JAKARTA- Meski sempat diputuskan ditunda, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

Pertemuan dilakukan di suatu tempat pada Senin (6/8) malam hari pukul 22.00. Pimpinan lembaga antikorupsi itu diwakili Abraham Samad dan Busyro Muqoddas. Pertemuan untuk membahas penanganan kasus korupsi pengadaan simulator SIM untuk masih buntu.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, belum ada kesimpulan maupun keputusan final dari pertemuan itu. Pertemuan tersebut, tambah Bambang, untuk membangun komunikasi dan koordinasi.

“Sebagian pimpinan KPK berkomunikasi dengan pimpinan Kapolri untuk membangun koordinasi,” katanya, Selasa (7/8).
Namun, Bambang enggan membeberkan apa hasil dari pertemuan tersebut. Ia berdalih tidak mengikuti pertemuan tersebut sehingga tidak mengetahuinya secara detail. Bambang juga membantah jika KPK tersandera dalam penanganan kasus silumator SIM. “Kalau komunikasi kan nggak tersandera. KPK sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dan prosesnya masih berlangsung terus,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Waka Korlantas Brigjen Didik Purnomo (DP), serta dua dari swasta yakni Budi Susilo (BS) dan Sukotjo S Bambang (SB). Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya serta memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Namun, kasus ini ternyata juga diusut oleh Bareskrim Mabes Polri. Tak mau kalah dengan KPK, Polri bahkan sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Waka Korlantas Brigjen DP, AKBP Teddy Rismawan, bendahara Kompol Legimo, dan dua dari pihak pemenang tender simulator SIM berinisial BS dan SB. Tiga dari lima tersangka ini juga tersangka di KPK dalam kasus serupa.

Tiga tersangka yang berasal dari kepolisian kini sudah resmi ditahan di Rutan Mako Brimob. Tersangka lainnya BS ditahan di Rutan Bareskrim, sedangkan SB masih ditahan di LP Kebon Waru, Bandung.
Adanya polemik rebutan penanganan kasus ini, Mahkamah Konstitusi dinilai bisa menjadi lembaga yang melakukan mediasi untuk kekisruhan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri antara KPK dan Mabes Polri.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, sebenarnya kekisruhan itu tidak perlu dijadikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
Dikatakan Akil, kasus tersebut sebenarnya bisa dimediasikan di lembaganya. “Karena Ketua MK punya kewenangan untuk mendamaikan,” kata Akil, Selasa (7/8).
Namun, dia menandaskan, upaya tersebut menjadi tidak dapat dilakukan, menyusul UU KPK digugat tiga advokat. Selain itu, lanjut Akil, permintaan mediasi pun belum diajukan kedua lembaga tersebut.
Akil mengatakan, yang terjadi antara Polri dan KPK adalah egoisme dalam menjalankan kewajiban.Menurut dia, egoisme tersebut tidak mengalahkan kebenaran dan kewenangan. Karena itu, pihaknya mengaku akan segera memutuskan permohonan uji materi terhadap UU KPK. “Akan secepatnya diselesaikan sesuai prosedur di MK,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menilai, memang lebih baik bila Polri mengajukan masalah sengketa kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus simulator SIM ke MK. Pasalnya, Neta menyebut, hal itu sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.

Dia berpendapat, KPK bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi KPK dapat mengadili dan memutus sengketa antara KPK dengan Polri. “Langkah ini lebih arif ketimbang Presiden SBY intervensi dalam konflik KPK versus Polri,” tegasnya.
IPW berharap, Polri segera berubah dan jangan setengah hati dalam menangani kasus korupsi. “Sebab saat ini saja ada 21 kasus korupsi besar yang menguap di Polri. Jika hal ini terus terjadi, bagaimana publik bisa percaya bahwa Polri akan menuntaskan kasus Simulator SIM,” papar Neta.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya konflik mengenai rebutan kasus penanganan simulator SIM antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, tak perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, hal itu dinilai hanya akan memakan waktu. “Selain itu, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi barang bukti yang lenyap,” kata Bambang.
Sebelumnya, pakar hukum dan tata negara, Yusril Ihza Mahendra mnegatakan, jalan keluar untuk menengahi sengkEta antara Polri dengan KPK adalah MK.

Tidak Perlu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai tarik ulur kewenangan antara KPK dan Polri tidak perlu diributkan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Seharusnya konflik ini bisa diselesaikan dengan membuat kesepahaman dan kesepakatan.

“Dari pada ribut -ribut dibawa ke MK, lebih baik diselesaikan secara bersama-sama,” kata Mahfud MD usai memberi kuliah umum di Universitas Andalas, Limau Manis, Padang.
Sementara itu, sikap Bareskrim Mabes Polri yang bersikeras menyidik kasus korupsi simulator SIM, berbuntut panjang. Polri yang tidak menyerahkan perkara itu ke KPK yang lebih dahulu menyidik kasus yang sama dibawa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Boyamin Saiman, Koordinator MAKI memutuskan untuk mempraperadilkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo ke pengadilan, setelah somasinya yang dilayangkan dua hari lalu tidak mendapatkan respons dari Kapolri. Selain Kapolri, pimpinan KPK dan Jaksa Agung juga dipraperadilkan sebagai termohon II dan III. ’’Hari ini (Selasa-Red) saya berangkat ke Jakarta, untuk mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel,’’ tegas Boyamin Saiman, kemarin.

Acuan Boyamin mengajukan gugatan praperadilan, berdasar keputusan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman pada 3 Agustus 2012 untuk menyelidiki kasus pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar, ketika kasus tersebut sudah ditangani KPK. Bahkan Bareskrim telah menahan empat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini.