jakarta Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda karena pengadilan setempat menggelar kasus pelanggaran HAM di Maluku dan Papua. Ada apa di balik itu semua?
Ketua Komite Indonesia Bangkit Rizal Ramli mengingatkan, Presiden SBY sebaiknya berhati-hati menyangkut kasus tuduhan pelanggaran HAM karena ada pelajaran berharga dari kasus keberangkatan Letjen (Purn) Sintong Panjaitan ke Amerika dan lawatan Presiden Soeharto ke Mesir.
“Sebagai kolega Pak SBY, saya ingatkan ada dua kasus yang bisa diambil hikmahnya. Pertama, kasus Pak Sintong, dulu dia juga dikejar aktivis HAM di AS ketika hendak belajar pasca-sarjana, karena kasus insiden Dili. Dia berhasil lolos dari kejaran aktivis HAM dan aparat hukum di AS,” papar Rizal Ramli, Selasa (3/10) petang.
Kedua, dalam kasus Pak Harto ketika berkunjung ke Mesir. Ternyata terjadi kerusuhan di dalam negeri yakni peristiwa Mei 1998 dan Pak Harto kemudian mengundurkan diri.
“Presiden SBY seharusnya sudah mendapatkan informasi intelijen dan informasi elite lingkaran dalam istana secara lengkap, sehingga tak perlu berkunjung ke Belanda karena situasinya tak kondusif,” papar Mantan Menko Perekonomian itu.
Rizal Ramli khawatir, elite ‘lingkaran dalam’ Presiden SBY tidak punya pengalaman politik dalam dan luar negeri. Juga tidak punya pengetahuan penting semacam itu, serta tidak peka terhadap ‘situasi panas’ republik ini yang terjadi berbagai kerusuhan dan bencana .
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungannya ke Belanda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 6-8 Oktober 2010. Presiden mendapat kabar bahwa ada tuntutan dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda kepada pengadilan setempat agar Presiden SBY ditangkap dengan tuduhan pelanggaran HAM.
Dengan alasan itu, presiden lantas memutuskan membatalkan rencana kunjungannya ke Belanda. Presiden SBY tidak terima ada sidang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Den Haag, Belanda, ketika kunjungan itu berlangsung. “Ini menyangkut harga diri dan kehormatan bangsa,” paparnya.
Sementara pengamat politik Frans Aba MA melihat, pembatalan keberangkatan itu terpaksa dilakukan sangat mendadak karena situasi rawan di dalam negeri. Ada banyak manuver perlawanan dari arus massa dan potensi kerusuhan karena rakyat kecewa kepada pemerintah.
“Di dalam negeri potensi kerusuhan terus meninggi, maka SBY perlu membatalkan kunjungan ke Belanda. Dia bisa seperti Pak Harto kalau terlanjur terbang ke sana,” kata Frans Aba, alumnus GMNI.
Sekedar info, rombongan SBY sudah bersiap-siap berangkat di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Bahkan sebagian rombongan beserta barang-barang sudah berada di bandara. “Situasi ini berimplikasi politik dan mengundang tanda tanya di dalam negeri,”

Iklan