PATI – Belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa mengundang reaksi aparatur pemerintahan desa. Mereka mengancam memboikot pemilu 2014 jika sampai September RUU tersebut tidak disahkan.
“Kalau sampai batas waktu itu tidak terpenuhi, aparatur pemerintahan desa akan memboikot tugas pembantuan dalam dinamika demokrasi. Buat apa ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil rakyat kalau kenpentingan rakyat desa tidak diakomodasi?” ujar Ketua Umum Presidium Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso, di sela-sela konsolidasi kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Kabupaten Pati di Gedung Korpri, kemarin.
Menurutnya, tugas pembantuan dalam pemilu sangat penting. Di antaranya menyangkut pemutakhiran data pemilih, merekomendasi Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberian izin pendirian tempat pemungutan suara (TPS).
Pria asal Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Pati itu menjelaskan, pembahasan RUU Desa di DPR RI seharusnya selesai dalam dua kali masa sidang. Kalau deadlock ditambah satu kali masa sidang lagi kemudian diputuskan.
RUU Desa baru benar-benar dibahas di DPR pada periode ini. Sebelumnya, hal tersebut masih sebatas wacana meskipun perjuangan para aparatur desa untuk mendesak pembahasan dan penetapan RUU Desa telah dilakukan sejak 2007.
Tak Punya Alasan
Di hadapan ribuan kades dan perangkat desa Sudir mengatakan, eksekutif dan legislatif di tingkat pusat sebenarnya tidak punya alasan lagi untuk menunda kemunculan UU Desa. Sebab, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa.
“Sesuai dengan sensus penduduk 2010, terdapat 237,4 juta jiwa (80%) penduduk di Indonesia hidup di desa. Itu artinya, rakyat desa pemegang saham terbesar Indonesia. Namun tragis, oleh Pemerintah Pusat hal itu tidak terlalu diperhatikan,” sesalnya.
Karena itu, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, perlu aturan yang secara khusus memberi jaminan ekonomi, politik, dan budaya. Jaminan ekonomi bagi desa secara kelembagaan diatur melalui badan usaha milik desa. Sumber daya alam dikelola bersama masyarakat melalui pemerintahan desa dan tidak hanya dikeruk pihak asing dengan persetujuan Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota saja.
Jaminan politik, menurutnya, lebih pada keadilan dalam berbagi peran. Selama ini presiden, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bisa menjadi ketua partai tetapi kepala desa dan perangkatnya tidak diperkenankan.
“Intinya, rakyat desa tidak diberi peran yang semestinya dan diperlakukan tidak adil sehingga kebanyakan rakyat desa menjadi miskin,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ubaedi Rosyidi yang juga hadir dalam kesempat itu menyatakan UU Desa yang direncanakan merupakan satu di antara tiga pecahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan pemerintah.