[JAKARTA] Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo karena gagal menjalankan tugasnya. Keduanya juga harus diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan anggota Polri di lapangan.

“Kapolri dan Kapolda harus mengundurkan diri dari jabatannya atas kejadian tersebut,” kata Ketua HMI Noer Fajrieansyah di Jakarta, Senin (26/12) seperti disampaikan dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (27/12).

Ia mengemukakan, tindakan aparat Kepolisian yang sering kali mengunakan cara-cara represif terhadap setiap aksi yang di lakukan oleh masyarakat, mencerimnkan kegagalan besar pembinaan mental, sikap dan pola pikir anggota Kepolisian.

Fajrieansyah mengemukakan aksi pemblokiran pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB yang dilakukan oleh Mahasiswa dan warga bima adalah puncak kemarahan mahasiswa dan warga bima dimana mereka beberapa kali turun kejalan untuk meminta kepada Bupati Bima agar mencabut SK nomer 188/45/357/004 tahun 2010 tentang izin eksplorasi pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara yang dikeluarkan oleh Bupati bima. Namun pihak pemerintah daerah tidak bergeming sedikit pun.

Aksi itupun di sikapi secara membabi buta oleh aparat Kepolisian Polda NTB. Al hasil, tindakan biadab dengan cara menembak para demonstran, mengakibatkan beberapa pendemo, yang terdiri dari beberapa aktivis mahasiswa dan masyarakat harus merenggut nyawa, dan terbaring kritis di Rumah Sakit Daerah Kota Bima.

“Jika kita merunut satu per satu kejadian Pelanggaran HAM berat yang di lakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Maka Peristiwa Penembakan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan satu dari sekian kasus yang menunjukan Aparat kepolisian sudah tidak bisa lagi bekerja secara Profesional, yang sesuai dengan semangat Reformasi Kepolisian. Tindakan aparat Kepolisian yang sering kali mengunakan cara-cara represif terhadap setiap aksi yang di lakukan oleh masyarakat, mencerimnkan kegagalan besar pembinaan mental, sikap dan pola pikir anggota Kepolisian. Harusnya Kapolri sebagai pemimpin kepolisian tertinggi di Indonesia, Bertanggung jawab terhadap sikap bobrok anak buahnya tersebut,” ujarnya.

Ia mengemukakan, PB HMI menduga telah terjadi pergeseran nilai dan disorientasi peran kepolisian sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Perubahan nilai dan Orientasi tersebut disebabkan karena sikap aparat Kepolisian yang lebih memilih melindungi, mengamankan dan menjaga asset atau wilayah pertambangan para Investor ketimbangan melindungi Rakyat yang menjadi korban kejahatan Eksplorasi Pertambangan perusahan.
Olehnya itu PB HMI meminta supaya mengusut tuntas Semua Pihak yang terlibat dalam aksi penembakan yang mengakibatkan korban jiwa dari mahasiswa dan masyarakat.

HMI juga meminta Presiden agar segera mengevaluasi Bupati Kabupaten Bima atas pemberian izin Eksplorasi Pertambangan Mangan PT. Sumber Mineral Nusantara, yang terindikasi merugikan dan mematikan lahan pertanian rakyat Bima, NTB.