Petisi Garuda (Gerakan Rakyat untuk Demokrasi) merilis 33 kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut daftar 33 kegagalan pemerintahan SBY-Boediono versi Petisi Garuda:

1. Gagal melindungi sumber daya ekonomi rakyat dan sumber daya ekonomi negara.

2. Gagal menyediakan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

3. Gagal menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

4. Gagal melindungi warga negara menjadi tenaga kerja di luar negeri.

5. Gagal melindungi kedaulatan bangsa dari upaya hegemoni modal, budaya, maupun upaya nyata untuk mencaplok secara fisik     wilayah kedaulatan NKRI.

6. Gagal melindungi HAM dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

7. Gagal dalam upaya pemberantasan dan penuntasan kasus korupsi.

8. Gagal dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat

9. Gagal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

10. Gagal dalam melakukan reformasi birokrasi.

11. Gagal dalam upaya penegakan hukum untuk menjamin ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

12. Gagal membangun politik yang beretika dan menghilangkan praktik politik yang transaksional.

13. Gagal dalam upaya membangun karakter bangsa.

14. Gagal dalam upaya membangun moralitas bangsa.

15. Gagal dalam mewujudkan kemandirian pangan.

16. Gagal dalam membangun wilayah perbatasan dan perdesaan.

17. Gagal mensejahterakan buruh, nelayan, dan kaum miskin kota.

18. Gagal memberikan keadilan, penyelesaian kasus-kasus rakyat.

19. Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

20. Gagal menjaga membangun kemandirian pangan.

21. Gagal menyediakan kebutuhan energi untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat.

22. Gagal membangun industri dasar yang dibutuhkan rakyat untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya.

23. Gagal membangun lingkungan hidup yang menyebabkan sering terjadinya bencana banjir.

24. Gagal menyelamatkan hutan Indonesia dari kegiatan mafia kayu.

25. Gagal mengeliminir praktik penyelundupan di wilayah perbatasan.

26. Gagal membebaskan bangsa dari cengkeraman mafia.

27. Gagal menyelamatkan keuangan negara dari tindakan pencurian mafia pajak

28. Gagal dalam menyelamatkan potensi pertambangan dari eksploitasi liar mafia tambang.

29. Gagal membangun pluralitas bangsa yang harmonis.

30. Gagal menyediakan pupuk yang murah untuk meningkatkan produktivitas pertanian

31. Gagal melindungi hak buruh untuk mendapatkan status pekerjaan yang jelas dengan upah yang layak.

32. Gagal dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

33. Gagal melindungi hak hidup fakir miskin dan anak telantar.

(sby naik turun)

KOALISI BAGI BAGI

Sebelum ini, sejumlah tokoh lintas agama juga mengkritik pemerintah telah melakukan kebohongan.
Tokoh lintas agama yang menyebut bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 9 kebohongan dibenarkan oleh Partai Demokrat.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, 9 poin yang disampaikan para tokoh lintas agama adalah benar. “Pemerintah memang melakukan rekayasa. Rekayasa itu bagian dari kebohongan juga kan. Itu sah saja dalam politik,” ucapnya petang ini.

Namun, sambung Mubarok, kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya bermuara ke hal-hal positif demi kemaslahatan rakyat banyak. “Kebohongannya tidak absolut. Sama halnya dengan kebenaran yang disampaikan (pemerintah) juga tidak absolut,” ucap dia.

Mubarok menganalogikan kebohongan yang dilakukan pemerintah, seperti memberi makan kepada anak kecil yang sulit maka sang ibu tentunya harus merayu dan melakukan rekayasa agar anaknnya mau makan.

“Kita perlu rekayasa dan kebohongan untuk merayu anak kecil itu. Kira-kira seperti itu yang juga dilakukan oleh pemerintah,” ucap Mubarok mencontohkan.

Pihaknya juga tidaka keberatan dengan tudingan para tokoh lintas agama bahwa pemerintah telah berbohong. Menurut Mubarok, politik kekuasaan memang dekat dengan kebohongan, dan kerap menggunakan kebohongan untuk melanggengkan kekuasaannya.

“Pemerintah dianggap berbohong. Jadi begini, politik itu memang sangat dekat dengan kebohongan,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, ada 9 kebohongan pemerintah versi tokoh lintas agama. Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus lumpur Sidoarjo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi