Penuntasan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Bintoro senilai Rp 500 juta menjadi prioritas Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Kejaksaan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak Pindo Kartikani SH melalui Kasi Intelejen Dedi Firmansyah SH mengatakan, pihaknya masih memerlukan data dan dukungan yang kuat secara hukum, sehingga upaya pengungkapan kasus berhasil dengan baik. “Data yang dibutuhkan itu salah satunya hasil audit BPK. Audit BPK menjadi acuan kerugian negara yang mungkin ditimbulkan dalam dugaan korupsi ini,” kata Dedi, kemarin.

Pihaknya masih berupaya untuk mendapatkan hasil audit BPK. Dedi mengatakan, dalam sebuah acara di Kejaksaan Tinggi Jateng, beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan perwakilan BPK di Semarang. Saat berbincang disinggung hasil akhir audit BPK. Dikatakan, laporan akan diserahkan begitu audit selesai dilakukan. “Kami tentu saja maklum, karena BPK tidak hanya mengaudit pembangunan Pasar Bintoro saja. Kami masih menunggu selesainya audit,” jelas Dedi.

Dugaan adanya penyimpangan pembangunan Pasar Bintoro muncul setelah adanya kajian tim teknis UGM yang diminta Kejari Demak, menemukan penyimpangan dan selisih nilai sebesar Rp 500 juta lebih. Kendati sudah ada rekomendasi tim, namun untuk menentukan kemungkinan kerugian negara sepenuhnya wewenang BPK.

Sejauh ini, kata dia, kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka, yakni kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawas. Dari pemeriksaan yang akan dilakukan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Terpisah, Bupati Tafta Zani dihadapan sidang paripurna dewan, baru-baru ini memastikan, akan melanjutkan pembangunan Pasar Bintoro dengan menambahkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 M