Hore……… kemiskinan di Kabupaten Demak turun…. Begitulah gumamku ketika membaca release hasil sementara Sensus Penduduk 2010 di Kabupaten Demak. Kepala BPS Ir Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa warga miskin di Demak saat ini hanya 202.240 jiwa atau sebesar 19,7 persen dari total penduduk, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 21 persen.

Namun tidak semua bereaksi sama dengan saya ketika membaca berita keberhasilan pemkab demak menekan angka kemiskinan ini. Adalah lumrah ketika BPS mengeluarkan data mengenai keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan, selalu ada pihak yang mengkritik dan mempertanyakannya. Mulai dari kecurigaan ada “pesanan” pemerintah untuk menaikkan popularitas, datanya tidak valid-lah, cara mengumpulkan datanya asal-asalan dan sebagainya. Kritik itu menjadi sangat kencang disuarakan manakala realitas yang ada di masyarakat tidak menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan, dan ekspos media tentang penderitaan masyarakat begitu besar. Anda yang hidup di tengah-tengah masyarakat miskin pasti akan sangsi ketika mendengar berita angka kemiskinan turun.

Saya jadi inget tulisan yang berjudul “Impersonalisasi Kaum Papa” yang ditulis oleh Rieke Diah Pitaloka (RDP), Dalam tulisannya RDP mengungkapkan bahwa data kemiskinan BPS menyesatkan. Teknik pengukuran garis kemiskinan dari Susenas telah mereduksi pengertian kemiskinan sebagai degradasi kualitas hidup manusia secara nonkuantitatif dan personal

Pengkaburan realitas kemiskinan oleh angka-angka BPS digambarkan oleh RDP seperti kasus yang di alamai oleh. Jahra Febiola, Jahra adalah gadis kecil penderita tumor orbit ganas di mata kirinya dan harus menjalani operasi Jahra tidak termasuk dalam kuota masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas.Untungnya perangkat desa berhasil memperjuangkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk Jahra. Jadi semua pembiayaan operasi tak dibebankan kepada ibu dan kakeknya. Ia dioperasi di RS Mata Cicendo, Bandung. Seharusnya seminggu setelah operasi, Jahra harus mendapatkan pengobatan lanjutan di RS Hasan Sadikin, Bandung. Namun, ia ditolak karena kartu Jamkesdanya dianggap tidak berlaku.

Alasan pihak rumah sakit adalah Jahra dan ibunya tak lagi termasuk kategori keluarga tidak mampu. Pihak rumah sakit bersikeras menolak karena sulit memverifikasinya jika tak ada di data. Pengeluaran anggaran perawatan tak bisa tanpa data. Bisa-bisa dianggap penyelewengan anggaran. Akar persoalan adalah data yang harus menjadi acuan rumah sakit dalam memberi layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin tak lagi mencantumkan nama Jahra. Padahal ibu Jahra masih janda yang tak punya kerja. Hidup mereka masih bergantung pada keringat sang kakek yang bekerja serabutan. Mereka masih miskin.

Kalo di Demak, kasus yang mungkin mirip dengan Jahra adalah Nihla. Nasibnya setali tiga uang dengan Jahra, Keluarga Nihla tidak punya jamkesmas, dan jamkesda yang dimilikinya tak bisa digunakan lagi. Tapi dalam kasus Nihla ini, Jamkesda tidak bisa digunakan karena Anggaran dari Pemkab sudah habis.

Tulisan RDP ini dikritik oleh Jousairi Hasbullah dalam tulisannya Interpretasi Data Statistik. Interpretasi RDP terhadap data statistik Susenas yang dikeluarkan BPS tidak tepat. Dia menulis “Data kemiskinan BPS yang oleh RDP dihubungkan dengan kasus Jahra cukup sulit dipahami bagaimana mengaitkannya secara langsung. Angka kemiskinan BPS, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, adalah data kemiskinan makro yang bersifat agregatif, tidak dapat dan memang tidak ditujukan untuk menggambarkan kemiskinan orang per orang. Hampir tidak ada kaitan antara data makro Susenas yang diperoleh dari proses sampling survei yang diulas oleh RDP dan kasus individual yang dialami oleh Jahra. Ini mengindikasikan tantangan besar kita terkait bagaimana memahami data”.

Jousari menjelaskan, ada data-data spesifik yang oleh dia disebut data mikro [contohnya : Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS 2008)]yang bisa digunakan menjadi acuan sebuah program.

Dalam tulisannya,Jousari ingin menekankan, agar data BPS diinterpretasikan secara benar dan tepat. Di akhri tulisannya disebutkan “Kita memahami kegundahan Rieke Diah Pitaloka, tetapi kita juga semakin memahami bahwa dibutuhkan rekonsiliasi besar antara BPS sebagai produsen data dan para pemerhati pembangunan untuk senantiasa meletakkan pemaknaan data pada tempat yang semestinya.”

Dari dua tulisan mereka, RDP dan Jausari, saya ingin mengatakan, Seperti apapun data yang dirilis, Rakyatlah yang paling merasakan dia miskin atau sejahtera. Data BPS yang dikeluarkan oleh Kepala BPS Kabupaten demak Ir Endang Tri Wahyuningsih, harus diinterprestasikan dengan tepat.

So… ketika dikatakan “Jumlah Warga Miskin Turun”. So What?

Kemudian apa??? Kami tunggu Interprestasi oleh para pemangku kepentingan rakyat.dan implementasi program yang tepat buat rakyat