Butuh Kebijakan yang Adil Mengatasi Persoalan Rakyat

Pengantar Redaksi

Kunjungan Senator ke daratan Timor ternyata menemukan beragam persoalan yang selama ini terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari kasus kawasan hutan, kisruh pilkada TTU, masalah dana pensiunan eks karyawan PT Semen Kupang, hingga kasus korupsi yang terus berulang tahun di NTT.
Berikut tulisan terakhir dari hasil rekaman Senator Sarah Lery Mboeik selama kunjungan kerja tersebut.

MENANGGAPI persoal
an kawasan hutan, Senator daerah perbatasan, Ir Sarah Lery Mboeik memberikan penjelasan dengan rujukan kepada Keputusan Mahkamah KOnstitusi (MK). Menurut Lery, Keputusan MK No 45/PUU-IX/2011 terkait UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 angka 3 tentang perubahan defenisi kawasan hutan, Mahkama Konstitusi menggariskan bahwa defenisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Implikasinya, sebut dia, penentuan kawasan hutan tidak hanya sekadar pada penunjukan kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan melalui empat tahap pengukuran kawasan.
Masalah lain yang juga disoroti serius oleh Senator Lery Mboeik adalah
masalah dana pensiunan mantan karyawan PT Semen Kupang. Juga perumahan rakyat yang tak layak, masalah tenaga honorer baik di Kabupaten Rote Ndao, Kota Kupang, Kabupaten TTS, dan Kabupaten TTU.
Masalah rencana kenaikan BBM bersubsidi yang akan memberi efek multidimensi bagi masyarakat miskin, sampai pada musyawarah perencanaan pembangunan yang selalu berulang tahun, tapi tak pernah ditanggapi ataupun dijawab dalam APBN maupun APBD provinsi/kabupaten. Semua ini merupakan aspirasi yang datang dalam berbagai pertemuan, baik di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dan di Provinsi NTT.
Tidak tersedianya tenaga dokter ahli kandungan di kabupaten TTU dan mungkin saja di kabupaten lainnya yang ada di provinsi NTT, sehingga para ibu hamil harus melakukan kontrol kesehatan kandungannya ke Atambua (Belu) atau ke Kupang. Ini sangat memprihatinkan, mengingat masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan anak di NTT.
“Kami coba menggali mengapa ada keengganan para dokter khususnya dokter ahli untuk melayani di daerah NTT ini? Tunjangan insentif dan fasilitas yang tak menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Bahkan masalah ini juga terjadi di RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, banyak dokter ahli terpaksa pergi meninggalkan NTT,” kritik Lery Mboeik.

Nomor Dua di Indonesia
Bertepatan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Kupang, ketika pertemuan dengan beberapa utusan dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada acara dialog 19 April di Kota Kupang, disampaikan informasi yang berharga dan patut diberi apresiasi pada pemerintah Kota Kupang soal indikator kesejahteraan (Ikrar) yang menempatkan Kota Kupang sebagai kota dengan indikator kesejahteraan nomor dua se-Indonesia, dengan nilai 51,7 setelah kota Yogyakarta. Keberhasilan ini penting untuk dipertahankan bagi siapa pun yang akan naik nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota.
Masalah kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten TTU yang dilakukan oleh aparat polisi di Polres TTU, bahkan permohonan eksekusi atas keputusan MA soal putusan PTUN Kupang oleh Menteri Sekretaris Negara RI dengan No. R.73/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/4/2012 juga menjadi aspirasi masyarakat di TTU, yang disampaikan dalam dialog bersama masyarakat sipil di Kefamenanu.
“Bagaikan buah simalakama, tapi atas nama penegakan hukum, pemerintah harus konsisten menjalankan putusan ini,” komentar Pak Santos dalam dialog tersebut.
Demikian juga penanganan kasus-kasus korupsi yang dirasakan belum adil dalam penegakan hukum, bahkan cenderung tenggelam dan tak ada kejelasannya, baik di Provinsi NTT, kabupaten Rote Ndao, TTU, Sikka, Ende, Lembata, dll, yang diharapkan masyarakat untuk Senator daerah perbatasan ini terus bersuara menyuarakan ketidakadilan.
Banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam delapan belas kali pertemuan di daratan Pulau Timor ini, dan masih banyak yang belum terungkap. Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan yang dialami dari waktu ke waktu dengan peran masing-masing pemangku kebijakan melalui perubahan kebijakan yang adil bagi rakyat, serta mainstream anti kemiskinan struktural secara cepat dan berdampak jangka panjang, bukan sekadar menginventarisir jumlah persoalan