JAKARTA–MICOM: Peristiwa bentrok antara Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) dan Brimob Polri di Gorontalo menunjukan belum tuntasnya reformasi di sektor keamanan.

“Kita belum berhasil meletakan TNI dalam ranah negara hukum yang benar. Yang kedua, penting bagi institusi Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak ada kesan berlebihan,” kata Direktur Program Imparsial, Al Araf, saat dihubungi mediaindonesia.com, Jakarta, Senin (23/4).

Araf menambahkan, motif bentrok selalu bervariasi. Mulai dari kepentingan ekonomi bisnis hingga membela kesatuan masing-masing.

“Yang paling penting saat ini adalah baik TNI maupun Polri bisa menerima semua tugas dan fungsi masing-masing secara legowo,” kata Araf.

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan saling cemburu antara kedua institusi penjaga keamanan tersebut.

Selain itu, reformasi bidang keamanan harus segera dituntaskan. Mekanisme penghukuman yang adil melalui peradilan militer harus segera dilaksanakan agar ada efek jera kepada personel TNI.

“Jangan hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Ini harus dibenahi, mekanisme disiplin di TNI maupun Polri harus benar,” kata Araf.

Tidak hanya efek jera untuk personel TNI, reformasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga menjadi penting untuk menciptakan kedisiplinan terhadap anggota Polri.

“Kompolnas harus bisa menjadi komisi yang independen sehingga bisa berjalan untuk mengawasi internal polisi. Selama ini kan kewenangannya terbatas, anggotanya juga tidak independen. Sepanjang itu tidak dijalankan, sepanjang itu pula potensi bentrokan akan terus ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, bentrokan antara keduanya akan terus terjadi selama reformasi sektor keamanan belum tuntas. “Khususnya di peradilan militer untuk TNI dan peningkatan profesionalisme Polri. Reformasi sektor keamanan membutuhkan keduanya untuk bersikap profesional,” kata Araf.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan terhadap TNI dan Polri juga mutlak dilakukan, agar mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan performa dan profesionalisme kinerja.

GORONTALO: Tokoh masyarakat Gorontalo, Fadel Muhammad, meminta TNI dan Polri, untuk mawas diri masing-masing, agar setiap tindakan yang mereka lakukan tidak merugikan masyarakat di Gorontalo.
Hal itu diungkapkannya Fadel menanggapi insiden berdarah antara pihak TNI Kostrad dan Brimob.
“Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi di Gorontalo, padahal selama kepemimpinan saya di sana, daerah itu dikenal paling aman dan masyarakat yang cinta damai,” kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini, hari ini.
Dia meminta agar pimpinan masing-masing kedua lembaga tersebut, benar-benar bisa mengendalikan para prajuritnya, dan dapat menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Gorontalo.
“Jangan sampai menciptakan suasana ketakutan pada masyarakat,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
Dia juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi pada isu-isu yag beredar, namun tetap waspada dan berhati-hati.
Menurutnya, masuknya Kostrad di Gorontalo pada masa kepemimpinannya sekitar tahun 2006 lalu, sesungguhnya bertujuan mulia, yakni menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah Indonesia bagian utara.
Waktu itu, pihak Kostrad yang ingin memiliki markas di Gorontalo, lalu pemerintah daerah menfasilitasinya dengan memberikan lahan di Kabupaten Gorontalo utara