Banyak anggapan  bahwa Indonesia terlalu lemah intelijennya, tidak mampu menyadap negara lain dan tak sanggup bermain taktis dalam dunia spionase global. Benarkah hal tersebut?

Jauh sebelum prahara penyadapan Presiden SBY muncul, Indonesia dikabarkan sempat menyadap Australia pada tahun 1999. Seperti dilansir The Australian, interview dengan Abdullah Mahmud Hendropriyono, kepala BIN (Badan Intelijen Negara) pada tahun 2004 menguak rahasia mengenai penyadapan intel Indonesia terhadap berbagai instalasi sipil, militer dan telepon beberapa politikus Australia.

Lebih lanjut, Indonesia sempat mau merekrut double agent di Australia, namun upaya tersebut gagal. Adapun kasus penyadapan yang dimaksud mantan kepala BIN adalah krisis Timor Leste. Disebutkan bahwa “kedua pihak saling sadap menyadap” dan tahu sama tahu.

“Ini rahasia umum, anda tahu ini rahasia, tapi semua orang tahu. Situasi seperti ini sangat biasa dalam aktivitas intelijen,” tuturnya.

Bagaimana respon Australia saat itu? Pastilah kita mendengar pernyataan keras dari Perdana Menteri saat itu, John Howard yang mengutuk tindakan Indonesia di Friendster (Saat itu Twitter belum laku) dan Menteri Luar Negeri, Alexander Downer akan meminta penjelasan dan permintaan maaf.

Tak lupa Menlu Downer berkata,”saya punya kabar untuk anda….kami tidak melakukannya diantara teman.”

Tapi bukan itu yang terjadi. John Howard saat itu mengatakan bahwa “ia tidak mengkonfirmasi dan menolak fakta tersebut.” Dan Australia bermain “poker face” sehingga isu tersebut lenyap dengan cepat.

Hal sama kini dilakukan oleh Prime Minister Tony Abbott. Ia kini tengah bermain “poker face” dengan tidak mengkonfirmasi maupun menolak tuduhan penyadapan. Interaksi dengan Australia seperti interaksi monolog dengan robot. Kala dia tertusuk dengan pisau, ia tidak mengerang-ngerang dan kita tidak tahu apakah dia merasa sakit atau senang. Ketika kita tertusuk dengan pisau, kita mengerang minta tolong, namun si dia hanya diam tanpa memberi pertolongan.

Perhaps…the scariest thing about Australia is not her ability to spy Indonesia. It is her unpredictability and our inability to read this nation like a text book. Selain itu, ada paranoia di benak kita mengenai kepercayaan bahwa Australia lebih tahu Indonesia, ketimbang Indonesia tahu Australia.

Melihat Dari Sisi Australia: Sejauh Mana Data Intelijen Bisa Transparan?

”Australia should not be expected to apologise for the steps we take to protect our country now or in the past” or be expected to ”detail what we do to protect our country” (Sumber: The Guardian)

Ucapan ini dikeluarkan Abbott pada hari yang sama ketika Dubes Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Koesoma ditarik pulang. Ucapan ini pula yang selama ini di-interpretasi sebagai pengakuan Abbott bahwa penyadapan terhadap Indonesia memang ada. Namun menarik dicermati bila kita membaca statement Abbott sebelumnya pada kesempatan yang sama.

“In the past 24 hours there have been calls for Australia to detail our intelligence operations and to apologise for them.” (Sumber: The Guardian)

Dari statemen diatas, 24 jam sebelum penarikan Dubes, Indonesia diperkirakan tengah gencar meminta transparansi data intel Australia. Sejauh mana transparansi yang diminta Indonesia dalam menguak rahasia negara Australia, yang jelas ini tidak membuat pemerintah negeri Kangguru senang. Tiadanya titik temu ini yang mengakibatkan penarikan Dubes dan situasi tegang seperti sekarang.

Ada dua sisi yang menarik. Abbott menuduh Indonesia “menodong” Australia untuk membuka semua rahasia negaranya termasuk metode kerja intelijen Australia dengan transparan. Indonesia di sisi lain, menganggap Australia tidak mau bekerja sama dan cenderung menutup-nutupi sesuatu.

Bila memang permintaan Indonesia pada Australia hanya soal menjawab pertanyaan “sadap” atau “tidak sadap” maka respon Tony Abbott sangat tidak terpuji dan melukai hubungan diplomatis yang telah terbangun baik selama puluhan tahun.

Tapi apabila, pertanyaan yang diajukan Indonesia adalah seperti metode intelijen atau seperti identitas agen individu tertentu maka Abbott jelas mempunyai alasan konkret untuk tidak menanggapi Indonesia, apalagi sampai harus meminta maaf. Cara kerja intel sebuah negara adalah rahasia suatu negara yang tak bisa dibeberkan dengan transparan.

Harus diakui, posisi Australia lebih kuat dan Abbott punya hak untuk tidak menanggapi permintaan Indonesia. Kasus penyadapan yang dibocorkan melalui Snowden hingga kini masih sebatas klaim. Tanggapan maaf atau keseriusan Australia atas urusan ini bisa malah memberikan indikasi bahwa Australia benar-benar terlibat penyadapan. Bila hal tersebut berpotensi akan bocornya informasi sensitif apalagi yang tidak ada hubungannya dengan isu sadap, maka intel Australia yang terancam di-compromise.

Kritik Keras Dari Dalam Australia

Pemimpin oposisi Partai Labor, Bill Shorten meminta Abbott untuk berhati-hati dalam berbicara. “Sekarang waktunya untuk berbahasa dan berdiskusi hati-hati dengan kolega Indonesia kita,” ucapnya. Ia juga meminta Australia mengikuti contoh Presiden Obama yang melakukan klarifikasi pada Kanselir Angela Merkel mengenai penyadapan teleponnya.

Sekadar info menarik, penyadapan justru terjadi di masa pemerintahan Labor dan Julia Gillard, bukan Liberal dibawah Tony Abbott.

Kondisi kritis seperti ini dipercaya merugikan Australia, karena Indonesia salah satu patner strategis dalam memerangi penyelundupan manusia. Baru-baru ini, Indonesia menangkap tiga personal Angkatan Laut yang kedapatan mau menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Australia, seperti dilansir News.com.au

Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 250 juta penduduknya. ABC memberitakan, Menteri Perdagangan Andrew Robb belum lama ini mengumumkan permintaan tambahan sapi sebanyak 75,000 ekor dari Indonesia. Hingga kini impor ekspor sapi masih belum terkena imbas.

Bill Shorten sempat mengingatkan bagaimana pemerintahan PM Chifley pada tahun 1940 turut mensponsori kemerdekaan Indonesia di PBB. Ada simbios mutualisme diantara kedua negara yang harus dipertahankan.

Adakah Kepentingan Politik?

Dengan Pemilu 2014 yang semakin mendekat, tindakan tegas Indonesia dalam menunjukkan martabatnya sebagai bangsa berdaulat sulit dikatakan murni tanpa kepentingan politis. Penyadapan memang kasus berat, namun Indonesia harus menunjukkan karakter yang sama terhadap siapapun yang menekan. Berbagai kasus penganiayaan dan sulitnya TKI mendapat akses hukum di Timur Tengah harusnya juga ditanggapi dengan serius dan kalau perlu dengan shock therapy.

Pernahkah terpikir untuk menarik Dubes Indonesia dari Arab Saudi selama ini? Beranikah Indonesia kehilangan devisa negaranya dengan menghentikan supply arus TKI/TKW? Menunjukkan kedaulatan itu bukan hanya ketika ada golongan elite politik tertentu yang diusik dan disadap Blackberry-nya. Tapi juga dengan menghargai setiap titik darah rakyatnya yang dikirim ke negeri antah berantah.

Apalagi kalau rasa takut itu dikarenakan jatuhnya informasi kasus-kasus kunci seperti Hambalang dan Century ke tangan asing. Secara kebetulan Abbott mengatakan bahwa ia menyesal atas “kejadian yang memalukan ini.” Kok Abbott tahu ada sesuatu yang memalukan? Wah sepertinya memang Australia harus buru-buru di-SNOWDENISASI oleh Indonesia.