adalah yang
diangkat sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini.
Djoko S Associates
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.com Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 13
MATERI KODE ETIK ADVOKAT
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun
2003 kode etik advokat dan ketentuan
tentang Dewan Kehormatan profesi
mempunyai kekuatan hukum sejak
a. 23 Mei 2002
b. 23 mei 2003
c. 5 april 2003
d. 5 april 2002
Jawaban A
Pasal 33
Kode etik dan ketentuan tentang
Dewan Kehormatan Profesi Advokat
yang telah ditetapkan oleh Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan
Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan
Hukum Indonesia (AKHI), dan
Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei
2002 dinyatakan mempunyai kekuatan
hukum secara mutatis mutandis
menurut Undang- Undang ini sampai
ada ketentuan yang baru yang dibuat
oleh Organisasi Advokat.
2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat
indonesia, advokat dapat menolak
untuk memberi nasihat dan bantuan
hukum karena
a. Bertentangan dengan hati
nuraninya
b. Tidak sesuai dengan
keahliannya
c. Tidak ada dasar hukumnya
d. A dan B benar
Jawaban D
Pasal 3 a.
Advokat dapat menolak untuk memberi
nasihat dan bantuan hukum kepada
setiap orang yang memerlukan jasa
dan atau bantuan hukum dengan
pertimbangan oleh karena tidak sesuai
dengan keahliannya dan bertentangan
dengan hati nuraninya, tetapi tidak
dapat menolak dengan alasan karena
perbedaan agama, kepercayaan, suku,
keturunan, jenis kelamin, keyakinan
politik dan kedudukan sosialnya.
3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat
dalam menjalankan tugasnya
menjunjung tinggi hukum
a. Undang-undang dasar republik
indonesia
b. Kode etik advokat
c. Sumpah jabatannya
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 2
Advokat Indonesia adalah warga
negara Indonesia yang bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bersikap satria, jujur dalam
mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi, Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 14
NO SOAL PEMBAHASAN
luhur dan mulia, dan yang dalam
melaksanakan tugasnya menjunjung
tinggi hukum, Undang-undang Dasar
Republik Indonesia, Kode Etik Advokat
serta sumpah jabatannya.
4 Menurut pasal 4 hubungan dengan
klien, advokat tidak dibenarkan
a. Menjamin kepada kliennya
bahwa perkara yang
ditanganinya akan menang
b. Membebani klien dengan
biaya-biaya yang tidak perlu
c. Melepaskan tugas yang
dibebankan kepadanya pada
saat tidak menguntungkan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 4
a. Advokat dalam perkara-perkara
perdata harus mengutamakan
penyelesaian dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan
memberikan keterangan yang dapat
menyesatkan klien mengenai perkara
yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin
kepada kliennya bahwa perkara yang
ditanganinya akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya
honorarium Advokat wajib
mempertimbangkan kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan
membebani klien dengan biaya-biaya
yang tidak perlu.
f. Advokat dalam mengurus perkara
cuma-cuma harus memberikan
perhatian yang sama seperti terhadap
perkara untuk mana ia menerima uang
jasa.
g. Advokat harus menolak mengurus
perkara yang menurut keyakinannya
tidak ada dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia
jabatan tentang hal-hal yang
diberitahukan oleh klien secara
kepercayaan dan wajib tetap menjaga
rahasia itu setelah berakhirnya
hubungan antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan
melepaskan tugas yang dibebankan
kepadanya pada saat yang tidak
menguntungkan posisi klien atau pada
saat tugas itu akan dapat menimbulkan
kerugian yang tidak dapat diperbaiki
lagi bagi klien yang bersangkutan,
dengan tidak mengurangi ketentuan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 15
NO SOAL PEMBAHASAN
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a.
j. Advokat yang mengurus kepentingan
bersama dari dua pihak atau lebih
harus mengundurkan diri sepenuhnya
dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut,
apabila dikemudian hari timbul
pertentangan kepentingan antara
pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien
diakui sepanjang tidak akan
menimbulkan kerugian kepentingan
klien.
5. Menurut pasal 5 hubungan dengan
teman sejawat
a. Keberatan terhadap tindakan
teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan kode
etik advokat harus diajukan
kepada Dewan Kehormatan
b. Hubungan harus dilandasi
sikap saling hormat
c. Tidak dipekenankan merebut
klien dari rekan sejawat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 5
a. Hubungan antara teman sejawat
Advokat harus dilandasi sikap saling
menghormati, saling menghargai dan
saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman
sejawat atau jika berhadapan satu
sama lain dalam sidang pengadilan,
hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan
maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan terhadap
tindakan teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan Kode Etik
Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak
dibenarkan untuk disiarkan melalui
media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan
menarik atau merebut seorang klien
dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti
Advokat, maka Advokat yang baru
hanya dapat menerima perkara itu
setelah menerima bukti pencabutan
pemberian kuasa kepada Advokat
semula dan berkewajiban
mengingatkan klien untuk memenuhi
kewajibannya apabila masih ada
terhadap Advokat semula.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 16
NO SOAL PEMBAHASAN
f. Apabila suatu perkara kemudian
diserahkan oleh klien terhadap Advokat
yang baru, maka Advokat semula wajib
memberikan kepadanya semua surat
dan keterangan yang penting untuk
mengurus perkara itu, dengan
memperhatikan hak retensi Advokat
terhadap klien tersebut.
6 Dalam tentang sejawat asing bahwa
advokat asing yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku menjalankan profesinya di
Indonesia tunduk serta wajib mentaati
kode etik diatur dalam
a. pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
Jawaban A
Pasal 6
Advokat asing yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku menjalankan profesinya di
Indonesia tunduk kepada serta wajib
mentaati Kode Etik ini.
7 Surat yang dikirim oleh advokat
kepada teman sejawatnya dalam
suatu perkara dapat ditunjukkan
kepada hakim apabila dianggap perlu
kecuali surat-surat yang bersangkutan
dibumbuhi catatan “sans prejudice”
diatur
a. Pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
Jawaban B
Pasal 7
a. Surat-surat yang dikirim oleh
Advokat kepada teman sejawatnya
dalam suatu perkara dapat ditunjukkan
kepada hakim apabila dianggap perlu
kecuali surat-surat yang bersangkutan
dibuat dengan membubuhi catatan
“Sans Prejudice “.
8 Pemasangan iklan semata-mata untuk
menarik perhatian orang adalah
dilarang termasuk pemasangan papan
nama dengan ukuran dan atau bentuk
yang berlebihan diatur dalam
a. Pasal 6
b. Pasal 7
c. Pasal 8
d. Pasal 9
Jawaban C
Pasal 8
b. Pemasangan iklan semata-mata
untuk menarik perhatian orang adalah
dilarang termasuk pemasangan papan
nama dengan ukuran dan! atau bentuk
yang berlebih-lebihan.
9 Advokat dapat mengundurkan diri dari
perkara menurut pasal 8 apabila
a. Timbul perbedaan dan tidak
tercapai kesepakatan tentang
cara penanganan perkara
Jawaban A
Pasal 8
g. Advokat dapat mengundurkan diri
dari perkara yang akan dan atau Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 17
NO SOAL PEMBAHASAN
dengan kliennya
b. Karena tidak sesuai dengan
keahliannya
c. Bertentangan dengan hati
nuraninya
d. Jawaban b dan c benar
diurusnya apabila timbul perbedaan
dan tidak dicapai kesepakatan tentang
cara penanganan perkara dengan
kliennya.
10 Pengaduan disampaikan secara
tertulis kepada dewan kehormatan
dimana teradu menjadi anggota
a. Pasal 10
b. Pasal 11
c. Pasal 12
d. Pasal 13
Jawaban C
Pasal 12
1. Pengaduan terhadap Advokat
sebagai teradu yang dianggap
melanggar Kode Etik Advokat harus
disampaikan secara tertulis disertai
dengan alasan-alasannya kepada
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
atau kepada dewan Pimpinan
Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan
Pusat dimana teradu menjadi anggota.
11 Selambatnya dalam waktu berapa hari
teradu harus memberikan jawabannya
secara tertulis kepada Dewan
Kehormatan
a. 3 hari
b. 14 hari
c. 21 hari
d. 7 hari
Jawaban C
Pasal 13
2. Selambat-lambatnya dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari pihak teradu
harus memberikan jawabannya secara
tertulis kepada Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah
yang bersangkutan, disertai surat-surat
bukti yang dianggap perlu.
12 Didalam pasal 14 setiap dilakukan
persidangan majelis dewan
kehormatan diwajibkan membuat atau
menyuruh membuat berita acara
persidangan yang disahkan dan
ditandatangani oleh
a. Panitera
b. Ketua Majelis
c. Majelis
d. Semua benar
Jawaban B
Pasal 14
4. Setiap dilakukan persidangan,
Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan
membuat atau menyuruh membuat
berita acara persidangan yang
disahkan dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis yang menyidangkan
perkara itu.
13 Sidang dilakukan secara tertutup
sedangkan keputusan diucapkan
dalam sidang terbuka
a. Pasal 11
b. Pasal 12
Jawaban D
Pasal 14
5. Sidang-sidang dilakukan secara
tertutup, sedangkan keputusan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 18
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Pasal 13
d. Pasal 14
diucapkan dalam sidang terbuka.
14 Keputusan ditandatangani oleh ketua
dan semua anggota majelis diatur
dalam
a. Pasal 12
b. Pasal 13
c. Pasal 14
d. Pasal 15
Jawaban D
Pasal 15
(5) Keputusan ditandatangani oleh
Ketua dan semua Anggota Majelis,
yang apabila berhalangan untuk
menandatangani keputusan, hal mana
disebut dalam keputusan yang
bersangkutan.
15 Pemberian saksi pemberhentian
sementara waktu tertentu harus
diikuti larangan untuk menjalankan
profesi advokat diluar maupun dimuka
pengadilan diatur dalam
a. Pasal 12
b. Pasal 13
c. Pasal 15
d. Pasal 16
Jawaban D
Pasal 16
3. Pemberian sanksi pemberhentian
sementara untuk waktu tertentu harus
diikuti larangan untuk menjalankan
profesi advokat diluar maupun dimuka
pengadilan.
16 Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat
banding, pengajuan banding beserta
memori banding adalah wajib harus
disampaikan dalam waktu
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 21 hari
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 18
2. Pengajuan permohonan banding
beserta Memori Banding yang sifatnya
wajib, harus disampaikan melalui
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal yang bersangkutan
menerima salinan keputusan.
17 Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik
berlaku sejak tanggal ditetapkan
diatur dalam
a. Pasal 24
b. Pasal 23
c. Pasal 22
d. Pasal 21
Jawaban A
Pasal 24
Kode Etik Advokat ini berlaku sejak
tanggal berlakunya Undang-undang
tentang Advokat
18 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat
mempunyai kekuatan tetap sejak
diucapkan dalam sidang terbuka
dengan atau tanpa dihadiri para pihak
a. Pasal 19
Jawaban A
Pasal 19
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat
mempunyai kekuatan tetap sejak Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 19
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
diucapkan dalam sidang terbuka
dengan atau tanpa dihadiri para pihak
dimana hari, tanggal dan waktunya
telah diberitahukan sebelumnya
kepada pihak-pihak yang
bersangkutan.
19 Dewan Kehormatan Pusat secara
prorogasi dapat menerima
permohonan pemeriksaan langsung
dilampiri surat persetujuan kedua
belah pihak
a. Pasal 18
b. Pasal 19
c. Pasal 20
d. Pasal 21
Jawaban A
Pasal 18
12. Dewan Kehormatan Pusat secara
prorogasi dapat menerima permohonan
pemeriksaan langsung dari suatu
perkara yang diteruskan oleh Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah asal saja
permohonan seperti itu dilampiri surat
persetujuan dari kedua belah pihak
agar perkaranya diperiksa langsung
oleh Dewan Kehormatan Pusat.
20 Menurut kepribadian advokat,
Seorang advokat yang kemudian
diangkat untuk menduduki jabatan
negara tidak dibenarkan untuk
berpraktek dan tidak diperkenankan
namanya dicantumkan atau
dipergunakan oleh siapapun
a. Pasal 2
b. Pasal 3
c. Pasal 4
d. Pasal 5
Jawaban B
Pasal 3
i. Seorang Advokat yang kemudian
diangkat untuk menduduki suatu
jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif
dan judikatif) tidak dibenarkan untuk
berpraktek sebagai Advokat dan tidak
diperkenankan namanya dicantumkan
atau dipergunakan oleh siapapun atau
oleh kantor manapun dalam suatu
perkara yang sedang diproses/berjalan
selama ia menduduki jabatan tersebut.
21 Dalam hubungan dengan klien, Hak
retensi advokat terhadap klien diakui
sepanjang tidak akan menimbulkan
kerugian kepentingan klien
a. Pasal 2
b. Pasal 3
c. Pasal 4
d. Pasal 5
Jawaban C
Pasal 4
k. Hak retensi Advokat terhadap klien
diakui sepanjang tidak akan
menimbulkan kerugian
kepentingan klien.
22 Dalam hubungan dengan teman
sejawat , diatur dalam
a. Pasal 4
b. Pasal 5
Jawaban B
Pasal 5
a. Hubungan antara teman sejawat Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 20
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Pasal 6
d. Pasal 7
Advokat harus dilandasi sikap saling
menghormati, saling menghargai dan
saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman
sejawat atau jika berhadapan satu
sama lain dalam sidang pengadilan,
hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan
maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan terhadap
tindakan teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan Kode Etik
Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak
dibenarkan untuk disiarkan melalui
media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan
menarik atau merebut seorang klien
dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti
Advokat, maka Advokat yang baru
hanya dapat menerima perkara itu
setelah menerima bukti pencabutan
pemberian kuasa kepada Advokat
semula dan berkewajiban
mengingatkan klien untuk memenuhi
kewajibannya apabila masih ada
terhadap Advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian
diserahkan oleh klien terhadap Advokat
yang baru, maka Advokat semula wajib
memberikan kepadanya semua surat
dan keterangan yang penting untuk
mengurus perkara itu, dengan
memperhatikan hak retensi Advokat
terhadap klien tersebut.
23 Hak imunitas seorang advokat diatur
dalam
a. Pasal 6 tentang sejawat asing
b. Pasal 7 cara bertindak
menangani perkara
c. Pasal 8 ketentuan lain tentang
kode etik
d. Pasal 5 hubungan dengan
teman sejawat
Jawaban B
Pasal 7
g. Advokat bebas mengeluarkan
pernyataan-pernyataan atau pendapat
yang dikemukakan dalam sidang
pengadilan dalam rangka pembelaan
dalam suatu perkara yang menjadi
tanggung jawabnya baik dalam sidang
terbuka maupun dalam sidang tertutup Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 21
NO SOAL PEMBAHASAN
yang dikemukakan secara proporsional
dan tidak berkelebihan dan untuk itu
memiliki imunitas hukum baik perdata
maupun pidana.
24 Menurut pasal 8 advokat yang
sebelumnya pernah menjabat sebagai
hakim atau penitera dari suatu
lembaga peradilan tidak dibenarkan
menangani perkara yang diperiksa
pengadilan tempatnya terakhir
bekerja selama
a. 5 tahun
b. 4 tahun
c. 3 tahun
d. 2 tahun
Jawaban C
Pasal 8
h. Advokat yang sebelumnya pernah
menjabat sebagai Hakim atau Panitera
dari suatu lembaga peradilan, tidak
dibenarkan untuk memegang atau
menangani perkara yang diperiksa
pengadilan tempatnya terakhir bekerja
selama 3 (tiga) tahun semenjak ia
berhenti dari pengadilan tersebut.
25 Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat
pertama oleh dewan kehormatan
cabang/daerah, pengadu dan yang
teradu
a. Harus hadir secara pribadi
b. Tidak dapat menguasakan
kepada orang lain
c. Jka dikehendaki dapat
didampingi oleh penasehat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 13
7. Pengadu dan yang teradu:
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak
dapat menguasakan kepada orang lain,
yang jika dikehendaki masing-masing
dapat didampingi oleh penasehat.
b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.
26 Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21
hari teradu tidak memberikan
jawaban tertulis, dewan kehormatan
menyampaikan pemberitahuan kedua
dengan peringatan bahwa apabila
dalam waktu….. Maka ia dianggap
telah melepaskan hak jawabnya
a. 21 hari
b. 14 hari
c. 7 hari
d. 3 hari
Jawaban B
Pasal 13
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh
satu) hari tersebut teradu tidak
memberikan jawaban tertulis, Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah
menyampaikan pemberitahuan kedua
dengan peringatan bahwa apabila
dalam waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal surat peringatan tersebut
ia tetap tidak memberikan jawaban
tertulis, maka ia dianggap telah
melepaskan hak jawabnya.
27 Apabila teradu dalam pasal 13 telah
dipanggil sampai…..tidak datang
tanpa alasan yang sah, pemeriksaan
diteruskan tanpa hadirnya teradu
Jawaban B
Pasal 13
9. Apabila pada sidang yang pertama Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 22
NO SOAL PEMBAHASAN
a. 1 kali
b. 2 kali
c. 3 kali
d. Semua salah
kalinya salah satu pihak tidak hadir:
a. Sidang ditunda sampai dengan
sidang berikutnya paling lambat 14
(empat belas) hari dengan memanggil
pihak yang tidak hadir secara patut.
b. Apabila pengadu yang telah
dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak
hadir tanpa alasan yang sah,
pengaduan dinyatakan gugur dan ia
tidak dapat mengajukan pengaduan
lagi atas dasar yang sama kecuali
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
berpendapat bahwa materi pengaduan
berkaitan dengan kepentingan umum
atau kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil
sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa
alasan yang sah, pemeriksaan
diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Dewan berwenang untuk
memberikan keputusan di luar
hadirnya yang teradu, yang
mempunyai kekuatan yang sama
seperti keputusan biasa.
28 Cara pengambilan keputusan diatur
dalam
a. Pasal 16
b. Pasal 15
c. Pasal 18
d. Pasal 19
Jawaban B
Pasal 15
(1) Setelah memeriksa dan
mempertimbangkan pengaduan,
pembelaan, surat-surat bukti dan
keterangan saksi-saksi maka Majelis
Dewan Kehormatan mengambil
Keputusan yang dapat berupa:
a. Menyatakan pengaduan dari
pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima pengaduan dari pengadu
dan mengadili serta menjatuhkan
sanksisanksi kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.
(2) Keputusan harus memuat
pertimbangan-pertimbangan yang
menjadi dasarnya dan menunjuk pada
pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
(3) Majelis Dewan Kehormatan
mengambil keputusan dengan suara
terbanyak dan mengucapkannya dalam Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 23
NO SOAL PEMBAHASAN
sidang terbuka dengan atau tanpa
dihadiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, setelah sebelumnya
memberitahukan hari, tanggal dan
waktu persidangan tersebut kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.
(4) Anggota Majelis yang kalah dalam
pengambilan suara berhak membuat
catatan keberatan yang dilampirkan
didalam berkas perkara.
(5) Keputusan ditandatangani oleh
Ketua dan semua Anggota Majelis,
yang apabila berhalangan untuk
menandatangani keputusan, hal mana
disebut dalam keputusan yang
bersangkutan.
29 Menurut pasal 16 sifat pelanggaran
berat tidak mengindahkan dan tidak
menghormati ketentuan kode etik
atau bilamana setelah mendapat
sanksi berupa peringatan keras masih
mengulangi pelanggaran kode etik
disebut
a. Pemecatan
b. Pemberhentian sementara
c. Peringatan keras
d. Peringatan biasa
Jawaban B
Pasal 16
c. Pemberhentian sementara untuk
waktu tertentu bilamana sifat
pelanggarannya berat, tidak
mengindahkan dan tidak menghormati
ketentuan kode etik atau bilamana
setelah mendapat sanksi berupa
peringatan keras masih mengulangi
melakukan pelanggaran kode etik.
30 Sebagai satu-satunya wadah
organisasi Advokat berdasarkan UU
Advokat, eksistensi
PERADI juga telah dikuatkan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No.
014/PUUIV/
2006 tanggal 30 November 2006.
Š Benar
Š Salah
Jawaban A
Benar
31 Advokat dapat diberhentikan oleh
organisasi Advokat diatur dalam
Undang-undang No. 18 tahun 2003
a. Pasal 7
b. Pasal 9
c. Pasal 10
d. Pasal 11
Jawaban B
Pasal 7
(1) Jenis tindakan yang dikenakan
terhadap Advokat dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 24
NO SOAL PEMBAHASAN
c. pemberhentian sementara dari
profesinya selama 3 (tiga) sampai 12
(dua belas) bulan;
d. pemberhentian tetap dari
profesinya.
(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat
perbuatan yang dapat dikenakan
tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat.
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada yang bersangkutan
diberikan kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri.
32 Advokat menurut pasal 10 uu advokat
berhenti atau dapat diberhentikan dari
profesiya secara tetap karena
a. Permohonan sendiri
b. Dijatuhi pidana yang
mempunyai kekuatan hukum
tetap karena tidak pidana yang
diancam dengan hukuman 4
tahun atau lebih
c. Berdasarkan keputusan
organisasi advokat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 10
(1) Advokat berhenti atau dapat
diberhentikan dari profesinya secara
tetap karena alasan:
a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan hukuman 4
(empat) tahun atau lebih; atau
c. berdasarkan keputusan Organisasi
Advokat.
(2) Advokat yang diberhentikan
berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak
menjalankan profesi Advokat.
33 Ketua umum organisasi peradi adalah
otto hasibuan siapakah ketua
organisasi peradi
a. Hary ponto
b. Denny kailimang
c. Leonard p simorangkir
d. Semua salah
Jawaban B
Denny kailimang
34 Dalam waktu paling lama 2 tahun
setelah berlakunya undang-undang ini
organisasi advokat telah terbentuk
Jawaban A
Pasal 32Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 25
NO SOAL PEMBAHASAN
a. Pasal 32
b. Pasal 31
c. Pasal 28
d. Pasal 29
(1) Advokat, penasihat hukum,
pengacara praktik dan konsultan
hukum yang telah diangkat pada saat
Undang-undang ini mulai berlaku,
dinyatakan sebagai Advokat
sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
(2) Pengangkatan sebagai pengacara
praktik yang pada saat UndangUndang ini mulai berlaku masih dalam
proses penyelesaian, diberlakukan
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
(3) Untuk sementara tugas dan
wewenang Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud dalam
Undangundang ini, dijalankan bersama
oleh Ikatan Advokat Indonesia
(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasihat Hukum
Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat
dan Pengacara Indonesia (HAPI),
Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi
Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun setelah berlakunya UndangUndang ini, Organisasi Advokat telah
terbentuk.
35 Setiap advokat wajib menjadi anggota
organisasi advokat
a. Pasal 32
b. Pasal 31
c. Pasal 30
d. Pasal 29
Jawaban C
Pasal 30
(1) Advokat yang dapat menjalankan
pekerjaan profesi Advokat adalah yang
diangkat sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
(2) Setiap Advokat yang diangkat
berdasarkan Undang-Undang ini wajib
menjadi anggota Organisasi Advokat.
36 Maksud dan tujuan organisasi advokat
adalah untuk meningkatkan kualitas
profesi advokat,
a. Pasal 32
Jawaban C
Pasal 28
(1) Organisasi Advokat merupakan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 26
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Pasal 31
c. Pasal 28
d. Pasal 29
satu-satunya wadah profesi Advokat
yang bebas dan mandiri yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini dengan maksud dan tujuan
untuk meningkatkan kualitas profesi
Advokat.
(2) Ketentuan mengenai susunan
Organisasi Advokat ditetapkan oleh
para Advokat dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan
partai politik, baik di tingkat Pusat
maupun di tingkat Daerah.
37 Organisasi advokat berwenang
mengadakan pendidikan khusus
profesi advokat
a. Pasal 32
b. Pasal 31
c. Pasal 28
d. Pasal 2
Jawaban D
Pasal 2
(1) Yang dapat diangkat sebagai
Advokat adalah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum dan
setelah mengikuti pendidikan khusus
profesi Advokat yang dilaksanakan oleh
Organisasi Advokat.
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan
oleh Organisasi Advokat.
(3) Salinan surat keputusan
pengangkatan Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
38 Peradi dibentuk pada tanggal 21
desem ber 2004
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Benar
39 Kode etik advokat disahkan oleh 7
organisasi pada tanggal 23 mei 2003
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Kode etik advokat disahkan oleh 7
organisasi pada tanggal 23 mei 2003
40 Dihotel dana solo pada tanggal 30
agustus 1964 dibentuk persatuan
advokat indonesia
a. Benar
b. salah
Jawaban A
BenarDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 27
MATERI ACARA PERDATA
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Suatu perselisihan tidak termasuk
kewenangan Pengadilan Negeri,
pernyataan tersebut diatas
a. Pasal 134 HIR mengenai
Kompetensi absolut
b. Pasal 134 HIR mengenai
Kompetensi relatif
c. Pasal 143 HIR mengenai
Kompetensi absolut
d. Pasal 143 HIR mengenai
Kompetensi relatif
Jawaban A
Pasal 134
Jika perselisihan suatu perkara yang
tidak termasuk kekuasaan pengadilan
negeri, maka pada setiap waktu dalam
pemeriksaan perkara itu dapat
dimintakan supaya hakim menyatakan
dirinya tidak berkuasa dan hakimpun
wajib pula mengakuinya karena
jabatannya.
2 Sebelum dimulai dengan pembacaan
surat gugatan, maka hakim
a. Mengusahakan perdamaian
130 HIR
b. Memerintahkan pihak untuk
berdamai
c. Meminta penggugat untuk
membaca gugatan
d. Tidak wajib mengusahakan
perdamaian
Jawaban A
Pasal 130(1) jika pada hari yang
ditentukan itu, kedua belah pihak
datang maka pengadilan negeri
dengan pertolongan ketua mencoba
akan memperdamaikan mereka.
3 Putusan Pengadilan tanpa dihadiri
oleh pihak Tergugat menurut pasal
125 HIR disebut
a. Putusan Sela
b. Putusan Verstek
c. Putusan Kontradiktoir
d. Putusan Verzet
Jawaban B
Pasal 125
Jika tergugat tidak datang pada hari
perkara itu akan diperiksa, atau tidak
pula menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, meskipun ia dipanggil
dengan patut, maka gugatan itu
diterima dengan tidak hadir (verstek)
kecuali kalau nyata kepada pengadilan
negeri, bahwa pendakwaan itu
melawan hak atau tidak beralasan.
4 Menurut Pasal 129 HIR terhadap
putusan tanpa kehadiran, tergugat
dapat mengajukan
a. Verstek
b. Verzet
c. Derdenverset
d. Banding
Jawaban B
Pasal 129
Tergugat yang dihukum sedang ia
tidak hadir (verstek) dan tidak
menerima putusan itu dapat
memajukan perlawanan(verzet) atas
keputusan itu.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 28
NO SOAL PEMBAHASAN
5. Alat bukti dalam hukum acara perdata
diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri
atas
a. Surat
b. Surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, sumpah
c. Surat, saksi,
persangkaan,pengakuan
d. Surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, sumpah,
pemeriksaan setempat,
keterangan ahli
Jawaban B
Pasal 164
Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu
Bukti dengan surat
Bukti dengan saksi
Persangkaan-persangkaan
Pengakuan
Sumpah
6 Pasal berapa dalam HIR mengatur
tentang gugat balik
a. Pasal 120 HIR
b. Pasal 132 HIR
c. Pasal 136 HIR
d. Pasal 130 HIR
Jawaban B
Pasal 132 (b)(1)
Tergugat wajib memajukan gugatan
melawan bersama-sama dengan
jawabannya baik dengan surat maupun
dengan lisan
7 Pemilik barang bergerak yang
barangnya ada ditangan orang lain
dapat meminta penyitaan:
a. Sita eksekusi
b. Sita conservatoir
c. Sita revindicatoir
d. Sita marital
Jawaban C
Sita revindicatoir
8 Menurut Pasal 390 HIR panggilan
tergugat jika tidak ditemukan, maka
surat panggilan diserahkan kepada
a. Camat yang bersangkutan
b. Kepala sektor kepolisian yang
bersangkutan
c. Bupati yang bersangkutan
d. Kepala desa yang
bersangkutan
Jawaban D
Pasal 390(1)
Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang
akan disebut dibawah ini, harus
disampaikan pada orang yang
bersangkutan sendiri ditempat diamnya
atau tempat tinggalnya dan jika tidak
dijumpai disitu, kepada kepala desanya
atau lurah bangsa tionghoa yang
diwajibkan dengan segera
memberitahukan surat jurusita itu pada
orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini
tidak perlu pernyataan menurut
hukum.
9 Terhadap barang yang telah
diletakkan sita Jaminan
Jawaban DDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 29
NO SOAL PEMBAHASAN
a. Dititipkan kepada kepala desa
b. Dititipkan di pengadilan
c. Diserahkan kepada penggugat
d. Tetap dikuasai
Tetap dikuasai
10 Putusan yang dapat mengabulkan
lebih dari pada yang dituntut
a. Tidak dapat dibenarkan
b. Dapat dibenarkan asal
didasarkan pada suatu surat
bukti
c. Dapat dibenarkan asal
tergugat mengakui dalil
pengugat
d. Dapat dibenarkan asal masih
dalam posita
Jawaban A
Tidak dapat dibenarkan
11 Menurut 122 HIR surat panggilan hari
sidang tidak boleh kurang dari
a. 3 hari
b. 7 hari
c. 14 hari
d. 30 hari
Jawaban A
Pasal 122
Ketika menentukan hari persidangan,
ketua menimbang jarak antara tempat
diam atau tempat tinggal kedua belah
pihak dari tempat pengadilan negeri
bersidang dan kecuali dalam hal perlu
benar perkara itu dengan segera
diperiksa dan hal ini disebutkan dalam
surat perintah, maka tempo antara hari
pemanggilan kedua belah pihak dari
hari persidangan tidak boleh kurang
dari tiga hari kerja.
12 Persetujuan yang dicapai bahwa
mereka secara langsung berperkara di
muka pengadilan banding yang
berlaku sebagai tingkat pertama
menurut 424 – 426 RV disebut
a. Interventie
b. Prorogasi
c. Rekonpensi
d. gugatan
Jawaban B
Prorogasi
13 Surat Gugatan menurut 118 (1) harus
diajukan didaerah tempat
a. Penggugat
b. Tergugat
c. Benda
Jawaban B
Pasal 118(1)
Gugatan perdata, yang pada tingkat
pertama masuk kekuasaan pengadilan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 30
NO SOAL PEMBAHASAN
d. penanggung negeri, harus dimasukkan dengan surat
permintaan yang ditandatangani oleh
penggugat atau oleh wakilnya menurut
pasal 123 kepada ketua pengadilan
negeri didaerah hukum siapa tergugat
bertempat diam atau jika tidak
diketahui tempat diamnya tempat
tinggal sebetulnya.
14 Menurut pasal 118 (2) penggugat
boleh memilih wilayah hukum tempat
salah satu tergugat, namun jika
terdapat hubungan debitor utama dan
penanggung dimanakah gugatan
diajukan
a. Tergugat
b. Penanggung
c. Penggugat
d. debitor
Jawaban D
Pasal 118(2)
Jika tergugat lebih dari seorang,
sedang mereka tidak tinggal didalam
itu dimajukan kepada ketua pengadilan
negeri ditempat tinggal salah seorang
dari tergugat itu, yang dipilih oleh
penggugat. Jika tergugat tergugat satu
sama lain dalam perhubungan sebagai
perutang utama dan penenggung,
maka penggugatan itu dimasukkan
kepada ketua pengadilan negeri di
tempat orang yang berhutang utama
dari salah seorang dari pada orang
berutang utama itu, kecuali dalam hal
yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal
6 reglemen tentang aturan hakim dan
mahkamah serta kebijakan
kehakiman(R.O)
15 Jika tergugat tempat diamnya tidak
diketahui menurut pasal 118 (3)
dimanakah gugatan diajukan
a. Penggugat
b. Tergugat
c. Penanggung
d. Salah seorang tergugat
Jawaban A
Pasal 118(3)
Bilamana tempat diam dari dari
tergugat tidak dikenal, maka surat
gugatan itu dimasukkan kepada ketua
pengadilan negeri ditempat tinggal
penggugat atau salah seorang
daripada penggugat, atau jika surat
gugat itu tentang barang tetap, maka
surat gugat itu dimasukkan kepada
ketua pengadilan negeri didaerah
hukum siapa terletak barang itu.
16 Bagaimanakah ketentuan gugatan
lisan diatur dalam HIR
a. 120 HIR
Jawaban A
Pasal 120 Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 31
NO SOAL PEMBAHASAN
b. 118 HIR
c. 119 HIR
d. 123 HIR
Bilamana penggugat buta huruf, maka
surat gugatnya yang dapat
dimasukkannya dengan lisan kepada
ketua pengadilan negeri, yang
mencatat gugat itu atau menyuruh
mencatatnya.
17 Dimanakah proses pencatatan
gugatan diatur didalam HIR
a. 118 HIR
b. 119 HIR
c. 120 HIR
d. 121 HIR
Jawaban D
Pasal 121(1)
Sesudah surat gugat yang dimasukkan
itu atau catatan yang diperbuat itu
dituliskan oleh panitera dalam daftar
yang disediakan untuk itu, maka ketua
menentukan hari dan jamnya perkara
itu akan diperiksa di muka pengadilan
negeri, dan ia memerintahkan
memanggil kedua belah pihak supaya
hadir pada waktu itu, disertai oleh
saksi-saksi yang dikehendakinya untuk
diperiksa, dan dengan membawa
segala surat-surat keterangan yang
hendak dipergunakannya.
18 Yang mengatur cara beracara secara
prodeo adalah
a. 120 HIR
b. 121 HIR
c. 237 HIR
d. 390 HIR
Jawaban C
Pasal 237
Orang-orang yang demikian yang
sebagai penggugat atau sebagai
tergugat hendak berperkara akan
tetapi tidak mampu membayar biaya
perkara dapat diberikan izin untuk
berperkara dengan tak berbiaya.
19 Terhadap pihak –pihak yang
berperkara juru sita diwajibkan
memanggilnya diatur dalam
a. 388 HIR
b. 237 HIR
c. 390 HIR
d. 120 HIR
Jawaban A
Pasal 388
Semua jurusita dan suruhan yang
dipekerjakan pada majelis pengadilan
dan pegawai umum pemerintah
mempunyai hak yang sama dan
diwajibkan untuk menjalankan
penggilan, pemberitahuan dan semua
surat jurusita yang lain, juga
menjalankan perintah hakim dan
keputusan-keputusan.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 32
NO SOAL PEMBAHASAN
20 Putusan ketidakhadiran verstek dapat
diajukan upaya perlawanan 14 hari
setelah pemberitahuan diatur dalam
a. 124 HIR
b. 125 HIR
c. 126 HIR
d. 129 HIR
Jawaban D
Pasal 129(1)
Tergugat yang dihukum sedang ia
tidak hadir (verstek) dan tidak
menerima putusan itu dapat
memajukan perlawanan atas
keputusan itu.
Pasal 129(2)
Jika putusan itu diberitahukan kepada
yang dikalahkan itu sendiri, maka
perlawanan itu dapat diterima dalam
tempo empat belas hari sesudah
pemberitahuan itu. Jika putusan itu
tidak diberitahukan kepad yang
dikalahkan itu sendiri maka perlawanan
itu dapat diterima sampai hari
kedelapan sesudah peringatan yang
tersebut pada pasal 196 atau dalam hal
tidak menghadap sesudah dipanggil
dengan patut, smapai hari kedelapan
sesudah dijalankan keputusan surat
perintah kedua yang tersebut pada
pasal 197.
21 Menurut pasal 226 HIR permintaan
sita terhadap barang tidak tetap dapat
dimintakan disebut
a. Sita jaminan
b. Sita revindicatoir
c. Sita conservatoir
d. Sita marital
Jawaban B
Pasal 226(1)
Orang yang empunya barang yang
tidak tetap, dapat meminta dengan
surat atau dengan lisan kepada ketua
pengadilan negeri yang didaerah
hukumnya tempat tinggal orang yang
memegang barang itu supaya barang
itu disita
22 Ketentuan sita jaminan diatur dalam
a. 197 HIR
b. 227 HIR
c. 226 HIR
d. 130 HIR
Jawaban A
Pasal 197(1)
Jika sudah lewat tempo yang
ditentukan itu, dan yang dikalahkan
belum juga memenuhi keputusan itu,
atau ia jika dipanggil dengan patut
tidak datang menghadap, maka ketua
oleh karena jabatannya memberikan
perintah dengan surat, supaya disita
sekalian banyak barang-barang yang Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 33
NO SOAL PEMBAHASAN
tidak tetap dan jika tidak ada, atau
ternyata tidak cukup sekian banyak
barang tetap kepunyaan orang yang
dikalahkan itu sampai dirasa cukup
akan pengganti jumlah uang tersebut
didalam keputusan itu dan ditambah
pula dengan semua biaya untuk
menjalankan keputusan itu.
23 Apabila penggugat tidak hadir
meskipun dipanggil secara patut maka
surat gugatan dianggap gugur diatur
dalam
a. 129 HIR
b. 126 HIR
c. 125 HIR
d. 124 HIR
Jawaban D
Pasal 124
Jika penggugat tidak dapat menghadap
pengadilan negeri pada hari yang
ditentukan itu meskipun ia dipanggil
dengan patut, atau tdak pula
menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, maka surat gugatnya
dianggap gugur dan penggugat
dihukum biaya perkara, akan tetapi
penggugat berhak memasukan
gugatannya sekali lagi, sesudah
membayar lebih dahulu biaya perkara
yang tersebut tadi.
24 Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR
mengatur tentang
a. Eksepsi absolut
b. Gugatan rekopensi
c. Eksepsi relatif
d. Jawaban a dan c
Jawaban C
Pasal 125(2)
Akan tetapi jika tergugat didalam surat
jawabannya, didalam surat jawabannya
yang tersebut pada pasal 121,
mengemukan perlawanan (eksepsi)
bahwa pengadilan negeri tidak
berkuasa memeriksa perkaranya, maka
meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak
hadir, ketua pengadilan negeri wajib
memberi keputusan tentang
perlawanan itu, sesudah didengarnya
penggugat dan hanya jika perlawanan
itu tidak diterima, maka ketua
pengadilan negeri memutuskan
tentang perkara itu.
Pasal 133
Jika tergugat dipanggil menghadap
pengadilan negeri sedang ia menurut
aturan pasal 118 tidak menghadap Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 34
NO SOAL PEMBAHASAN
hakim maka ia dapat meminta pada
hakim, jika hal itu dimajukan sebelum
sidang pertama, supaya hakim
menyatakan bahwa ia tidak berkuasa,
surat gugat itu tidak akan diperhatikan
lahi jika tergugat telah melahirkan
sesuatu perlawanan lain.
Pasal 136
Perlawanan yang hendak dikemukakan
oleh tergugat (exceptie) kecuali
tentang hal hakim tidak berkuasa tidak
akan dikemukakan dan ditimbang
masing masing tetapi harus
dibicarakan dan diputuskan bersamasma dengan pokok perkara.
25 Didalam setiap putusan ditentukan
hukuman membayar perkara
diatur dalam
a. 164 HIR
b. 180 HIR
c. 182 HIR
d. 169 HIR
Jawaban C
Pasal 182
Hukuman membayar biaya itu dapat
meliputi lebih dari:
Biaya kantor panitera dan biaya
materai yang perlu dipakai dalam
perkara
Biaya saksi, seorang ahli
Biaya pemeriksaan setempat
Gaji pegawai yang disuruh melakukan
panggilan
26 Menurut pasal 184 HIR keputusan
harus ditandatangani oleh
a. Hakim
b. Pengacara
c. Panitera
d. Ketua majelis dan panitera
Jawaban D
Pasal 184(4)
Keputusan-keputusan itu
ditandatangani oleh ketua dan panitera
27 Putusan sela harus diucapkan
sebagaimana dengan putusan akhir di
muka sidang namun tidak dibuat
tersendiri tetapi dicatat dalam berita
acara sidang
a. 185 HIR
b. 184 HIR
c. 187 HIR
d. 136 HIR
Jawaban A
Pasal 185(1)
Keputusan yang bukan keputusan
terakhir sungguhpun harus diucapkan
didalam persidangan juga, tidak
diperbuat masing-masing sendiri, tetapi
hanya dilakukan dalam surat
pemberitaan persidangan.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 35
NO SOAL PEMBAHASAN
28 Pelaksanaan putusan lebih dahulu
atau uitvoebar bij voorraad
dinyatakan dalam
a. 181 HIR
b. 180 HIR
c. 187 HIR
d. 185 HIR
Jawaban B
Pasal 180(1)
Ketua pengadilan negeri dapat
memerintahkan supaya keputusan itu
dijalankan dahulu biarpun ada
perlawanan atau bandingnya jika ada
surat yang syah, suatu surat tulisan
yang menurut aturan yang berlaku
dapat diterima sebagai bukti atau jika
ada hukuman lebih dahulu dengan
keputusan yang sudah mendapat
kekuasaan pasti demikian juga jika
dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di
dalam perselisihan tentang hak
kepunyaan.
29 Siapa yang yang mempunyai hak
diwajibkan membuktikan hak tersebut
merupakan prinsip pembuktian diatur
dalam
a. 164 HIR
b. 180 HIR
c. 163 HIR
d. 185 HIR
Jawaban C
Pasal 163
Barang siapa yang mengatakan ia
mempunyai hak, atau ia menyebutkan
suatu perbuatan untuk menguatkan
haknya itu, atau untuk membantah hak
orang lain itu harus membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian
itu.
30 Alat bukti surat, saksi, persangkaan,
pengakuan dan sumpah diatur dalam
a. 164 HIR
b. 180 HIR
c. 163 HIR
d. 185 HIR
Jawaban A
Pasal 164
Maka yang disebut alat-alat bukti,
yaitu:
Bukti dengan surat
Bukti dengan saksi
Persangkaan-persangkaan
Pengakuan
sumpah
31 Dimanakah pengaturan akta otentik
a. 164 HIR
b. 165 HIR
c. 163 HIR
d. 185 HIR
Jawaban B
Pasal 165
Surat(akte) yang sah, ialah suatu surat
yang diperbuat demikian oleh atau
dihadapan pegawai umum yang
berkuasa untuk membuatnya, menjadi
bukti yang cukup bagi kedua belah Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 36
NO SOAL PEMBAHASAN
fihak dan ahli warisnya dan sekalian
orang yang mendapat hak
daripadanya, tentang segala hal yang
disebut di dalam surat itu dan juga
tentang yang ada dalam surat itu
sebagai oemberitahuan sahaja, dalam
hal terakhir ini hanya jika yang
diberitahukan itu berhubungan
langsung dengan perihal
padasurat(akte) ini.
32 Unus testis nullus testis diatur dalam
a. 164 HIR
b. 180 HIR
c. 163 HIR
d. 169 HIR
Jawaban D
Pasal 169
Keterangan seorang saksi saja, dengan
tidak ada suatu alat bukti yang lain
didalam hukum tidak dapat dipercaya.
33 Lembaga paksa badan diatur dalam
a. PERMA 1/ 2000
b. PERMA 1/ 2001
c. PERMA 1/ 2002
d. PERMA 2/ 2003
Jawaban A
PERMA 1/ 2000
34 Class action diatur dalam
a. PERMA 1/ 2000
b. PERMA 1/ 2001
c. PERMA 1/ 2002
d. PERMA 2/ 2003
Jawaban C
PERMA 1/ 2002
35 Mediasi diatur dalam
a. PERMA 1/ 2000
b. PERMA 1/ 2001
c. PERMA 1/ 2002
d. PERMA 2/ 2003
Jawaban D
PERMA 2/ 2003
36 Ruang lingkup kasasi diatur dalam
pasal 30 UU No. 5 tahun 2004
perubahan UU No. 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung
a. Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau
melanggar hukum yang
berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan undang-undang
Jawaban D
pasal 30 UU No. 5 tahun 2004
perubahan UU No. 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung
a. Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan undang-undangDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 37
NO SOAL PEMBAHASAN
d. Semua benar
37 Pemeriksaan setempat diatur dalam
a. 164 HIR
b. 180 HIR
c. 163 HIR
d. 153 HIR
Jawaban D
Pasal 153
38 Pelaksanaan putusan diatur dalam
a. 197 HIR (membayar sejumlah
uang)
b. 225 HIR (melakukan suatu
perbuatan)
c. 1033 RV (mengosongkan
barang tidak bergerak)
d. Semua benar
Jawaban D
a. 197 HIR (membayar sejumlah
uang)
b. 225 HIR (melakukan suatu
perbuatan)
c. 1033 RV (mengosongkan
barang tidak bergerak)
39 Sahnya gugatan perwakilan kelompok
sebagaimana dituangkan dalam suatu
penetapan pengadilan diatur dalam
a. Pasal 5 PERMA 1/ 2000
b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001
c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002
d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003
Jawaban D
Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnya
gugatan perwakilan kelompok
sebagaimana dituangkan dalam suatu
penetapan pengadilan
40 Setiap orang berhak memperoleh
bantuan hukum diatur dalam pasal 37
a. UU No. 4 tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman
b. UU No. 5 tahun 2004
perubahan No. 14 tahun 1985
tentang mahkamah agung
c. UU No. 8 tahun 2004
perubahan UU No. 2 tahun
1986 tentang peradilan umum
d. UU No. 18 tahun 2003 tentang
advokat
Jawaban A
Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman
Setiap orang yang tersangkut perkara
berhak memperoleh bantuan hukum.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 38
MATERI ACARA PIDANA
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Menurut pasal 138 Penuntut umum
setelah menerima hasil penyidikan
dari penyidik segera mempelajari dan
meneliti dalam waktu
a. 20 hari
b. 14 hari
c. 7 hari
d. 3 hari
Jawaban C
Pasal 138(1)
Penuntut umum setelah menerima
hasil penyidikan dari penyidik segera
mempelajari dan menelitinya dan
dalam waktu tujuh hari wajib
memberithaukan kepada penyidik
apakah hasil penyidikan itu sudah
lengkap atau belum.
2 Penyidik harus sudah menyampaikan
berkas perkara yang belum lengkap
kepada penuntut umum untuk
dilengkapi dalam waktu
a. 14 hari
b. 7 hari
c. 21 hari
d. 3 hari
Jawaban A
Pasal 138(2)
Dalam hal hasil penyidikan ternyata
belum lengkap, penuntut umum
mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik disertai petunjuk tentang hal
yang harus dilakukan untuk dilengkapi
dan dalam waktu empat belas hari
sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus sudah menyampaikan
kembali berkas perkara itu kepada
penuntut umum.
3 Yang berwenang melakukan
penyitaan sebagaimana dalam pasal
38 KUHAP adalah
a. Penyidik
b. Penuntut Umum
c. Penasehat Hukum
d. Jawaban a,b, dan c semua benar
Jawaban A
Pasal 38
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh
penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat.
4 Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik
dilarang memasuki dan melakukan
penggeledahan pada saat-saat
a. Ruang dimana sedang
berlangsung sidang MPR, DPR atau
DPRD
b. Tempat di mana sedang
berlangsung upacara keagamaan
c. Ruang dimana sedang
berlangsung sidang pengadilan
d. Jawaban a, b dan c semua
Jawaban D
Pasal 35
Kecuali dalam hal tertangkap tangan,
penyidik tidak diperkenankan
memasuki:
Ruang dimana sedang berlangsung
sidang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Tempat dimana sedang berlangsung
ibadah dan atau upacara keagamaanDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 39
NO SOAL PEMBAHASAN
benar Ruang dimana sedang berlangsung
sidang pengadilan
5. Menurut pasal 86 apabila seseorang
telah melakukan tindak pidana di luar
negeri dan dapat diadili menurut
hukum Republik Indonesia, maka
pengadilan yang berwenang mengadili
a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
b. Pengadilan Negeri setempat
tersangka dilahirkan
c. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat
d. Pengadilan Negeri tempat
tersangka berdomisili di
Indonesia
Jawaban C
Pasal 86
Apabila seorang melakukan tindak
pidana di luar negeri yang dapat diadili
menurut hukum republik Indonesia
maka pengadilan negeri Jakarta pusat
yang berwenang mengadili.
6 Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis
penahan yaitu:
a. Penahanan Rutan
b. Penahanan rumah dan
penahanan kota
c. Penahanan badan
d. Jawaban a, b benar
Jawaban D
Pasal 22(1)
Jenis Penahanan dapat berupa:
Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan rumah
Penahanan kota
7 Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP
penasehat hukum berhak
menghubungi tersangka sejak
a. Saat ditangkap atau ditahan
pada semua tingkat
pemeriksaan
b. Setelah ditahan oleh
Kejaksaan
c. Setelah berkas dilimpahkan ke
Pengadilan negeri
d. Saat tersangka akan
disidangkan pertama kali
Jawaban A
Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi
tersangka sejak saat ditangkap atau
ditahan pada semua tingkat
pemeriksaan menurut tatacara yang
ditentukan undang-undang ini.
8 Mahkamah Agung berwenang
melakukan penahan:
a. 110 hari
b. 100 hari
c. 90 hari
d. 60 hari
Jawaban A
Pasal 28
Setelah waktu seratus sepuluh hari
walaupun perkara tersebut belum
diputus, terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
9 Dalam hal dakwaan kurang Jawaban ADjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 40
NO SOAL PEMBAHASAN
lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP
memberi kemungkinan kepada
penuntut umum untuk melakukan
perubahan surat dakwaan. Berapa kali
dan kapan selambat-lambatnya harus
sudah diserahkan kembali ke
pengadilan sebelum sidang dimulai
a. Satu kali dan selambatlambatnya 7 hari
b. Dua kali dan selambatlambatnya 14 hari
c. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 hari
d. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hari
Pasal 144(2)
Pengubahan surat dakwaan dapat
dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang
dimulai
10 Dalam pasal berapa bantuan hukum
terhadap tersangka/terdakwa diatur
dalam KUHAP
a. Pasal 50 – 68 KUHAP
b. Pasal 69 – 74 jo Pasal 54
KUHAP
c. Pasal 75 KUHAP
d. Pasal 76 KUHAP
Jawaban B
Pasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAP
11 Alasan-alasan untuk kasasi menurut
253 KUHAP dibawah ini dibenarkan,
kecuali:
a. Tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau
diterapkan tidak sebagaimana
mestinya.
b. Cara mengadili yang tidak
dilaksanakan menurut
ketentuan
c. Pengadilan melampaui batas
wewenangnya
d. Berat ringannya hukuman atau
besar-kecilnya jumlah denda
yang dijatuhkan
Jawaban D
253 KUHAP
a. Tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau
diterapkan tidak sebagaimana
mestinya.
b. Cara mengadili yang tidak
dilaksanakan menurut
ketentuan
c. Pengadilan melampaui batas
wewenangnya
12 Menurut Pasal 245 KUHAP berapa
jangka waktu untuk mengajukan
permohonan kasasi kepada panitera
pengadilan Negeri yang memutus
perkara setelah putusan tersebut
diberitahukan kepada Terdakwa
Jawaban B
Pasal 245
Permohonan kasasi disampaikan oleh
pemohon kepada panitera pengadilan
yang telah memutus perkaranya dalam Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 41
NO SOAL PEMBAHASAN
a. 7 Hari
b. 14 Hari
c. Tidak ada tenggang waktu
d. 30 hari
tingkat pertama, dalam waktu empat
belas hari sesidah putusan pengadilan
yang dimintakan kasasi itu
diberitahukan kepada terdakwa.
13 Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah
letak Panitera dalam tata cara dan
tata tertib persidangan
a. Belakang sisi kanan dari
tempat hakim ketua Majelis
sidang
b. Sisi kanan depan dari tempat
Hakim Ketua
c. Sisi kiri depan dari tempat
Hakim Ketua
d. Berdampingan bersama Hakim
Majelis Sidang
Jawaban A
Belakang sisi kanan dari tempat
hakim ketua Majelis sidang
14 Menurut Pasal 270 KUHAP pelaksana
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
adalah
a. Eksekutor pengadilan
b. Pejabat yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Negeri
c. Jaksa
d. Juru Sita
Jawaban C
Pasal 270
Pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah memperolah kekuatan
hukum tetap dilakukan oleh Jaksa
yang untuk itu panitera
mengirimkan salinan surat putusan
kepadanya.
15 Panitera Pengadilan Negeri
mengirimkan salinan putusan Perkara
yang dimintakan banding dan berkas
perkara serta surat bukti ke
Pengadilan Tinggi dalam jangka
waktu (236 KUHAP)
a. 7 hari sejak permintaan
banding diajukan
b. 14 hari sejak permintaan
banding diajukan
c. 30 hari sejak permintaan
banding diajukan
d. A,b,c semuanya salah
Jawaban B
Pasal 236
Selambat-lambatnya dalam waktu 14
hari sejak permintaan banding
diajukan, panitera mengirimkan salinan
putusan Perkara yang dimintakan
banding dan berkas perkara serta surat
bukti ke Pengadilan Tinggi
16 Permohonan kasasi demi kepentingan
hukum menurut pasal 259 KUHAP
diajukan oleh
a. Jaksa Penuntut Umum
b. Majelis Hukum
Jawaban C
Jaksa AgungDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 42
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Jaksa Agung
d. Terdakwa
17 Berikut ini adalah wewenag Pra-
peradilan kecuali
a. Sah atau tidaknya suatu
penangkapan dan atau
penahanan
b. Sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian
penuntutan
c. Permintaan ganti kerugian
atau rehabilitasi
d. Sah atau tidaknya suatu
penggeledahan
Jawaban D
a. Sah atau tidaknya suatu
penangkapan dan atau
penahanan
b. Sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian
penuntutan
c. Permintaan ganti kerugian atau
rehabilitasi
18 Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur dalam KUHAP
a. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 –
83 KUHAP
b. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 –
269 KUHAP
c. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 –
136 KUHAP
d. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 –
232 KUHAP
Jawaban A
Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83
KUHAP
19 Pengurangan masa tahanan terhadap
hukuman pidana yang dijatuhkan
dapat dilakukan dengan cara
mengurangkan jenis tahanan itu
sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP,
dimana semakin ringan jenis tahanan,
semakin kecil jumlah
pengurangannya. Untuk tahanan kota
berapa jumlah pengurangan masa
penahannya
a. Sama dengan jumlah masa
tahanan
b. Setengah dari masa tahanan
c. Sepertiga dari masa tahanan
d. Seperlima dari masa tahanan
Jawaban D
Seperlima dari masa tahanan
20 Seorang saksi wajib mengucapkan
sumpah/janji sebelum memberikan
kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).
Apa akibat hukumnya seorang saksi
Jawaban D
Hanya sebagai petunjuk bagi hakimDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 43
NO SOAL PEMBAHASAN
yang memberikan kesaksian tanpa
mengucapkan sumpah/janji:
a. Batal demi hukum
b. Gugur
c. Tidak mempunyai kekuatan
sebagai alat bukti yang sah
d. Hanya sebagai petunjuk bagi
hakim
21 Dalam menjatuhkan pidana kepada
seorang tersangka/terdakwa hakim
harus memenuhi minimum
pembuktian yang diatur dalam pasal
183 KUHAP. Prinsip minimum
pembuktian tersebut adalah
a. Keyakinan hakim
b. Keyakinan hakim dan
sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah
c. Keyakinan hakim dan alat
bukti
d. Keyakinan hakim dan
pengakuan
Jawaban B
Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-
22 Pasal 275 KUHAP mengatur masalah
biaya perkara dan ganti kerugian.
Dalam hal terpidana lebih dahulu satu
orang dalam suatu tindak pidana,
kepada siapa biaya perkara dan ganti
kerugian tersebut dibebankan
a. Secara sendiri-sendiri
b. Dibebankan secara berimbang
c. Dibebankan kepada negara
d. Tergantung tuntutan jaksa
Jawaban C
Pasal 275
Apabila lebih dari satu orang dipidana
dalam satu perkara, maka biaya
perkara dan atau ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam pasal
274 dibebankan kepada mereka
bersama-sama secara berimbang.
23 Penggeledahan menurut pasal 33
KUHAP harus dengan izin
a. Ketua Pengadilan
b. Kajari
c. Ketua Pengadilan Negeri
d. Mahkamah Agung
Jawaban C
Pasal 33
Dengan surat izin ketua pengadilan
negeri setempat penyidik dalam
melakukan penyidikan dapat
mengadakan penggeledahan rumah
yang diperlukan.
24 Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP
dilakukan dengan izin
a. Kapolri
Jawaban B
Pasal 38Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 44
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Ketua Pengadilan Negeri
c. Kejaksaan
d. Ketua Pengadilan Tinggi
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh
penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat.
25 Yang mengatur mengenai
penahan oleh penyidik di KUHAP,
yaitu
a. Pasal 22
b. Pasal 23
c. Pasal 24
d. Pasal 25
Jawaban C
Pasal 24
Perintah penahanan yang diberikan leh
penyidik sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20, hanya berlaku paling lama
dua puluh hari.
26 Dalam asas peradilan yang cepat,
tepat, dan biaya ringan sebagaimanan
ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa
terdakwa atau penuntut umum
berhak untuk minta banding terhadap
putusan pengadilan tingkat pertama,
kecuali
a. Putusan bebas
b. Putusan lepas
c. Jawaban a dan b semua benar
d. Putusan lepas dari segala
tuntutan hukum
Jawaban C
Pasal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak
untuk minta banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama kecuali
terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan hukum yang
menyangkut masalah kurang tepatnya
penerapan hukum dan putusan
pengadilan dalam acara cepat.
27 Berdasarkan ketentuan pasal 135
KUHAP penyidik dapat melakukan
penggalian mayat. Adapun yang
dimaksud dengan penggalian mayat
adalah
a. Pengambilan mayat dari
semua jenis tempat dan cara
penguburannya
b. Penggalian dari tanah atau
kuburan makam
c. Pengambilan mayat dari
tempat pembakaran mayat
maupun goa tempat
penyimpaan mayat
d. Jawaban a, b dan c semua
benar
Jawaban A
Penjelasan Pasal 135
Yang dimaksud dengan penggalian
mayat termasuk pengambilanmayat
dari semua jenis tempat dan cara
penguburan.
28 Tersangka yang tidak dapat hadir
menghadap penyidik menurut
ketentuan pasal 113 dilakukan di
tempat kediaman tersangka
a. Penyidik sendiri yang datang
Jawaban D
Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang
dipanggil memberi alasan yang patut Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 45
NO SOAL PEMBAHASAN
melakukan pemeriksaan ke
tempat kediaman tersangka
b. Apabila tersangka dengan
alasan yang patut dan wajar
yang tidak dapat datang
c. Tersangka bertempat tinggal
jauh
d. Jawaban a dan b benar
dan wajar bahwa ia tidak dapat datang
kepada penyidik yang melakukan
pemeriksaan, penyidik itu datang ke
tempat kediamannya.
29 Menurut pasal 19 KUHAP terhadap
seseorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana dengan
dasar bukti permulaan yang cukup
dapat dilakukan penangkapan untuk
paling lama____hari
a. Satu hari
b. Dua puluh hari
c. Empat puluh hari
d. Enam puluh hari
Jawaban A
Pasal 19
Penangkapan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk
paling lama satu hari.
30 Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini
terdapat beberapa alasan
dilakukannya penahanan terhadap
tersangka atau terdakwa,kecuali
a. Tersangka atau terdakwa
diduga akan melarikan diri
b. Tersangka atau terdakwa
dikwatirkan akan
menghilangkan barang bukti
c. Tersangka atau terdakwa
melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana
penjara kurang dari lima tahun
d. Tersangka atau terdakwa
diduga akan mengulangi
tindak pidana
Jawaban C
Pasal 21(1)
Perintah penahanan atau penahanan
lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga
keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawtiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak
atau menghilangkan barang bukti dan
atau mengulangi tindak pidana.
31 Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis
acara pemeriksaan sidang pengadilan
dalam hukum acara pidana, kecuali
a. Acara pemeriksaan biasa (152)
b. Acara pemeriksaan cepat
(205)
c. Acara pemeriksaan luar biasa
d. Acara pemeriksaan singkat
(203)
Jawaban C
Acara pemeriksaan luar biasaDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 46
NO SOAL PEMBAHASAN
32 Menurut pasal 233 KUHAP putusan
perkara pidana pada pengadilan
tingkat pertama dapat dimintakan
banding oleh
a. Hanya penuntut umum
b. Hanya terdakwa
c. Penuntut umum atau terdakwa
d. Penuntut umum bersamasama dengan terdakwa
Jawaban C
Pasal 233(5)
Dalam hal pengadilan negeri menerima
permintaan banding, baik yang
diajukan oleh penuntut umum atau
terdakwa maupun yang diajukan oleh
penuntut umum dan terdakwa
sekaligus maka panitera wajib
memberitahukan permintaan dari pihak
yang satu kepada pihak yang lain.
33 Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan
peradilan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara
koneksitas adalah
a. Peradilan Militer
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Tata Usaha Negara
d. Peradilan Umum
Jawaban D
Pasal 89
Tindak pidana yang dilakukan
bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan umum
dan lingkungan peradilan militer,
diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum
kecuali jika menurut keputusan menteri
pertahanan dan keamanan dengan
persetujuan menteri kehakiman
perkara itu harus diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer.
34 Menurut pasal 31 (1) KUHAP
penangguhan penahanan itu dapat
dilakukan
a. Karena permintaan tersangka
atau terdakwa dan permintaan
itu disetujui instansi menahan
dengan syarat-syarat dan
jaminan yang ditetapkan
b. Adanya persetujuan dari
tahanan untuk mematuhi
syarat yang ditetapkan serta
memenuhi jaminan yang
ditentukan
c. Jawaban a, b benar
d. Adanya keyakinan tersangka
atau terdakwa melarikan diri
Jawaban A
Pasal 31(1)
Atas permintaan tersangka atau
terdakwa, penyidik atau penuntut
umum atau hakim, sesuai dengan
kewenangan masing-masing, dapat
mengadakan penangguhan penahanan
dengan dasar atau tanpa jaminan uang
atau jaminan orang berdasarkan syarat
yang ditentukan.
35 Menurut pasal 19 (2) dikatakan
bahwa Tidak diperbolehkan
Jawaban ADjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 47
NO SOAL PEMBAHASAN
melakukan penangkapan terhadap
a. tersangka yang melakukan
tindak pidana pelanggaran
b. Tersangka melakukan
kejahatan ringan
c. Tersangka melakukan
pelanggaran sedang
d. Jawaban a, b, dan c benar
Pasal 19(2)
Terhadap tersangka pelaku
pelanggaran tidak diadakan
penangkapan kecuali dalam hal ia telah
dipanggil secara sah dua kali berturutturut tidak memenuhi panggilan itu
tanpa alasan yang sah.
36 Berapa kali permohonan kasasi dapat
dilakukan menurut pasal 247 (4)
KUHAP
a. Satu kali
b. Dua kali
c. Berkali –kali
d. Tidak ada batas
Jawaban A
Pasal 247(4)
Permohonan kasasi hanya dapat
dilakukan satu kali.
37 Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAP
Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu
a. Yang diberi wewenang umum
oleh Undang Undang Nomor 8
tahun 1981 untuk melakukan
penyidikan
b. Yang diberi wewenang khusus
oleh peraturan pemerintah
untuk melakukan penyidikan
c. Yang diberi wewenang khusus
umum oleh undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 untuk
melakukan penyidikan
d. Yang diberi wewenang khusus
oleh undangundang untuk
melakukan penyidikan
Jawaban D
Pasal 1 (3)
Penyidik pembantu adalah pejabat
kepolisian negara Republik Indonesia
yang karena diberi wewenang tertentu
dapat melakukan tugas penyidikan
yang diatur dalam undang-undang ini.
38 Menurut Pasal 263 KUHAP yang
berhak mengajukan permohonan
peninjauan kembali
a. Korban/Keluarga Korban
b. Terpidana/Pengacaranya
c. Terpidana/ahliwarisnya
d. Terpidana/Jaksa
Jawaban C
Pasal 263(1)
Terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum,
terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan permintaan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 48
NO SOAL PEMBAHASAN
39 Jangka waktu masa penahanan yang
diperbolehkan undang-undang bagi
instansi penyidik menurut pasal 24
KUHAP
a. 20 + 40 hari
b. 30 + 60 hari
c. 30 + 20 hari
d. 20 + 30 hari
Jawaban A
Pasal 24(1)
Perintah penahanan yang diberikan
oleh penyidik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 hanya berlaku paling
lama dua puluh hari
(2)
Jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat(1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh
penuntut umum yang berwenang
untuk paling lama empat puluh hari.
40 Berikut ini adalah alat bukti yang
diatur dalam Pasal 184 KUHAP,
kecuali
a. Keterangan Saksi, Keterangan
ahli, Surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa
b. Keterangan ahli
c. Surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa
d. Semua salah
Jawaban A
Pasal 184(1)
Alat bukti yang sah ialah:
Keterangan saksi
Keterangan ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan Terdakwa
(2)
Hal yang secara umum sudah diketahui
tidak perlu dibuktikan
Djoko S Associates
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.comDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 49
MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Menurut pasal 54 Undang undang
peradilan agama berlaku hukum acara
perdata diatur dalam undang-undang
a. No. 7 tahun 1989
b. No. 3 tahun 2006
c. No. 1 tahun 1974
d. A dan B benar
Jawaban D
undang-undang nomor 3 tahun 2006
tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agama
Pasal 54
Hukum Acara yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum,
kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-undang ini.
2 Menurut pasal pasal 49 UU no. 3
tahun 2006 terdapat tambahan bagi
pengadilan agama berwenang
memeriksa
a. Semua benar
b. Zakat
c. Infaq
d. Ekonomi syariah
Jawaban A
Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari’ah.
3 Kewenangan kompetensi absolut
diatur dalam
a. Pasal 49
b. Pasal 66
c. Pasal 73
d. Tidak ada yang benar
Jawaban A
Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 50
NO SOAL PEMBAHASAN
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari’ah.
4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukan
pemohon kepada
a. Tempat kediaman termohon
b. Jika termohon berdiam diluar
negeri diajukan ketempat diam
pemohon
c. Dalam hal keduanya diluar
negeri maka diajukan
ketempat mereka
melangsungkan perkawinan
atau jakarta pusat
d. Semuanya benar
Jawaban D
Pasal 66
(1) Seorang suami yang beragama
Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk mengadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak.
(2) Permohonan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman
termohon, kecuali apabila termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman yang ditentukan bersama
tanpa izin pemohon.
(3) Dalam hal termohon bertempat
kediaman di luar negeri, permohonan
diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman pemohon.
(4) Dalam hal pemohon dan termohon
bertempat kediaman di luar negeri,
maka permohonan diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(5) Permohonan soal penguasaan
anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat
diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 51
NO SOAL PEMBAHASAN
sesudah ikrar talak diucapkan.
5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian
diajukan
a. Tempat kediaman penggugat
b. Jika penggugat bertempat
tinggal diluar negeri, diajukan
kedaerah hukum tergugat
c. Jika keduanya diluar negeri
diajukan ketempat perkawinan
dilangsungkan atau Jakarta
Pusat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 73
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh
istri atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman penggugat, kecuali
apabila penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin tergugat.
(2) Dalam hal penggugat bertempat
kediaman di luar negeri, gugatan
perceraian diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman tergugat.
(3) Dalam hal penggugat dan
tergugat bertempat kediaman di luar
negeri, maka gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan
atau kepada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun
2006, apabila terjadi sengketa hak
milik yang subyek hukumnya orangorang yang beragama islam, obyek
sengketa diputus bersama-sama oleh
peradilan agama diatur dalam
a. pasal 49
b. Pasal 50
c. Pasal 51
d. Pasal 52
Jawaban B
Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak
milik atau sengketa lain dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, khusus mengenai objek
sengketa tersebut harus diputus lebih
dahulu oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objek Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 52
NO SOAL PEMBAHASAN
sengketa tersebut diputus oleh
pengadilan agama bersama-sama
perkara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49.
(3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53
disisipkan satu pasal bait yakni Pasal
52A, yang berbunyi
sebagai berikut:
7 Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun
1989 merupakan kekhususan putusan
atau penetapan peradilan, yaitu
terdapat
a. Demi keadilan berdasarkan
ketuhanan yang maha esa
b. Bismillahirrahmanirrahim
c. Keduanya benar
d. Keduanya salah
Jawaban C
Pasal 57
(1) Peradilan dilakukan DEMI
KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA.
(2) Tiap penetapan dan putusan
dimulai dengan kalimat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti
dengan DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA.
(3) Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
8 Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974
tentang perkawinan pengadilan hanya
akan memberikan izin kepada suami
yang akan beristri lebih dari satu jika
a. Istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan
atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan
keturunan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan
atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan
keturunan
9 Waktu tunggu bagi seorang janda
menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun
1975 adalah
a. Apabila putus karena kematian
130 hari
Jawaban D
a. Apabila putus karena kematian
130 hari
b. Putus karena perceraian 90 Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 53
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Putus karena perceraian 90
hari
c. Dalam keadaan hamil sampai
melahirkan
d. Semua benar
hari
c. Dalam keadaan hamil sampai
melahirkan
10 Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974
putusnya perkawinan disebabkan
a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan
11 Menurut pasal 55 UU No 1 tahun
1974, asal-usul seorang anak hanya
dapat dibuktikan dengan akte
kelahiran yang autentik
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Benar
12 Gugatan perceraian dinyatakan gugur
apabila suami atau isti meninggal
sebelum adanya putusan pengadilan
diatur dalam
a. Pasal 66
b. Pasal 73
c. Pasal 79
d. Pasal 80
Jawaban C
Pasal 79
Gugatan perceraian gugur apabila
suami atau istri meninggal sebelum
adanya putusan Pengadilan.
13 Apabila kedua belah pihak bertempat
tinggal diluar negeri maka penggugat
pada sidang perdamaian harus
menghadap secara pribadi
a. Pasal 82
b. Pasal 83
c. Pasal 84
d. Pasal 85
Jawaban A
Pasal 82
(1) Pada sidang pertama pemeriksaan
gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua pihak.
(2) Dalam sidang perdamaian
tersebut, suami istri harus datang
secara pribadi, kecuali apabila salah
satu pihak bertempat kediaman di
luar negeri, dan tidak dapat datang
menghadap secara pribadi dapat
diwakili oleh kuasanya yang secara Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 54
NO SOAL PEMBAHASAN
khusus dikuasakan untuk itu.
(3) Apabila kedua pihak bertempat
kediaman di luar negeri, maka
penggugat pada sidang perdamaian
tersebut harus menghadap secara
pribadi.
(4) Selama perkara belum diputuskan,
usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan.
14 Menurut pasal 84 UU peradilan agama
dalam berapa hari akta cerai harus
diberikan
a. 30 hari
b. 14 hari
c. 7 hari
d. 3 hari
Jawaban C
Pasal 84
(4) Panitera berkewajiban
memberikan akta cerai sebagai surat
bukti cerai kepada para pihak
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
terhitung setelah putusan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap
tersebut diberitahukan kepada para
pihak.
15 Perceraian dengan alasan zina diatur
dalam
a. Pasal 66
b. Pasal 73
c. Pasal 79
d. Pasal 87
Jawaban D
Pasal 87
(1) Apabila permohonan atau gugatan
cerai diajukan atas alasan salah satu
pihak melakukan zina, sedangkan
pemohon atau penggugat tidak dapat
melengkapi bukti-bukti dan termohon
atau tergugat menyanggah alasan
tersebut, dan Hakim berpendapat
bahwa permohonan atau gugatan itu
bukan tiada pembuktian sama sekali
serta upaya peneguhan alat bukti
tidak mungkin lagi diperoleh baik dari
pemohon atau penggugat maupun
dari termohon atau tergugat, maka
Hakim karena jabatannya dapat
menyuruh pemohon atau penggugat Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 55
NO SOAL PEMBAHASAN
untuk bersumpah.
(2) Pihak termohon atau tergugat
diberi kesempatan pula untuk
meneguhkan sanggahannya dengan
cara yang sama.
16 Biaya perkara menurut pasal 89
dibebankan kepada
a. Tergugat
b. Termohon
c. Penggugat dan pemohon
d. A dan b benar
Jawaban C
Pasal 89
(1) Biaya perkara dalam bidang
perkawinan dibebankan kepada
penggugat atau pemohon.
17 Biaya perkara yang diatur dalam pasal
90 dirinci untuk
a. Biaya kepaniteraan dan biaya
materai
b. Biaya untuk para saksi
c. Biaya untu pemeriksaan
setempat dan pemanggilan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
a. biaya kepaniteraan dan biaya
meterai yang diperlukan untuk
perkara tersebut;
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli,
penerjemah, dan biaya pengambilan
sumpah yang diperlukan
dalam perkara tersebut;
c. biaya yang diperlukan untuk
melakukan pemeriksaan setempat dan
tindakan-tindakan lain yang
diperlukan pengadilan dalam perkara
tersebut; dan
d. biaya pemanggilan, pemberitahuan,
dan lain-lain atas perintah pengadilan
yang berkenaan
dengan perkara tersebut.
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh
Mahkamah Agung.
18 Pengecualian pasal 66 cerai talak
permohonan diajukan ke pangadilan
agama ditempat kediaman pemohon
jika
Jawaban D
Pasal 66Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 56
NO SOAL PEMBAHASAN
a. Istri dengan sengaja
meninggalkan tempat
kediaman bersama
b. Kepergiannya tanpa
persetujuan dan izin suami
(termohon)
c. Semua salah
d. Jawaban a dan b benar
(1) Seorang suami yang beragama
Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk mengadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak.
(2) Permohonan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman
termohon, kecuali apabila termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman yang ditentukan bersama
tanpa izin pemohon.
(3) Dalam hal termohon bertempat
kediaman di luar negeri, permohonan
diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman pemohon.
(4) Dalam hal pemohon dan termohon
bertempat kediaman di luar negeri,
maka permohonan diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat perkawinan mereka
dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(5) Permohonan soal penguasaan
anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat
diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun
sesudah ikrar talak diucapkan.
19 Yang menjadi dasar gugatan cerai
talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan
pasal 39 UU No1/74 adalah
a. Salah satu pihak zina,
pemabok, meninggalkan
selama 2 tahun
b. Mendapat hukuman 5 tahun,
melakukan peganiyaan
c. Salah satu pihak cacat badan,
terjadi perselisihan
Jawaban D
a. Salah satu pihak zina,
pemabok, meninggalkan
selama 2 tahun
b. Mendapat hukuman 5 tahun,
melakukan peganiyaan
c. Salah satu pihak cacat badan,
terjadi perselisihanDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 57
NO SOAL PEMBAHASAN
d. Semua benar
20 Pemeriksaan perkara cerai dilakukan
tertutup diatur dalam
a. Pasal 68 untuk cerai talak
b. Pasal 80 untuk cerai gugat
c. Pasal 87
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Pasal 68
(1) Pemeriksaan permohonan cerai
talak dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di
Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai
talak dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 80
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di
Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup.
21 Menurut pasal 71 penetapan ikrar
talak
a. Dapat dimintakan banding
b. Dapat dimintakan kasasi
c. Tidak dapat dimintakan
banding dan kasasi
d. Dapat dimintakan banding dan
kasasi
Jawaban C
Pasal 71
(1) Panitera mencatat segala hal ihwal
yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
(2) Hakim membuat penetapan yang
isinya menyatakan bahwa perkawinan
putus sejak ikrar talak diucapkan dan
penetapan tersebut tidak dapat
dimintakan banding atau kasasi.
22 Menurut pasal 70 terhadap penetapan Jawaban ADjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 58
NO SOAL PEMBAHASAN
cukup alasan perceraian istri
a. Dapat dimintakan banding
b. Dapat dimintakan kasasi
c. Tidak dapat dimintakan
banding dan kasasi
d. Dapat dimintakan banding dan
kasasi
Pasal 70
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan
bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan dan telah
cukup alasan perceraian, maka
Pengadilan menetapkan bahwa
permohonan tersebut dikabulkan.
(2) Terhadap penetapan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1), istri
dapat mengajukan banding.
(3) Setelah penetapan tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap,
Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami dan istri atau
wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut.
(4) Dalam sidang itu suami atau
wakilnya yang diberi kuasa khusus
dalam suatu akta otentik untuk
mengucapkan ikrar talak,
mengucapkan ikrar talak yang dihadiri
oleh istri atau kuasanya.
(5) Jika istri telah mendapat panggilan
secara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak
mengirim wakilnya, maka suami atau
wakilnya dapat mengucapkan ikrar
talak tanpa hadirnya istri atau
wakilnya.
(6) Jika suami dalam tenggang waktu
6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari
sidang penyaksian ikrar talak, tidak
datang menghadap sendiri atau tidak
mengirim wakilnya meskipun telah
mendapat panggilan secara sah atau
patut maka gugurlah kekuatan
penetapan tersebut, dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 59
NO SOAL PEMBAHASAN
alasan yang sama.
23 Jika suami dalam tenggang waktu 6
bulan sejak ditetapkan hari sidang
penyaksian ikrar talak maka gugur
penetapan tersebut dan tidak dapat
diajukan lagi berdasarkan alasan yang
sama diatur dalam
a. Pasal 63
b. Pasal 87
c. Pasal 70
d. Pasal 73
Jawaban C
Pasal 70
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan
bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan dan telah
cukup alasan perceraian, maka
Pengadilan menetapkan bahwa
permohonan tersebut dikabulkan.
(2) Terhadap penetapan sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1), istri
dapat mengajukan banding.
(3) Setelah penetapan tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap,
Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami dan istri atau
wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut.
(4) Dalam sidang itu suami atau
wakilnya yang diberi kuasa khusus
dalam suatu akta otentik untuk
mengucapkan ikrar talak,
mengucapkan ikrar talak yang dihadiri
oleh istri atau kuasanya.
(5) Jika istri telah mendapat panggilan
secara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak
mengirim wakilnya, maka suami atau
wakilnya dapat mengucapkan ikrar
talak tanpa hadirnya istri atau
wakilnya.
(6) Jika suami dalam tenggang waktu
6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari
sidang penyaksian ikrar talak, tidak
datang menghadap sendiri atau tidak
mengirim wakilnya meskipun telah Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 60
NO SOAL PEMBAHASAN
mendapat panggilan secara sah atau
patut maka gugurlah kekuatan
penetapan tersebut, dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan
alasan yang sama.
24 Hak istri untuk mengajukan tuntutan
perceraian kepada suami dengan cara
suami bersedia menalak istri dengan
suatu imbalan pengganti disebut
a. Khuluk
b. Iwadl
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban A
Khuluk
25 Menurut pasal 76 perselisihan yang
tajam dan terus menerus antara
suami istri disebut
a. syiqaq
b. Khuluk
c. Iwadl
d. Talak bain
Jawaban A
Pasal 76
(1) Apabila gugatan perceraian
didasarkan atas alasan syiqaq, maka
untuk mendapatkan putusan
perceraian harus didengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan
suami istri.
(2) Pengadilan setelah mendengar
keterangan saksi tentang sifat
persengketaan antara suami istri
dapat mengangkat seorang atau lebih
dari keluarga masing-masing pihak
ataupun orang lain untuk menjadi
hakam.
26 Orang yang ditetapkan pengadilan
dari pihak keluarga suami atau pihak
keluara istri untuk mencari upaya
penyelesaian perselisihan disebut
a. Khuluk
b. Hakam
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban B
HakamDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 61
NO SOAL PEMBAHASAN
27 Izin pisah tempat tinggal diatur dalam
a. Pasal 77
b. Pasal 87
c. Pasal 70
d. Pasal 73
Jawaban A
Pasal 77
Selama berlangsungnya gugatan
perceraian, atas permohonan
penggugat atau tergugat atau
berdasarkan pertimbangan bahaya
yang mungkin ditimbulkan,
Pengadilan dapat mengizinkan suami
istri tersebut untuk tidak tinggal
dalam satu rumah.
28 Upaya hukum banding menurut pasal
7 (4) UU no. 20 tahun 1947
permohonan banding tidak dapat
diterima jika tidak dibarengi dengan
pembayaran biaya banding
a. Benar
b. Salah
Jawaban A
Benar
29 Tenggang waktu banding adalah 14
hari
a. Sejak putusan diucapkan
apabila hadir
b. Sejak diberitahukan apabila
pemohon banding tidak hadir
c. Tidak jelas
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Sejak putusan diucapkan apabila hadir
Sejak diberitahukan apabila pemohon
banding tidak hadir
30 Menurut pasal 62 Berita Acara
pemeriksaan ditandatangani oleh
a. Seluruh majelis hakim
b. Ketua
c. Ketua dan panitera
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 62
(1) Segala penetapan dan putusan
Pengadilan, selain harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasarnya
juga harus memuat pasal-pasal
tertentu dari peraturan-peraturan
yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 62
NO SOAL PEMBAHASAN
(2) Tiap penetapan dan putusan
Pengadilan ditandatangai oleh Ketua
dan Hakim-hakim yang memutus
serta Panitera yang ikut bersidang
pada waktu penetapan dan putusan
itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan
ditandatangani oleh Ketua dan
Panitera yang bersidang.
31 Menurut pasal 78 selama
berlangsungnya gugatan perceraian
atas permohonan penggugat
pengadilan dapat
a. Semua benar
b. Menentukan nafkah yang
ditanggung oleh suami
c. Menentukan hal-hal yang perlu
untuk menjamin pemeliharaan
pendidikan anak
d. Menentukan hal hal yang perlu
untuk harta
Jawaban A
Pasal 78
Selama berlangsungnya gugatan
perceraian, atas permohonan
penggugat, Pengadilan dapat:
a. menentukan nafkah yang
ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu
untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak;
c. menentukan hal-hal yang perlu
untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang yang menjadi hak
bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau
barang-barang yang menjadi hak istri.
32 Menurut pasal 80 dan pasal 68
pemeriksaan oleh majelis dilakukan
selambatnya
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 30 hari
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 68
(1) Pemeriksaan permohonan cerai
talak dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di
Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 63
NO SOAL PEMBAHASAN
talak dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 80
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di
Kepaniteraan.
33 Menurut pasal 88 apabila sumpah
dilakukan oleh suami maka
penyelesaian cerai dengan alasan zina
dilaksanakan dengan cara
a. Khuluk
b. lian
c. Talak bain
d. syiqaq
Jawaban B
Pasal 88
(1) Apabila sumpah sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) dilakukan oleh suami, maka
penyelesaiannya dapat dilaksanakan
dengan cara li’an.
(2) Apabila sumpah sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) dilakukan oleh istri maka
penyelesaiannya dilaksanakan dengan
hukum acara yang berlaku.
34 Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004
kewenangan kasasi terbatas
a. Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau
melanggar hukum yang
berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan peraturan
perundang-undangan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Tidak berwenang atau
melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau
melanggar hukum yang
berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang
diwajibkan peraturan
perundang-undangan
35 Menurut pasal 47 UU 14 tahun
1985 sebagaimana diubah UU 5
tahun 2004
a. Memori kasasi wajib
b. Memori kasasi tidak wajib
Jawaban A
Memori kasasi wajibDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 64
NO SOAL PEMBAHASAN
36 Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1
tahun 1974 perkawinan putus karena
a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan pengadilan
d. Semua benar
Jawaban D
a. Kematian
b. Perceraian
c. Keputusan pengadilan
37 Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975,
suami yang bermaksud untuk beristri
lebih dari seorang wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada
pengadilan
a. Benar
b. salah
Jawaban A
Benar
38 Alat bukti yang berlaku pada
pengadilan agama sesuai dengan 164
hir
a. Alat bukti surat, keterangan
saksi
b. Persangkaan , pengakuan
c. Sumpah
d. Semua benar
Jawaban D
a. Alat bukti surat, keterangan
saksi
b. Persangkaan , pengakuan
c. Sumpah
39 Putusan pengadilan agama diatur
menurut pasal
a. Pasal 60
b. Pasal 66
c. Pasal 73
d. Pasal 87
Jawaban A
Pasal 60
Penetapan dan putusan Pengadilan
hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.
40 Putusan pengadilan agama harus
berdasar alasan yang cukup diatur
dalam
a. Pasal 60
b. Pasal 62
c. Pasal 73
d. Pasal 87
Jawaban B
Pasal 62
(1) Segala penetapan dan putusan
Pengadilan, selain harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasarnya
juga harus memuat pasal-pasal
tertentu dari peraturan-peraturan
yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 65
NO SOAL PEMBAHASAN
dasar untuk mengadili.
(2) Tiap penetapan dan putusan
Pengadilan ditandatangai oleh Ketua
dan Hakim-hakim yang memutus
serta Panitera yang ikut bersidang
pada waktu penetapan dan putusan
itu diucapkan.
(3) Berita Acara tentang pemeriksaan
ditandatangani oleh Ketua dan
Panitera yang bersidang.
Djoko S Associates
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.comDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 66
MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Peradilan tata usaha negara diatur
dalam
a. UU No. 9 tahun 2004
b. UU No. 5 tahun 1986
c. UU No. 4 tahun 2004
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Undang-undang Nomor 9 Tahun2004
tentang perubahan undang-undang
nomor 5 thun 1986 tentang peradilan
tata usaha negara
2 Menurut pasal 2 tidak termasuk
pengertian keputusan tata usaha
negara adalah
a. Yang merupakan perbuatan
hukum perdata
b. Yang merupakan pengaturan
yang bersifat umum
c. Yang masih memerlukan
persetujuan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut
undang-undang ini:
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat
umum
Keputusan Tata Usaha Negara yang
masih memerlukan persetujuan
Keputusan Tata Usaha Negar yang
dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat
hokum pidana
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku
Keputusan Tata Usaha Negara
mengenai tata usaha Tentara Nasional
Indonesia
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
baik di pusat maupun didaerah
mengenai hasil pemilihan umum.
3 Menurut pasal 2 tidak termasuk
pengertian keputusan tata usaha
negara adalah
a. Yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan KUHP dan KUHAP
yang bersifat hukum pidana
b. Yang dikeluarkan atas dasar
Jawaban D
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut
undang-undang ini:
Keputusan Tata Usaha Negara yang Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 67
NO SOAL PEMBAHASAN
hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
c. Mengenai tata usaha tentara
nasional Indonesia
d. Semua benar
merupakan perbuatan hukum perdata
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat
umum
Keputusan Tata Usaha Negara yang
masih memerlukan persetujuan
Keputusan Tata Usaha Negar yang
dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat
hokum pidana
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku
Keputusan Tata Usaha Negara
mengenai tata usaha Tentara Nasional
Indonesia
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
baik di pusat maupun didaerah
mengenai hasil pemilihan umum.
4 Menurut pasal 2 tidak termasuk
pengertian keputusan tata usaha
negara adalah
a. Keputusan komisi pemilihan
umum baik di pusat maupun
didaerah mengenai hasil
pemilihan umum
b. Yang dikeluarkan atas dasar
hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
c. Mengenai tata usaha tentara
nasional Indonesia
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut
undang-undang ini:
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat
umum
Keputusan Tata Usaha Negara yang
masih memerlukan persetujuan
Keputusan Tata Usaha Negar yang
dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat
hokum pidana
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 68
NO SOAL PEMBAHASAN
pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku
Keputusan Tata Usaha Negara
mengenai tata usaha Tentara Nasional
Indonesia
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
baik di pusat maupun didaerah
mengenai hasil pemilihan umum.
5. Menurut pasal 53 alasan yang dapat
digunakan dalam gugatan
a. Keputusan tata usaha negara
yang digugat bertentangan
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
b. Keputusan tata usaha negara
yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik
c. Semua benar
d. Semua salah
Jawaban C
Pasal 53(2)
Alasan-alasan yang dapat digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.
6 Menurut pasal 116
a. Dalam hal tergugat diwajibkan
menerbitkan putusan namun
selama 3 bulan tidak
dilaksanakan penggugat harus
memajukan permohonan
pelaksanaan putusan
b. Pejabat yang bersangkutan
dikenakan upaya paksa berupa
pembayaran sejumlah uang
paksa dan sanksi administratif
c. Diumumkan dimedia massa
cetak sejak tidak dipenuhinya
ketentuan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 116(3)
Dalam hal tergugat ditetapkan harus
melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 97
ayat (9) huruf b dan huruf c dan
kemudian setelah 3 (tiga) bulan
ternyata kewajiban tersebut tidak
dilaksanakannya, penggugat
mengajukan permohonan kepada
ketua pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan
putusan pengadilan tersebut.
(4)
Dalam hal tergugat tidak bersedia
melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa
berupa pembayaran sejumlah uang
paksa dan atau sanksi adminitratif.
(5)Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 69
NO SOAL PEMBAHASAN
Pejabat yang tidak melaksanakan
putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 diumumkan
pada media massa cetak setempat oleh
panitera sejak tidak terpenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat 3
7 Subyek sengketa Tun diatur dalam
pasal:
a. Pasal 54
b. Pasal 53
c. Pasal 55
d. Pasal 56
Jawaban B
Pasal 53(1)
Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara
Dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan atau di
rehabilitasi.
8 Yang dimaksud obyek sengketa TUN
pasal 1 (3)
a. Penetapan tertulis
b. Dikeluarkan oleh badan atau
pejabat tata usaha negara
c. Berisi tindakan hukum tata
usaha negara berdasarkan
peraturan perundangundangan
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 1(3)
Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara
yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata.
9 Yang dimaksud obyek sengketa TUN
pasal 1 (3)
a. Berisi tindakan hukum tata
usaha negara berdasarkan
peraturan perundangundangan
b. Bersifat konkrit individual dan
final
c. Mengakibatkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan
Jawaban D
Pasal 1(3)
Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara
yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 70
NO SOAL PEMBAHASAN
hukum perdata
d. Semua benar
yang bersifat konkret, individual dan
final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata.
10 Alat bukti menurut pasal 100
a. Surat atau tulisan
b. Keterangan ahli dan saksi
c. Pengakuan dan pengetahuan
hakim
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 100
Alat Bukti ialah:
Surat atau tulisan
Keterangan ahli
Keterangan saksi
Pengakuan para pihak
Pengetahuan hakim.
11 Actor Sequuitur Forum rei pada
sengketa TUN diatur didalam pasal
a. Pasal 54
b. Pasal 68
c. Pasal 98
d. Pasal 108
Jawaban A
Pasal 54
12 Upaya tidak langsung penyelesaian
sengketa TUN diatur atau dikenal
dengan upaya administratif diatur
dalam
a. Pasal 48
b. Pasal 68
c. Pasal 98
d. Pasal 51
Jawaban A
Pasal 48
(1) Dalam hal suatu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif
sengketa Tata Usaha Negara tertentu,
maka batal atau tidak sah, dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan baru berwenang
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) jika seluruh upaya
administratif yang bersangkutan telah
digunakan
13 Setelah upaya administrasi ditempuh
maka diajukan gugatan kepada
Jawaban DDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 71
NO SOAL PEMBAHASAN
pengadilan tinggi tata usaha negara
diatur dalam
a. Pasal 48
b. Pasal 68
c. Pasal 98
d. Pasal 51
Pasal 51
(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus sengketa
Tata Usaha Negara di tingkat banding.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara juga bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus di tingkat
pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antara
Pengadilan Tata Usaha Negara di
dalam daerah hukumnya.
(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Ngara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan di tingkat pertama
sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48.
(4) Terhadap putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dapat diajukan permohonan kasasi.
14 Gugatan langsung jika tidak diatur
mengenai upaya administrasi diatur
dalam
a. Pasal 48
b. Pasal 68
c. Pasal 53
d. Pasal 51
Jawaban C
Pasal 53
(1) Orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.
(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 72
NO SOAL PEMBAHASAN
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.
15 Menurut pasal 55 gugatan dapat
diajukan dalam waktu……terhitung
sejak saat diterimanya atau
diumumkan keputusan badan atau
pejabat tata usaha negara
a. 30 hari
b. 90 hari
c. 400 hari
d. 14 hari
Jawaban B
Pasal 55
Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.
16 Syarat formil gugatan diatur dalam
pasal 56 yaitu
a. Nama, kewarganegaraan,
tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat
b. Nama, jabatan dan tempat
kedudukan tergugat
c. Dasar gugatan sesuai pasal 53
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 56
(1) Gugatan harus memuat :
a. nama, kewarganegaraan, tempat
tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau
kuasanya;
b. nama, jabatan, dan tempat
kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta
untuk diputuskan oleh Pengadilan.
(2) Apabila gugatan dibuat dan
ditandatangani oleh seorang kuasa
penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yang sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga
disertai Keputusan Tata Usaha Negara.
yang disengketakan oleh penggugat.
17 Alasan mengajukan gugatan yang
diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan
tata usaha negara yang digugat itu
bertentangan
a. dengan peraturan perundangJawaban C
Pasal 53
(1) Orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 73
NO SOAL PEMBAHASAN
undangan yang berlaku
b. Dengan asas-asas
pemerintahan yang baik
c. Jawaban a dan b
d. Melampaui kewenangannya
oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.
(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.
18 Selama belum diputus oleh
pengadilan maka keputusan tata
usaha negara itu harus dianggap
menurut hukum diatur dalam
a. Pasal 67
b. Pasal 68
c. Pasal 98
d. Pasal 51
Jawaban A
Pasal 67
(1) Gugatan tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara serta tindakan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat.
(2) Penggugat dapat mengajukan
permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu
ditunda selama pemeriksaan sengketa
Tata Usaha Negara sedang berjalan,
sampai ada putusan Pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dapat
diajukan sekaligus dalam gugatan dan
dapat diputus terlebih dahulu dari
pokok sengketanya.
(4) Permohonan penundaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 74
NO SOAL PEMBAHASAN
:
a. dapat dikabulkan hanya apabila
terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan
kepentingan penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap
dilaksanakan;
b. tidak dapat dikabulkan apabila
kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan
dilaksanakannya keputusan tersebut.
19 Gugatan PTUN terdapat tahap
pemeriksaan pendahuluan yaitu
a. Pemeriksaan segi administratif
(53)
b. Rapat permusyawaratan (62)
c. Pemeriksaan Persiapan (63)
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 53
(1) Orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.
(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.
Pasal 62
(1) Dalam rapat permusyawaratan,
Ketua Pengadilan berwenang
memutuskan dengan suatu penetapan
yang dilengkapi dengan pertimbangan-Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 75
NO SOAL PEMBAHASAN
pertimbangan bahwa gugatan yang
diajukan itu dinyatakan tidak diterima
atau tidak berdasar, dalam hal :
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata
tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia
telah diberi tahu dan diperringatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan
pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya
atau telah lewat waktunya.
(2) a. Penetapan sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) diucapkan
dalam rapat permusyawaratan sebelum
hari persidangan ditentukan dengan
memanggil kedua belah pihak untuk
mendengarkannya;
b. Pemanggilan kedua belah pihak
dilakukan dengan surat tercatat oleh
Panitera Pengadilan atas perintah
Ketua Pengadilan.
(3) a. Terhadap penetapan
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam tenggang waktu
empat belas hari setelah diucapkan;
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56.
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan dengan acara singkat.
(5) Dalam hal perlawanan tersebut
dibenarkan oleh Pengadilan, maka
penetapan sebgaimana dimaksud Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 76
NO SOAL PEMBAHASAN
dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan
pokok gugatan akan diperiksa, diputus
dan diselesaikan menurut acara biasa.
(6) Terhadap putusan mengenai
perlawanan itu tidak dapat digunakan
upaya hukum.
Pasal 63
(1) Sebelum pemeriksaan pokok
sengketa dimulai, Hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan
untuk melengkapi gugatan yang
kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Hakim:
a. wajib memberi nasihar kepada
penggugat untuk memperbaiki gugatan
dan melengkapinya dengan data yang
diperlukan dalam jangka waktu tiga
puluh hari;
b. dapat meminta penjelasan kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a penggugat belum
menyempurnakan gugatan, maka
Hakim menyatakan dengan putusan
bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4). Terhadap putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat
digunakan upaya hukum, tetapi dapat
diajukan gugatan baru.
20 Menurut pasal 62 jika didalam rapat
permusyawaratan dinyatakan tidak
termasuk sengketa tun maka upaya
hukum
a. Perlawanan
b. Banding
Jawaban A
Pasal 62
(1) Dalam rapat permusyawaratan,
Ketua Pengadilan berwenang Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 77
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Kasasi
d. Peninjauan kembali
memutuskan dengan suatu penetapan
yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang
diajukan itu dinyatakan tidak diterima
atau tidak berdasar, dalam hal :
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata
tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia
telah diberi tahu dan diperringatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan
pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya
atau telah lewat waktunya.
(2) a. Penetapan sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) diucapkan
dalam rapat permusyawaratan sebelum
hari persidangan ditentukan dengan
memanggil kedua belah pihak untuk
mendengarkannya;
b. Pemanggilan kedua belah pihak
dilakukan dengan surat tercatat oleh
Panitera Pengadilan atas perintah
Ketua Pengadilan.
(3) a. Terhadap penetapan
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam tenggang waktu
empat belas hari setelah diucapkan;
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56.
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan dengan acara singkat.
(5) Dalam hal perlawanan tersebut Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 78
NO SOAL PEMBAHASAN
dibenarkan oleh Pengadilan, maka
penetapan sebgaimana dimaksud
dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan
pokok gugatan akan diperiksa, diputus
dan diselesaikan menurut acara biasa.
(6) Terhadap putusan mengenai
perlawanan itu tidak dapat digunakan
upaya hukum.
21 Pemeriksaan acara cepat diatur dalam
a. Pasal 68
b. Pasal 62
c. Pasal 98
d. Pasal 108
Jawaban C
Pasal 98
(1) Apabila terdapat kepentingan
penggugat yang cukup mendesak yang
harus dapat disimpulkan dari alasanalasan permohonannya, penggugat
dalam gugatannya dapat memohon
kepada Pengadilan supaya
pemeriksaan sengketa dipercepat.
(2) Ketua Pengadilan dalam jangka
waktu empat belas hari setelah
diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
mengeluarkan penetapan tentang
dikabulkan atau tidak dikabulkannya
permohonan tersebut.
(3) Terhadap penetapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat
digunakan upaya hukum.
22 Menurut pasal 97 apabila putusan
berupa pengabulan gugatan maka
kewajiban badan atau pejabat tata
usaha negara
a. Pencabutan keputusan tun
yang bersangkutan
b. Dan menerbitkan keputusan
yang baru
c. Membayar ganti rugi dan
rehabilitasi
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 97
(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa
sudah diselesaikan, kedua belah pihak
diberi kesempatan untuk
mengemukakan pendapat yang
terakhir berupa kesimpulan masingmasing.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 79
NO SOAL PEMBAHASAN
(2) Setelah kedua belah pihak
mengemukakan kesimpulan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka Hakim Ketua Sidang menyatakan
bahwa sidang ditunda untuk
memberikan kesempatan kepada
Majelis Hakim bermusyawarah dalam
ruangan tertutup untuk
mempertimbangkan segala sesuatu
guna putusan sengketa tersebut.
(3) Putusan dalam musyawarah majelis
yang dipimpin oleh Hakim Ketua
Majelis merupakan hasil permufakatan
bulat, kecuali jika setelah diusahakan
dengan sungguh-sungguh tidak dapat
dicapai permufakatan bulat, putusan
diambil dengan suara terbanyak.
(4) Apabila musyawarah majelis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tidak dapat menghasilkan putusan,
permusyawaratan ditunda sampai
musyawarah majelis berikutanya.
(5) Apabil dalam musyawarah majelis
berikutnya tidak dapat diambil suara
terbanyak, maka suara terakhir Hakim
Ketua Majelis yang menentukan.
(6) Putusan Pengadilan dapat
dijatuhkan pada hari itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum, atau
ditunda pada hari lain yang harus
diberitahukan kepada kedua belah
pihak.
(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
a. gugatan ditolak;
b. gugatan dikabulkan;
c. gugatan tidak diterima;
d. gugatan gugur.
(8) Dalam hal gugatan dikabulkan,
maka dalam putusan Pengadilan
tersebut dapat ditetapkan kewajiban
yang harus dilakukan oleh Badan atau Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 80
NO SOAL PEMBAHASAN
Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara.
(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (8) berupa :
a. pencabutan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan; atau
b. pencabutan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara yang baru; atau
c. penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara dalam hal gugatan didasarkan
pada Pasal 3.
(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (9) dapat disertai
pembebanan ganti rugi.
(11) Dalam hal putusan Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
menyangkut kepegawaian, maka di
samping kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (9) dan ayat
(10), dapat disertai pemberian
rehabilitasi.
23 Subyek sengketa tun diatur dalam
pasal 1 angka 4 yaitu
a. Orang
b. Badan hukum privat
c. Badan atau pejabat tun
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 1
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik
di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
24 Obyek sengketa tun yang diatur
dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986
Jawaban DDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 81
NO SOAL PEMBAHASAN
sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004
a. Apabila badan atau pejabat
tun tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon
sedangkan hal itu merupakan
kewajibannya
b. Jangka waktu yang ditentukan
telah lewat
c. Setelah lewat jangka waktu 4
bulan
d. Semua benar
Pasal 3
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata
Usaha Negara.
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan
jangka waktu sebagaimana ditentukan
data peraturan perundang-undangan
dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara
tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang
dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
maka setelah lewat jangka waktu
empat bulan sejak diterimnya
permohonan, Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan.
25 Banding administratif diatur dalam
a. UU 20 tahun 1947
b. PP 30 tahun 1980
c. Pasal 122
d. Pasal 48
Jawaban B
PP 30 tahun 1980
26 Gugatan sengketa tun diatur dalam
a. Pasal 56
b. Pasal 1 angka 5
c. Pasal 62
d. Jawaban a dan b
Jawaban D
Pasal 1
5. Gugatan adalah permohonan yang
berisi tuntutan terhadap Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara dan
diajukan ke Pengadilan untuk Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 82
NO SOAL PEMBAHASAN
mendapatkan putusan;
Pasal 56
(1) Gugatan harus memuat :
a. nama, kewarganegaraan, tempat
tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau
kuasanya;
b. nama, jabatan, dan tempat
kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta
untuk diputuskan oleh Pengadilan.
(2) Apabila gugatan dibuat dan
ditandatangani oleh seorang kuasa
penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yang sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga
disertai Keputusan Tata Usaha Negara.
yang disengketakan oleh penggugat.
27 Menurut uu 9 tahun 2004 dasar
gugatan di peradilan tata usaha
negara diatur dalam pasal 56
a. Keputusan tata usaha negara
bertentangan dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku
b. Keputusan tata usaha negara
bertentangan dengan asas
asas umum pemerintahan
yang baik
c. Semua benar
Jawaban C
Pasal 56
(1) Gugatan harus memuat :
a. nama, kewarganegaraan, tempat
tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau
kuasanya;
b. nama, jabatan, dan tempat
kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta
untuk diputuskan oleh Pengadilan.
(2) Apabila gugatan dibuat dan
ditandatangani oleh seorang kuasa
penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yang sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga
disertai Keputusan Tata Usaha Negara.
yang disengketakan oleh penggugat.
28 Berperkara secara cuma-cuma diatur
dalam pasal 60 diputuskan melalui
bentuk
a. Penetapan
b. Keputusan
Jawaban A
Pasal 60
(1) Penggugat dapat mengajukan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 83
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Permohonann
d. gugat
permohonan kepada Ketua Pengadilan
untuk bersengeketa dengan cumacuma.
(2) Permohonan diajukan pada waktu
penggugat mengajukan gugatannya
disertai dengan surat keterangan tidak
mampu dari kepala desa atau lurah di
tempat kediaman pemohon.
(3) Dalam keterangan tersebut harus
dinyatkan bahwa pemohon itu betulbetul tidak mampu membayar biaya
perkara.
29 Didalam rapat permusyawaratan jika
terdapat penetapan yang berisi
penolakan maka penggugat berhak
melakukan
a. Mengajukan gugatan baru
b. Perlawanan
c. Banding
d. Kasasi
Jawaban B
Perlawanan
30 Alat bukti yang dipergunakan dalam
pembuktian ptun
a. Surat
b. Keterangan ahli
c. Keterangan saksi dan
Pengakuan
d. Semua benar jika ditambah
pengetahuan hakim
Jawaban D
a. Surat
b. Keterangan ahli
c. Keterangan saksi dan
Pengakuan
d. Semua benar jika ditambah
pengetahuan hakim
31 Pemeriksaan acara cepat yang diatur
dalam pasal 99 dilakukan dengan
hakim
a. Majelis
b. tunggal
Jawaban B
Pasal 99
(1) Pemeriksaan dengan acara cepat
dilakukan dengan Hakim Tunggal.
(2) Dalam hal permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan
dalam jangka waktu tujuh hari setelah
dikeluarkannya penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (2)menentukan hari, tempat, dan
waktu sidang tanpa melalui prosedur Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 84
NO SOAL PEMBAHASAN
pemeriksaan persiapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63.
(3) Tenggang waktu untuk jawaban
dan pembuktian bagi kedua belah
pihak, masing-masing ditentukan tidak
melebihi empat belas hari.
32 Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur
dengan
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Keputusan presiden
d. Keputusan mahkamah agung
Jawaban B
Pasal 135
(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa
dan memutus perkara Tata Usaha
Negara tertentu yang memerlukan
kealdian khusus, maka Ketua
Pengadilan dapat menunjuk seorang
Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai
Hakim Ad Hoc seseorang harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
kecuali huruf e dan huruf f.
(3) Larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak
berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad
Hoc pada Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
peraturan Pemerintah.
33 Dengan izin ketua pengadilan,
penggugat, tergugat dan penasihat
hukum dapat mempelajari berkas
perkara dan surat-surat resmi lainnya
yang bersangkutan di kepaniteraan
dan membuat kutipan seperlunya
a. Pasal 81
b. Pasal 93
c. Pasal 98
d. Pasal 108
Jawaban A
Pasal 81
Dengan izin Ketua Pengadilan,
penggugat, tergugat, dan penasihat
hukum dapat mempelajari berkas
perkara dan surat-surat resmi lainnya
yang bersangkutan di kepaniteraan
dan membuat kutipan seperlunya.Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 85
NO SOAL PEMBAHASAN
34 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi
wajib datang sendiri di persidangan
a. Pasal 81
b. Pasal 93
c. Pasal 98
d. Pasal 108
Jawaban B
Pasal 93
Pejabat yang dipanggil sebagai saksi
wajib datang sendiri di persidangan.
35 Putusan yang tidak diucapkan
dalam sidang terbuka untuk
umum
a. Putusan tidak sah
b. Putusan batal
c. Putusan tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
d. Semua benar
Jawaban C
Putusan tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
36 Putusan pengadilan yang tidak
memuat ketentuan pasal 109
a. Putusan tidak sah
b. Putusan batal
c. Putusan tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
d. Semua benar
Jawaban B
Pasal 109
(1) Putusan Pengadilan harus memuat
:
a. Kepala putusan yang berbunyi :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b. nama, jabatan, kewarganegaraan,
tempat kediaman, atau tempat
kedudukan para pihak yang
bersengketa;
c. ringkasan gugatan dan jawaban
tergugat yang jelas;
d. pertimbangan dan penilaian setiap
bukti yang diajukan dan hal yang
terjadi dalam persidangan selama
sengketa itu diperiksa;
e. alasan hukum yang menjadi dasar
putusan;
f. amar putusan tentang sengketa dan
biaya perkara;
g. hari, tanggal putusan, nama Hakim
yang memutus, nama Panitera, serta
keterangan tentang hadir atau tidak
hadirnya para pihak.
(2) Tidak dipenuhinya salah satu Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 86
NO SOAL PEMBAHASAN
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat menyebabkan
batalnya putusan Pengadilan.
(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari
sesudah putusan Pengadilan
diucapkan, putusan itu harus
ditandatangani oleh Hakim yang
memutus dan Panitera yang turut
bersidang.
(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau
dalam hal pemeriksaan dengan acara
cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan
menandatangani, maka putusan
Pengadilan ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan dengan menyatakan
berhalangannya Hakim Ketua Majelis
atau Hakim Ketua Sidang tersebut.
(5) Apabila Hakim Anggota Majelis
berhalangan menandatangani, maka
putusan Pangadilan ditandatangani
oleh Hakim Ketua Majelis dengan
menyatakan berhalangannya Hakim
Anggota Majelis tersebut.
37 Menurut pasal 62, dalam rapat
permusyawaratan ketua pengadilan
berwenang memutuskan suatu
penetapan dalam hal
a. Gugatan tidak termasuk
wewenang pengadilan
b. Syarat gugatan yang dimaksud
dalam pasal 56 tidak dipenuhi
c. Apa yang dituntut sudah
terpenuhi oleh keputusan tata
usaha yang digugat
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 62
(1) Dalam rapat permusyawaratan,
Ketua Pengadilan berwenang
memutuskan dengan suatu penetapan
yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang
diajukan itu dinyatakan tidak diterima
atau tidak berdasar, dalam hal :
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata
tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 tidak
dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia
telah diberi tahu dan diperringatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 87
NO SOAL PEMBAHASAN
pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan
sebenarnya sudah terpenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya
atau telah lewat waktunya.
(2) a. Penetapan sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) diucapkan
dalam rapat permusyawaratan sebelum
hari persidangan ditentukan dengan
memanggil kedua belah pihak untuk
mendengarkannya;
b. Pemanggilan kedua belah pihak
dilakukan dengan surat tercatat oleh
Panitera Pengadilan atas perintah
Ketua Pengadilan.
(3) a. Terhadap penetapan
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam tenggang waktu
empat belas hari setelah diucapkan;
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56.
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan dengan acara singkat.
(5) Dalam hal perlawanan tersebut
dibenarkan oleh Pengadilan, maka
penetapan sebgaimana dimaksud
dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan
pokok gugatan akan diperiksa, diputus
dan diselesaikan menurut acara biasa.
(6) Terhadap putusan mengenai
perlawanan itu tidak dapat digunakan
upaya hukum.
38 Terhadap penetapan rapat
permusyawaratan dapat dilakukan
Jawaban CDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 88
NO SOAL PEMBAHASAN
upaya hukum
a. Banding
b. Kasasi
c. Perlawanan
d. Semua benar
Perlawanan
39 Terhadap putusan pemeriksaan
persiapan menurut pasal 63 dapat
dilakukan upaya hukum
a. Banding
b. Mengajukan gugatan baru
c. Perlawanan
d. Semua benar
Jawaban B
Pasal 63
(1) Sebelum pemeriksaan pokok
sengketa dimulai, Hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan
untuk melengkapi gugatan yang
kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Hakim:
a. wajib memberi nasihar kepada
penggugat untuk memperbaiki gugatan
dan melengkapinya dengan data yang
diperlukan dalam jangka waktu tiga
puluh hari;
b. dapat meminta penjelasan kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a penggugat belum
menyempurnakan gugatan, maka
Hakim menyatakan dengan putusan
bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4). Terhadap putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat
digunakan upaya hukum, tetapi dapat
diajukan gugatan baru
40 Para pihak yang bersengketa dapat
didampingi atau diwakili oleh
seseorang atau beberapa kuasa
a. Pasal 81
b. Pasal 93
Jawaban C
Pasal 57
(1) Para pihak yang bersengketa Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 89
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Pasal 57
d. Pasal 108
masing-masing dapat didampingi atau
diwakili oleh seorang atau beberapa
orang kuasa.
(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan
dengan surat kuasa khusus atau dapat
dilakukan secara lisan di persidangan.
(3) Surat kuasa yang dibuat di luar
negeri bentuknya harus memenuhi
persyaratan di negara yang
bersangkutan dan diketahui oleh
Perwakilan Republik Indonesia di
negara tersebut, serta kemudian
diterjemaahkan ke dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah resmi.
Djoko S Associates
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.comDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 90
MATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN
NO SOAL PEMBAHASAN
1 Perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/buruh karena adanya
perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam
suatu perusahaan disebut
a. Perselisihan hubungan
industrial
b. Perselisihan hak
c. Perselisihan kepentingan
d. Perselisihan pemutusan
hubungan kerja
Jawaban A
Pasal 1 (1)
Perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan.
2 Undang-undang tentang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
a. UU 2 tahun 2004
b. UU 13 tahun 2003
c. UU 21 tahun 2000
d. UU 24 tahun 2003
Jawaban A
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
3 Perselisihan yang timbul karena tidak
adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan
kerja yang dilakukan oleh salah satu
pihak adalah
a. Perselisihan hak
b. Perselisihan kepentingan
c. Perselisihan pemutusan
hubungan kerja
d. Perselisihan antar serikat
pekerja
Jawaban C
Pasal 1(4)
Perselisihan pemutusan hubungan
kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak.
4 Perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang diterapkan dalam
perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja
bersama
a. Perselisihan hak
Jawaban B
Pasal 1(3)
Perselisihan kepentingan adalah
perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya
kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubahan
syarat-syarat kerja yang ditetapkan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 91
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Perselisihan kepentingan
c. Perselisihan pemutusan
hubungan kerja
d. Perselisihan antar serikat
pekerja
dalam perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.
5. Apa yang dimaksud dengan
Perusahaan
a. Setiap bentuk usaha berbadan
hukum atau tidak, milik orang
perserorangan, milik
persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja
dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain
b. Orang
perseorangan,persekutuan
atau badan hukum yang
menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri
c. Sama dengan b bukan
miliknya
d. Salah semua
Jawaban A
Pasal 1(7)
a. Setiap bentuk usaha yang
berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
b. Usaha usaha social dan usahausaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
6 Penyelesaian perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat pekerja
hanya dalam satu perusahaan melalui
musyawarah
a. Mediasi
b. Konsiliasi
c. Arbitrase
d. Perselisihan hubungan
industrial
Jawaban A
Pasal 1(11)
Mediasi hubungan industrial yang
selanjutnya disebut mediasi adalah
penyelesaian perselisihan hak,
perselisihan keperntingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan melalui musyawarah
yang ditengahi oleh seorang atau lebih
mediator yang netral.
7 Penyelesaian suatu perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja hanya dalam suatu
perusahaan
a. Mediasi
b. Konsiliasi
c. Arbitarase
Jawaban C
Pasal 1(15)
Arbitrase hubungan industrial yang
selanjutnya disebut arbitrase adalah
penyelesaian suatu perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 92
NO SOAL PEMBAHASAN
d. Perselisihan hubungan
industrial
serikat pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan, diluar
pengadilan hubungan industrial melalui
kesepakatan tertulis dari para pihak
yang berselisih untuk menyerahkan
penyelesaian perselisihan kepada
arbiter yang putusannya mengikat para
pihak dan bersifat netral.
8 Para pihak harus sudah memberikan
jawaban secara tertulis kepada
mediator yang isinya menyetujui atau
menolak anjuran tertulis dalam waktu
selambat lambatnya menurut pasal 13
a. 7 hari kerja
b. 14 hari kerja
c. 10 hari kerja
d. 30 hari kerja
Jawaban C
Pasal 13(2)(c)
Para pihak harus sudah memberikan
jawaban secara tertulis kepada
mediator yang isinya menyetujui atau
menolak anjuran tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 10 hari kerja
setelah menerima anjuran tertulis.
9 Majelis hakim menurut pasal 103 UU
2 tahun 2004 wajib memberikan
putusan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam waktu
a. 30 hari
b. 60 hari
c. 50 hari
d. 90 hari
Jawaban C
Pasal 103
Majelis hakim wajib memberikan
putusan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam waktu
selambat-lambatnya 50 (lima puluh)
hari kerja terhitung sejak sidang
pertama.
10 Penyelesaian perselisihan hak atau
perselisihan hubungan kerja pada
Mahkamah Agung menurut pasal 115
selambat-lambatnya
a. 30 hari
b. 50 hari
c. 60 hari
d. 90 hari
Jawaban A
Penyelesaian perselisihan hak atau
perselisihan pemutusan hubungan
kerja pada Mahkamah Agung
selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan kasasi.
11 Organisasi yang dibentuk dari oleh
dan untuk pekerja di dalam
perusahaan maupun diluar
perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis dan
bertanggungjawab guna
memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan
Jawaban C
Undang-undang No.21 tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/ Serikat BuruhDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 93
NO SOAL PEMBAHASAN
pekerja serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarga
diatur dalam
a. UU 13 tahun 2003
b. UU 2 tahun 2004
c. UU 21 tahun 2000
d. UU 24 tahun 2003
12 Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial meliputi perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja dalam suatu
perusahaan didalam pasal 29 disebut
a. Arbitrase
b. Konsiliasi
c. Mediasi
d. Semua benar
Jawaban A
Pasal 29
Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui arbitrase meliputi
perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan.
13 Arbiter yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial harus arbiter yang
a. Semua benar
b. Berada pada kantor instansi
c. Terdaftar pada kantor instansi
d. Ditetapkan oleh Menteri
Jawaban D
Pasal 1(16)
Arbiter hubungan industrial yang
selanjutnya disebut arbiter adalah
seorang atau lebih yang dipilih oleh
para pihak yang berselisih dari daftar
arbiter yang ditetapkan oleh Menteri
untuk memberikan putusan mengenai
perselisihan kepentingan, dan
perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam
satu perusahaan yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase yang
putusannya mengikat para pihak dan
bersifat final.
14 Penyelesaian perselisihan melalui
mediasi dilakukan oleh mediator yang
a. Semua benar
b. Berada pada kantor instansi
c. Terdaftar pada kantor instansi
d. Ditetapkan oleh Menteri
Jawaban B
Pasal 8
Penyelesaian perselisihan melalui
mediasi dilakukan oleh mediator yang
berada di setiap kantor instansi yang
bertanggungjawab dibidang
ketenagakerjaan kabupaten/Kota.
15 Dalam pasal 15 Mediator
menyelesaikan tugasnya dalam waktu
selambat-lambatnya dalam waktu 30
Jawaban B
Pasal 15Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 94
NO SOAL PEMBAHASAN
hari kerja terhitung sejak
a. Semua benar
b. Menerima pelimpahan
c. Menerima permintaan
d. Penandatangan surat
Mediator menyelesaikan tugasnya
dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
menerima pelimpahan penyelesaian
perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (4)
16 Menurut pasal 25 Konsiliator
menyelesaikan tugasnya dalam waktu
selambat-lambatnya 30 hari kerja
sejak
a. Semua benar
b. Menerima pelimpahan
c. Menerima permintaan
d. Penandatangan surat
Jawaban C
Pasal 25
Konsiliator menyelesaikan tugasnya
dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
menerima permintaan penyelesaian
perselisihan.
17 Menurut pasal 40 atas kesepakatan
para pihak, arbiter berwenang untuk
memperpanjang jangka waktu
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sebanyak
a. 1 kali dan selambatnya 30 hari
b. 1 kali dan selambatnya 14 hari
c. 2 kali dan selambatnya 14 hari
d. Semua benar
Jawaban B
Pasal 40 ayat (3)
Atas kesepakatan para pihak, arbiter
berwenang untuk memperpanjang
jangka waktu penyelesaian perselisihan
hubungan industrial 1 (satu) kali
perpanjangan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja.
18 Hukum acara yang berlaku pada
pengadilan Hubungan Industrial
adalah Hukum Acara Perdata diatur
dalam
a. Pasal 56
b. Pasal 57
c. Pasal 58
d. Pasal 81
Jawaban B
Pasal 57
Hukum acara yang berlaku pada
pengadilan hubungan industrial adalah
hukum acara perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum, kecuali yang diatur
secara khusus dalam undang-undang
ini.
19 Gugatan perselisihan hubungan
industrial diajukan kepada pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan
negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekeraja/buruh
bekerja diatur dalam
a. Pasal 56
Jawaban D
Pasal 81
Gugatan perselisihan hubungan
industrial diajukan kepada pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 95
NO SOAL PEMBAHASAN
b. Pasal 57
c. Pasal 82
d. Pasal 81
negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat pekeraja/buruh bekerja
20 Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan
hubungan kerja dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu 1 tahun sejak
diterimanya atau diberitahukannya
keputusan dari pihak pengusaha
diatur dalam
a. Pasal 56
b. Pasal 57
c. Pasal 82
d. Pasal 81
Jawaban C
Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan
hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalama pasal 159 dan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu
1 tahun sejak diterimanya atau
diberitahukannya keputusan dari pihak
pengusaha
21 Menurut pasal 101 putusan Mejelis
hakim dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum, tidak
dipenuhinya ketentuan tersebut
berakibat
a. Batalnya putusan
b. Dianggap gugur
c. Tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum
d. Semua benar
Jawaban C
Pasal 101 (4)
Tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
berakibat putusan pengadilan tidak sah
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
22 Majelis hakim wajib memberikan
putusan penyelesaian hubungan
industrial dalam waktu selambatlambatnya….terhitung sejak sidang
pertama
a. 30 hari kerja
b. 50 hari kerja
c. Tidak ada batas waktu
d. Semua salah
Jawaban B
Pasal 102
Majelis hakim wajib memberikan
putusan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial selambatlambatnya 50 hari kerja terhitung sejak
sidang pertama.
23 Menurut pasal 115 penyelesaian
perselisihan hak atau perselisihan
pemutusan hubungan kerja pada
Mahkamah Agung selambatlambatnya
a. 30 hari kerja
b. 50 hari kerja
c. Tidak ada batas waktu
d. Semua salah
Jawaban A
Pasal 115
Penyelesaian perselisihan hak atau
perselisihan pemutusan hubungan
kerja pada Mahkamah Agung
selambat-lambatnya 30 hari kerja
terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan kasasi.
24 Pihak yang tidak memberikan Jawaban BDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 96
NO SOAL PEMBAHASAN
pendapat dianggap menolak anjuran
tertulis diatur dalam
a. Pasal 8
b. Pasal 13
c. Pasal 17
d. Pasal 29
Pasal 13 (2) d
Pihak yang tidak memberikan
pendapatnya sebagaimana dimaksud
pada huruf c dianggap menolak
anjuran tertulis
25 Menurut pasal 33 para pihak yang
berselisih dapat menunjuk
a. Arbiter tunggal
b. Sebanyak-banyaknya 3 orang
c. Semua benar
d. Semua salah
Jawaban C
Pasal 33 ayat 2
Para pihak yang berselisih dapat
menunjuk arbiter tunggal atau
beberapa arbiter dalam jumlah gasal
sebanyk-banyknya 3 orang.
26 Menurut pasal 32 Kesepakatan para
pihak yang berselisih dinyatakan
tertulis dalam
a. Perjanjian penunjukkan
b. Surat perjanjian arbitrase
c. Putusan arbitrase
d. Semua benar
Jawaban B
Pasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004
Kesepakatan para pihak yang
berselisihsebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dinyatakan secara tertulis
dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat
rangkap 3 dan masing-masing pihak
mendapatkan satu yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama
27 Menurut pasal 38 tuntutan ingkar
terhadap seorang arbiter tidak dapat
diajukan perlawanan apabila terbukti
a. Adanya hubungan
kekeluargaan
b. Adanya hubungan kerja
dengan salah satu pihak
c. Adanya hubungan kerja
dengan kuasanya
d. Semua benar
Jawaban D
Pasal 38UU No.2 Tahun 2004
Putusan pengadilan negeri mengenai
tuntutan ingkar tidak dapat diajukan
perlawanan
28 Menurut pasal 52 terhadap putusan
arbitrase, salah satu pihak dapat
mengajukan permohonan pembatalan
kepada Mahkamah Agung dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari
sejak ditetapkan putusan arbiter,
apabila putusan diduga mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang
diajukan dalam pemeriksaan
Jawaban D
Pasal 52 UU No.2 Tahun 2004
Terhadap putusan arbitrase, salah satu
pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan kepada Mahkamah Agung
dalam waktu selambat-lambatnya 30
hari sejak ditetapkan putusan arbiter,
apabila putusan diduga mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
a. Surat atau dokumen yang Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 97
NO SOAL PEMBAHASAN
dinyatakan palsu
b. Disembunyikan pihak lawan
c. Tipu muslihat
d. Semua benar
diajukan dalam pemeriksaan
dinyatakan palsu
b. Setelah putusan diambil
ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan yang
disembunyikan pihak lawan
c. Putusan diambil dari tipu
muslihat yang dilakukan oleh
salah satu pihak dalam
pemeriksaan perselisihan
d. Putusan melampaui kekuasaan
arbiter hubungan industrial atau
e. Putusan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
29 Perselisihan hubungan industrial yang
sedang atau telah diselesaikan melalui
arbitrase tidak dapat diajukan ke
pengadilan hubungan industrial,
diatur dalam
a. Pasal 53
b. Pasal 55
c. Pasal 81
d. Pasal 113
Jawaban A
Pasal 53 UU No.2 Tahun 2004
Perselisihan hubungan industrial yang
sedang atau telah diselesaikan melalui
arbitrase tidak dapat diajukan ke
pengadilan hubungan industrial
30 Menurut pasal 89 pemeriksaan
dengan acara biasa dalam waktu
selambat-lambatnya…..hari kerja
sejak penetapan majelis hakim harus
sudah melakukan sidang pertama
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 3 hari
d. 30 hari
Jawaban A
Pasal 89 UU No.2 Tahun 2004
Dalam jangka waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
penetapan Majelis Hakim, maka ketua
Majelis Hakim harus sudah melakukan
sidang pertama
31 Menurut pasal 99 pemeriksaan
dengan acara cepat tenggang waktu
untuk jawaban dan pembuktian tidak
melebihi
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 3 hari
d. 30 hari
Jawaban B
Pasal 99(2) UU No.2 Tahun 2004
Tenggang waktu untuk jawaban dan
pembuktian kedua belah pihak masingmasing ditentukan tidak melebihi
14(empat belas) hari kerja.
32 Putusan pengadilan hubungan
industrial ditandatangani oleh hakim,
hakim ad hoc dan panitera pengganti
Jawaban B
Pasal 104 UU No.2 Tahun 2004
Putusan Pengadilan Hubungan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 98
NO SOAL PEMBAHASAN
diatur dalam
a. Pasal 103
b. Pasal 104
c. Pasal 106
d. Pasal 109
Industrial sebagaimana dimaksud
dalam pasal 103 ditandatangani oleh
hakim, hakim ad hoc dan panitera
pengganti
33 Sidang sah apabila dilakukan oleh
Majelis Hakim sebagaimana dimaksud
dalam pasal 88 ayat 1 diatur dalam
a. Pasal 92
b. Pasal 95
c. Pasal 96
d. Pasal 100
Jawaban A
Pasal 92 UU No.2 Tahun 2004
Sidang sah apabila dilakukan oleh
Majelis Hakim sebagaimana dimaksud
dalam pasal 88 ayat 1
34 Sidang majelis hakim terbuka untuk
umum, kecuali Majelis hakim
menetapkan lain diatur dalam
a. Pasal 92
b. Pasal 95
c. Pasal 96
d. Pasal 100
Jawaban B
Pasal 95 UU No.2 Tahun 2004
Sidang Majelis Hakim Terbuka untuk
umum, kecuali Majelis Hakim
menetapkan lain
35 Dalam hal selama pemeriksaan
sengketa masih berlangsung dan
putusan sela tidak juga dilaksanakan
oleh pengusaha, hakim ketua sidang
memerintahkan sita jaminan diatur
dalam
a. Pasal 92
b. Pasal 95
c. Pasal 96
d. Pasal 100
Jawaban C
Pasal 96(3) UU No.2 Tahun 2004
Dalam hal selama pemeriksaan
sengketa masih berlangsung dan
putusan sela sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 tidak juga dilaksanakan
oleh pengusaha, hakim ketua sidang
memerintahkan sita jaminan dalam
sebuah penetapan pengadilan
hubungan industrial.
36 Menurut pasal 72 Tata cara
pengangkatan, dan pemberhentian
hakim adhoc diatur dalam
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Menteri
d. Keputusan Presiden
Jawaban B
Pasal 72 UU No.2 Tahun 2004
Tata cara pengangkatan,
pemberhentian dengan hormat,
pemberhentian dengan tidak hormat,
dan pemberhentian sementara Hakim
Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam
pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 diatur
dengan Peraturan Pemerintah
37 Tunjangan dan hak-hak lainya bagi
hakim adhoc diatur dalam
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
Jawaban D
Pasal 73 UU No.2 Tahun 2004
Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi
Hakim Addhoc Pengadilan Hubungan Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 99
NO SOAL PEMBAHASAN
c. Keputusan Menteri
d. Keputusan Presiden
Industrial diatur dengan Keputusan
Presiden
38 Menurut pasal 61 Hakim pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan
negeri diangkat dan diberhentikan
berdasarkan
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Mahkamah Agung
d. Keputusan Presiden
Jawaban C
Pasal 61 UU No.2 Tahun 2004
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri diangkat dan
diberhentikan berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung
39 Menurut pasal 63 Hakim adhoc
pengadilan hubungan industrial
diangkat dengan
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Mahkamah Agung
d. Keputusan Presiden
Jawaban D
Pasal 63(1) UUNo.2 Tahun 2004
Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan
Industrial diangkat dengan Keputusan
Presiden atas usul Ketua Mahkamah
Agung
40 Menurut pasal 28 Tata cara
pendaftaran calon, pengangkatan
konsiliator diatur
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Menteri
d. Keputusan Presiden
Jawaban C
Pasal 28 UUNo.2 Tahun 2004
Tata cara pendaftaran calon,
pengangkatan, dan pencabutan
legitimasi konsiliator serta tata kerja
konsiliator serta tata kerja konsiliasi
diatur dengan keputusan menteri
Djoko S Associates
http://www.geocities.com/ilmuhukum
ilmuhukum@yahoo.comDjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 100
SURAT KUASA KHUSUS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
ZAINUDDIN, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
BANK CARI DUIT, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 Tanggal 08
Nopember 2005, yang dibuat oleh Notaris Indrawan, SH dengan Pengesahan Menteri
Kehakiman No. C-2 12.007.HT.01.01 Tahun 2005, yang diumumkan dalam Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 1978, yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 234,
Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA
Dalam hal ini memilih tempat domisili atau kediaman hukum di Kantor kuasanya yang
akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kuasa khusus
kepada :
INDRAWAN. S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Djoko Associates, beralamat di
Jalan MPR 126, Jakarta, mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus hakhak serta kepentingan hukumnya dan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA
———————————————— KHUSUS ———————————————
Untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Perusahaan PT. ANGIN RIBUT berkedudukan
Pusat di Jalan Diponegoro No. 010, Jakarta Pusat – Indonesia dan berkantor cabang di
Sulawesi dan Papua, sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam
melaksanakan Perjanjian Kredit antara PT. BANK CARI DUIT dengan PT. ANGIN RIBUT
tentang Perjanjian Kredit No. 13 tertanggal 13 Februari 2004.
Untuk itu :
Menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Badan
Peradilan lainnya, serta Institusi Penegak Hukum, POLRI, Kejaksaan RI, Mediator,
Institusi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pejabat-Pejabat Pemerintah serta
badan-badan lainnya membuat, menyusun, menandatangani, gugatan, duplik,
kesimpulan, serta mengurus surat-surat dan permohonan-permohonan lainnya yang
diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan
yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan
saksi-saksi dan bukti-bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi,
menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini,
mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa, meminta putusan
dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, meminta eksekusi
membalas surat-surat dan melakukan upaya perlawanan ; ————————————
Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap
penting untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan
menurut hukum. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van subtitutie) dan
secara tegas dengan hak retensi ; —————————————————————–

Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 101
Jakarta, 13 Februari 2008

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

PT. BANK CARI DUIT

13-02-2008
Materai
Rp. 6.000 ,-

INDRAWAN, S.H. ZAINUDDIN
(Advokat) (Direktur)
Jakarta 31 Februari 2008
Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat
Perihal: Gugatan Wanprestasi
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Indrawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Djoko S Associates, beralamat di Jalan MPR
126, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2007,
(terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. BANK CARI DUIT berkedudukan
dan berkantor di Jalan Sudirman No. 234, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh,
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
Dari dan oleh karena itu dengan ini membuat, menandatangani dan mengajukan
gugatan ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap :
PT. ANGIN RIBUT berkantor Pusat di Jalan Diponegoro No. 10, Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
Gugatan ini didasarkan pada fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini :
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan
Perjanjian Kredit dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hal tersebut ditandai dengan
menandatangani Akte Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 13 Februari 2004, dihadapan
Notaris. Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 102
2. Bahwa waktu perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 13 Februari 2004, tersebut disepakati untuk jangka waktu
selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tanganinya Akte Perjanjian Kredit No.
13 tanggal 13 Februari 2004.
3. Bahwa sesuai Perjanjian kredit yang dibuat Tergugat diwajibkan mengembalikan
pinjamannya kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar
Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah).
4. Bahwa ternyata setelah kredit berjalan selama 1 (satu) tahun, Tergugat telah lalai
membayar sisa utang terhitung sejak tanggal 1 Februari 2005, yang hingga saat
gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah).
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang
patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat
(Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan
kewajibannya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tidak pernah
melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar
janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan
kerugian kepada Penggugat berupa sisa hutang pokok yang belum dibayar Tergugat
Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh
Tergugat sebagaiamana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk
menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang yang diakibatkan oleh
perbuatan wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya
cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini ;
8. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan
wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya
utangnya, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke
Pengadilan berjumlah Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah).
b. Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun
perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang
tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
9. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun
immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga
sebesar 1% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang
harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2005 sampai gugatan ini
mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) dan kerugian dibayar lunas ; Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 103
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan
lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde) dalam perkara ini dan karenannya mohonlah Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat
apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta
kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hakhak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai
dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin
pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas
harta kekayaan Tergugat, berupa :
a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Jalan Suster
Ngesot No. 13, Jakarta.
b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, dikenal terletak di Jalan Dokter
Cabul No. 1, Jakarta
12. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan
Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding
atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
13. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil
dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil para pihak yang bersengketa
pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili
gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar
sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit No. 13 tertanggal 13 Februari 2004,
yang dibuat dihadapan Notaris adalah sah.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utangnya merupakan
perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara
tunai dan seketika sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), ditambah
bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2005 sampai
kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai
memenuhi isi putusan ini. Djoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 104
6. Menyatatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam
perkara ini:
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini.
Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan
Mengabulkannya.
Terima kasih.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Penggugat
31-02-2008
Materai
Rp. 6.000 ,-
Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.
Mantan kacung kampret disebuah kantor hukum Romusha & Penghisap Darah, jebolan program
ekstensi hukum UI, sehari-hari dari pagi sampai pagi lagi melakukan audit, drafting, membuat opini
hukum dan tukang ngibulin man-aging partner(Orang Jompo…..????).
Berjanjilah
Kalau ente lulus atau kagak lulus ujian Advokat jangan lupa ente amalin tuh duit ke
Bank Niaga, Tebet Kios Setiabudi
Acc.No : 025-01-08188-12-9
In the name of : Indrawan Dwi Yuriutomo
Ke-ikhlasan ente semoga dibalas oleh NYADjoko S Associates
IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com 105
Thanks to
1. Cara Gratis Mengasah Otak Buat Calon Advokat [14/3/08] PERADI
pada dasarnya tidak melarang adanya try out. Syaratnya: bukan berupa
bocoranbocoran soal ujian advokat.
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18763&cl=Berita
2. Memandang keberadaan try out bukan suatu masalah selama soal-soal
yang disajikan bukan soal bocoran. “Toh, lulus atau tidak bukan
ditentukan oleh try out tetapi lebih pada kesiapan peserta,”
Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Thomas Tampubolon
3. Dia secara pribadi mendukung adanya try out ujian advokat. “Try out
dengan soal bikinan sendiri itu bagus untuk membantu persiapan, seperti
tes TOEFL kan banyak TOEFL Preparation-nya,”
Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia
(KP2AI) Felix Oentong Soebagyo
4. Kalaupun ada kemiripan, dia menganggap hal itu lumrah mengingat baik
PERADI maupun situs tersebut merujuk pada sumber hukum yang sama,
khususnya hukum acara. “Karena Ujian Advokat kan basis soalnya hukum
acara,”
Sekjen PERADI Harry Pontoh
5. “Saya sudah mencoba soal-soal try out-nya, ternyata beda sekali dengan
yang diujikan tahun lalu,”
Almamater Fakultas Hukum Universitas Parahyangan ini Anom
Agung Firmanto
6. Pak Joko terima kasih atas soal-soal try out ujian advokat di
geocities.com, walaupun hari ini saya dapat, akan saya jadikan bekal di
ujian selanjutnya…,salam Rimba Yulianto-Jayapura 08114889xx
7. Terlepas dari segala kontroversinya, untuk menyandang profesi advokat
memang tidak mudah. Berbagai fasilitas yang tersedia praktis hanyalah
elemen kecil dari segala usaha dan keseriusan anda. Jadi, sebagaimana
bunyi seruan pada halaman muka situs http://geocities.com/ilmuhukum/,
Selamat berusaha dan menjadi Advokat!!
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18763&cl=Berita

http://www.sochehsatriabangsa.com