Warta Demak –
Sudah menjadi korban relokasi, menjadi tumbal kesewenang-wenangan pula. Delapan tahun warga eks-relokasi sungai Wulan ditolak saat mengurus KTP.
Puluhan warga Desa Kedungmutih, Wedung yang terkena relokasi proyek normalisasi sungai Wulan Demak (SWD) II tahun 2004 lalu, mengeluh. Selama delapan tahun tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Setelah terkena relokasi, status kependudukan mereka berubah. Semula warga Desa Kedungmutih, beralih menjadi Desa Kedungkarang. Namun di desa yang baru, mereka ditolak. Kini mereka menuntut tetap menjadi warga Desa Kedungmutih.

Sebenarnya, lokasi relokasi masuk Desa Kedungkarang. Namun Pemerintah Desa Kedungkarang menyatakan mereka merupakan warga Desa Kedungmutih. Akibatnya muncul berbagai persoalan yang tak kunjung usai.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Warga Relokasi Bantaran Kali SWD II Kedungmutih, Muzawaid, kendati relokasi telah ditetapkan oleh Pemda, namun oleh Pemdes Kedugkarang, dianggap mencaplok wilayah desa. “Pemdes Kedungkarang masih menolak keberadaan warga Kedungmutih yang direlokasi, sehingga muncul berbagai masalah,” ungkapnya.

Dikatakan, kekisruhan penempatan dan pembagian kapling relokasi ternyata berbuntut panjang. Kendati tahun 2004 warga relokasi sudah diserahkan kepada Desa Kedungkarang, namun sampai 2012 tak jelas status kependudukannya. Apalagi pembangunan infrastruktur hanya disambungkan kepada 15 KK warga relokasi yang berasal Desa Kadungkarang saja.

Sunarso, warga relokasi eks Desa Kedungmutih menambahkan, ketika pembagian kapling, pemerintah sengaja menyisakan lima kapling, diserahkan ke desa Kedungkarang untuk fasum (fasilitas umum). Di antaranya TK/PAUD, atau lapangan voli. Namun oleh elit desa, tanah itu malah dijual, sebagian dibangun gudang penyimpanan garam di tengah pemukiman.

“Melihat penderitaan kami, Pemdes Kedungmutih berencana membantu pembangunan dari dana ADD dan PNPM. Tapi pengajuan ditolak Kasie Pembangunan Kecamatan, karena lokasi kami di Desa Kedungkarang,” jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Demak Daerah Pemilihan Bonang-Wedung, Fatkan, menyesalkan kondisi ini. Dia berharap Pemdes Kedungkarang terbuka dan bisa menerima warga relokasi seutuhnya sebagai warganya sendiri. “Sedikitkan 400 warga relokasi yang terabaikan, minta dimanusiakan tanpa melihat asal mula warga relokasi,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Demak, H Sudarno membenarkan ada persoalan ini. Belum lama pihaknya menerima surat pengaduan tersebut. “Rencananya, pekan depan akan kami tindak lanjuti. Kami undang camat, dua kades terkait, dan bagian pemerintahan. Akan kami telusuri akar masalahnya untuk diupayakan solusinya,” katanya.