pemilu pers1

Hal tersebut diungkapkan oleh pakar psikologi politik Hamdi Muluk dalam agenda diskusi MPR RI dengan tema Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dalam Konstitusi, di Komplek Parlemen MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

“Jika dipukul rata, setiap minggu itu ada dua kali pemilihan kepala daerah. Bisa dibayangkan betapa sibuknya negara ini,” ujarnya.

Bukan rahasia umum lagi, menurut Hamdi, jika penyelenggaraan Pemilu Kada membutuhkan biaya yang sangat besar tanpa menghasilkan kualitas pemimpin daerah yang mumpuni. Mahalnya biaya Pemilu Kada, kerena banyaknya calon pemimpin daerah yang tidak dikenal dan tidak berakar di masyarakat, sehingga mereka membutuhkan banyak uang agar mendapat popularitas secara instan.

Selain itu, Hamdi menilai, Pemilu Kada sangat rawan dengan korupsi, meskipun secara prinsip pemilihan langsung kepala daerah sangat baik untuk mendekatkan demokrasi pada level masyarakat lokal. “Prinsip mendekatkan demokrasi kepada masyarakat itu bagus, namun perlu dibarengi dengan mencari cara menghasilkan kulitas oranng yang baik pula. Korupsi sangat besar di sini,” jelas Guru Besar Universitas Indonesia tersebut.

Korupsi hadir karena saat ini partai politik gagal dalam melakukan pengkaderan untuk mencari orang-orang terbaik daerah, karena masyarakat tidak punya alternatif lain untuk sosok non partai.

Menurut Hamdi, saat ini parpol tidak lagi menjadi magnet bagi orang-orang berkualitas baik secara moral dan kelakuan, karena kualitas orang tersebut terganjal dengan nominal uang yang biasanya ditertapkan parpol untuk calon tersebut bisa maju menjadi kandidat kepala daerah.

“Partai tidak banyak menarik orang-orang baik, orang baik masuk partai itu sulit, belum apa-apa sudah dipalakin. Padahal kita yakin prinsip mengedepankan orang-orang baik itu telah diyakini sejak dulu,” jelas Hamdi.

“Di Indonesia itu lucu, orang baik tidak dapat posisi di parpol, sedangkan orang tidak punya kapasitas malah punya jabatan hanya karena dia punya uang, bahkan tidak masalah walaupun tersangkut masalah hukum. Sekarang hampir 50 persen kepala daerah bermasalah,”

Iklan