Gabungan pergerakan pemuda mahasiswa dan pelajar kembali turun ke jalan mengepung Istana Negara siang ini (Senin, 24/1). Sekitar 100 mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi ini bentrok berdarah dengan polisi, bahkan Ketua Umum PB HMI Nur Fajri luka-luka dan memar wajahnya dipukuli aparat. Ini sinyal rezim SBY-Boed kian represif dan menggunakan kekerasan brutal terhadap mahasiswa..

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam, Nur Fajriansyah, mengutuk keras aparat Kepolisian yang telah bertindak represif terhadap pengunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, termasuk kepadanya sendiri, yang diinjak-injak aparat.

Akibat diinjak-injak, kepala Nur Fajriansyah terlihat memar.

“Saya mengutuk keras tindakan represif aparat keamanan dan tidak mungkin ini dibiarkan. Karena jabatan Ketua Umum HMI adalah simbol kebesaran organsasi yang sudah dihina oleh polisi,” tegasnya di Istana Negara, Jakarta (Senin, 24/1).

Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Hendriono juga mengutuk tindakan aparat tersebut. Dia menegaskan, baru kali ini dalam sejarah HMI, Ketua Umum diinjak aparat Kepolisian. “Kita lihat (Akbar Tanjung dan Anas Urbaningrum), dari zaman mereka, belum ada yang diinjak-injak Polri,” tukasnya.

Karena Ketum PB HMI sudah diinjak-injak, dia menegaskan, akan ada aksi pembalasan dari HMI di seluruh Indonesia. Dan saat ini, akunya, dia baru mendapat kabar dari HMI Makassar, siap melakukan aksi pembalasan. Mereka sebelumnya melihat tindakan represif aparat dari layar kaca televisi.

“Teman-teman HMI di seluruh Indonesia juga sudah mendapat kabar dan siap melakukan aksi pembalasan,” ungkapnya sambil mengaku saat ini tiga bus mahasiswa sedang menuju Istana, karena terpicu tindakan represif aparat.

Saat ini, mahasisa sedang bernegosiasi dengan aparat untuk meminta kawan mereka yang diamankan sebelumnya.

Sebelumnya, mereka menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta (Senin, 24/1). Tuntutannya, meminta rezim Susilo Bambang Yudhoyono untuk berhenti melakukan pembohongan.

“Tuntutan kita hentikan pembohongan. Kita kan menjadi bagian dari badan bekerja tokoh agama. Ini aksi pertama kita setelah tokoh agama menyampaikan sikap,” kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah Haz.

Dalam aksi tadi, Ton menyesalkan tindakan represif dari aparat keamanan. Pasalnya, dua pengunjuk rasa, Hengky F Mattan, akvitis Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi dan Tigor Hutapea dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ditangkap

Sedangkan beberapa pengunjuk rasa mengalami tindakan represif dari aparat. Mereka adalah Ahmad Latupono, aktivis HMI MPO, Ogi aktivis Liga Mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, Aldo, Nur Fajri (Ketua umum PB HMI), dan Kiki dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti.

Tak hanya itu, Ahmad Nurhidayat, Zaidi Basiturrazak, Baits Diponegoro, Supriadi Djae, Iswan dan Karim dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gusti Persatuan Mahasiswa Kristren Republik Indonesia dan sopir mobil sound juga mengalami hal yang sama.

Dia menduga, Kepolisian berani melakukan hal tersebut, karena jumlah pengunjuk rasa tidak banyak. “Kita memang tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar. Yang demo ini hanya pengurus pusat dari masing-masing organisasi mahasiswa. Makanya tadi Ketua Umum PB HMI (Nur Fajriansyah) termasuk yang diinjak-injak,” terangnya.

Meski Hengky F Mattan dan Tigor Hutapea yang ditangkap sebelumnya telah dilepaskan, mahasiswa kata Ton, tetap akan menggelar unjuk rasa, meski waktunya belum ditentukan.
Aksi ini merupakan tindaklanjut dari Mimbar Akbar Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar pada pekan lalu. Rencananya, aksi dimulai pukul 11.00 WIB berangkat dari markas Pelajar Islam Indonesia, Menteng Raya, dilanjutkan longmarch menuju Istana Negara. Menurut Ketua Umum PII, M Ridho, aksi hari ini bersifat damai dan diharapkan menjadi pemantik bagi aksi-aksi lainnya di daerah.

“Setelah aksi ini, setiap elemen yang bergabung dalam koalisi ini akan menginstruksikan kepada strukturnya di daerah-daerah untuk melakukan aksi dengan mengusung isu yang sama yaitu gerakan ‘perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi’,” tegas Ridho dalam pernyataan kepada pers dan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu.

Namun, lagi-lagi demonstrasi mahasiswa hari ini dipastikan tidak akan mendapat atensi dari pihak Istana, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan bertolak ke India pagi ini, sementara Wapres Boediono berada di Hotel Bidakara membuka Munas PP Polri.

Pada rapat koordinasi yang persiapan aksi lalu (Sabtu, 22/1) tercatat beberapa elemen pemuda, mahasiswa dan pelajar menyatakan bergabung dalam aksi tersebut. Elemen-elemen gerakan tersebut diantaranya adalah PII (Pelajar Islam Indonesia), HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), HMI-Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam – Dipo), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Budha), Senat Mahasiswa UI, KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), KAMTRI (Keluarga Mahasiswa Trisakti), BEM UMB (BEM Universitas Mercu Buana), BEM Nusantara, PMII Jakarta Timur.

Sebelumnya elemen-elemen tersebut telah melakukan rangkaian pertemuan secara intensif dan mereka sepakat merumuskan “7 Cita-cita Kaum muda, mahasiswa dan pelajar Indonesia. Mereka juga akan mengusung satu slogan bersama, yaitu “Perubahan Sudah Tidak Dapat Ditunda”. Mereka mendesak SBY-Boed turun
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya tak ikhlas dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengurangi jatah menteri. PKS menuding SBY telah mengkhianati kontrak politik yang sudah ditandatanganinya beberapa waktu lalu.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil, mengatakan bahwa untuk masalah itu biarkan saja publik yang sudah cerdas menilainya. “Biar publik yang menilai. Kami tidak bisa menilai. Ketika ada perjanjian politik seperti ini, lalu dikurangi secara sepihak, apa namanya biar publik yang sudah dewasa dan cerdas menilainya. Kami harap tentunya bisa saling menghargai,” kata Djamil, kepada pers, di Jakarta.

Lantas apakah PKS kaget dengan keputusan SBY mengurangi jata menteri dari partai itu? Djamil menegaskan, PKS hampir tidak percaya dengan keputusan itu. Menurut dia, selama ini PKS mempunyai pikiran bahwa SBY tetap dengan pemikirannya tidak mengurangi jatah menteri PKS. “Kami dalam posisi keyakinan tidak akan dilakukan oleh Pak SBY,” tegasnya.

Kendati demikian, PKS mengaku tetap menghargai apa yang telah menjadi keputusan presiden yang memilki hak prerogatifnya tersebut. Walaupun, rasa kecewa itu tetap ada. “Meskipun kita menghargai, ya adalah sedikit tergores. Secara psikologi ada terpengaruh. Apalagi bagi menteri yang digantikan,” tegas Nasir yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu.

Seperti diketahui kader PKS yang menjabat Menteri Riset dan Teknologi, (menristek) Suharna Surapranata diganti Presiden SBY. Ketua DPP Bidang Hukumn dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy pun angkat bicara. Meski bisa menerima keputusan SBY, Aboe merasa keputusan presiden ini cukup mengejutkan. Karena, kata dia, terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik karena bersinggungan dengan persoalan hukum. “Tapi ternyata para menteri itu cukup sakti, tidak tersentuh evaluasi dan masih dipertahankan pada posisinya,” kata Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu. Pada sisi lain, Aboe melihat alasan reshuffle tidak konsisten. Menurut dia, bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. “Misalkan dari Menteri Pariwisata ke ESDM atau dari Menteri Perdagangan ke Menteri Pariwisata. Lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme,” ungkap Aboe lagi.

Dia menegaskan, sejarah telah mencatat Presiden SBY telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. “Ini merupakan preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia,” kata Aboe. “Sampai tadi (kemarin) malam pukul delapan lebih 10 menit PKS masih menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas, lantas kontrak tersebut dilanggar oleh SBY,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, bila beberapa fungsionaris Partai Demokrat menekankan PKS harus legowo dengan keputusan SBY. “Saya jadi tidak paham, bagaimana sebenarnya mereka memaknai kontrak politik itu sendiri. Kok sepertinya PKS yang salah ketika mengingatkan isi kontrak politik.” Padahal, kata dia, PKS hanya ingin konsisten atas janji yang telah dibuat. “Bila dalam konstruksi hukum kontrak berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam Islam kita diwajibkan untuk memenuhi akad yang telah dibuat,” ungkapnya. “Lantas pada kontrak politik ini sebenarnya dimaknai seperti apa sih,” kata Aboe tak habis pikir.

Menyikapi pernyataan Aboe, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online, mengatakan partainya tetap menginginkan PKS bersama di pemerintahan sampai akhir masa pemerintahan SBY-Boediono pada 2014 mendatang.

Tapi, kata Ramadhan, Demokrat mempersilakan PKS keluar dari pemerintahan kalau terus mengancam dan mempermalukan Presiden, dengan seolah-olah mengatakan Presiden melanggar janji karena mencopot salah seorang kadernya. Apalagi kalau PKS terus membuat serangan di publik kepada pemerintah. “Itu bukan lagi komunikasi politik yang santun. Nah, kalau misalnya PKS keluar, ya terserah. Artinya Kalau mau keluar, kok pusing amat. Yang pasti, jangan ganggu Pak SBY. Itu saja pesan saya ke PKS,” tegas Ramadhan, kemarin.

Ramadhan pun tidak peduli dengan pernyataan sebagian kalangan bahwa PKS akan besar kalau keluar dari pemerintahan. “Whatever, yang penting konsisten. Jangan bermain di dua kaki. Itu tidak santun. Politik dua kaki itu tidak Islami. Kan (Islam mengajarkan) harus konsisten, harus istiqamah,” tegasnya.

Begitu juga dengan tanggapan Ketua Forum Kesatuan dan Persatuan Bangsa (FKPB), Ery Ratmadi. Dia menduga, berkurangnya jatah satu kursi menteri PKS melalui momen reshuffle kabinet, merupakan konsekuensi logis atas perilaku PKS yang tidak konsisten dalam berkoalisi. “Presiden mengurangi jatah PKS di kabinet lebih kepada pembelajaran politik terhadap PKS yang menyatakan ikut berkoalisi tapi sikap politiknya di parlemen kadang-kadang melebihi partai oposisi. Jadi wajar diberi sanksi,” kata Ery Ratmadi.

Dengan memahami pengurangan satu kursi di kabinet itu sebagai punishment, lanjutnya, maka PKS tentu ke depannya koreksi diri. “Kalau PKS benar-benar koalisi strategis, pasti kursinya tidak akan dikurang. Bahkan bisa ditambah. Faktanya kan tidak begitu hingga Presiden SBY memutuskan harus dikurangi kursinya,” tegas Ery Ratmadi lagi.

Tifatul Keluarkan Sebait Pantun
Suasana memanas ini tampaknya berusaha didinginkan Menkoinfo Tifatul Sembiring. Katanya, soal ancaman keluar dari koalisi bukanlah pernyataan resmi dari PKS. “Mengenai hal-hal demikian (koalisi), pembahasan selanjutnya kita bahas di majelis Syuro,” tegas Menkoinfo Tifatul Sembiring pada wartawan di Istana Negara, kemarin.

Tifatul seolah tak pernah mendengar ancaman sejumlah petinggi PKS terhadap SBY yang menyatakan akan keluar dari koalisi. Memang diakui Tifatul, pada malam reshuffle diumumkan Presiden, petinggi PKS melakukan pertemuan di Lembang. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati PKS tetap menghormati keputusan Presiden terkait hasil reshuffle kali ini. “Karena secara konstitusional ini hak prerogratif presiden. Jadi dalam hal ini kita akan tetap bekerja. Sebagai menteri tetap bekerja sebagaimana biasa. Jangan sampai mengurangi prestasi kerja kita,” kata Tifatul.

“Ke depan, karena kesepakatan kita diawal koalisi adalah untuk membangun bangsa sehingga bangsa ini menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.

Nama Tifatul sempat disebut-sebut bakal terkena reshuffle, namun pada akhirnya jabatan menteri tetap dipercayakan padanya. Saat ditanya mengenai perasaan tidak terkena reshuffle, satu bait pantun pun mengalir. “Ayu ting-ting beli kemeja, yang penting tetap bekerja,” kata Tifatul enteng

Iklan