DEMAK Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Jasa Konstruksi (Masjakon) Kabupaten Demak, kemarin, menggeruduk Kantor DPRD Demak di Jalan Sultan Trenggono. Mereka menyampaikan berbagai persoalan terkait proyek pembangunan di Demak. Bahkan, dalam surat audiensi yang diajukan ke DPRD, Masjakon juga mengadukan adanya dugaan oknum anggota dewan yang diduga memperjualbelikan proyek pembangunan.

Rombongan Masjakon dipimpin langsung Ketuanya H Noer Halim SH. Saat di gedung dewan, mereka ditemui tiga Wakil Ketua DPRD sekaligus, yakni Budi Ahmadi, Mugiyono dan Husaeni. Menurut H Halim, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Karena itu, kita sampaikan pendapat kepada bapak kita di DPRD ini,” ujar Halim.

Menurutnya, setelah diadakan pembicaraan dalam audiensi itu, telah ditemukan titik temu. Yang pada intinya, secara bersama-sama membangun Demak dengan suasana yang kondusif pasca wafatnya Bupati Tafta Zani.

Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Budi Ahmadi mengatakan, inti pertemuan antara pimpinan dewan dengan Masjakon tersebut adalah kerjasama yang baik antara legislative, eksekutif dan masjakon. Budi menegaskan, soal jual beli proyek oleh oknum dewan hanyalah isu belaka. “Itu hanya isu. Tidak ada itu. Hanya salah paham saja,” tandas Budi menanggapi aduan Masjakon soal oknum dewan yang diduga jual beli proyek tersebut.

Budi menambahkan, selama ini dirasakan kurang adanya komunikasi antara tiga elemen yakni legislatif, eksekutif dan jasa konstruksi tersebut. Kendati demikian, bukan soal rebutan proyek terkait proyek aspirasi dewan. “Bukan masalah rebutan proyek. Hanya masalah komunikasi saja. Karena itu, kedepan kita bisa bekerjasama dengan baik,”

Iklan