Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM akan diperiksa KPK. Termasuk, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, jika keterangannya dibutuhkan.

“Siapapun dalam kasus simulator yang diindikasikan dan diperlukan untuk dimintai keterangannya maka KPK akan memanggil,” ujar Abraham di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10).

Sejauh ini, penyidik KPK masih mendalami perihal keterlibatan dan peran setiap orang dalam kasus yang merugikan negara miliaran rupiah itu. Soal tersangka baru, Abraham mengatakan belum mengetahuinya.

“Saya belum dapat laporan dari teman-teman penyidik,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar surat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011. Di situ selain Kapolri, tertera beberapa paraf pejabat tinggi. Antara lain Kepala Sekretariat Umum, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan.

Terakhir, dua pejabat memberi paraf, yakni Inspektur Pengawasan Umum dan Wakil Kepala Polri.

Karo Penmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan tanda tangan Kapolri dalam sebuah proses pengadaan barang di lingkungan Polri sifatnya hanya administrasi. Sedangkan untuk pemenang tender sepenuhnya diputuskan oleh panitia lelang.

“Bukan surat penunjukan, itu sudah melalui proses dari panitia lelang. Itu bagian dari proses administrasi,” ujar Boy.

Selain itu menurut Boy, memang ketentuan dari Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jika biaya proyek Polri di atas Rp 100 miliar maka Kapolri selaku pengguna anggaran diharuskan menandatangani surat persetujuan tersebut.

“Proses lelang sudah dilakukan kemudian, presentasi nilai 100 miliar penggunaan anggaran harus melakukan penetapan,”