dsa ant

Andi Alfian Mallarangeng dan Abraham Samad mungkin tak pernah bermimpi bakal mewarnai sejarah negeri ini. Berangkat dari kampung halaman dan organisasi yang sama diHMI cabang  Makassar, dua pria berkumis ini kelak dipertemukan untuk “tidak saling bersahabat” di pentas nasional.

Andi lebih dulu populer dibanding Abraham. Kiprahnya di pentas nasional diawali ketika pria kelahiran Makassar, 14 Maret 1963 ini diminta menjadi anggota Tim Tujuh (1998-1999) yang dipimpin oleh Prof. DR. Ryaas Rasyid.

Tugasnya adalah merumuskan paket Undang-undang Politik yang baru sebagai landasan bagi pemilu demokratis pertama di era reformasi. Tim Tujuh ini juga bertugas merumuskan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru, sebagai landasan reformasi sistem pemerintahan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Petualangan Andi di kancah nasional sebenarnya sudah dimulai setahun sebelumnya. Menjelang lengsernya rezim orde baru pada 1998, Putra sulung Andi Mallarangeng Senior ini kerap terlihat di layar kaca.

Kompetensinya sebagai pengamat politikpun tak diragukan lagi. Hampir semua ulasannya menjadi referensi saat itu. Kritis, tegas dan tanpa tedeng aling-aling menjadi ciri khasnya. Di balik segala kiprahnya, suami Vitri Cahyaningsih ini rupanya juga menuai banyak fans terutama kaum ibu.

Wajahnya yang kamera face dengan kumis khasnya membuatnya mudah dikenal. Lebih dari itu, kiprahnya sebagai aktivis juga menuai banyak simpati masyarakat. Tak heran jika ayah tiga anak ini segera melesat di dunia politik. Ia pernah menjabat anggota KPU, dan masuk jajaran petinggu Partai Demokrat.

Ia pun sukses menjadi Juru Bicara Presiden SBY periode 2004-2009 dan puncaknya, ia menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga.

Lain Andi lain pula Abraham Samad. Lahir tiga tahun lebih muda dari Andi,27 November 1966, Abraham lebih banyak berkiprah di kampung halamannya di Makassar.

Ia melakoni profesi sebagai advokat sejak berusia 30 tahun. Untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham juga mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Anti Coruption Committee (ACC).

LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan. Dari lembaga inilah nama Abraham kian bersinar di Makassar. Cap advokat galak pun akrab disandangnya.

Dari sisi kompetensi, Andi dan Abraham bisa dikatakan rising star dari Makassar. Sama sama muda dan berada di level tertinggi kancah nasional. Abraham ibarat pendekar hukum sementara Andi adalah pendekar politik dan sosiologi. Setidaknya jika dilihat dari latar belakang pendidikannya.

Abraham sukses menggondol gelar sarjana, paskasarjana dan doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin sementara Andi adalah alumnus jurusan Sosiologi, Fisipol Universitas Gadjah Mada Jogja. Andi meraih gelar Doctor of Philisophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, Amerika Serikat pada 1997. Di Universitas yang sama, ia juga meraih gelar Master of Science di bidang sosiologi.

Sepulang dari Amerika, Andi mengikuti prefesi sang ayah menjadi dosen di Universitas Hasanudin Makassar. Pada tahap ini, Abraham dan Andi seolah “didekatkan” oleh takdir. Sama sama bernaung dikampus yang sama, kedua pria berkumis ini sukses berkiprah di bidangnya masing masing.

Bedanya, Andi kemudian memilih medan petualangan baru di Jakarta sementara Abraham lebih fokus di HMI MPO dan mengembangkan karir advokatnya di Makassar.Bersama LSM Anti Coruption Committee (ACC) Abraham concern membongkar kasus-kasus korupsi di wilayah Sulawesi Selatan.

Sukses di daerah, Abraham pun melenggang ke Jakarta dan terpilih memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Andi menduduki jabatan prestis sebagai Menpora. Kini, takdir mempertemukan mereka. Sayangnya pertemuan ini bukanlah pertemuan dua “sahabat sekampung” di lingkungan istana melainkan pertemuan menuntaskaan tugas negara.

Abraham bersama KPK harus menuntaskan pemberantasan korupsi dengan menetapkan Andi sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Sementara Andi harus rela menuntaskan tugasnya sebagai menpora dan memilih bersikap ksatria mundur dari jabatannya.

Bagaimanapun, keberanian dua pria Makassar ini layak mendapat apresiasi.Abraham bersmaa KPK-nya berani mendobrak mitos dengan menetapkan seorang menteri menjadi tersangka, sementara Andi secara gantleman menyatakan siap menjalani proses hukum dan meletakkan jabatanya. Selanjutnya, proses hukumlah yang akan menguak kasus multi milyaran ini. Setidaknya, episode “dua “Pendekar” sekampung dari timur ini membawa secercah harapan akan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

hmi

 

Bertepatan dengan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam di Makassar 2006 silam, Harian Kompas (Selasa, 21 Februari 2006) menurunkan laporan setengah halaman yang menarik hati. Judulnya: “Kebesaran” HMI yang Menggelisahkan.

Dalam artikel itu, Kompas menyuguhkan sebuah infografis tentang penyebaran jejaring alumni HMI di DPR, dan diaspora di eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, dan LSM.

Saat masih mahasiswa, saya mendengar sebuah isu yang ditiupkan oleh sejumlah kelompok yang anti-HMI. Kelompok-kelompok itu mengatakan, ada dua jaringan yang memiliki mobilitas vertikal politik yang kuat dan berkulindan nyaris seperti ‘mafia’, yakni militer dan HMI.

Kebetulan, kedua jaringan ini memiliki kedekatan dengan Orde Baru. Puncak kedekatan HMI dengan Orba terjadi pada era 1990-an, saat kelompok Islam mulai mendapat angin. Kala itu sempat ada tudingan kabinet dan gedung DPR telah ijo royo-royo, sebuah warna yang dilekatkan untuk kelompok Islam, khususnya HMI.

Bagi penyuka teori konspirasi, fakta kuatnya jejaring HMI bisa menggelisahkan seperti judul Kompas. Dalam teori konspirasi, para anggota dan alumnus HMI bersatu, dan bisa memainkan skenario politik mengatur negara ini.

Tentu saja, para penyuka teori konspirasi harus menelan kecewa, jika mengetahui sendiri bagaimana isi perut HMI. Organisasi mahasiswa tertua di Indonesia ini memang dikenal memiliki jaringan yang kuat dari tingkat keanggotaan hingga alumnus. Namun, tak ada yang lebih menyenangkan dari HMI selain kompleksitasnya.

Sesungguhnya, mobilitas vertikal ini hanyalah wajah dari salah satu mazhab besar di HMI, yakni mazhab ‘pragmatisme politik’. Mazhab ini sejak awal tidak pernah satu suara Mazhab lainnya, yakni ‘intelektualisme’.

Mazhab ‘pragmatisme’ lebih cenderung menjadi strukturalis-politis (walau tak semua alumnus HMI yang bergerak di bidang politik struktural punya sikap pragmatis), dan mazhab ‘intelektualisme’ lebih berorientasi kulturalis.

Aliran ‘pragmatisme politik’ memiliki ciri khas pengedepanan jargon-jargon esprit de corps dan ideologi. Jargon-jargon itu digunakan untuk mendefinisikan ‘kita’ dan ‘mereka’. Dalam perspektif cultural studies, jargon semangat korps dan ideologis ini mewujudkan apa yang disebut sebagai otherizing (me-liyan-kan kubu yang tak seideologi dan dianggap sebagai lawan).

Atas nama korps dan ideologi ini, mobilitas vertikal lantas terjadi. Alumni dan kader HMI yang telah lebih dulu menduduki posisi empuk di suatu tempat, akan berupaya merekrut alumni dan kader lainnya. Atas nama korps dan ideologi pula lantas para kader dan alumni akan menguatkan jaringan, dan mendukung salah satu kader yang dianggap sebagai representasi kelompok untuk menduduki posisi penting. Tak peduli apakah kader bersangkutan punya track record moral dan prestasi yang baik atau buruk.

Aliran ‘pragmatisme politik’ inilah yang menghasilkan kader-kader jenggot. Kader-kader model begini hanya bisa hidup dari sokongan jaringan yang telah kuat, dan bukan dari kemampuan maupun kapasitas pribadi. Kader-kader seperti inilah yang telah menenggelamkan nama HMI, karena hanya ‘numpang hidup’ dari organisasi dan bukannya menghidupkan organisasi.

Berbeda dengan mazhab ‘pragmatisme’, mazhab ‘intelektualisme’ sangat mengedepankan dan menjunjung tinggi rasionalitas individu, bukan semangat korps dan ideologis. Semangat korps dan ideologi hanya bisa dikalahkan oleh semangat kebenaran, semangat terhadap sesuatu yang hanif. Tidak ada upaya untuk melakukan apa yang disebut sebagai ‘otherizing’.

Era 1970-an, ada dua jalur yang menyuarakan mazhab ‘intelektualisme’ ini. Pertama, jalur liberal yang disuarakan oleh Limited Group asuhan Ali Mukti, tempat Dawam Rahardjo dan mendiang Ahmad Wahib beraktivitas. Lainnya, jalur literal yang disuarakan Imaduddin Abdurrahim (Bang Imad) melalui jamaah Salman di ITB.

Era 1980-an, setelah normalisasi kehidupan kampus diterapkan, kader-kader bermazhab ‘intelektualisme’ berdiaspora. Kader-kader literalis lebih banyak bergerak di masjid dan menghidupkan kegiatan keagamaan. Mereka menjadikan gerakan-gerakan Islam Timur Tengah sebagai referensi.

Sementara kader-kader liberal, selain menghidupkan paham keagamaan inklusif, juga ada yang terjun dalam advokasi masyarakat tertindas. Sebagian kader HMI ini ada yang berada pada spektrum ideologi kiri, dan membaca buku-buku marxisme. Sejumlah tokoh kelompok mahasiswa kiri yang menolak Orde Baru belakangan diketahui adalah kader HMI.

Mazhab ‘intelektualisme’ dan ‘pragmatisme politik’ masih dalam pertarungan abadi hingga kini. Sayang sekali, saat ini kader dengan mazhab ‘pragmatisme politik’ yang tengah memenangkan pertarungan dan menguasai HMI. Mazhab ini memang sangat mudah diterima dibandingkan mazhab ‘intelektualisme’, karena lebih menjanjikan kenikmatan kekuasaan.

Namun, para kader dengan mazhab ‘intelektualisme’ tidak lantas padam. Kita telah mengenal mendiang Munir dan almarhum Nurcholish Madjid sebagai representasi wajah kader bermazhab ‘inteletualisme’ yang gigih memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Masih banyak lagi kader-kader yang bergerak dengan menanggalkan baju-baju ke-HMI-an, dan lebih mengambil HMI sebagai spirit substansial dan bukannya atribut ideologis yang dangkal.

Kader-kader inilah yang tidak terbaca oleh publik dan media massa sebagai aktivis HMI. Mereka bergerak di jalur liberal dan literal, di kiri dan di kanan. Mereka tak lagi terkungkung dalam sekat-sekat atau baju-baju ideologi sektarian. Kader-kader inilah yang seharusnya membuat “kebesaran” HMI tidak menggelisahkan siapapun.

Dalam konteks terkini, tentu menarik menyaksikan, bagaimana konflik bara panas di tubuh Partai Demokrat juga melibatkan sejumlah alumnus HMI. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng juga mantan aktivis HMI. Mereka tersengat nyanyian Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin, terkait korupsi wisma atlit.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah getol mengusut kasus ini digawangi mantan alumnus HMI, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tentu menarik, melihat ‘pertarungan’ antaralumnus HMI ini. Samad dan Bambang secara simplistis bolehlah dibilang representasi kader HMI yang bergerak di jalur kultural. Mereka sebagaimana almarhum Munir, bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Sementara Anas dan Andi, kita tahu, berada di jalur politik struktural.

Kemanakah ini akan berujung? Saya selalu teringat pernyataan Abdullah Hehamahua, mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI yang bertahun-tahun bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. “Sebagai senior, lebih baik saya yang menghukum (kader HMI yang korup) daripada harus orang lain. Itu lebih menyakitkan,” katanya, sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.

Kecintaan kepada HMI tak akan pernah mengalahkan kecintaan terhadap kebenaran (ini saya pelesetkan dari semboyan seorang Bonek Jakarta untuk menggambarkan, bagaimana kecintaannya kepada Persebaya tak akan membutakan terhadap kebenaran.)

Selamat ulang tahun, HMI: 5 Februari 1947 – 5 Februari 2012.

Iklan