Diperiksa 12 Jam, Sopir Ngumpet

JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali dimintai keterangan terkait penyelidikan dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Mantan Ketua PB HMI ini mengaku ditanya soal hubungan dirinya dengan PT Adhi Karya sebagai salah satu kontraktor pembangunan proyek Hambalang.

Ditemui seusai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam di gedung KPK, Rabu (4/7), Anas menampik tudingan adanya hubungan antara dirinya dengan Adhi Karya.

“Saya ditanya apakah pernah ada pertemuan dengan orang Adhi Karya, saya jawab tidak pernah,” kata Anas.

Anas selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB. Sama seperti pemeriksaan pertamanya Rabu pekan lalu (27/6), suami Athiyyah Laila itu duduk di tangga gedung KPK untuk memberikan keterangan pers.

Bedanya, kali ini Anas tak bersedia membuka sesi tanya jawab dengan wartawan. “Hal lain kalau teman-teman ingin dapat informasi tambahan silakan ke penyelidik KPK,” ujar Anas.

Sebelum diperiksa, Anas sempat menyampaikan dirinya bersyukur menjalani pemeriksaan lanjutan terkait penyelidikan Hambalang. ‘’Saya bersyukur karena keterangan yang saya sampaikan minggu lalu dinilai bermakna,’’ kata Anas.

Dia mengatakan, dirinya juga membaca pernyataan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo bahwa keterangannya akan didalami lebih jauh.

‘’Saya bersyukur keterangan saya benilai, bermakna. Itu artinya keterangan saya bisa bantu kok untuk jelaskan apa yang disebut dengan kasus Hambalang,’’ kata Anas lagi.

Selain meminta keterangan Anas, KPK juga memeriksa sopir Anas bernama Riyadi. ‘’Benar, yang bersangkutan hari ini dipanggil dan sudah memenuhi panggilan pemeriksaan,” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo.

Riyadi yang setiap harinya bertugas mengantar jemput Anas dimintai keterangan soal dugaan korupsi pada proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun.

Sayangnya, Riyadi enggan mengeluarkan pernyataan apapun kepada wartawan. Seusai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pukul 20.40 semalam, Riyadi langsung lari masuk ke taksi yang sudah menunggunya.

Meski demikian, dari informasi yang dikumpulkan, Riyadi dimintai keterangan terkait kepemilikan mobil mewah milik Anas. Pasalnya, Anas disebut-sebut menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya.

Tudingan soal hadiah mobil mewah itu datang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazar yang kini menjadi terpidana gara-gara proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang mengatakan bahwa mobil diberikan PT Adhi Karya terkait pemenangan proyek Hambalang.

“Harrier itu hubungannya dengan proyek Hambalang. Pemberiannya bulan 10 atau 11 tahun 2009. Pelatnya B-15-AUD. Adhi Karya nganter uangnya cash Rp 700 juta, setelah itu dibayarkan ke Duta Motor pakai cek. Setelah itu keluar BPKB atas nama Anas Urbaningrum,” ungkap Nazar.

Pengakuan Nazar dikuatkan oleh keterangan mantan sopir Yulianis, Hidayat. Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, sopir yang pernah bekerja di Permai Grup itu ditugaskan mengantar mobil ke rumah Anas Urbaningrum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur selama periode akhir September 2009 sampai awal 2010.

Tiga Mobil

Ada tiga mobil yang pernah diantar Hidayat ke rumah Anas. Antara lain satu mobil Toyota Alphard hitam bernomor polisi B-15-OA, mobil Camry, dan Toyota Harrier. Menurut Hidayat, mobil diterima langsung oleh sopir Anas yang dipanggil dengan nama Yadi.

“Itu semuanya mobil baru dan sudah ada pelat nomornya semua. Kalau Harrier diambil langsung oleh Yadi,” ujar Hidayat.

Adanya indikasi pertemuan antara Anas dan Adhi Karya ini, sebagaimana tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Nazar menuding balik Anas dan Menpora Andi Mallarangeng, sama-sama mencicipi fee dari PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, selaku pemenang tender proyek bernilai Rp 2,5 triliun ini.

Penyelidikan kasus Hambalang bermula dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai (perusahaan Nazaruddin) terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet.

Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, adalah proyek pemerintah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Semula, semasa Menpora Adhyaksa Dault, proyek ini dianggarkan sebesar Rp 125 miliar. Proyek pembangunannya hanya untuk sekolah atlet tanpa sport center. Tetapi, proyek itu dibatalkan karena dari hasil penelitian daerah ini dinilai rawan gempa. Namun, Menpora Andi Mallarangeng melanjutkannya, dan bahkan anggaran proyeknya membengkak 10 kali lipat menjadi Rp 1,2 triliun.

Kemarin, KPK juga memintai keterangan kepada dua pegawai PT Adhi Karya. “Ada juga dua pegawai Adhi Karya yang kita mintai keterangan, Sutrisno dan Enny,’’ kata Johan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono mengungkapkan tidak pernah ikut mengurus sertifikat proyek Hambalang, melainkan hanya mengurus surat keputusan (SK) hak pakai tanah Hambalang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proyek Kemenpora.

SK ini, lanjut Mulyono, merupakan awal proses penerbitan sertifikat hak pakai tanah Hambalang yang akan dijadikan sarana pusat olahraga oleh Kemenpora. SK tersebut keluar tanggal 6 Januari 2010, sementara sertifikat diterbitkan tanggal 20 Januari 2010.

‘’Tinggal cari informasi terkait sertifikat itu. Siapa yang mengurus, dimana mengurusnya, yang mengeluarkan siapa yang menerima dan diserahkan ke siapa? Itu yang perlu dicari. Tapi, kan sudah diakui Pak Nazaruddin, surat itu diterima Pak Anas diserahkan ke Nazarudin dan diserahkan lagi untuk ke Sesmenpora. Jadi sebetulnya kan sudah jelas,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua menilai pemeriksaan Anas adalah kunci masa depan PD, karena keputusan KPK menyangkut Anas akan menjadi titik balik pemulihan popularitas PD. Oleh sebab itu, dia mendorong agar KPK bersikap objektif dan tegas dalam menangani kasus Hambalang.

‘’Saya kira di satu sisi PD mengharapkan kasus ini cepat selesai ketika ada keputusan. Artinya dengan pemeriksaan siapa-siapa yang terindikasi termasuk ketua umum. Itu kunci keberhasilan PD ada di pemeriksaan Pak Anas ini. Jadi, pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan masa depan partai,’’ tukasnya.(J22,J13-25,77)

Iklan