PROGRAM KONVERSI DARI BBM KE BBG UNTUK KENDARAAN
Agus Hartanto, Vita Susanti, Ridwan Arief Subekti,
Hendri Maja Saputra, Estiko Rijanto, Abdul Hapid
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik – LIPI
Komplek LIPI Bandung, Jl Cisitu No.21/154D, Gd 20, Lt 2, Bandung,
Jawa Barat 40135, Indonesia
Abstrak
Populasi kendaraan di Indonesia yang berbahan bakar minyak (BBM) setiap
tahunnya semakin meningkat sedangkan cadangan minyak sendiri semakin menipis
dan harus impor. Kenaikan pemakaian BBM untuk kendaraan tersebut menyebabkan
subsidi BBM dan polusi udara juga akan meningkat. Tingginya harga minyak
mentah, menyebabkan pemerintah harus memberikan subsidi BBM, tahun 2011
pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 92,79 triliun untuk subsidi
BBM dan melihat perkembangan harga minyak dunia akhir akhir ini, subsidi tersebut
bisa lebih dari Rp 100 Triliun. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan bahan bakar
alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti BBM untuk kendaraan. Salah
satu bahan bakar alternatif tersebut adalah bahan bakar gas (BBG).
Perkembangan kendaraan berbahan bakar gas alam (NGV) di luar negeri sangat
pesat. Negara-negara di kawasan Asia yang NGV-nya sangat berkembang adalah
Pakistan, Iran dan India. Dibanding perkembangan pemakaian NGV di luar negeri,
Indonesia sangat tertinggal. Hingga saat ini, pelaksanaan program konversi BBM ke
BBG untuk kendaraan kurang berhasil dilihat dari jumlahnya yang kurang dari 5000
unit NGV. Permasalahan yang menghambat perkembangan NGV tersebut antara lain
karena jumlah SBBG yang masih sedikit, pasokan gas yang kurang, hingga hambatan
para pemakai yang takut menggunakan BBG.
Dampak dari pemakaian BBG sudah banyak dilakukan kajian yang
memberikan kesimpulan bahwa banyak memberikan keuntungan, yaitu pengurangan
pemakaian BBM yang juga memberikan pengurangan subsidi dan pengurangan
emisi. Bagi pengguna akan memberikan keuntungan karena harga BBG lebih murah
dibanding harga BBM dan memberikan peluang usaha gas dihulu dan di hilir yang
akan meningkatkan lapangan kerja. Dengan adanya berbagai keuntungan tersebut
maka Indonesia perlu menata ulang pemakaian energy terutama BBM dan BBG
untuk kendaraan. Agar konversi pemakaian BBM ke BBG untuk kendaraan dapat
berjalan dengan baik, direkomendasikan untuk mencanangkan konversi tersebut
sebagai program nasional.
I. Pendahuluan
Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan yang menggunakan BBM di Indonesia
semakin meningkat. Jika di tahun 2000 jumlah kendaraan sekitar 5 juta unit, untuk
tahun 2009 sudah meningkat lebih dari 3 kalinya yaitu sekitar 18 juta unit, dan dari
perkembangan kendaraan tersebut lebih dari 60% adalah kendaraan penumpang
yang mencapai sekitar 10 juta unit. Dengan kenaikan jumlah kendaraan,
menyebabkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat, jika ditahun 2000
keperluan BBM untuk transportasi sekitar 20.000 kilo liter, ditahun 2009 sudah
2
mencapai 37.000 kili liter. Dengan semakin besarnya konsumsi BBM maka
diperlukan produksi minyak yang lebih besar, tetapi dalam kenyataannya produksi
minyak di dalam negeri sejak tahun 2000 mengalami penurunan, sehingga sejak
tahun 2005, Indonesia menjadi importir minyak.
Tingginya harga minyak mentah dunia, menyebabkan pemerintah harus
memberikan subsidi BBM. Untuk tahun 2011, pemerintah mengalokasikan dana
APBN sebesar Rp 92.79 triliun untuk subsidi BBM dan melihat perkembangan
harga minyak dunia akhir-akhir ini, subsidi bisa tembus Rp100 triliun. Sehingga
semakin banyak populasi kendaraan di Indonesia dimasa mendatang, menjadi
semakin besar juga subsidi BBM yang harus dialokasikan pemerintah setiap
tahunnya.
Selain masalah sumber energi dan subsidi tersebut, muncul juga
permasalahan pencemaran lingkungan dari hasil pembakaran BBM pada
kendaraan, seperti gas CO2, PM10, dan PB. Data dari Departemen Perhubungan,
polusi CO2 yang dihasilkan pada tahun 2003 dari sistem transportasi sebesar 168
juta ton, jika sejalan dengan bertambahnya kendaraan pada tahun 2007 menjadi
sekitar 324 juta ton. Perkembangan pencemaran lingkungan tersebut memberikan
dampak yang tidak baik bagi kesehatan penduduk. Sektor penyumbang emisi
terbesar adalah sektor pembangkit listrik dan transportasi, sehingga diperlukan
penanganan khusus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada
pertemuan negara-negara berkembang (Group of 77), berjanji akan mengurangi
emisi sebesar 26% pada tahun 2020. Untuk tindak lanjut dari pidato Presiden
tersebut perlu kejelasan pembagian kontribusi pengurangan emisi disetiap sektor.
Dari sektor transportasi sumber masalah emisi adalah bahan bakarnya, BBM
yang digunakan menghasilkan polusi yang besar. Untuk itulah perlu adanya
penggantian bahan bakar yang ramah lingkungan, salah satunya adalah BBG
(bahan bakar gas). Gas yang dimaksud di sini adalah compressed natural gas
(CNG). CNG dipilih karena cadangannya yang masih sangat banyak seperti yang
diutarakan dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Indonesia) dengan cadangan gas alam sekitar 165 TCF, sehingga tidak perlu
mengimpor. Jika menggunakan LPG maka kita harus mengimpor dari luar karena
kebutuhan dalam negeri lebih besar dari keperluan dan tentu saja akan membebani
pemerintah. Gas yang lain yang bisa digunakan sebagai bahan bakar adalah
hidrogen, tetapi hidrogen ini teknologinya masih sangat rumit dan perlu waktu yang
lama untuk mengembangkannya.
Selain karena cadangan dari gas masih cukup banyak dan harganya yang lebih
murah dibandingkan dengan BBM, yaitu 2/3 dari harga bensin subsidi (premium) atau sekitar
1/3 dari premium non subsidi. Kalau dibandingkan dengan Negara-negara yang populasi NGV
nya berkembang sangat pesat, harga BBG di Indonesia jauh lebih mahal.
Dilihat dari cadangan gas yang banyak dan harganya yang murah, polusi yang
dihasilkan oleh CNG lebih kecil dibandingkan dengan bensin dan LPG. Maka
alternative untuk menggunakan BBG sebagai pengganti BBM merupakan salah satu
pilihan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah.
II. Perkembangan Kendaraan menggunakan BBG (NGV)
II.1 Perkembangan NGV di dunia
Perkembangan kendaraan berbahan bakar gas alam (NGV) di luar negeri sangat
pesat. Negara-negara di kawasan Asia yang NGV-nya sangat berkembang adalah
Pakistan, Iran dan India. Hal ini terjadi karena sumber daya gas yang melimpah
3
serta dukungan yang kuat dari pemerintahnya, yaitu berupa pemberian subsidi dan
pemberian kredit untuk pembelian NGV. Konversi dari BBM ke BBG di negara
tersebut berlatar belakang makin meningkatnya harga BBM dan tingkat polusi
yang tinggi di negara tersebut. Populasi di Iran pada awalnya sangat kecil, tetapi
sejak tahun 2006 populasinya meningkat sangat cepat dan melampaui India.
Data terakhir untuk perkembangan NGV di dunia yang menduduki peringkat
pertama adalah Pakistan dengan jumlah NGV sebanyak 2,7 juta unit. Diikuti Iran
dan Pakistan sebanyak 1,95 juta dan 1,9 juta NGV. Indonesia tidak termasuk ke
dalam top 10 populasi NGV di dunia.(Tabel 1)
Tabel 1. Top 10 NGV di Dunia
Sumber: Global 2011, http://www.iangv.org
Data Desember 2010 jumlah NGV di Indonesia sebanyak 5.262 unit atau
setara dengan 0,008% dari populasi jumlah kendaraaan yang menggunakan BBM.
Untuk di Pakistan dengan jumlah NGV sebanyak 2,5 juta setara dengan 61,14%
dibandingkan dengan populasi kendaraan yang menggunakan BBM.
II.2. Perkembangan NGV di Indonesia
Dengan berbagai manfaat tersebut Departemen Perhubungan sudah mengkaji
mengenai konversi dari BBM ke BBG pada kendaraan sejak tahun1980 dan pada
tahun 1988 di Jakarta sudah mulai dilakukan program percontohan. (lihat Tabel 2)
Tabel 2 perkembangan NGV di Indonesia.
No. Tahun Kota Jumlah NGV
1. 1988 Jakarta 500
2. 1990 Jakarta 90
3. 1997 Bandung 80
4. 2007 Jakarta 1.755
5. 2007 Surabaya 500
6. 2008 Jakarta 840
7. 2009 Bogor 1.001
8. 2009 Palembang 666
9. 2010 Surabaya 500
Selain di Jakarta, program konversi dari BBM ke BBG untuk kendaraan telah
dilaksanakan di berbagai kota. Di Bandung sejak tahun 1997 telah melaksanakan
program tersebut, tetapi kendalanya pasokan gas yang tidak menentu dan tidak
4
tersedianya spare part konverter kits sehingga masyarakat beralih kembali ke BBM.
Untuk daerah Surabaya, masyarakatnya lebih paham akan manfaat konversi ke BBG
sehingga mereka dengan swadaya mengkonversi kendaraan mereka menggunakan
BBG. Pada tahun 2004, diperkirakan jumlah NGV di Indonesia hanya 500 unit. Oleh
sebab itu, sejak tahun 2007 pemerintah mulai menggalakkan lagi program konversi
ke BBG dengan membagikan konverter kits untuk taksi dan bajaj di Jakarta. Pada
tahun 2009, pemerintah kota Bogor mendapatkan bantuan konverter kits dari
pemerintah. Tetapi sampai saat ini 1.001 konverter kits yang dibagikan belum
digunakan karena tidak tersedianya SPBG di Bogor.
III. Permasalahan Konversi dari BBM ke BBG di Indonesia
Dibanding perkembangan pemakaian NGV di luar negeri, Indonesia sangat
tertinggal. Hingga saat ini, pelaksanaan program konversi BBM ke BBG untuk
kendaraan kurang berhasil dilihat dari jumlahnya yang kurang dari 5000 unit
kendaraan berbahan bakar gas atau NGV. Hal ini disebabkan beberapa kendala
seperti berikut.
1) Pasokan Gas
Meskipun sumber gas di Indonesia sangat banyak, namun pada kenyataannya
quota gas untuk transportasi tidak ada. Gas yang ada sudah habis untuk industri
dan pembangkit listrik, bahkan pembangkit listrik masih kekurangan pasokan gas.
Untuk itulah diperlukan adanya quota gas untuk transportasi oleh pemerintah.
2) Harga Gas
Sebelum keluarnya KepMen ESDM No. 2932 K/12/MEM/2010 mengenai harga
jual BBG, di Jakarta terdapat dua jenis harga gas untuk kendaraan dalam hal ini
CNG (Compressed Natural Gas). Harga gas Pertamina Rp. 2.562/lsp atau liter
setara premium sedangkan harga gas PGN (Perusahaan Gas Negara) adalah Rp.
3.600/lsp. Karena perbedaan harga ini, maka SPBG yang menjual gas lebih mahal
kekurangan konsumen yang diakibatkan konsumennya beralih ke SPBG yang
menjual gas lebih murah. Hal ini berakibat buruk karena terjadi antrian panjang
dan SPBG harus beroperasi terus menerus, sehingga perawatannya terabaikan.
Sejak 15 Desember 2010 sudah diberlakukan KepMen ESDM No. 2932
K/12/MEM/2010 dimana harga BBG untuk transportasi di wilayah Jakarta
ditentukan Rp. 3.100/lsp sehingga tidak ada perbedaan harga lagi. Walaupun
sudah sama harganya, tetapi para pengusaha masih berusaha untuk minta
kenaikan dari harga tersebut, karena dengan harga tersebut marginnya sangat
kecil.
3) Kualitas Gas
Kualitas Gas saat ini sudah ditentukan dengan surat keputusan Menteri ESDM,
tetapi pelaksanaan dilapangan belum ada yang melakukan pengetesan. Salah satu
keluhan dari Bus Trans Jakarta adalah kandungan air terlalu tinggi, sehingga
setiap 6 bulan diperlukan pembersihan tangki Gas.
4) SPBG
SPBG yang ada selama ini sangat sedikit, sedangkan populasi NGV di Jakarta
semakin meningkat dan tidak sebanding dengan pertumbuhan SPBG, sehingga
terjadi antrian yang cukup panjang pada saat pengisian BBG. Hal ini
mengakibatkan banyak kendaraan yang tadinya menggunakan BBG jadi beralih
kembali menggunakan BBM karena enggan mengantri.
5) Kit Konverter
5
Kit konverter yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari berbagai negara,
seperti Argentina, Cina dan India. Spare part atau suku cadang untuk peralatan
konversi tersebut tidak tersedia di Indonesia. Jika ingin membelinya harus dalam
jumlah besar dan waktu yang diperlukan untuk pengiriman juga lama. Akibatnya
kendaraan yang mengalami kerusakan sangat sulit diperbaiki karena sulitnya
pengadaan spare part dan pada akhirnya kendaraan tersebut kembali lagi
menggunakan BBM.
6) Standar
Di Indonesia standar yang digunakan untuk peralatan konversi bahan bakar gas
(CNG) pada kendaraan adalah SNI 7407 : 2009. Standar ini mengacu pada
beberapa standar dari luar negeri seperti AS/NZ 2739 : 2009, ISO 15500 : 2001,
dan sebagainya. Namun butir-butir yang diacu pada SNI tidak selengkap yang ada
pada standar-standar tersebut, sehingga SNI masih belum dapat dijadikan sebagai
patokan. Contohnya adalah pada SNI ada bagian yang membahas mengenai
instalasi, tetapi pada kenyataannya di lapangan para installer merakit peralatan
konversi tersebut mengikuti panduan dari vendornya masing-masing, sehingga
tata letak peralatan konversi pada kendaraan satu dengan yang lainnya berbedabeda
tergantung dari vendor dan luasnya ruang yang ada pada kendaraan.
7) Pengujian
Selama ini di Indonesia tidak ada suatu lembaga atau badan yang menguji
peralatan konversi, yang ada hanya pengujian pada tabung yang dilakukan oleh
Departemen Tenaga Kerja. Sebelum digunakan pada kendaraan, peralatan
konversi yang diimpor harus diuji terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui
kelayakan penggunaan peralatan tersebut.
8) SDM
SDM yang menangani instalasi converter kits masih sangat sedikit dan masih
belum bersertifikasi karena tidak ada badan yang mengeluarkan sertifikasi. Para
SDM/teknisi tersebut dilatih langsung oleh vendor yang mengeluarkan converter
kits.
9) Monitoring Evaluasi
Sejak dicetuskannya program konversi BBM ke BBG pada kendaraan pada tahun
1988 hingga saat ini belum dilakukan monitoring dan evaluasi pada kendaraan
yang menggunakan BBG, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan data
populasi kendaraan.
10) CDM
Salah satu manfaat dari konversi BBM ke BBG pada kendaraan adalah
pengurangan emisi. Pengurangan emisi yang diperoleh dapat di konversi ke CDM
(clean development mechanism), sehingga 1 ton CO2 yang dikurangi dapat
menghasilkan $10. Pengurangan emisi CO2 ini dijual dalam bentuk Certified
Emission Reduction (CER) ke negara-negara maju yang paling banyak
menghasilkan emisi CO2.
IV. Manfaat Konversi dari BBM ke BBG
IV.1.Umum
Konversi dari BBM ke BBG mempunyai banyak manfaat, yaitu mengurangi
pemakaian BBM, mengurangi pencemaran udara, menguntungkan pengguna dan
memberikan peluang usaha. (gambar 1)
6
Gambar 1. Manfaat Konversi dari BBM ke BBG
Secara lebih rinci manfaat konversi BBM ke BBG dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Mengurangi penggunaan BBM dan subsidi
Dengan mengkonversi bahan bakar kendaraan dari BBM ke BBG, akan
mengurangi pemakaian BBM yang berarti mengurangi impor minyak dan tentu
saja subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk BBM menjadi berkurang.
2. Mengurangi pencemaran lingkungan
Bahan bakar gas emisinya sangat kecil dibanding dengan bensin, penggunaan
BBG dapat mengurangi emisi CO sebesar 95%, emisi CO2 sebesar 25%, emisi
HC sebesar 80%, dan emisi NOx sebesar 30%. Hal ini akan berdampak positif
bagi lingkungan karena ikut serta dalam pengurangan pemanasan global.
3. Peluang usaha
Apabila konversi dari BBM ke BBG ini berjalan dengan lancar maka industri
dari hulu ke hilir termasuk industri konversi di dalam negeri akan semakin
berkembang. Hal tersebut secara otomatis akan berdampak positif bagi
penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
4. Bagi pemakai
Bagi pengguna kendaraan berbahan bakar gas (NGV/natural gas vehicle) akan
menghemat pengeluaran pembelian bahan bakar karena harga BBG jauh lebih
murah dibandingkan harga BBM. Selain itu, pengguna NGV juga menghemat
pengeluaran untuk perawatan kendaraan karena BBG tidak menghasilkan kerak
pada mesin dan busi lebih bersih dan tahan lama, serta knalpot dan peredam
suara umurnya lebih panjang
IV.2. Perhitungan Potensi Keuntungan
Berdasarkan data jumlah kendaraan dari BPS tahun 2010, untuk mobil
penumpang pada tahun 2009 berjumlah 10,3 juta unit, bus sebanyak 2,7 juta unit,
truk sebanyak 5,1 juta unit dan yang paling banyak adalah jumlah kendaraan roda 2
yaitu 52,4 juta unit. Dari data BPS tersebut dapat dibayangkan seberapa besar subsidi
BBM yang harus ditanggung oleh pemerintah. Perkiraan besarnya subsidi BBM
7
(premium) untuk 80% dari mobil penumpang, 20% dari truk dan 100% dari
kendaraan roda 2 untuk tahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun.
Dari data BPS tahun 2010 kemudian diprediksikan kenaikan jumlah kendaraan
dari 2010-2020 dengan besarnya kenaikan sebanyak 5%. Dari data prediksi jumlah
kendaraan tersebut kemudian dikonversi ke NGV sebesar 5% dari data 80% jumlah
mobil penumpang dan dari data 20% jumlah truk. Jumlah NGV pada tahun pertama
(tahun 2012) sebanyak 0,53 juta unit yang terdiri dari mobil penumpang dan truk.
Tiap tahun jumlah NGV makin bertambah dan pada tahun 2020 akan ada NGV
sebanyak 5,83 juta unit. Hal ini akan tercapai apabila konversi ke NGV berjalan
lancar. Dengan mengkonversi sebagian kendaraan maka penggunaan BBM
(premium) juga berkurang dan tentu saja akan mengurangi subsidi yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan asumsi seperti pada tabel 3,
pada tahun 2012 saja pengurangan penggunaan BBM sebesar 1,76 juta kilo
liter/tahun, dan hal ini setara dengan pengungan subsidi BBM sebesar 6,17 triliyun
rupiah. Semakin besar jumlah kendaraan yang dikonversi maka semakin besar juga
pengurangan subsidi.
Tabel 3 dengan asumsi sebagai berikut:
Harga premium bersubsidi Rp. 4.500
Harga premium non subsidi Rp. 8.000
Harga konverter kits Rp. 10.000.000
Konsumsi BBG untuk mobil penumpang 10 lsp/hari
Konsumsi BBG untuk truk 20 lsp/hari
Jumlah hari dalam 1 tahun 300 hari
1 MMSCFD = 25,62 klsp
Pada Table 4 terlihat bahwa pengurangan subsidi selama 9 tahun sebesar
312,76 triliyun rupiah, dengan investasi converter kits selama 9 tahun sebesar 58,28
triliyun rupiah. Agar program ini berjalan dengan lancar, pemerintah juga harus bisa
memenuhi pasokan gas. Untuk tahun 2012 saja diperlukan BBG sebesar 1,76 juta
klsp/tahun atau setara dengan kebutuhan BBG perhari sebesar 229,4 MMSCFD.
Untuk tahun 2020 diperlukan BBG sebesar 18,96 juta klsp/tahun atau setara dengan
kebutuhan BBG perhari sebesar 2.467,35 MMSCFD. Selain diperlukan pasokan gas
yang mencukupi, diperlukan juga ketersediaan SPBG. Dengan asumsi 1 SPBG dapat
melayani 750 NGV maka akan didapat hasil sebagai berikut seperti Tabel 5.
Tabel 5. Pertumbuhan SPBG
Tahun Jumlah SPBG
2012 713
2013 1,459
2014 2,240
2015 3,058
2016 3,915
2017 4,813
2018 5,753
2019 6,738
2020 7,770
Pada tahun 2012 diperlukan 713 SPBG, tiap tahun makin meningkat jumlah
SPBG nya sehingga pada tahun 2020 sudah tersedia 7.770 SPBG untuk melayani
5,83 juta NGV. Besarnya populasi SPBG akan menumbuhkan industri peralatan
untuk SPBG, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang besar.
8
Tabel 4. Hasil Perhitungan Konversi ke NGV
Tahun
mobil
penumpang
dan truk
[juta unit]
mobil
penumpang
dan truk
memakai
premium
[juta unit]
konsumsi
premium
[juta
liter/hr]
konsumsi
premium
[juta
kl/th]
subsidi
[Triliun
Rp/th]
Konversi
ke NGV
[juta
unit]
Penurunan
pemakaian
premium
[juta kl/th]
Penurunan
subsidi
[triliun
Rp/th]
investasi
konverter
kit [Triliun
Rp]
kebutuhan
BBG [juta
klsp/th]
kebutuhan
BBG
[MMSCFD]
2012
17.35
10.69
117.55
35.26
123.42
0.53
1.76 6.17
5.35
1.76 229.40
2013
18.01
11.19
122.64
36.79
128.77
1.09
3.60 12.61
5.60
3.60 468.75
2014
18.70
11.72
127.99
38.40
134.39
1.68
5.52 19.33
5.86
5.52 718.53
2015
19.42
12.27
133.60
40.08
140.28
2.29
7.53 26.34
6.14
7.53 979.27
2016
20.18
12.85
139.49
41.85
146.47
2.94
9.62 33.67
6.43
9.62 1251.50
2017
20.97
13.46
145.68
43.70
152.96
3.61
11.80 41.31
6.73
11.80 1535.81
2018
21.81
14.10
152.17
45.65
159.78
4.31
14.09 49.30
7.05
14.09 1832.79
2019
22.68
14.78
158.99
47.70
166.94
5.05
16.47 57.65
7.39
16.47 2143.08
2020
23.60
15.48
166.15
49.85
174.46
5.83
18.96 66.37
7.74
18.96 2467.35
9
V. Rekomendasi
Konversi dari BBM ke BBG sangat banyak manfaatnya, baik dari segi penghematan
bahan bakar maupun penghematan subsidi. Kita juga berperan serta dalam penyelamatan
lingkungan karena emisi yang dihasilkan oleh NGV sangat kecil sekali. Selain itu,
besarnya pengurangan emisi gas dapat dikonversi ke CDM dan hal ini juga akan
menjadi pendapatan daerah bagi daerah yang bersangkutan. Untuk itu, perlu komitmen
yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program konversi dari BBM
ke BBG untuk kendaraan.
Program konversi dari BBM ke BBG untuk kendaraan akan berjalan dengan lancar
apabila mendapat dukungan penuh dari pemerintah, yaitu berupa peraturan yang
mendukung program konversi ini dan peraturan tersebut juga harus menguntungkan bagi
pengguna, pengusaha, dan industri di dalam negeri. Selain itu, diperlukan juga dukungan
dari pemerintah berupa menyediakan fasilitas/infrastruktur seperti jaringan pipa gas,
pendirian SPBG di lokasi yang belum ekonomis, bantuan kit konverter untuk angkutan kota.
Dengan demikian, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan
program konversi dari BBM ke BBG untuk kendaraan ini. Sehingga secara garis besar
rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Rekomendasi Peraturan
a) Jadikan konversi dari BBM ke BBG menjadi program nasional
b) Peraturan pemerintah mengenai alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri lebih
diutamakan daripada mengekspor gas;
c) Peraturan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM ke BBG dilakukan secara
bertahap;
d) Peraturan pelaksana mengenai insentif pajak bagi kendaraan-kendaraan yang ramah
lingkungan lebih dirinci lagi.
e) Kontrak pasokan gas untuk SPBG tidak diberlakukan batas atas dan batas bawah.
f) Sosialisasi
2. Rekomendasi Koordinasi
Perlu ada tim koordinasi untuk program konversi dari BBM ke BBG secara nasional.
Tim koordinasi ini bertugas untuk mengkoordinir dan mengatur/mengarahkan dinasdinas
terkait dan tim koordinasi direkomendasikan berada di bawah Wakil Presiden.
Gambar 9. Skema Koordinasi Program Konversi
10
3. Rekomendasi Teknis
– Memperbanyak infrastruktur saluran gas (pipa atau sistem Mother Daughter);
– Peningkatan SBBG, Dipasang oleh pemerintah untuk lokasi-lokasi baru.
Lokasi-lokasi yang belum ekonomis harus didirikan SPBG oleh pemerintah
untuk memancing para konsumen;
– Menggunakan sistem pembaca RFID untuk system monitoring dan evaluasi.
– Penelitian dan pengembangan untuk peralatan SPBG dan kit konverter perlu
dibuat program yang diarahkan untuk dapat menuju industri peralatan
tersebut.
Sosialisasi juga sangat diperlukan agar program ini berjalan dengan lancar. Dengan
adanya sosialisasi, maka masyarakat umum, pemegang kepentingan dan para pihak terkait
akan lebih mengerti mengenai program konversi ini, sehingga masyarakat tidak merasa
ketakutan lagi menggunakan BBG. Yang ada dipikiran masyarakat mengenai BBG adalah
berbahaya karena tabungnya mudah meledak. Padahal, kecelakaan NGV yang pernah
terjadi, bukan disebabkan ledakan tabung gas tetapi penyebab utamanya adalah terjadi
korsleting kabel listrik dan gas hanya mempercepat kebakaran saja, bukan penyebab
utamanya. Dan NGV yang meledak tersebut tabung gasnya masih utuh.
VI. Penutup
Sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM, CNG memiliki banyak kelebihan yang
antara lain adalah harganya lebih murah, ramah lingkungan dan dapat mengurangi subsidi
pemerintah untuk BBM. Namun karena masih banyak terkendala masalah, hingga saat ini
pelaksanaan program konversi BBM ke BBG untuk kendaraan kurang berhasil. Untuk itu
perlu penataan ulang pemakaian energi terutama BBM dan BBG untuk kendaraan. Salah satu
cara untuk memacu pertumbuhan NGV di Indonesia perlu adanya suatu program nasional
konversi BBM ke BBG untuk kendaraan dengan dikoordinasi langsung oleh Wakil Presiden.
REFERENSI
1. BPS, 2010. “Statistik Indonesia”. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
2. ESDM, 2010. “The Hanbook of Indonesia’s Energy Economic Statistics”. Jakarta:
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Global 2011, http://www.iangv.org
4. Vita Susanti dkk, 2010. “Pengurangan Subsidi BBM dan Polusi Udara Melalui Kebijakan
Program Konversi dari BBM ke BBG untuk Kendaraan di Propinsi Jawa Barat”. Journal
of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology, Vol. 01, No 2. Bandung:
Puslit Telimek.
5. Vita Susanti dkk, 2011. “Kebijakan Nasional Program Konversi dari BBM ke BBG untuk
Kendaraan”. Jakarta: LIPI Press.
6. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia)

Iklan