Jakarta – Meski saat ini sejumlah kalangan masyarakat dari berbagai kalangan sedang gencar-gencarnya saweran untuk membantu pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru tidak bertindak serupa.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan tak akan ikut menyisihkan sebagian uangnya untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, segala kebutuhan maupun fasilitas KPK merupakan murni urusan negara.

“Kalau menurut saya kebutuhan fasilitas KPK itu harus dari anggaran negara dari APBN. Biarkan nanti Komisi III,” jelas Anas usai dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6/2012) petang di KPK.

Sementara soal cekcok dalam pembahasan anggaran pembangunan gedung baru yang masih dibintangi oleh Komisi III DPR RI, Anas menjawab diplomatis. “Kalau soal gedung baru KPK, tugas pemerintah dan DPR untuk membahasnya,” tandasnya
akarta – Ketua MPR Taufiq Kiemas menyindir keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung baru. Taufiq meminta, sebaiknya KPK bekerja lebih baik dulu baru kemudian minta gedung baru.

“Saya rasa kerja baik dulu baru bikin gedung. Kan gedung benda mati, yang anggota KPK barang hidup,” ujar Taufiq Kiemas yang akrab disapa TK ini, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

KPK, meminta anggaran untuk membangun gedung baru yang dianggap tidak memadai dan sudah terlalu penuh. Akibat anggaran masih ditahan Komisi III DPR, KPK menggalang dana masyarakat.

Sejumlah masyarakat menggalang dana untuk membantu KPK. Namun, Taufiq menilai langkah KPK untuk menggalang dana tersebut dinilai tidak tepat. “Saweran tidak pas. Dulu polisi saweran ditangkapin,” kata politikus senior PDI Perjuangan tersebut.

Dia menilai, anggota DPR tidak perlu memberikan saweran kepada KPK untuk membangun gedung baru tersebut. Apalagi, meminta bantuan dana untuk gedung baru KPK. “Tata kelola negara dan tata keuangannya. Kita membangun KPK nya dulu. Masa belum apa-apa gedung duluan,”
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai ada yang salah dalam wacana dan perdebatan seputar gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila selama ini diarahkan ke Komisi III DPR dan KPK, namun pejabat yang memegang kekuasaan negara justru lepas tangan dan membiarkan KPK mengurus dirinya sendiri soal gedung.

“Pointnya bukan pada KPK, bukan pada DPR, tapi pada pemerintah. Dalam tata negara satu-satunya pejabat di Indonesia yang memegang kekuasaaan negara atau sebagai ordonator ialah presiden. DPR otorisator,” tegasnya, Rabu (27/6/2012).

“Presiden seharusnya berbicara pada DPR dalam soal ini, bukan membiarkan KPK mengurus dirinya sendiri soal gedung,” tambah Margarito.

Dalam prosedur hukum tata negara, ucap dia, pemerintah harus menyediakan apa yang belakangan mendapatkan perhatian publik tersebut dan tidak ada jalan lain kecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang turun tangan.

“Presiden lepas tangan, seolah-olah ini persoalan KPK doang. Presiden lah yang harus mengadakan gedung itu, pemerintah yang harus menyediakan. Begitulah prosedurnya, itulah hukum tata negara,” jelas Margarito.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi yang memegang kekuasaan pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara adalah Presiden dan tidak ada yang lain. Berbeda misalnya jika yang sedang membutuhkan gedung adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Iklan