“Catatan Dari Malaysia “
Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad mengadakan Student Exchange Program Unpad-Universitas Malaya Malaysia 2012 . Fikom Unpad memberangkatkan 15 mahasiswa dan 2 orang dosen pendamping yaitu Dr. Eni Maryani, M.Si dan Dr. Hj. Purwanti Hadisiwi. M.Si.
Kesempatan bertandang selama 28 hari di kampus dan negara orang lain diisi dengan berbagai kegiatan yang sangat menambah wawasan, melatih kemampuan bahasa asing, dan memberi kesempatan untuk sedikit membandingkan dunia komunikasi dan pendidikan komunikasi secara khususnya antara Indonesia dan Malaysia.
Kegiatan sehari-hari diisi dengan jadwal kuliah setiap hari senin-kamis memberikan banyak pengetahuan baru tentang dunia komunikasi di Malaysia seperti mata kuliah Media Dalam Konteks Lokal & Global yang membicarakan tentang peranan media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik nasional maupun internasional. Isu-Isu Semasa di Malaysia antara lain memperbincangkan tentang isu-isu politik, sosial, ekonomi, olahraga, yang sedang hangat dibahas di media massa Malaysia. Teknik Perhubungan Awam (Public Relations) yang pembahasan nya tidak jauh beda dengan Ilmu Hubungan Masyarakat yang saya pelajari di Fikom Unpad. Mata kuliah Penerbitan Media yang banyak membahas tentang komunikasi visual dalam produksi suatu media massa dan mata kuliah Politik dan Ekonomi China yang merupakan mata kuliah minor yang diambil dari jurusan Pengajian Asia Timur.
Secara umum, sistem pengajaran yang ada di UM tidak berbeda jauh dengan yang ada di Unpad. Hanya saja, sejauh yang saya amati, sistem pendidikan komunikasi (media) yang dilaksanakan oleh UM lebih mengarah pada pendidikan komunikasi secara teori dan riset, bukan pendidikan komunikasi berbasis praktik yang diterapkan oleh Fikom Unpad karena UM sendiri memang merupakan universitas yang lebih menekankan kegiatan pendidikannya dengan basis pendidikan riset.
Perbedaan basis pendidikan antara kedua institusi pendidikan komunikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masing pihak. Saya sebagai mahasiswa Fikom merasakan bahwa mahasiswa UM lebih memahami tentang teori komunikasi, sejarah komunikasi Malaysia dan peraturan hukum yang menaungi media massa Malaysia dan beberapa hal lain yang bersifat kognitif, ditambah dengan topik-topik kuliah umum yang biasa diangkat yang membahas komunikasi dari sisi pemikiran dan moral. Berbeda dengan Fikom Unpad yang memfokuskan pendidikan komunikasinya pada kegiatan praktik dan melakukan kegiatan komunikasi yang �nyata� yang membuat mahasiswanya lebih unggul dalam sisi praktik komunikasi, penguasaan media penunjang, dan pengerjaan kegiatan-kegiatan komunikasi secara riil.
Sistem media massa yang ada di Malaysia pada akhirnya sangat mempengaruhi pula bentuk pendidikan komunikasi yang ada di Malaysia, terutama di Jabatan Media UM. Sistem media massa di Malaysia sangat berbeda bentuknya dengan media massa di Indonesia yang sangat menganut paham kebebasan pers yang bertanggung jawab, sistem media massa di Malaysia sangat dikontrol oleh pemerintah dan kerajaan. Media massa tidak diperbolehkan untuk sembarangan mengkritik kebijakan pemerintah atau kerajaan karena akan dianggap mengganggu ketentraman masyarakat dan dianggap sebagai pembangkang kerajaan.
Kegiatan media massa di Malaysia dikontrol kurang lebih 50 peraturan setingkat Undang-Undang yang bertujuan untuk mengontrol setiap jenis pemberitaan yang dikeluarkan oleh setiap media massa, baik cetak maupun elektronik. Berbeda dengan koran di Indonesia yang hampir setiap hari membicarakan isu politik tentang kekurangan pemerintah di halaman depan, koran, atau yang di Malaysia disebut akhbar, justru menampilkan berbagai liputan kegiatan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dan liputan lain seputar ekonomi dan bisnis di halaman depan. Hal ini jelas terjadi karena akhbar di Malaysia pemberitaannya sangat dikontrol oleh pemerintah Malaysia.
Satu hal yang menarik saat saya berada di Malaysia adalah tentang demontrasi besar-besaran yang diadakan oleh kelompok orang yang menuntut pemilihan umum yang bersih dengan cara berkumpul dan berdemonstrasi di Dataran Merdeka, gerakan tersebut dinamakan Bersih 3.0. Bersih 3.0 merupakan kelanjutan dari rally Bersih 1.0 yang dilaksanakan pada tahun 2007 dan Bersih 2.0 yang dilaksanakan pada tahun 2011 lalu.
Bersih 3.0 dilaksanakan pada hari sabtu, 28 April 2012 bertempat di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pada hari itu, puluhan ribu orang orang dengan kostum warna kuning tumpah ruah ke jalanan di sekitar Dataran Merdeka, Masjid Jamek, dan Pasar Seni. Beberapa jalan raya ditutup dan arus lalu lintas dipindahkan ke jalan lain. Sempat terdengar kabar dan berita foto di Google tentang pemukulan yang dilakukan oknum Polis Malaysia terhadap beberapa wartawan yang sedang meliput Bersih 3.0. Dengan besarnya skala aksi yang dilakukan lalu apa tanggapan sebagian besar media massa Malaysia dan pembicaraan di kampus? Satu kata, SEPI!
Sangat sedikit kita bisa menemukan informasi yang pasti tentang Bersih 3.0 dari media massa cetak maupun elektronik di Malaysia, saya juga tidak menemukan liputan kegiatan bersih 3.0 di media online, sebagian besar hanya membahas �sisi samping� dari kegiatan tersebut. Di kampus pun situasinya tidak jauh berbeda, tidak ada mahasiswa yang berdiskusi tentang demonstrasi besar tersebut di kantin, tidak ada diskusi yang diadakan oleh dosen di kelas, suatu kejadian yang sangat aneh menurut saya sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan pers yang bebas dan garang.
Bentuk pemerintahan dan sistem pers masing-masing negara akhirnya sudah membentuk mindset yang berbeda antara mahasiswa Unpad dengan UM tentang bagaimana peranan pers itu seharusnya. Sebuah pernyataan yang saya kutip dari seorang mahasiswa tahun ketiga (tingkat akhir) Jabatan Media UM yang menyebutkan bahwa �untuk apa gunanya kita menggunakaan sistem pers yang bebas mengritik pemerintah, bebas membentuk opini masyarakat, dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah jika pada akhirnya sistem tersebut hanya akan membuat masyarakat menjadi terpecah dan labil. Kami sudah senang dengan sistem pers seperti ini, agar orang-orang tidak bisa seenaknya mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat Malaysia�.
Pada akhirnya, saya tidak berniat untuk mencari dan menentukan sistem pers mana yang lebih baik dan lebih benar karena kedua negara memiliki latar politik, sosial, dan kemasyarakatan yang berbeda. Indonesia mungkin memang lebih cocok dengan sistem persnya yang bebas bertanggung jawab, karena bertindak sebagai penjaga demokrasi yang baru seumur jagung berjalan di negara ini. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia dan luasnya wilayah Indonesia maka dengan sistem pers yang terbuka seperti ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat cepat tentang apa yang terjadi di belahan lain Indonesia. Malaysia dengan sistem monarki konstitusinya mungkin memang lebih cocok menggunakan sistem pers sekarang untuk membentuk dan menjaga rasa hormat rakyatnya terhadap raja yang sedang berkuasa.
Hal yang harus dijaga oleh kedua negara adalah tentang rasa saling menghormati tentang perbedaan yang ada diantara kedua negara agar tercipta kerukunan antara negara yang bertetangga ini nantinya.