Peringatan Hari Pers Nasional ke-27 yang jatuh pada hari ini, 9 Februari 2012 diselenggarakan di Jambi dan dihadiri sekitar 1000 orang termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama 18 menterinya.

Menjelang kedatangan mereka, Jambi pun sibuk berbenah. Jalan diperbaiki, bendera Merah Putih dipasang, kota dan lokasi yang dikunjungi Presiden juga dipercantik.

Hari Pers Nasional diperingati meriah, dan diisi berbagai aktivitas seperti pemberian penghargaan kepada insan pers serta peresmian perpustakaan pers.

Kemeriahan ini sebenarnya agak ironis bila kita melihat kondisi nyata pers di negeri ini. Yang pertama, soal kesejahteraan wartawan. Masalah umum seperti gaji layak bagi wartawan (di tengah jam kerja yang tak menentu) belum kunjung tertuntaskan.

Banyak media yang belum menggaji wartawan mereka sesuai standar yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen, misalnya. Tentu masalah kesejahteraan ini lebih mendesak diurusi ketimbang peringatan Hari Pers yang meriah, yang lebih seperti pencitraan.

Sebab, kesejahteraan wartawan yang rendah kerap kali jadi justifikasi bagi ulah wartawan meresahkan yang suka meminta “amplop” serta akurasi berita yang rendah. Bila kesejahteraan wartawan sudah meningkat, para wartawan yang nakal (yang suka memeras narasumber dan memelintir berita) tidak lagi punya dalih. Publik bisa segera berhenti “menyalami wartawan” dan berharap akan pemberitaan yang bermutu.

Yang kedua, segi keamanan bagi wartawan juga menyedihkan. Sudah berapa kali kita mendengar wartawan yang diculik dan dibunuh? Tak jarang, di antara mereka dibunuh karena berita yang mereka tulis. Seharusnya, sesuai fungsi wartawan untuk menyampaikan berita yang bermanfaat bagi kepentingan publik, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi kan? Lantas, di mana hak kebebasan pers yang dijanjikan?

Kondisi yang ketiga, yang lebih mendesak ditangani ketimbang membikin peringatan Hari Pers yang meriah, adalah independensi media. Bukan rahasia lagi, beberapa media di Indonesia tidak bisa diharapkan independen akibat campur tangan politik dan tekanan dari pemilik (yang ikut bermain politik). Yang paling jelas terlihat adalah televisi. Sekadar contoh, seperti kita ketahui, Metro TV dan grup MNC saat ini amatlah akrab dengan Partai Nasdem.

Iklan Partai Nasdem muncul di beberapa stasiun televisi hampir tanpa henti. Bila beberapa hari belakangan ini kita lihat ada iklan antikorupsi Partai Demokrat, maka itu lebih karena usaha Partai Nasdem menyindir Demokrat. Motivasinya politis.

Motivasi serupa juga kita lihat tampil ketika TV One seolah-olah membela Nurdin Halid dalam kisruh PSSI yang pertama (karena kedekatan Nurdin dengan Aburizal Bakrie).

Memang benar, independensi media tidak mutlak dipengaruhi oleh kepemilikan. Tetapi tidak bisa diingkari juga, kepemilikan media menentukan konten yang disiarkan. Bila ada berita yang negatif mengenai pemilik media (atau partai politik yang didukungnya) besar kemungkinan berita itu tak akan disiarkan/dimuat.

Yang keempat, konten media saat ini tidak mencerdaskan. Media seakan-akan lupa terhadap tanggungjawab mereka untuk memberi informasi jujur dan aktual. Media semakin komersial, abai terhadap mutu konten dan program, serta mendewakan rating. Asalkan rating suatu acara tinggi, itulah ukuran kesuksesan yang ingin dicapai. Lantas, di mana lagi para wartawan dapat bernaung untuk menuangkan aspirasi jika media saja sudah terkontaminasi?

Kita tidak buta untuk melihat itu semua. Dengan segala permasalahan di dunia pers yang dibahas di atas, satu pertanyaan pun terbersit: Pantaskah jika Hari Pers Nasional diperingati dan dirayakan sedemikian meriah? Dengan kedatangan Presiden beserta setengah jumlah menteri di kabinetnya?