Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan di luar negeri banyak tokoh memuji Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai sebuah model dan alternatif bagi dunia yang multikultural.
Demikian dikemukakan Din Syamsuddin dalam “Pidato Kebangsaan” Peringatan Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno di gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (1/6/2012).
Din mencontohkan pujian wakil Paus Benediktus XVI di Spanyol dalam sambutan resminya pada pembukaan komperensi community of saint egidio di Barcelona 2010 yang menyebut tentang kedua pilar bangsa Indonesia sebagai ideologi relevan untuk masyarakat global dewasa ini.
“Dan kedua seorang tokoh Katolik Jerman dalam The Second Chatolic-Muslim Forum di Laut Mati, Jordania, juga mengemukakan hal serupa,” kata Din.
Maka dari itu, Din mengatakan suatu ironi bangsa Indonesia mengabaikan Pancasila sementara di luar negeri banyak tokoh memuji.
“Maka sudah saatnya bagi kita untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai etos dan etika bangsa,” kata Din. Dikatakan peringatan Hari Pancasila 1 Juni setiap tahun jangan hanya berhenti di seremoni tetapi harus berlanjut pada aksi jangan bermuara pada kata-kata tetapi berlabuh pada tindakan nilai.
Ikut berpidato dalam kesempatan itu Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Ketua KWI Mgr.Martinus D Situmorang, dan Ketua PGI Pdt Andreas A Yewangoe
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono absen menghadiri peringatan pidato Bung Karno Pidato 1 Juni 1945 tahun ini. Presiden sejak kemarin melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand.

“Sangat ironi memang Presiden SBY ini, baru kemarin mencanangkan gerakan penghematan energi, tapi gerakan penghematan energi langsung dilanggar sendiri dengan melakukan pemborosan energi sendiri dengan perjalanan ke luar negeri,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/6).

Uchok mengritik tabiat Presiden SBY yang tidak pernah konsisten mendorong kebijakannya sendiri. Keberangkatan SBY ke Bangkok dinilai hanya menghabiskan anggaran perjalanan plesiran Presiden senilai Rp183 miliar per tahun. Padahal, jika SBY menghadiri peringatan Hari Pancasila akan lebih bermakna daripada ke Bangkok.

“Alokasi anggaran perjalanan dinas tentu bisa lebih dihemat. Dengan tidak hadir pada Hari Pancasila, memperlihatkan hari kelahiran Pancasila tidak begitu penting bagi Presiden,” kata Uchok. Menurut Uchok, bila SBY menganggap penting Pancasila mestinya dia hadir. Sementara kunjungan kerja ke Bangkok bisa diwakili Wakil Presiden Boediono.

Iklan