ASTAGHFIRULLAH. Innalillahi wa inna ilaihi raji’uun. Begitulah reaksi yang muncul dari publik ketika kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul ke permukaan. Publik terperangah menyaksikan korupsi yang begitu masif, bahkan telah menyerang zona-zona yang semula diyakini tabu. Walaupun isu korupsi di Kementerian Agama sudah bukan hal yang aneh lagi, namun korupsi terkait dengan Alquran, oleh publik tetap tidak bisa diterima.

Berbicara tentang korupsi di negeri ini, maka yang muncul kemudian memang sebuah common sense bahwa korupsi sudah terjadi di semua bidang. Aparatur negara, mulai dari bawah sampai atas, seperti berlomba melakukan korupsi dalam kewenangan dan porsi mereka. Ini menjadi seperti membenarkan ungkapan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo, yang pada masa Orde Baru pernah mengatakan bahwa kebocoran berbagai proyek di Indonesia mencapai 30%. Ironisnya, kebocoran itu ditoleransi sebagai ‘’pelumas’’ mesin pembangunan. Terkait Agama Di era reformasi, korupsi bukannya surut, namun justru kian menjadi-jadi.

Bahkan muncul istilah korupsi politik yang amat populer. Hal inilah yang membuat semangat dan prestasi serta perubahan yang diraih pada era reformasi seakan tidak ada nilainya, tertutup oleh ‘’prestasi’’korupsi. Sungguhpun demikian, publik tetap tidak dapat menerima apabila korupsi itu dilakukan aparat di bidang keagamaan. Terlebih lagi yang dikorupsi adalah proyek Alquran. Jika pada akhirnya itu terbukti, maka akan patahlah asumsi publik yang terbangun selama ini.

Publik mempunyai ekspektasi bahwa orang yang bekerja di bidang agama, berlatar belakang pendidikan agama, mempunyai moral yang jauh lebih baik dibanding yang bukan. Maka bila mereka yang diharapkan bermoral lebih baik juga korupsi, wajarlah jika kini rakyat hopeless, tak punya harapan. Hal inilah yang ditakuti pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, karena akan membuat publik justru permisif. “Saya takut muncul pemikiran di publik, bila orang-orang yang mempunyai kedudukan penting di institusi agama, juga berlatar belakang pendidikan agama saja korupsi, wajar bila yang tidak seperti mereka korupsi.

Padahal korupsi adalah musuh yang membuat terpuruk bangsa,” kata Ray, yang bernama asli Ahmad Fauzi dan lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Peneliti hukum dan politik Masika ICMI, Yulianto, menilai orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama, juga menduduki jabatan penting di institusi keagamaan, tetaplah manusia yang memiliki nafsu. Karena itu, jalan tengahnya adalah membuat sistem yang perkasa untuk mencegah korupsi.

“Ekspektasi publik memang begitu besar terhadap orang-orang yang punya kewenangan dan kapabilitas berurusan dengan agama, tapi mereka adalah manusia biasa, yang bisa berbuat salah. Itulah pentingnya dibuat sistem yang mencegah korupsi,” papar dia. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengakui, KPK amat berhati-hati ketika menyelidiki dugaan korupsi proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama.

Alasan KPK, Alquran adalah sesuatu yang suci. Ketua KPK Abraham Samad menyebut, lembaganya telah mempunyai bukti kuat adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Alquran yang direalisasikan pada 2011 saat Dirjen Bimas Islam dijabat Nasaruddin Umar —kini diangkat menjadi wakil menteri. Dengan telah menggelincirnya isu ini ke tengah publik, kasus tersebut bisa menjadi bola liar bila tidak segera dituntaskan. Terlebih dengan posisi Menteri Agama yang juga pimpinan parpol, serta wakil menteri yang diisukan titipan kekuatan parpol tertentu. Bola liar ini akan ditunggangi fitnah yang bisa memakan banyak korban jika tak tecepatnya dituntaskan.

Iklan