Hongkong, BNP2TKI (6/3) Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat bersama rombongan sejak Senin (5/3) berada di Hongkong, guna kunjungan kerja terkait peningkatan aspek perlindungan TKI yang ada di Hongkong, dilanjutkan perjalanan ke wilayah khusus administratif Macau (Macau SAR/Special Administrative Region) serta negara lain yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Singapura selama 10 hari perjalanan atau pada 5-15 Maret 2011.
Kunjungan tersebut juga untuk mengupayakan perluasan penempatan TKI formal berkemampuan semiterampil dan terampil utamanya di Macau, termasuk membahas permasalahan penempatan TKI dalam program kerjasama G to G (Government to Government) khususnya dengan pemerintah Korea Selatan serta Jepang. Terakhir, dalam kunjungan di Singapura, Jumhur akan mendiskusikan perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di negara itu dengan sejumlah pihak.

Turut menyertai perjalanan Jumhur di antaranya Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch, Deputi Bidang Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Tenaga Profesional Bidang Pengembangan Komunikasi Publik Mahmud F Rakasima, Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik-Amerika Christofel de Haan, Direktur Penyiapan Pemberangkatan Arifin Purba, serta Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik-Amerika Anjar Prihantoro.

Menurut Jumhur, kunjungannya ke Hongkong untuk mengevaluasi penerapan biaya penempatan TKI sektor PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) di Hongkong agar komponen biayanya dapat diefisiensi, sehingga tidak menjadi beban terlalu tinggi yang merugikan calon TKI, di samping akan mengupayakan biaya penempatan TKI PLRT di Hongkong melalui kerjasama lembaga keuangan/perbankan sejak di tanah air.

Dikatakan, selama ini penempatan TKI ke Hongkong menggunakan fasilitas kredit dari lembaga keuangan asing di Hongkong, di antaranya “Toyo Finance Company” dan “Prime Credit Company” dengan menetapkan besaran sekitar 21 ribu HKD (Hongkong Dollar) atau setara Rp 23 juta, yang diatur saat kedatangan TKI di Hongkong dalam mekanisme antara Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dengan lembaga keuangan di Hongkong. Selanjutnya lembaga keuangan tersebut membayar biaya perekrutan/penempatan TKI kepada PPTKIS secara tunai. Akibat itu pula, para TKI mencicil kewajibannya selama sekitar tujuh bulan kepada lembaga keuangan pemberi kredit.

Sedangkan mengenai KTKLN, BNP2TKI akan memastikan prosedur penerbitannya dapat dilakukan di luar negeri utamanya di KJRI (Konsulat Jenderal RI Hongkong) untuk diberikan bagi TKI saat melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak majikan yang sama di Hongkong. Penerbitan KTKLN itu akan terkoneksi langsung (online) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) yang ada di kantor pusat pelayanan BNP2TKI di Jakarta.

Jumhur mengaku, para TKI di Hongkong sebelum penempatan akhir 2010 banyak yang belum memiliki KTKLN, karena itu pelayanan KTKLN dapat dilakukan di tempat perwakilan RI yakni KJRI Hongkong saat perpanjangan kontrak kerjanya. Sedangkan TKI yang berangkat ke Hongkong setelah Oktober 2010 atau pasca pengembalian kewenangan penempatan dan perlindungan TKI dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelayanan KTKLN telah dilakukan di tanah air pada berbagai unit pelayanan TKI dalam naungan BNP2TKI yang ada di daerah.

Saat ini terdapat kurang lebih 150 ribu TKI PLRT yang bekerja di Hongkong dengan gaji per bulan sekitar 3.780 HKD untuk masa kontrak dua tahun, namun para TKI dapat diperpanjang satu tahun berikutnya untuk bekerja di rumah majikan yang sama tanpa perlu kembali ke tanah air.

Sementara di Macau, BNP2TKI melakukan negosiasi dengan otoritas pemerintah administratif Macau terkait penempatan TKI formal bidang hospitality (keramahtamahan), konstruksi, tenaga keamanan, petugas kebersihan, dan kesehatan. Kepala BNP2TKI dan rombongan membahas kerjasama penempatan TKI di Macau baik dengan pejabat biro ketenagakerjaan, kantor pengembangan sumberdaya manusia, serta berdialog bersama unsur agensi penyalur tenaga kerja asing yang ada di Macau.

Rombongan Kepala BNP2TKI berada di Hongkong dan Macau pada Senin-Rabu (5-7/3), kemudian menuju Korea Selatan untuk pembahasan permasalahan TKI program penempatan G to G dengan pemerintah Korea Selatan dan pihak lainnya di negara itu, Kamis-Sabtu (8-10/3).

Berikutnya, kunjungan Kepala BNP2TKI menuju Jepang yaitu Tokyo dan Osaka, Minggu-Selasa (11-13/3) untuk memperkuat agenda TKI program G to G dengan pemerintah Jepang. Pada Rabu-Kamis (14-15/3) Jumhur dan rombongan berada di Singapura untuk pembahasan isu-isu permasalahan TKI dengan pemerintah Singapura maupun agen penempatan tenaga kerja asing yang ada di negara tersebut. ***