SAAT ini, warga Pati sedang berdebar-debar menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 23 Juli 2011. Pada momentum Pilkada tahun ini, sebanyak enam pasangan calon bupati – wakil bupati memperebutkan simpati rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah mengumukan calon bupati – wakil bupati Pati yang akan bertarung pada Pilkada kali ini, yakni: Haryanto-Budiyono (PKB, PKS, Gerindra, PPI, Hanura dan PKPB), Sunarwi-Tedjo Pramono (PDIP), Kartina Sukawati-Supeno(Partai Demokrat), Sri Merditomo-Karsidi, Sri Susahid-Hasan, Slamet Warsito-Sri Mulyani (jalur perorangan).

Tentu, di balik Pilkada Pati tahun ini, kasus sengketa politik antara Imam Suroso-Sujoko dan Sunarwi-Tejo Pramono menjadi kajian penting. Singkatnya, pada detik akhir menjelang penutupan pendaftaran calon bupati dan pasangannya, DPC PDIP Pati menarik berkas pendafataran atas nama Imam Suroso-Sujoko yang sebelumnya mengklaim sudah mendapat restu DPP lalu mengganti dengan pasangan Sunarwi-Tejo Pramono.

Sikap politik ini berdasar pada Pasal 42 huruf f Keputusan KPU No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa ’’pasangan calon dapat diajukan penggantinya oleh pimpinan partai selama masih dalam masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon’’.
Kasus ini menandakan ’’tingkah polah’’ politisi Pati yang cerdas, namun juga mengandung ironi. Cerdas dalam artian dapat memanfaatkan sistem politik, lalu mengakalinya dengan logika politik yang berbeda.

Tentu, strategi dan kecerdasan ini juga membawa implikasi politik yang tak ringan, berupa konflik, lobi politis, dan pertaruhan legitimasi yang sarat kepentingan. Namun, di sisi lain, kecerdasan ini bisa menjadi ironi, jika pasangan cabup-cawabup lainnya, bisa menyambutnya dengan kecerdasan serupa. Artinya, jika dibaca mendalam, secara politik telah rapuh salah satu calon dari partai kuat di Pati. Hal ini akan mengubah peta politik Pati, yang selama
bertahun-tahun diwarnai kelompok merah. Meskipun intrik politik dari partai penguasa di tingkat nasional juga menjadi pertimbangan untuk menganalisa kasus ini. Sengketa politik ini menandakan politik lokal Pati yang nyimpan ’’bara’’, dan siap terba-kar jika menyentuh isu-isu sensitif tertentu.

Identitas Politik

Selain pertarungan legitimasi antarparpol, Pilkada Pati nanti juga akan menjadi ajang pembuktian karakter politik warga Pati. Apakah masih berlaku adagium ’’ora wik ra obos’’? Istilah ini sangat menjadi tren dalam Pilkada lima tahun sebelumnya, pada 2006. Walaupun berdasarkan data KPUD Jateng, saat pemilu tahun 2005, tingkat partisipasi di Pati mencapai 81,62 persen, sedangkan pada pemilihan presiden (Pilpres) tahap pertama 77,65 persen dan pilpres tahap kedua sebesar 74,93 persen.
Pada saat itu, pasangan Tasiman-Kartina ’Ina’ Sukawi berhasil memimpin pada Pilkada 2006, meski partisipasi masyarakat sangat rendah, yakni hanya 44,30 persen. Sementara angka rata-rata partisipasi politik di Jawa Tengah, mencapai 72,35 persen, dan angka nasional sebesar 74,60 persen.

Pelajaran politik pada Pilkada Pati 2006, bisa menjadi refleksi bagi masyarakat daerah ini untuk menatap dan memutuskan pilihan pada momentum ’’kenduri politik’’ kali ini. Fenomena botoh, bandit politik, dan praktik money politics bisa menjadi pijakan jika diperbandingkan dengan hati nurani serta keinginan mereformulasi sistem politik secara mendasar. Dahsyatnya politik uang pada tingkat pemilu, pilkada, hingga pemilihan kepala desa merupakan tantangan tersendiri. Meskipun, pendidikan politik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, ormas, LSM, bahkan lembaga pendidikan tradisional, sudah sering terjadi. Tentu, masyarakat punya logika tersendiri.

Perebutan Ruang Publik

Jika partisipasi politik menjadi tantangan besar pada Pilkada Pati, maka ormas, pesantren, lembaga pendidikan tradisional, LSM, serta institusi budaya dan massa lainnya perlu menjawabnya. Gerakan politik dan kebudayaan dari generasi muda lintas organisasi untuk membubarkan industri karaoke beberapa waktu lalu sebenarnya dapat menjadi sebuah ’’oase aspirasi’’. Gerakan massa yang menolak pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo Pati juga merupakan energi politik. Artinya, gerakan seperti inilah yang menjadi kanal aspirasi, untuk menjawab kondisi politik Pati yang jumud, stagnan, bahkan chaos.

Nah, jika energi ini bisa terus terjaga, maka gerakan politik berbasis kesadaran individu untuk berpartisipasi menjadi lebih terbuka. Sayangnya, gerakan massa pascaisu karaoke tidak diteruskan dengan menyambung ke isu kesadaran politik yang lebih mendasar. Hal ini penting untuk memberi keseimbangan isu politik sampai ke level grass-root. Dengan demikian, energi politik yang berbasis tradisi dan visioner akan mampu menguasai ruang publik, tentu dengan tujuan kemaslahatan bersama

Iklan