Pemerintah diminta menyediakan bahan bakar minyak jenis Premium nonsubsidi seharga Rp 6.400 per liter. Usulan ini disebut sebagai opsi jalan tengah untuk menghindari gejolak di masyarakat yang kaget ketika harus beralih ke Pertamax. Opsi ini juga untuk mengatasi kerepotan dalam konversi gas, mengingat belum adanya kesiapan infrastruktur.

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Satya W. Yudha, menjelaskan harga itu dipatok dari asumsi harga pasar Premiu m Rp 8.000 per liter. “Pajak penjualan ditanggung pemerintah, didapatlah angka itu,” katanya kepada Tempo kemarin. Harga Premium sekarang karena adanya subsidi pemerintah yang menanggung margin dan pajak penjualan.

Menurut Satya, harga Premium nonsubsidi secara perlahan disesuaikan dengan pasar. Sementara itu pengawasan distribusi dan konsumsi BBM diperketat sembari mematangkan persiapan infrastruktur konversi gas. Satya mengatakan kebijakan yang akan disepakati DPR ada kemungkinan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap dan mengatur kelompok masyarakat penerimanya.

Pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi jenis Premium mulai 1 April mendatang. Kendaraan pribadi harus menggunakan bahan bakar nonsubsidi atau beralih ke gas. Rencana ini belum kunjung ada kepastian, muncul solusi kenaikan harga dipertimbangkan selain pembatasan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowida gdo menjelaskan usulan menaikkan harga memang akan dibahas dengan DPR pekan depan. Salah satu materi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 dipercepat. Soal usulan harga bensin, “Silakan DPR saja,” katanya.

Widjajono justru mengusulkan kenaikan harga Premium langsung ke angka Rp 6.000 dari harga semula Rp 4.500 per liter. Soal apakah harga akan berlaku bagi penerima subsidi atau tidak, itu yang perlu dibicarakan dengan Dewan. Jika disetujui, kenaikan dilakukan bertahap hingga mencapai harga keekonomian.

Dia menambahkan harga sengaja dipatok lebih tinggi daripada harga gas LGV yang sebesar Rp 5.600 per liter supaya masyarakat tetap memilih gas. “Rencana jangka panjang kan konversi ke bahan bakar gas,” ujarnya.

Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi, mendesak pemerintah agar segera memutuskan langkah pasti. Dia sepakat dengan subsidi langsung ketimbang subsidi harga secara menyeluruh. Misalnya, ha rga Premium tetap dinaikkan secara perlahan hingga mencapai harga keekonomian. Tapi konsumen yang perlu dilindungi tetap mendapatkan subsidi. “Seperti angkutan umum, subsidinya diatur agar sampai ke tangan yang berhak,” katanya.
Pemerintah dinilai tidak mampu menata dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hingga ke level pelaksanaan paling bawah, khususnya dampak yang ditimbulkan di masyarakat, sehingga terjadi kenaikan harga barang dan tarif angkutan yang semrawut.
Demikian pendapat anggota Panitia Anggaran DPR Rizal Djalil, anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejano, dan ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wijaya Adi yang dikonfirmasi Pembaruan secara terpisah di Jakarta, Jumat (4/3).
Menurut Rizal, keinginan pemerintah memang menginginkan maksimal kenaikan tarif angkutan hanya 10 persen, tetapi kenyataan di lapangan kenaikan malah bervariasi antara 20 persen hingga 25 persen dan antara satu daerah dengan daerah lainnya berfluktuasi.
“Artinya kalau terjadi seperti ini pemerintah harus memonitor. Kondisi ini yang pemerintah tidak perhitungkan secara lebih detail sebelumnya sehingga mereka dianggap lemah. Apalagi, reaksi menaikkan tarif, semacam respons psikologis,” kata Rizal.
Panitia Anggaran, jelas dia, sebelumnya sudah meminta, sebelum menaikkan tarif, harus dipersiapkan terlebih dahulu Keputusan Menteri tentang Tarif, lalu dikonsultasikan dengan masing-masing Pemerintah daerah (Pemda), sehingga ketika tarif dinaikkan semuanya sudah siap.
Apalagi, wewenang menaikkan tarif di masing-masing daerah ada di tangan Pemda dan DPRD setempat. Ketika hal ini tidak dilakukan, pada saat tarif dinaikkan pemerintah seperti gelagapan, karena tidak siap terhadap reaksi dari masyarakat yang memprotes dampak kenaikan BBM.
Ekonom LIPI Wijaya Adi mengatakan, pernyataan Presiden yang menyatakan mengurangi subsidi dengan menaikkan BBM untuk menegakkan keadilan sebenarnya menyesatkan. Sebab, dengan dalih menarik subsidi dari kelompok kaya dan mengalihkannya kepada kelompok miskin, justru yang memikul beban yang berat adalah masyarakat yang penghasilannya di atas Rp 1.000 hingga Rp 2.000 di atas kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin.
“Letak keadilannya di mana, cuma selisih pendapatannya sangat kecil, tetapi beban yang ditanggung sangat beda. Bagi kelompok menengah ke atas sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.

Kenaikan
Mengenai dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan, dia mengatakan, pemerintah tidak menata hingga ke tingkat paling bawah, sehingga tarif itu tidak seragam.
Semestinya, pemerintah dari awal sudah mengomunikasikan hal ini kepada Pemda dan DPRD sekaligus memberikan petunjuk bahwa batas kenaikan hanya maksimal pada ketentuan yang ditetapkan.
Sementara itu, Nusyirwan mengatakan, kenaikan BBM rata-rata 30 persen ini akan memukul usaha transportasi darat dan laut dan pada ujungnya akan berdampak langsung pada rakyat kecil. Perusahaan transportasi dipastikan akan menurunkan standar pelayanannya kepada masyarakat.
“Saya baca dan mendengar bahwa sekarang ini banyak perusahaan transportasi yang menjerit dengan kenaikan BBM ini. Seperti yang disampaikan oleh Pelni, dengan kenaikan BBM ini menambah beban pengeluaran 443 juta rupiah per hari,” katanya.
Sebelumnya Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan naiknya ongkos transportasi yang nampaknya sekarang tidak terkendali karena naik jauh di atas yang ditetapkan.
Jika pemerintah gagal, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi tindakan anarkis dan kalau itu terjadi akan berdampak sangat jelek bagi pemerintah di mata rakyat.
“Jika pemerintah gagal mengamankan kenaikan biaya transportasi yang naiknya cukup tinggi, di mata rakyat, pemerintah dinilai gagal mengamankan keputusannya sendiri. Pemerintah ke depan tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Persoalannya, apa yang dijanjikan Presiden bahwa dampak dari kenaikan BBM akan dapat dikendalikan itu harus betul-betul dapat dibuktikan di lapangan karena kemampuan itulah yang akan dapat langsung dilihat dan dinikmati oleh rakyat. Sekarang janji itulah yang ditunggu rakyat,” kata Jeffrie.
Kapal Laut
Seperti disampaikan oleh Kepala Humas PT Pelni Abubakar Gosyim bahwa kenaikan tarif BBM tentunya berdampak kepada dunia usaha khususnya transportasi laut.
Mengingat angkutan laut, terutama kapal penumpang Pelni disamping ukuran dan daya angkut yang besar, tentu menyebabkan konsumsi BBMnya makin besar juga. Sebagai contoh pengoperasian kapal penumpang Pelni rata-rata komponen biaya BBM adalah 40 persen dari total biaya perusahaan.
Bagi perusahaan pelayaran adanya kenaikan harga BBM akan dapat mempengaruhi pola operasi kapalnya. Hal tersebut dikarenakan kenaikan biaya BBM sangat berpengaruh kepada komponen biaya lainnya, antara lain untuk biaya makanan penumpang, docking, air tawar, dan bunker service. “Tak terkecuali bagi PT Pelni saat ini yang mengoperasikan 27 kapal penumpang, kenaikan ini cukup besar pengaruhnya,” katanya.
Abubakar memaparkan biaya yang dikeluarkan akibat adanya kenaikan harga BBM solar sebesar 33,3 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp 1.650 per liter menjadi Rp 2.200 per liter, menyebabkan biaya BBM untuk pengoperasian kapal meningkat, dari Rp 1.330,17 juta per hari menjadi Rp1.773,11 juta per hari.
Sehingga tambahan biaya pengeluaran untuk BBM sebesar Rp 443 juta per hari, atau sebesar Rp 155,031 miliar per tahun.
Angka tersebut belum tambahan biaya transportasi BBM melalui tongkang yang harus ditanggung, untuk pelabuhan yang tidak dilengkapi fasilitas pipa, sehingga praktis biaya yang harus dibayar oleh Pelni lebih besar dari harga yang ditetapkan Pemerintah.
Inilah aksi yang dilakukan para mahasiswa, di Jakarta. Mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM rata – rata 28,7 persen, sejak 24 Mei 2008. Para demonstran beralasan, kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Karena harga berbagai kebutuhan pokok, melangit.

Aksi demo bahkan terjadi menjelang pengumuman kenaikan harga BBM. Ribuan mahasiwa dari berbagai elemen, memadati sebagai lokasi di Jakarta. Aksi demo di depan Istana Negara bahkan berakhir rusuh. Para mahasiswa dengan aparat kepolisian terlibat saling serang.

Puluhan mahasiswa di tahan dalam aksi ini. Sehari setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM, gelombang demonstrasi di Jakarta makin meningkat. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen, memadati Gedung DPR, MPR. Mereka menyerukan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

Mereka juga kembali mendatangi Istana Negara. Bahkan di berbagai lokasi, aksi unjuk rasa berakhir rusuh. Seperti di Universitas Nasional, Jakarta Selatan.

Polisi menyerbu dan menangkapi para demontrans, dengan alasan aksi mahasiswa Unas, telah menggangu lalulintas, dan sejumlah mahasiswa di tuduh melakukan provokasi dengan melempar bom Molotov. Polisi bertindak brutal, bahkan diduga merusak fasilitas dan gedung perkuliahan.

Aksi unjuk rasa, juga terjadi di berbagai kota besar. Aksi mahasiswa di Makasar, juga berakhir ricuh. Demikian juga aksi mahasiwa di Bandung, dan Surabaya. Aksi menolak kenaikan BBM juga dilakukan oleh para buruh.

Di Jakarta, ratusan buruh dari berbagai daerah, mendesak pemerintah tidak menaikkan harga BBM, karena akan sangat serius bagi para buruh. Beban ekonomi yang berat, akan semakin mencekik para buruh, akibat berbagai kenaikan harga kebutuhan hidup.

Keputusan pemerintah, untuk menaikkan harga BBM, memang merupakan pilihan yang sulit. Harga minyak dunia, yang terus membumbung tinggi, hingga menyentuh level 135 dolar per barel, membuat pemerintah memilih opsi pahit. Karena subsidi APBN terhadap minyak membengkak menjadi sekitar 176 triliun rupiah, jika harga BBM tidak dinaikkan.

Bahkan pemerintah akan terus melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM. Selain akan membatasi penjualan BBM, terutama premium dengan Smart Card, pemerintah secara bertahap juga akan menaikkan harga BBM, hingga sesuai dengan harga pasar. Namun keputusan pemerintah tersebut, juga di tentang oleh para anggota dewan.

DPR menilai kenaikan bahan bakar minyak tidak di persiapkan secara matang, termasuk untuk mengantisipasi pergerakan harga di berbagai sector. Sehingga rakyatlah yang harus menanggung beban berat.

Segmen II

Keputusan pemerintah, menaikan bahan bakar minyak, sangat memukul sektor transportasi. Para operator angkutan bahkan terang – terangan menolak kenaikan harga BBM, karena semakin mengancurkan usaha bidang transportasi. Para awak angkutanpun bergerak. Mereka melakukan aksi mogok operasi. Baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Di Jakarta, ratusan awak angkutan memilih memarkir mobil di pool atau di pinggir jalan, sebagai bentuk protes.

Mereka menuntut agar pemerintah segera menetapkan tarif baru bagi angkutan umum. Akibat adanya aksi mogok, ratusan bahkan ribuan penumpang terlantar di jalan. Bahkan aksi para sopir angkutan umum ini cenderung anarkis dengan menurun paksa penumpang dijalan.

Bahkan sebelum pemerintah resmi menaikkan harga BBM, banyak sopir angkutan nekad menaikkan tarif. Mereka berdalih, harga kebutuhan pokok sudah naik, sejak isu kenaikan harga BBM mulai muncul. Akibatnya sering terjadi perang mulut antara awak angkutan dan penumpang.

Mereka khawatir, kenaikan harga BBM akan semakin mempersulit kehidupan orang kecil, termasuk awak angkutan. Yang paling utama, ditengah daya beli masyarakat yang rendah seperti saat ini, kenaikan BBM dipastikan akan mengurangi jumlah penumpang. Selain itu, berbagai komponen seperti suku cadang kendaraan, juga akan naik.

Sedangkan bagi para penumpang, naiknya angkutan kota, menjadi masalah tersendiri. Meski dimaklumi, namun pasti, beban masyarakat akan semakin berat, terutama untuk ongkos transportasi. Organisasi pengusaha angkutan darat, organda, menilai kenaikan BBM, merupakan bukti bahwa pemerintah tidak pernah berpihak pada rakyat, termasuk jasa angkutan khususnya angkutan darat.

Ketua Organda, Murphy Hutagalung, menegaskan kenaikan BBM yang berdampak semakin tingginya biaya operasional angkutan umum, tidak serta merta langsung menaikkan tarif angkutan umum.

Bahkan organda secara tegas meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM, khusus untuk angkutan. Karena jika tarif angkutan dinaikkan, dipastikan akan menambah beban masyarakat. Selain itu, organda meminta pemerintah serius memberantas punggutan liar dijalanan, yang besarannya mencapai delapan belas triliun setiap tahunnya.

Segmen III

Tidak bisa dielakkan, kenaikan harga BBM, sangat memukul kehidupan rakyat kecil. Karena hampir seluruh harga kebutuhan pokok, kini naik tajam. Daya beli masyarakat semakin terpuruk. Bagi ibu rumah tangga, kenaikan harga kebutuhan pokok adalah masalah serius. Mereka harus pandai – pandai berhemat, dan mengurangi pengeluaran.

Para pedagang kecil, sangat merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan mereka bingung dengan naiknya harga yang tidak terkendali. Meski pemerintah mengklaim, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM, hanya sebesar 5 hingga 10 pesen, namun kenyataan di lapangan jauh lebih tinggi.

Dikhawatirkan, jumlah rakyat miskin juga akan semakin bertambah. Data terbaru yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan jumlah penduduk miskin tahun ini akan mencapai 41,7 juta jiwa, atau bertambah 4.5 juta orang akibat kenaikan harga BBM.

Namun pemerintah memiliki dalih lain. Kenaikan harga BBM, justru untuk menghilangkan ketidakadilan. Karena selama ini, rakyat menengah ke ataslah yang menikmati subsidi BBM. Selain itu, dana subsidi BBM kemudian bisa dialihkan untuk mengurangi jumlah orang miskin.

Karena itu, pada tahun ini pemerintah kembali menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai antisipasi menurunnya daya beli rakyat miksin. Bahkan dana yang dianggarkan lumayan besar, mencapai 14,1 triliun rupiah.

Namun program Bantuan Langsung Tunai, dinilai banyak kalangan bukan merupakan solusi. Data – data orang miskin yang digunakan adalah data tahun 2005, sehingga tidak akurat. Banyak orang yang tidak mampu tidak mendapatkan BLT, sementara yang mampu justru mendapatkan dana BLT.

Selain itu, besaran dana 100 ribu rupiah per kepala keluarga, dinilai sangat tidak memadai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Apalagi persoalan dilapangan banyak terjadi penyunatan dana BLT.

Karena itu, sejumlah Kepala Daerah, baik Bupati atau Walikota, terang – terangan menolak memberikan dana BLT, jika data orang miskin tidak diperbaharui. Pengalaman di tahun 2005 lalu saat BLT pertama kali dilakukan pemerintah nyatanya menimbulkan sejumlah permasalahan.

Beberapa kalangan justru sangat menyayangkan langkah yang diambil pemerintah ini. Kenaikan harga BBM apapun alasannya sudah pasti menyebabkan kenaikan disejumlah sektor. Rakyat semakin dihadapkan pada sebuah pemecahan matematis yang pasti tidak terselesaikan

Program BLT yang diterima orang miskin bisa jadi sebagai bom waktu bagi mereka sendiri. Apalagi program BLT hanya akan berjalan selama setahun, setelah itu, warga miskin akan semakin terpuruk, ditengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang tentu akan meningkat.

Haruskah rakyat selalu ikut menanggung beban atas kebijakan pemerintah sendiri. Karena masih ada alternatif lain, yang mungkin akan lebih mensejahterahkan rakyat, secara menyeluruh. (Dv/Sup).

Page: 1
3-Jul-2008 13:49:06 WIB by ijonk
jangan nya bisa komentar,langsung donk dengan tindakan
26-Jun-2008 05:33:16 WIB by moch.sabilillahs
sebetulnya maunya apa sih.serba naikin harga2 yang pentig bagi kaum orang yang sedang2 aja penhasilannya.kemarin baru voting soal BBm sekarang di tambah rusuhnya mahasiswa.yang menentang kenaikan bbm.dan ada 16 orang yang ditangkap oleh aparat dan belum ada kejelasannya giman a toh
11-Jun-2008 23:40:14 WIB by hendry
di saat seperti inilah harusnya kita semua tergerak untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bumi tercinta kita ini. sekarang kita nggak bisa lagi menyalahkan satu sama lain,karena ini semua sudah terjadi. yang paling penting ialah pupuk dalam diri masing2 rasa nasionalisme untuk membantu masalah2 ini agar cepat selesai… bukan hanya menuntut saja,hanya karena kita di takdirkan sebagai rakyat.. klo pemerintah tidak tanggap dalam menyelesaikan ini,,kitalah yang maju untuk bantu menyelesaikannya…jangan pake otot mulu klo nyelesein masalah.. pakek otak…
7-Jun-2008 20:03:29 WIB by yana supiana
BBM lagi.mahasiswa harusnya lebih peka, lihat tuh orang-orang yang mengeruk uang kita kenegaranya. kita cuma diberi janji dan angan,dengan produk2 yang mereka tawarkan.dengan sistem pemasaran inilah..itulah,capek deh.jangan mudah dibodohi.mereka tertawa tuh liatin kita berantam mulu di tv.
5-Jun-2008 20:40:27 WIB by deden
bbm naik itu sedunia, bukan hanya indonesia saja. yang jadi permasalahan di indonesia adalah kurangnya kesejahteraan rakyat. Miskinnya negara indonesia. sehingga dampaknya sangat berat bagi rakyat.
Tumbal dr Korupsi jemaahnya jaman Soeharto dulu. Siapapun presidennya sesudah Soeharto akan mengalami masalah serupa seperti halnya SBY. Terlalu banyak hutang negara indo.
Ketahuan sekali bobroknya kepemimpinan Soaharto setelah lengser. Yang jadi sasaran rakyat yaitu presiden selanjutnya setelah Soeharto, karena harus membayar semua hutang negara dan mencari para korupsi yg sudah kenyang dan kabur !
seperti halnya keluarga cendana.

Iklan