Demak – Penuntasan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Bintoro senilai Rp 500 juta menjadi prioritas Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Kejaksaan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak Pindo Kartikani SH melalui Kasi Intelejen Dedi Firmansyah SH mengatakan, pihaknya masih memerlukan data dan dukungan yang kuat secara hukum, sehingga upaya pengungkapan kasus berhasil dengan baik. “Data yang dibutuhkan itu salah satunya hasil audit BPK. Audit BPK menjadi acuan kerugian negara yang mungkin ditimbulkan dalam dugaan korupsi ini,” kata Dedi, kemarin.

Pihaknya masih berupaya untuk mendapatkan hasil audit BPK. Dedi mengatakan, dalam sebuah acara di Kejaksaan Tinggi Jateng, beberapa waktu lalu, pihaknya sempat bertemu dengan perwakilan BPK di Semarang. Saat berbincang disinggung hasil akhir audit BPK. Dikatakan, laporan akan diserahkan begitu audit selesai dilakukan. “Kami tentu saja maklum, karena BPK tidak hanya mengaudit pembangunan Pasar Bintoro saja. Kami masih menunggu selesainya audit,” jelas Dedi.

Dugaan adanya penyimpangan pembangunan Pasar Bintoro muncul setelah adanya kajian tim teknis UGM yang diminta Kejari Demak, menemukan penyimpangan dan selisih nilai sebesar Rp 500 juta lebih. Kendati sudah ada rekomendasi tim, namun untuk menentukan kemungkinan kerugian negara sepenuhnya wewenang BPK.

Sejauh ini, kata dia, kejaksaan telah menetapkan tiga tersangka, yakni kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawas. Dari pemeriksaan yang akan dilakukan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Terpisah, Bupati Tafta Zani dihadapan sidang paripurna dewan, baru-baru ini memastikan, akan melanjutkan pembangunan Pasar Bintoro dengan menambahkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 M
Kejari Demak Didesak untuk Limpahkan Kasus Korupsi Pasar Bintoro ke PN

Demak – Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa (FKRMD) Demak meminta Kejaksaan Negeri Demak segera melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Bintoro ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

“Kita berharap kasus Pasar Bintoro ini segera disidangkan, untuk membuktikan dugaan pelanggaran dalam proses pembangunan pasar tersebut sesuai ketentuan atau tidak,” kata Koordinator FKRMD, M Rifai, di Demak, Senin.

Terlebih lagi, kata dia, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Bintoro sudah lama diselidiki dan ditetapkan adanya empat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sebelumnya, kata dia, hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian sebesar Rp 500 juta pada proyek pembangunan pasar tersebut. “Kesan mengulur-ulur penyelesaian kasus Pasar Bintoro ini, sangat kentara,” ujarnya.

Padahal, kata Rifai, persoalan Pasar Bintoro, tidak hanya terkait dugaan korupsi, bahkan proses pembangunannya yang dimulai sejak tahun 2007 hingga sekarang belum juga selesai. Sesuai target awal, proses pembangunan pasar melalui dua tahap dengan anggaran APBD sekitar Rp30-an miliar itu, seharusnya selesai tahun 2008. “Bahkan, revisi target pembangunan akan selesai tahun 2010 juga belum terealisasi juga,” ujarnya.

Seharusnya, Pemkab Demak memberikan penalti terhadap pengembang karena tidak bisa menyelesaikan pembangunan pasar sesuai target waktu. Akibat proses pembangunan yang tidak kunjung selesai, menyebabkan pedagang pasar yang menempati kios sementara di berbagai tempat sangat dirugikan karena tidak bisa mengembangkan usahanya secara maksimal.

Selain itu, kenyamanan pengunjung juga berkurang karena akses menuju kios pedagang terganggu dengan aktivitas pengguna jalan yang melintas depan pasar, mengingat kios banyak yang berada di tepi Jalan Raya Demak.

Kelancaran akses jalan menuju Kudus maupun menuju Semarang juga terganggu, terutama yang melintasi dalam kota menyusul kerusakan jalan di depan Pasar Bintoro yang cukup parah. Untuk mendesak proses penyelesaian, FKRMD Demak mengirimkan surat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk beraudiensi terkait penyelesaian kasus dugaan korupsi Pasar Bintoro Demak. “Surat tersebut, dikirimkan Kamis (17/2) lalu, dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas),” ujarnya.

Apabila kasus dugaan korupsi tersebut belum diselesaikan, maka rencana pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga juga sulit terwujud karena masih menyisakan persoalan hukum. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Demak Deddy Firmansyah mengungkapkan, penyelesaian kasus Pasar Bintoro masih berjalan sesuai tahapan. “Kami juga berencana mengundang kembali tim ahli dari UGM untuk melakukan audit konstruksi. Saat ini, masih melakukan penjadwalan,” ujarnya.

Sedangkan proses pelimpahan berkas ke PN Demak, katanya, menunggu hasil dari tim ahli UGM. “Kita tunggu saja perkembangan berikutnya,” ujarnya.

Terkait tidak adanya upaya menahan empat orang tersangka pada kasus Pasar Bintoro tersebut, Kejari Demak menganggap hal tersebut belum saatnya dilakukan, mengingat ada itikad baik dari sejumlah tersangka dengan melakukan sejumlah perbaikan bangunan pasar yang dinilai masih kurang.

Iklan