Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

DEMAK-Diperkirakan lebih dari 2.000 guru, baik SD, SMP, dan SMA yang selama ini mengabdikan diri (wiyata bakti) di sekolah negeri, tidak diketahui bagaimana kelanjutan nasibnya. Sebab, mereka tidak termasuk tenaga honorer kategori dua yang jumlahnya juga mencapai 2.000 orang lebih.

Akan tetapi, khusus yang disebut terakhir sudah masuk dalam ”data base” bersama 93 tenaga honorer kategori satu yang diperkirakan sekitar September mendatang akan ada penyelesaian dari BKN. Dasarnya, mereka masuk dalam daftar tenaga honorer yang dibiayai APBD kabupaten atau honorer dengan SK Bupati.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Suwarno, dia tidak mengelak. Tenaga wiyata bakti guru sebanyak itu memang ada dan di luar tenaga honorer kategori dua.

Hal tersebut berdasarkan bantuan tunjangan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada mereka secara periodik, yaitu tiap semester sekali. Itu pun kadang-kadang ada di antara mereka yang tidak masuk daftar, karena alokasi tunjangan yang diberikan jumlahnya terbatas, atau tergantung berapa yang dialokasikan oleh pemerintah.
Sementara di sisi lain, mereka juga tidak bisa masuk dalam program sertifikasi guru. ”Pasalnya, mereka sebagai wiyata bakti di sekolah negeri, dan kebanyakan bertugas mengajar di SD,”ujarnya.

Ketidakjelasan nasib tenaga wiyata bakti tersebut, katanya, karena mereka dalam mengabdikan diri hanya berdasarkan surat tugas atau apa pun namanya dari kepala sekolah. Lain halnya jika SK penugasannya dari bupati atau minimal kepala dinas, sehingga mereka mendapatkan honor yang bersumber dari APBD, APBD provinsi maupun APBN.
Selain dampak yang ditimbulkan, adalah tidak jelasnya nasib mereka, jika hal tersebut masalahnya berlangsung bertahun-tahun, tentu akan selalu membebani anggaran sekolah. Sebab, honor yang diterima meskipun tidak seberapa tapi sumbernya dari pos lain